ruangkota

Tag: pangan

  • Alih Fungsi Lahan Pertanian Picu Krisis Harga Pangan

    Alih Fungsi Lahan Pertanian Picu Krisis Harga Pangan

    Ilustrasi alih fungsi lahan. Foto: greenIndonesia

    7cloud.asia – Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia sudah harus jadi perhatian serius. Alih fungsi lahan pertanian ini menjadi salah satu pemicu kenaikan harga pangan.

    Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 hektare (ha) setiap tahun. 

    Saat ini diketahui, luas lahan baku sawah (LBS) terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan pertanian.

    Alih fungsi lahan pertanian ini terjadi di 8 provinsi sentra beras nasional, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    Baca: El Nino picu kenaikan harga beras, warga beralih konsumsi palawija

    Terlihat pada 2019, total LBS di 8 provinsi itu mencapai 3,97 juta hektare (ha), sedangkan pada 2021 susut menjadi 3,84 juta ha.

    Ketua DPR, Puan Hamarani mengatakan, banyaknya alih fungsi lahan harus menjadi pengingat agar Pemerintah membuat pemetaan baru serta regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur.

    “Tujuannya agar zonasi tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan,” ujarnya sebagaimana dikutip Parlementaria.  

    Baca: Kekeringan akibat El Nino bisa mempengaruhi hasil panen

    Menurut Puan maraknya alih fungsi lahan telah mengakibatkan krisis harga pangan. 

    Hal ini ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras dan gula yang  terjadi saat ini. 

    “Sistem pangan yang belum betul-betul efektif menimbulkan konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, stunting, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan alam,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

    Baca: Demi bendungan Karian, ratusan rumah di Lebak ditenggelamkan

    Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Puan menyebut, rata-rata harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp 13.674 per kilogram (kg).

    Harga ini naik lebih dari Rp 1.500 per kg dibanding minggu pertama September 2023 yang masih berada di bawah Rp 11.900 per kg.

    Inflasi beras secara bulanan pada September 2023 mencapai angka 5,61 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. 

    Baca: El Nino mengancam ketersediaan pangan, ini yang dilakukan Kementan

    Bahkan, harga beras kualitas medium tahun ini mengalami kenaikan yang tidak biasa, yakni tembus Rp 12.685 per kilogram atau naik 29,6 persen sepanjang 2023.

    Sementara, pantauan harga pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 338 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras dan gula beberapa tahun terakhir.

    Berkaca pada hal itu, Puan mengingatkan Pemerintah memperhatikan apa penyebab melambungnya harga pangan ini.

    Baca: Musim kemarau memuncak harga beras dan cabai melonjak

    Ia menilai salah satunya karena kendala alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif. 

    “Kurangnya produksi pangan yang diakibatkan krisis lahan juga ditambah fenomena kekeringan yang berkepanjangan membuat produksi pangan seperti beras juga mengalami penurunan drastis,” tuturnya. 

     

     

     

  • Penduduk Dunia Dekati 10 Miliar Orang, Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Pangannya?

    Penduduk Dunia Dekati 10 Miliar Orang, Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Pangannya?

    7cloud.asia – Jumlah penduduk dunia diperkirakan telah melewati angka 8 miliar dan akan meningkat menjadi 9,8 miliar pada 2050 dan 11,2 miliar pada 2100. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk orang sebanyak itu. 

    Dalam 27 tahun mendatang, produksi pangan dunia perlu ditingkatkan hingga 70%, dibanding pada 2007, untuk memberi makan penduduk dunia yang begitu besar itu. 

    Lonjakan jumlah penduduk dunia ini akan membuat Asia akan menjadi kawasan paling padat. Pun demikian butuh upaya ekstra untuk memenuhi pangan yang dibutuhkan.

    Selama ini, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia adalah intensifikasi pertanian seperti menanam padi tiga kali setahun dengan pupuk kimia.

    Masalahnya, intensifikasi pertanian dapat berdampak besar pada lingkungan: degradasi tanah akibat erosi angin dan air, polusi udara dan air akibat nutrisi dan agrokimia yang berlebihan, hilangnya keanekaragaman biologis dan ekologis.

    Baca: El Nino bikin harga beras dunia melonjak

    Untuk mengurangi efek negatif dari pertanian, dunia perlu mentransformasikan proses produksi pertanian dengan cara yang lebih berkelanjutan.

    Caranya, kita perlu mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan menggunakan praktik-praktik Pertanian Cerdas (Smart Agriculture) dengan teknik data mining. Menurut sebuah riset pada 2019, penerapan Pertanian Cerdas dapat menghemat air sampai 67% dibandingkan cara tradisional.

