Jelang Ramadan dan Idul Fitri, DPR ingatkan Kemendag untuk Stabilkan Harga Pangan Khususnya Beras

Written by

in

7cloud.asia – Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diingatkan untuk menstabilkan bahan pangan dan kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak goreng, harganya harus terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Anggota Komisi VI DPR Amin Ak, selain harga yang terjangkau ketersediaan pangan juga harus tercukupi.

Hal itu,  menurutnya dapat dibenahi melalui tata kelola niaga pangan dan beras yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

“Misalnya untuk minyak goreng produksi melimpah, namun jika ada penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, mohon maaf (misalnya) dari pemerintah ada yang terlibat seperti kasus-kasus lalu, maka masyarakat yang jadi korban.

Baca: Jor-joran bansos jelang Pilpres 2024 diduga memicu kelangkaan stok beras

Dengan demikian agar tidak terjadi persoalan kunci utama, Pemerintah bisa menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya,” ujar Amin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024).

Amin menyorot stok minyak goreng sempat melambung, namun terkadang juga terjadi kelangkaan hingga tidak pernah ada penyelesaian.

Karena itu dia berharap, kondisi ini tak terulang kembali tahun ini.

Dia juga menyoroti persoalan yang sedang ramai belakangan ini terkait kelangkaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. Bahkan, menurutnya, pedagang pasar ikut menjerit lantaran harga beras terus meroket.

Baca: Pasca pencoblosan harga beras meroket, ada apa?

Menurutnya kelangkaan beras yang menjadi bahan pokok seharusnya tidak harus terjadi, jika tak ada silang sengketa antara Kementrian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

“Jika (Kementan) selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun (Kemendag) bicara data, mengatakan tidak cukup sehingga pilihan selalu impor,” jelasnya.

Sehingga, Amin mempertanyakan apakah impor beras yang dilakukan pemerintah suatu kebutuhan atau kepentingan. Jika sebuah kebutuhan, artinya produksi dalam negeri yang dihasilkan tidak cukup.

Namun, jika impor dilakukan untuk kepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, maka dapat dikaitkan karena ini tahun politik.

Baca: Anggaran Bansos melonjak, ini kata DPR

Jutaan ton beras harus impor, lanjutnya, stok beras tercukupi namun harga tinggi akan sangat menghawatirkan

”Sebentar lagi umat muslim akan dihadapkan bulan ramadhan dan idulfitri yang pasti kebutuhan pangan ini menjadi bahan pokok yang harus dijamin ketersedianya,” jelasnya.

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *