7cloud.asia – Pemerintahan Taliban Afghanistan memerintahkan ratusan salon kecantikan yang dikelola perempuan di negeri itu untuk ditutup.
Pemerintah Taliban memberi waktu waktu satu bulan, agar semua bisnis salon di negeri Afghanistan tersebut harus ditutup.
Larangan membuka salon ini, merupakan kebijakan terbaru dari rangkaian pembatasan yang dilakukan Taliban dalam menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik di negara yang dilanda kemiskinan itu.
Baca: CSO ingatkan perubahan iklim harus jaid perhatian serius di WPS ASEAN High Level
Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberi tahu pihak berwenang di ibu kota, Kabul, dan provinsi untuk segera menegakkan larangan dan mencabut izin semua salon.
Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada.
Juru bicara kementerian moralitas Taliban, mengonfirmasi pemberitahuan itu pada Selasa (4/7/2023) tanpa merinci lebih lanjut.
“Pembatasan baru terhadap hak-hak perempuan ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi dan bertentangan dengan pernyataan dukungan bagi kewirausahaan perempuan,” cuit kantor PBB di Kabul.
PBB dan komunitas internasional pada umumnya telah menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan.
Baca: UNHCR sebut perang Ukraina picu peningkatan pengungsi
Mereka memperingatkan bahwa semua kebijakan tersebut telah membuat dunia dan PBB “hampir tidak mungkin” untuk memberi legitimasi kepada pemerintah Taliban.
Namun pemimpin tertinggi Taliban Akhundzada tak bergeming. Ia menolak seruan dunia untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan.
Ia bersikeras pemerintahan Taliban di bawah kepemimpinannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Baca: Gelombang panas akibatkan 98 orang meninggal di India
Sejak merebut kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah melarang perempuan berkuliah dan bersekolah di atas kelas enam.
Mereka juga memerintahkan perempuan pegawai dalam sektor publik untuk tinggal di rumah. Perempuan juga dilarang mengunjungi taman dan sasana kebugaran.
Sumber: VOA INdonesia
Leave a Reply