    Pertanian cerdas
    Sistem Pertanian cerdas bisa berperan penting dalam meningkatkan kegiatan pertanian dan produksi pangan. Ini merupakan konvergensi antara internet of things (IoT) dan teknologi informasi.

    Tujuannya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang heterogen untuk memahami, memprediksi, dan mengatur kegiatan pertanian agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.

    Melalui IoT, sensor-sensor bisa ditempatkan di mana-mana untuk mengumpulkan berbagai jenis data.

    Data suhu tanah, kelembaban tanah, kelembaban dan kehijauan daun, radiasi matahari, arah angin, dan tingkat curah hujan bisa dikumpulkan secara real time.

    Baca: Sawit, antara alternatif ketahanan pangan dan ancaman pada lingkungan

    Teknik data mining merupakan proses yang memungkinkan untuk menemukan pola dalam kumpulan data yang besar. Teknik ini berperan penting dalam analisis data.

    Di sektor pertanian, penggunaan teknik data mining telah mengarah pada berbagai tugas, seperti identifikasi hama, serta deteksi dan klasifikasi kesehatan tanaman.

    Teknik ini juga bisa dipakai untuk memprediksi penyakit tanaman, prediksi hasil panen, pengelolaan input (perencanaan irigasi dan pestisida), saran pemupukan, prediksi kelembaban tanah secara real-time, dan lainnya.

    Banyak negara di dunia mulai menerapkan teknik data mining untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian, mengurangi limbah, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.

    Negara yang sudah menggunakan teknologi ini untuk mendongkrak produksi pangan antara lain adalah Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Cina, dan Israel.

    Data yang dikumpulkan dan diolah dapat langsung memengaruhi efisiensi kegiatan pertanian dan memberikan hasil yang lebih baik.

    Baca: El Nino akibatkan produksi pangan minus

    Data mining memungkinkan ekstraksi informasi berharga dari data yang besar dan untuk menemukan pola dan hubungan tersembunyi.

    Ini adalah proses yang melibatkan metode dan alat dari berbagai bidang ilmu komputer, statistik, atau kecerdasan buatan.

    Penerapan data mining untuk pertanian
    Ada banyak hal bisa dilakukan dengan teknik data mining di sektor pertanian.

    Pertama, pengendalian irigasi. Air merupakan faktor penting bagi perkembangan tanaman. Pemberian air dalam jumlah yang terlalu banyak atau terlalu sedikit memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan tanaman.

    Irigasi yang tidak memadai atau tidak dirancang dengan baik juga bisa menjadi sumber masalah, seperti pemborosan air, salinisasi (pengasinan) tanah, pencemaran air, dan erosi tanah.

    Untuk menghindari masalah-masalah ini, penting untuk merancang dan mengelola sistem irigasi dengan baik, memantau dan mengukur pemakaian air, serta mempertimbangkan berbagai faktor termasuk jenis tanah, kondisi iklim, dan kebutuhan tanaman.

    Baca: Negara maju diminta ambil peran lebih besar tuk tanggulangi perubahan iklim

    Banyak sistem irigasi cerdas berbasis data mining telah dikembangkan di Indonesia untuk menentukan kebutuhan air tanaman berdasarkan iklim dan siklus vegetatif.

    Data mining memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan irigasi yang lebih baik untuk mengevaluasi konsumsi air dengan menggunakan metode yang melibatkan unsur-unsur iklim, faktor tanaman, dan tujuan ekonomi.

    Salah satu negara yang dikenal sebagai pemimpin dalam pengembangan dan penerapan irigasi yang presisi atau “precision irrigation” adalah Israel.

    Negara ini telah mengembangkan metode pengairan yang efisien, sistem kontrol iklim dalam greenhouse, dan sistem sensor untuk mengoptimalkan pertanian di lingkungan gurun.

    Kedua, pemantauan penyakit tanaman. Tanaman dapat terpengaruh oleh beberapa penyakit selama pertumbuhannya. Deteksi penyakit-penyakit ini menjadi tujuan dari banyak penelitian.

    Deteksi ini didasarkan pada kombinasi teknik data mining dan pemrosesan gambar untuk mengatasi kurangnya observasi manusia dan bahkan untuk mengurangi biaya.

    Baca: Mungkinkah terwujud zero emision pada 2050

    Peneliti dari Universitas Padjadjaran bahkan telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi penyakit blas pada tanaman padi berbasis citra.

    Ini merupakan salah satu pemanfaatan teknik pemrosesan gambar digital umum yang dikombinasikan dengan data mining di bidang pertanian untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan mengukur penyakit-penyakit tanaman.

