7cloud.asia – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia akan menggelar forum side event atau even sampingan menyambut hajatan pemerintah yakni Forum Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS High Level) yang diselenggarakan 5-7 Juli 2023 mendatang di Yogyakarta.
Forum pemerintah ini bertujuan meletakkan pondasi akuntabilitas dan mekanisme pada pelaksanaan Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (RPA WPS), dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi.
Sementara event CSO yang diinisiasi AMAN Indonesia, Migrant Care, The Working Group on Women and PCVE, Asia Pacific Partnership for Atrocity Prevention (APPAP), Southeast Asia Women Peacebuilders, Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA), Asia Democracy Network (ADN), dan Southeast Asia Network of Freedom Expression (SAFENet) dengan dukungan Kedutaan Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2).
Side event ini digelar pada 4-5 Juli 2023 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Tema yang diusung “Building Resilient Communities: Applying an Intersectional Perspective in the Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security” atau “Membangun Komunitas Tangguh: Menguatkan Perspektif Interseksionalitas dalam Rencana Aksi Regional untuk Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan”.
Even versi CSO menggali sejumlah isu penting seperti perubahan iklim (climate change), ekstrimisme kekerasan (violent extremism), keamanan siber, pandemi, migrasi dan krisis kemanusiaan seperti Pandemi dan krisis Myanmar.
Ruby Kholifah, Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dalam media breafing mengatakan, forum pertemuan negara-negara ASEAN ini penting untuk mendorong komitmen inklusi perempuan dalam menghadapi berbagai macam ancaman keamanan yang berhubungan dengan konflik kekerasan.
Serta ancaman-ancaman baru seperti climate change, ekstremisme kekerasan, migrasi, keamanan siber, krisis kemanusiaan seperti pandemi, dan kekerasan militerisme, yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan perempuan.
“Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, tetapi juga bisa menjadi tauladan untuk penegakan HAM dan sejumlah isu krusial lainnya,” ujarnya dalam ruang zoom, Minggu (2/7/2023).
Sejak disahkan pada 5 Desember 2022 dan diketuai Kamboja dengan anggota sejumlah negara ASEAN, Forum Tingkat Tinggi ini telah menyatakan komitmen politiknya dalam bentuk kebijakan dan intervensi program di tingkat nasional melalui rencana aksi regional (RPA).
Indonesia dan Filipina telah lebih dulu menjalankan Resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, jauh sebelum RPA disahkan.
Dua negara pioner ini diharapkan dapat mendorong kerjasama regional seperti ASEAN dengan menegaskan komitmen pada inklusi perempuan dalam menghadapi berbagai macam ancaman keamanan.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care dalam forum yang sama menekankan pentingnya negara-negara ASEAN memiliki kebijakan yang mempertimbangkan keragaman pengalaman perempuan dalam pencegahan dan counter ekstremisme kekerasan.
Pengalaman biologis, sosial, dan spiritual perempuan dalam keterlibatannya dengan ekstrimisme kekerasan, dengan pendekatan gender akan membuka relasi ketimpangan gender, agensi perempuan, dan peran perempuan untuk perdamaian.
“Perempuan pekerja migran rentan terpapar ide-ide dan aksi-aksi terorisme dan ekstrimisme kekerasan. Sudah ada beberapa kasus dan harus ada agenda kerjasama regional dengan pendekatan women, peace, security,” ujarnya dalam forum yang sama.
Penulis: Kustiah diolah dari Pers Release
Leave a Reply