ruangkota.com – El Nino yang berlangsung sejak Mei 2023 lalu terus menguat dan cukup berdampak bagi sektor pertanian Indonesia. Data Kementerian menyebutkan ada 258 ribu hektare (ha) sawah yang berisiko mengalami kekeringan sedang.
Risiko kekeringan juga kian meluas karena El Nino diprediksi berlangsung sampai Maret 2024.
Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto mengungkapkan meski pasokan pangan Indonesia masih cukup, fenomena El Nino menyebabkan produksi beras nasional berkurang.
“Namun sejauh ini masih cukup,” ujar Budi dalam diskusi daring bertajuk “Hari Pangan Sedunia: Refleksi Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Ancaman Kekeringan Dampak El Nino” pada Oktober lalu.
Untuk menstabilkan harga, pemerintah terpaksa menggelontorkan beras impor dari Vietnam, Thailand, hingga Kamboja. Ada juga wacana untuk impor beras dari Cina.
Baca: Antisipasi dampak El Nino Indonesia bakal impor beras dalam jumlah besar
Dosen dan peneliti pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, Angga Dwiartama, mengatakan cuaca ekstrem yang diakibatkan oleh El Nino akan selalu menjadi risiko bagi pasokan pangan Indonesia.
Apalagi, Indonesia memiliki sistem penyediaan pangan yang terpusat dari pemerintah, badan usaha milik negara, lalu diturunkan ke daerah-daerah.
Walhasil, ketika ada gangguan pasokan pangan karena cuaca, kondisi pasar global, ataupun kondisi geopolitik, dampaknya bisa terjadi secara nasional.
Karena itulah, Angga menyarankan Indonesia seharusnya memperkuat sistem pangan lokal untuk menyangga sistem pangan yang terpusat.
Dalam sistem ini, suatu daerah memiliki sistem produksi, distribusi, dan konsumsi tersendiri sehingga bisa bertahan dalam risiko gangguan pasokan, misalnya karena cuaca ekstrem.
Baca: Pemerintah perkirakan impor beras capai 5 juta pada 2024
Dua sistem yang saling melengkapi
Angga mengatakan, dalam sistem pangan lokal, suatu kawasan biasanya memiliki caranya sendiri dalam penyediaan pangan.
Jenis pangannya pun tak melulu beras, tapi juga pangan-pangan lainnya seperti sagu, jagung, ataupun singkong.
Sistem ini pun jamak diberlakukan penduduk desa ataupun masyarakat adat di Indonesia.
Dia mencontohkan sistem pangan yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar, masyarakat adat sunda Jawa Barat. Masyarakat di Kasepuhan ini, kata Angga, jarang terdengar memiliki masalah pasokan pangan karena mereka memiliki sawah sendiri.
Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki cara menyimpan padi sehingga, meskipun hanya panen sekali setahun, mereka bisa bertahan tanpa banyak bergantung pada daerah lainnya.
“Jadi, walaupun ada El Nino, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar tidak ada masalah,” ujar Angga.
Baca: Cara bertanam padi yang adaptif pada perubahan iklim
Direktur Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari–organisasi pegiat advokasi lingkungan di Papua, Emil Kleden, mengemukakan sistem serupa juga berlaku secara tradisional bagi banyak masyarakat adat di Papua.
Mereka biasanya mengandalkan sagu dan ubi jalar yang tumbuh liar di hutan-hutan. Masyarakat Papua juga memiliki kebiasaan menyimpan sagu di tanah basah, di dalam daun, hingga bisa bertahan sampai berbulan-bulan.
Sayangnya, kata Emil, tren sistem pangan lokal ini mulai tergerus karena maraknya alih fungsi hutan di Papua. Beberapa kelompok masyarakat di Papua juga terkena stigma bahwa beras adalah makanan orang kaya.
Akibatnya mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan pangan lokal yang sudah dikonsumsi sejak dulu.
Selain itu, konversi hutan sagu untuk kebutuhan lain ini semakin mengancam keberlangsungan pangan lokal dari Orang Asli Papua (OAP) karena berkurangnya lahan produksi untuk sagu.
Baca:
“Belum lagi tentang potensi hilangnya sumber protein hewani seperti rusa, babi, dan kasuari karena habitat asli mereka sudah dihancurkan,” kata Emil.
Angga turut membenarkan risiko sistem pangan lokal yang terancam. Menurut dia, pangan lokal dapat tergerus oleh proyek-proyek besar yang datangnya dari luar, misalnya perkebunan berskala besar.
Menurut Angga, pemerintah harus berupaya menjaga agar sistem pangan lokal di desa-desa tidak berkurang. Pelestarian sistem lokal ini, kata dia, justru membantu ketahanan pangan Indonesia di daerah-daerah rural.
Jika sistem pangan lokal berlangsung dengan baik, pemerintah hanya perlu berkonsentrasi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota dengan sistem pangan tersentralisasi.
“Jadi dua sistem ini (yang tersentralisasi dan sistem pangan lokal) tidak saling meniadakan, justru saling melengkapi,” ujar dia.
Artikel ini telah terbit di The Conversation
Leave a Reply