    Ketiga, pemantauan hama dan optimalisasi pengelolaan input (pupuk dan pestisida).

    Selama siklus produksi tanaman, kondisi abnormal seperti suhu dan kelembaban lingkungan sekitar memungkinkan penyebaran berbagai penyakit yang disebabkan oleh serangga, jamur, gulma, nematoda, dan tikus. Hama-hama ini menjadi fokus dari beberapa penelitian.

    Dalam beberapa penelitian, teknik data mining digunakan untuk memahami hubungan antara penyakit hama thrips pada tanaman pangan dan data meteorologi pada tanaman kacang tanah di India.

    Keempat, memprediksi hasil panen dan dampak perubahan iklim terhadap produktivitas.

    Baca: Manfaat hutan mangrove bagi ketahanan pangan

    Penggunaan teknik data mining dalam pertanian bukan hanya membantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim.

    Penggunaan teknologi ini juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan lingkungan.

    Contoh konkret penggunaan teknik data mining dalam pertanian dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data cuaca harian, suhu tanah, kelembaban udara, dan jenis tanaman yang ditanam.

    Dengan menggunakan algoritma data mining, model dapat dikembangkan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan variabel ini.

    Cara ini sekaligus akan memberikan panduan kepada petani tentang kapan dan bagaimana mereka harus merawat tanaman mereka.

    Sumber: The Conversation baca artikel asli di sini

     

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Penyediaan Pangan Global

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Penyediaan Pangan Global

    7cloud.asia – Penyediaan pangan untuk masyarakat global ternyata memicu masalah yang cukup serius bagi lingkungan. 

    Mungkin kamu heran dan  bertanya-tanya, kok bisa penyediaan pangan atau pertanian memicu masalah lingkungan? Bukannya pertanian menghasilkan oksigen.

    Ditulis earth.org, penelitian menunjukkan bahwa sistem pangan global bertanggung jawab atas sepertiga dari seluruh emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi lingkungan. 

    Baca: Sepertiga tanah di bumi sudah rusak, sebagian dipicu penggunaan pupuk kimia

    Dan emisi gas rumah kaca ini disebabkan oleh manusia ini 30% berasal dari peternakan dan perikanan.

    Produksi tanaman melepaskan emisi gas rumah kaca seperti dinitrogen oksida melalui penggunaan pupuk yang selanjutnya memicu masalah lingkungan.

    Baca: Ilmuwan gunakan jamur dan tanaman untuk bersihkan polusi tanah

    Masih menurut earth.org,  60% wilayah pertanian dunia digunakan untuk peternakan, meskipun hanya menyumbang 24% dari konsumsi daging global.

    Pertanian tidak hanya mencakup lahan yang luas, namun juga mengkonsumsi air tawar dalam jumlah besar.

    Baca: Naiknya permukaan air laut memicu maslah lingkungan

    Kondisi inilah yang merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar dalam daftar ini.

    Meskipun lahan subur dan padang penggembalaan mencakup sepertiga permukaan bumi, lahan tersebut mengonsumsi tiga perempat sumber daya air tawar dunia yang terbatas.

    Baca: Masalah lingkungan terbesar: meningkatnya keasaman laut

    Para ilmuwan dan pemerhati lingkungan terus-menerus memperingatkan bahwa kita perlu memikirkan kembali sistem pangan kita saat ini.

    Beralih ke pola makan nabati dan menerapkan pertanian organik akan secara signifikan mengurangi jejak karbon dari industri pertanian konvensional.

    Baca: Pupuk kandang lebih disarankan demi lingkungan

  • Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Krisis Pangan dan Air Akibat Pengolahan Tanah

    Masalah Lingkungan Terbesar 2023: Krisis Pangan dan Air Akibat Pengolahan Tanah

    7cloud.asia – Masalah lingkungan terbesar selanjutnya adalah krisis air dan pangan yang kini mulai dirasakan dampaknya di banyak negara di dunia.

    Pemanasan global dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan meningkatnya ancaman krisis air dan pangan di banyak negara.

    Krisis air dan pangan ini layak disebut sebagai salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini.

    Secara global, lebih dari 68 miliar ton lapisan tanah atas terkikis setiap tahun dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dibandingkan proses pemulihan alami.

    Karena sarat dengan biosida dan pupuk, tanah tersebut berakhir di saluran air sehingga mencemari air minum dan kawasan lindung di hilir.

    Baca: Pemanasan global menjadi masalah lingkungan serius

    Selain itu, tanah yang terbuka dan tidak bernyawa lebih rentan terhadap erosi angin dan air karena kurangnya sistem akar dan miselium yang mengikatnya.

    Salah satu penyebab utama erosi tanah adalah pengolahan tanah secara berlebihan: meskipun hal ini meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek.

    Pengolahan tanah secara berlebihan dapat dijelaskan dengan mencampurkan unsur hara permukaan (misalnya pupuk, dan banyak di antaranya menggunakan pupuk kimia.

    Pengolahan tanah secara fisik merusak struktur tanah dan dalam jangka panjang menyebabkan pemadatan tanah atau hilangnya tanah.

    Pengolahan tanah secara berlebihan juga mengurangi kesuburan dan pembentukan kerak permukaan yang memperburuk erosi lapisan atas tanah.

    Baca: Mengenal keanekaragaman hayati tanah Papua

    Dengan populasi global yang diperkirakan akan mencapai 9 miliar orang pada pertengahan abad ini, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memproyeksikan bahwa permintaan pangan global akan meningkat sebesar 70% pada tahun 2050.

    Di seluruh dunia, lebih dari 820 juta orang mengalami peningkatan tersebut. tidak mendapatkan cukup makanan.

    Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan, kecuali dilakukan tindakan segera, sangat mungkin akan terjadi keadaan darurat keamanan pangan global.

    “Krisis pangan ini dapat berdampak jangka panjang pada ratusan juta orang dewasa dan anak-anak,” ujarnya.

    Baca: KLHK temukan spesies baru di hutan Indonesia

    Ia mendesak negara-negara untuk memikirkan kembali sistem pangan mereka dan mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.

    Dalam hal ketahanan air, hanya 3% air di dunia merupakan air tawar, dan dua pertiganya tersimpan di gletser beku atau tidak tersedia untuk kita gunakan.

    Akibatnya, sekitar 1,1 miliar orang di seluruh dunia kekurangan akses terhadap air, dan total 2,7 miliar orang mengalami kelangkaan air setidaknya selama satu bulan dalam setahun.

    Akibat kondisi ini, pada tahun 2025, dua pertiga penduduk dunia mungkin akan menghadapi kekurangan air.

    Sumber: earth.org

  • Pentingnya Merawat Sistem Pengan Lokal Cegah Krisis Pangan Akibat El Nino

    Pentingnya Merawat Sistem Pengan Lokal Cegah Krisis Pangan Akibat El Nino

    ruangkota.com – El Nino yang berlangsung sejak Mei 2023 lalu terus menguat dan cukup berdampak bagi sektor pertanian Indonesia. Data Kementerian menyebutkan ada 258 ribu hektare (ha) sawah yang berisiko mengalami kekeringan sedang.

    Risiko kekeringan juga kian meluas karena El Nino diprediksi berlangsung sampai Maret 2024.

    Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto  mengungkapkan meski pasokan pangan Indonesia masih cukup, fenomena El Nino menyebabkan produksi beras nasional berkurang.

    “Namun sejauh ini masih cukup,” ujar Budi dalam diskusi daring bertajuk “Hari Pangan Sedunia: Refleksi Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Ancaman Kekeringan Dampak El Nino” pada Oktober lalu.

    Untuk menstabilkan harga, pemerintah terpaksa menggelontorkan beras impor dari Vietnam, Thailand, hingga Kamboja. Ada juga wacana untuk impor beras dari Cina.

    Baca: Antisipasi dampak El Nino Indonesia bakal impor beras dalam jumlah besar

    Dosen dan peneliti pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama, mengatakan cuaca ekstrem yang diakibatkan oleh El Nino akan selalu menjadi risiko bagi pasokan pangan Indonesia.

    Apalagi, Indonesia memiliki sistem penyediaan pangan yang terpusat dari pemerintah, badan usaha milik negara, lalu diturunkan ke daerah-daerah.

    Walhasil, ketika ada gangguan pasokan pangan karena cuaca, kondisi pasar global, ataupun kondisi geopolitik, dampaknya bisa terjadi secara nasional.

    Karena itulah, Angga menyarankan Indonesia seharusnya memperkuat sistem pangan lokal untuk menyangga sistem pangan yang terpusat.

    Dalam sistem ini, suatu daerah memiliki sistem produksi, distribusi, dan konsumsi tersendiri sehingga bisa bertahan dalam risiko gangguan pasokan, misalnya karena cuaca ekstrem.

    Baca: Pemerintah perkirakan impor beras capai 5 juta pada 2024

    Dua sistem yang saling melengkapi
    Angga mengatakan, dalam sistem pangan lokal, suatu kawasan biasanya memiliki caranya sendiri dalam penyediaan pangan.

    Jenis pangannya pun tak melulu beras, tapi juga pangan-pangan lainnya seperti sagu, jagung, ataupun singkong.

    Sistem ini pun jamak diberlakukan penduduk desa ataupun masyarakat adat di Indonesia.

    Dia mencontohkan sistem pangan yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar, masyarakat adat sunda Jawa Barat. Masyarakat di Kasepuhan ini, kata Angga, jarang terdengar memiliki masalah pasokan pangan karena mereka memiliki sawah sendiri.

    Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki cara menyimpan padi sehingga, meskipun hanya panen sekali setahun, mereka bisa bertahan tanpa banyak bergantung pada daerah lainnya.

    “Jadi, walaupun ada El Nino, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar tidak ada masalah,” ujar Angga.

    Baca: Cara bertanam padi yang adaptif pada perubahan iklim

    Direktur Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari–organisasi pegiat advokasi lingkungan di Papua, Emil Kleden, mengemukakan sistem serupa juga berlaku secara tradisional bagi banyak masyarakat adat di Papua.

    Mereka biasanya mengandalkan sagu dan ubi jalar yang tumbuh liar di hutan-hutan. Masyarakat Papua juga memiliki kebiasaan menyimpan sagu di tanah basah, di dalam daun, hingga bisa bertahan sampai berbulan-bulan.

    Sayangnya, kata Emil, tren sistem pangan lokal ini mulai tergerus karena maraknya alih fungsi hutan di Papua. Beberapa kelompok masyarakat di Papua juga terkena stigma bahwa beras adalah makanan orang kaya.

    Akibatnya mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan pangan lokal yang sudah dikonsumsi sejak dulu.

    Selain itu, konversi hutan sagu untuk kebutuhan lain ini semakin mengancam keberlangsungan pangan lokal dari Orang Asli Papua (OAP) karena berkurangnya lahan produksi untuk sagu.

    Baca: 

    “Belum lagi tentang potensi hilangnya sumber protein hewani seperti rusa, babi, dan kasuari karena habitat asli mereka sudah dihancurkan,” kata Emil.

    Angga turut membenarkan risiko sistem pangan lokal yang terancam. Menurut dia, pangan lokal dapat tergerus oleh proyek-proyek besar yang datangnya dari luar, misalnya perkebunan berskala besar.

    Menurut Angga, pemerintah harus berupaya menjaga agar sistem pangan lokal di desa-desa tidak berkurang. Pelestarian sistem lokal ini, kata dia, justru membantu ketahanan pangan Indonesia di daerah-daerah rural.

    Jika sistem pangan lokal berlangsung dengan baik, pemerintah hanya perlu berkonsentrasi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota dengan sistem pangan tersentralisasi.

    “Jadi dua sistem ini (yang tersentralisasi dan sistem pangan lokal) tidak saling meniadakan, justru saling melengkapi,” ujar dia.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation

     

  • Jelang Ramadan dan Idul Fitri, DPR ingatkan Kemendag untuk Stabilkan Harga Pangan Khususnya Beras

    Jelang Ramadan dan Idul Fitri, DPR ingatkan Kemendag untuk Stabilkan Harga Pangan Khususnya Beras

    7cloud.asia – Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diingatkan untuk menstabilkan bahan pangan dan kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng, harganya harus terjangkau oleh masyarakat.

    Menurut Anggota Komisi VI DPR Amin Ak, selain harga yang terjangkau ketersediaan pangan juga harus tercukupi.

    Hal itu,  menurutnya dapat dibenahi melalui tata kelola niaga pangan dan beras yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

    “Misalnya untuk minyak goreng produksi melimpah, namun jika ada penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, mohon maaf (misalnya) dari pemerintah ada yang terlibat seperti kasus-kasus lalu, maka masyarakat yang jadi korban.

    Baca: Jor-joran bansos jelang Pilpres 2024 diduga memicu kelangkaan stok beras

    Dengan demikian agar tidak terjadi persoalan kunci utama, Pemerintah bisa menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya,” ujar Amin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024).

    Amin menyorot stok minyak goreng sempat melambung, namun terkadang juga terjadi kelangkaan hingga tidak pernah ada penyelesaian.

    Karena itu dia berharap, kondisi ini tak terulang kembali tahun ini.

    Dia juga menyoroti persoalan yang sedang ramai belakangan ini terkait kelangkaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. Bahkan, menurutnya, pedagang pasar ikut menjerit lantaran harga beras terus meroket.

    Baca: Pasca pencoblosan harga beras meroket, ada apa?

    Menurutnya kelangkaan beras yang menjadi bahan pokok seharusnya tidak harus terjadi, jika tak ada silang sengketa antara Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

    “Jika (Kementan) selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun (Kemendag) bicara data, mengatakan tidak cukup sehingga pilihan selalu impor,” jelasnya.

    Sehingga, Amin mempertanyakan apakah impor beras yang dilakukan pemerintah suatu kebutuhan atau kepentingan. Jika sebuah kebutuhan, artinya produksi dalam negeri yang dihasilkan tidak cukup.

    Namun, jika impor dilakukan untuk kepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, maka dapat dikaitkan karena ini tahun politik.

    Baca: Anggaran Bansos melonjak, ini kata DPR

    Jutaan ton beras harus impor, lanjutnya, stok beras tercukupi namun harga tinggi akan sangat menghawatirkan

    ”Sebentar lagi umat muslim akan dihadapkan bulan ramadhan dan idulfitri yang pasti kebutuhan pangan ini menjadi bahan pokok yang harus dijamin ketersedianya,” jelasnya.

     

     

  • Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    Benarkah Program Food Estate di Lahan Gambut Mengulang Kesalahan Masa Lalu?

    7cloud.asia – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, program food estate untuk mengatasi krisis pangan gagal total, sebagaimana program swasembada pangan zaman Suharto.

    Program food estates merupakan salah satu program unggulan yang menjadi visi misi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk menelusuri klaim Muhaimin soal food estate ini, The Conversation Indonesia menghubungi Riska Ayu Purnamasari, peneliti Innovation Center for Tropical Sciences (ICTS).

    Analisis: mengulang sejarah
    Riska membenarkan bahwa Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar, program food estate yang digagas oleh pemerintahan Orde Baru, gagal.

    Program yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 tersebut menempatkan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai lokasi pembukaan sawah baru seluas 3.000 hektare.

    Baca: Kegagalan program food estate bayangi pasangan Prabowo-Gibran 

    Namun, berselang tiga tahun, Presiden BJ Habibie membatalkan program tersebut.

    Sebab, hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyatakan bahwa program PLG Sejuta Hektare tidak sesuai dengan kondisi lahan gambut yang akan dikelola.

    Lahan pada kawasan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari tiga meter dapat dimanfaatkan untuk kawasan fungsi budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan.

    Namun, kawasan yang memiliki lahan basah dengan ketebalan gambut lebih dari tiga meter tidak bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian karena berfungsi sebagai kawasan fungsi lindung untuk konservasi.

    Wilayah bekas PLG dibagi menjadi tiga zona fungsional: fungsi lindung ekosistem gambut seluas 885.517 hektare (ha). 

    Baca: Cak Imin dan Mahfud sebut food estate sebagai program gagal 

    Adapun fungsi budidaya ekosistem gambut seluas 497.133 ha, dan lahan seluas 87.619 ha yang berada di luar kawasan hidrologi gambut.

    Bagaimana dengan era pemerintah kini?

    Pengembangan food estate Kawasan Sentra Produksi Pangan yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2020 sebagian berada pada kawasan bekas PLG tersebut

    Food estate ini difokuskan pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut. Luasnya mencapai 2.310.457 ha, sekitar 743.793 ha berada di wilayah bekas PLG.

    Cakupan wilayah proyek tersebut melintasi empat wilayah administrasi yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya.

    Baca: Penyebab gagalnya program food estate

    Namun, data produksi tanaman pangan pada keempat wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan.

    Produksi padi setara beras di Kabupaten Pulau Pisau pada 2022 adalah 51 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 46 ribu ton. Kabupaten Kapuas pada 2022 adalah 90 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 86 ribu ton.

    Kabupaten Barito Selatan pada 2022 adalah 3.6 ribu ton, pada tahun 2023 turun menjadi 3.5 ribu ton. Sedangkan yang mengalami peningkatan produksi hanya di Kota Palangka Raya yakni 14 ton pada 2022 menjadi 31 ton pada 2023.

    Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa program food estate di Kalimantan Tengah tidak efektif untuk meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya komoditas padi.

    Adapun, peningkatan subsidi pupuk untuk petani yang kerap mengalami pemangkasan anggaran bisa mengerek produktivitas dan menjadi salah satu solusi krisis pangan.

    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

  • Lebih dari 1,1 Juta Orang di Jalur Gaza Hadapi Tingkat Kerawanan Pangan Ekstrem

    Lebih dari 1,1 Juta Orang di Jalur Gaza Hadapi Tingkat Kerawanan Pangan Ekstrem

    7cloud.asia – Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Kamis (28/3) mengatakan bahwa lebih dari 1,1 juta orang di Jalur Gaza menghadapi “tingkat kerawanan pangan yang ekstrem” akibat tindakan Israel mencegah pasokan bantuan memasuki wilayah tersebut.

    Pernyataan tersebut, yang diunggah di platform media sosial X, menekankan perlunya mendistribusikan bantuan makanan yang cukup melalui jalur darat.

    Hal ini guna menyelamatkan nyawa, terutama di wilayah utara Jalur Gaza. Namun, “hambatan akses masih terjadi, dan waktu semakin terbatas,” kata OCHA.

    Sementara itu, sejumlah sumber medis pada Kamis mengumumkan bahwa seorang anak di Kota Beit Lahia di Gaza utara dinyatakan meninggal akibat kelaparan dan minimnya perawatan yang tersedia.

    Baca: Gencatan senjata tak cukup hentikan konflik Palestina

    Sehingga jumlah kasus kematian akibat kekurangan gizi di wilayah kantong Palestina tersebut bertambah menjadi 30 orang.

    Israel telah melancarkan serangan berskala besar terhadap Hamas di Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 32 ribu orang.

    Akibatnya, wilayah pesisir yang terkepung tersebut, yang dihuni sekitar 2,35 juta orang, harus menghadapi kondisi kemanusiaan yang sulit, di tengah peringatan internasional tentang ancaman bencana kelaparan.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina memperingatkan bahayanya penolakan Israel yang secara kontinu terhadap penerapan resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadan.

    Baca: Sekjen PBB serukan bantuan kemanusiaan ke Gaza

    Dalam sebuah pernyataan, pihak kementerian meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menerapkan resolusi tersebut dan segera mencapai gencatan senjata.

    Selain itu, memastikan perlindungan warga sipil dan masuknya bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan ke seluruh Jalur Gaza melalui darat, udara, dan laut.

    Pernyataan itu juga menuduh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu “mengekspor krisisnya ke wilayah Palestina, kawasan ini, dan dunia,”.

    Serta menggunakan kebijakan ‘menanggung akibat’ dalam berurusan dengan semua pihak untuk mengurangi parahnya krisis tersebut dan mempertahankan posisinya sebagai PM.

    Sumber: Antaranews 

  • DPR: Perlu Ada Peta Jalan Tata Kelola Pertanian untuk Pecahkan Persoalan Pangan

    DPR: Perlu Ada Peta Jalan Tata Kelola Pertanian untuk Pecahkan Persoalan Pangan

    7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Haerudin mengungkapkan keprihatinannya dengan situasi sektor pertanian Indonesia saat ini.

    Ia menekankan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi sangat kontradiksi dengan kondisi sektor pertanian

    Kesejahteraan petani, ujarnya, makin terabaikan dan kehidupan masyarakat non pertanian justru berduyun-duyun mencari dan mengantre beras.

    Melihat permasalahan pangan terutama beras ini, Haerudin menilai Indonesia butuh menyusun roadmap pangan atau pertanian untuk memecahkan persoalan tersebut.

    “Pak Menteri ingin kami sampaikan kita ini butuh roadmap pangan kita, roadmap (peta jalan) pertanian kita,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR Senayan, Jakarta,  Maret lalu.

    Baca: Soal kenaikan harga beras ada kebijakan tak adil bagi petani

    Ia mengingatkan sektor pangan ini sebuah kehidupan kebangsaan (yang membuat) kita terusik, terganggu dan bahkan mungkin kita merasa miris pada saat sebuah kenyataan kehidupan kita ini tidak punya beras

    Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu melanjutkan, sejak dahulu anggaran besar Kementerian Pertanian banyak dialokasikan ke beberapa daerah yang bukan pertanian atau wilayah yang tidak menghasilkan beras atau jagung.

    Sehingga, wilayah bukan pertanian yang dipaksa untuk menghasilkan beras itu pun hanya mampu memproduksi beberapa ton bahkan gagal panen.

    Untuk itu, menurutnya. Kementerian Pertanian seharusnya mempersiapkan resiko-resiko terhadap sedikit dan gagalnya produksi beras itu.

    Baca: DPR kritisi pemangkasan anggaran untuk pupuk subsidi

    Seharusnya, Pemerintah juga melakukan upaya agar dapat memaksimalkan produksi pada wilayah pertanian dan penyangga pangan.

    Pemerintah, secara bertahap, juga diminta membangun dan memaksimalkan pembangunan wilayah pertanian baru sehingga tidak mengganggu produktivitas pangan.

    Ia meminta Mentan membuat kajian yang komprehensif, butuh proses berapa lama sampai seorang petani mencapai titik optimal tertentu per hektar.

    ”Nah ini kami ingatkan, maaf Pak Menteri, di Jawa pun kalau pun menjadikan kita titik balik fokus hari ini pada persoalan tanaman pangan terutama padi kita harus berhitung mana daerah yang 5 ton per hektar ke bawah? mana yang daerah yang 5 ton per hektar ke atas?” jelasnya.

  • Harga Bawang Merah Sentuh Rp70.000/Kilogram, Ini Penjelasan Satgas Pangan Polri

    Harga Bawang Merah Sentuh Rp70.000/Kilogram, Ini Penjelasan Satgas Pangan Polri

    7cloud.asia – Harga bawang merah di sejumlah daerah melonjak tajam dalam beberapa hari setelah Lebaran.

    Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta harga bawang merah mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000/kilogram.

    Padahal lima hari sebelum Lebaran harga bawang merah hanya berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp45.000/kilogram.

    Tak hanya itu, harga bawang putih juga mengalami kenaikan. Saat ini harganya mencapai Rp55.000/kilogram.

    “Sebelum lebaran harga bawang putih mencapai Rp48.000/kilogram, namun saat ini harganya Rp55.000/kilogram,” ujar Jami, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati seperti dikutip Antaranews.com.

    Baca Juga: Harga Anjlok, Puluhan Ton Buah Pepaya Dibuang Para Pedagang

    Satgas Pangan Polri menemukan kendala teknis yang memengaruhi harga bawang merah di sejumlah daerah sehingga mengalami kenaikan, salah satunya karena situasi Lebaran 2024.

    “Menurunnya aktivitas produsen dalam situasi Lebaran menyebabkan pendistribusian terlambat,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

    Whisnu mengatakan Satgas Pangan Polri dari tingkat mabes hingga polres melakukan pengecekan kondisi bahan pokok penting, khususnya bawang merah, yang sejak Lebaran mengalami kenaikan signifikan.

    Berdasarkan data yang diperoleh, prognosa stok bawang merah pada April 2024 sebanyak 113.956 ton. Sedangkan prognosa kebutuhan nasional pada April sebanyak 101.236 ton.

    Perkembangan harga bawang merah rata-rata nasional, kata Whisnu, yakni sebesar Rp53 ribu per kilogram.

    Baca Juga: Soal Kenaikan Harga Beras, Pengamat Sebut Ada Kebijakan yang Tak Adil untuk Petani

    “Harga Rp53 ribu per kilogram itu 27,72 persen di atas harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp41.500 per kilogram,” kata Whisnu menerangkan.

    Sementara itu, kondisi harga bawang merah di Pulau Jawa berkisar Rp54.649 per kilogram, menurun 0,98 persen dari harga sebelumnya sekitar Rp55.191 per kilogram.

    Dari hasil pengecekan Satgas Pangan Polri, diperoleh data per tanggal 22 April 2024 pasokan bawang merah di 22 pasar induk sebanyak 519,9 ton. Jumlah ini menurun 19,94 persen karena pasokan normal seharusnya 649,5 ton.

    Kenaikan harga bawang merah juga disebabkan terganggunya produksi di daerah sentra Brebes, Cirebon, Kendal, Demak, Grobogan, dan Pati akibat curah hujan yang tinggi dan banjir.

    “Awal bulan Mei 2024 di daerah Nganjuk sudah memasuki masa panen sehingga dapat memperkuat stok kebutuhan nasional,” ujar Whisnu, yang juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

    Baca Juga: Bulog Perkirakan Harga Beras Tak Akan Kembali ke Harga Semula

    Whisnu menyampaikan rencana tindak lanjut guna mengantisipasi kenaikan harga bawang merah berdasarkan hasil pengecekan oleh Satgas Pangan Polri.

    Antara lain mendorong percepatan pendistribusian bawang merah dari daerah sentra produksi ke daerah defisit stok bawang merah.

    “Kami juga meminta agar Satgas Pangan Daerah melakukan pengecekan ke produsen bawang merah dan gudang penyimpanan di daerah sentra,” kata Whisnu.

    Berdasarkan panel harga pangan dari Bapanas pada Rabu (24/4/2024), harga rata-rata nasional untuk bawang merah sebesar Rp53.240 per kilogram.

    Sedangkan harga tertinggi mencapai Rp79.520 per kilogram di Papua Tengah dan terendah Rp35.520 per kilogram di Kepulauan Riau.

    Sumber:Antaranews.com