Tag: Perkotaan

  • BMKG Ingatkan Peningkatan Suhu Perkotaan di Indonesia Masuk Terbesar Global

    BMKG Ingatkan Peningkatan Suhu Perkotaan di Indonesia Masuk Terbesar Global

    7cloud.asia – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan peningkatan suhu wilayah perkotaan di Indonesia masuk yang terbesar dalam perhitungan nilai Land Surface Temperature (LST) global.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/6/2024) tingginya suhu wilayah perkotaan ini perlu jadi perhatian semua pihak karena akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan warganya.

    Dwikorita menerangkan bahwa suhu perkotaan yang kemudian disebut (Urban Heat Island/UHI) merupakan fenomena alam berupa tingginya temperatur daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

    Fenomena ini, kata dia, dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya struktur geometris kota yang rumit, sedikitnya vegetasi, hingga efek dari emisi gas rumah kaca.

    Selain itu, perubahan tutupan lahan yang menjadi lahan terbangun juga memperparah terjadinya peningkatan suhu perkotaan.

    Baca: Pemda kawasan aglomerasi akan bersinergi atasi polusi udara

    BMKG mencatat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, efek UHI relatif cukup kuat dirasakan di Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi.

    Peningkatan suhu juga terpantau di sejumlah kota besar di Indonesia, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung termasuk dalam 20 persen kota dengan nilai Land Surface Temperature (LST) terbesar itu.

    Bila merujuk dalam banyak penelitian Kota Semarang mencatatkan nilai LST tertinggi yakni mencapai 39,4 celcius pada tahun 2019 di Kota Surabaya.

    Selanjutnya pada tahun 2021 menunjukkan nilai LST tertinggi juga dicatat di Kota Surabaya mencapai 38,5 celcius.

    Dwikorita menerangkan tidak menutup kemungkinan dalam waktu ke depan peningkatan itu akan terus terjadi bila tidak dilakukan intervensi.

    Baca: WFH diusulkan sebagai solusi atasi polusi udara 

    Dia mengatakan, Badan Meteorologi Dunia (WMO) baru saja menyatakan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental.

    Meski tidak ditemukan di Indonesia namun, kata dia, dalam catatan WMO pada tahun 2023 terjadi rekor suhu global harian baru dan terjadi bencana heat wave extrem yang melanda berbagai kawasan di Asia dan Eropa.

    WMO mencatat, anomali suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat celcius di atas zaman pra industri.

    Angka itu nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 celcius.

    Baca: Masuki kemarau polusi udara Jakarta memburuk

    Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut mengungkapkan bahwa rekor iklim global yang terjadi di tahun 2023 bukanlah kejadian acak atau kebetulan.

    Kondisi ini, menurutnya merupakan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan yaitu perubahan iklim yang semakin nyata.

    Maka dari itu, BMKG secara khusus mengingatkan sudah saatnya dilakukan langkah atau gerak bersama seluruh komponen masyarakat untuk antisipasi hal ini.

    Sektor swasta, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya termasuk anak-anak muda Indonesia untuk memitigasi faktor pemicu peningkatan suhu tersebut.

  • Walhi: Sumur Resapan Jadi Solusi Efektif Jaga Ketersediaan Air di Perkotaan

    Walhi: Sumur Resapan Jadi Solusi Efektif Jaga Ketersediaan Air di Perkotaan

    7cloud.asia – Sumur resapan merupakan salah satu solusi efektif untuk menjaga ketersediaan air di kawasan perkotaan dalam menghadapi musim kemarau yang semakin ekstrem.

    Penggunaan sumur resapan di perkotaan perlu diutamakan berdasarkan prioritas, dimulai dari kebutuhan pokok seperti air untuk konsumsi, diikuti kebutuhan lainnya selanjutnya untuk ternak dan tanaman pangan.

    Demikian diungkapkan Manager Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang WALHI Eksekutif Nasional Dwi Sawung seperti dikutip Antaranews.com, Kamis Kamis.(19/9/2024).

    “Sumur resapan sangat besar perannya ketika musim penghujan dan musim kemarau, menjaga neraca air seimbang, ini juga mesti dibarengi dengan menjaga RTH yang cukup di lingkungan sekitar,” kata Dwi,

    Ia menambahkan penting juga untuk memastikan bahwa semua sistem pipa dan tempat penyimpanan air tidak mengalami kebocoran, agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.

    Baca: Konservasi air dengan memperbanyak pembangunan sumur resapan

    Selain itu, menjaga ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar juga sangat mendukung fungsi sumur resapan.

    Dwi memaparkan efektifitas sumur resapan bergantung pada kondisi geologi daerah dan tingkat penggunaan air tanah.

    Dia mencontohkan, di daerah dengan penggunaan air yang masif dan tanah yang kurang mampu menyimpan air, manfaat sumur resapan mungkin kurang optimal.

    Namun, dia menegaskan sumur resapan tetap dirasa memiliki banyak dampak, baik jangka panjang maupun pendek.

    “Manfaat jangka panjangnya mengendalikan banjir dipermukaan dan penurunan muka air tanah dalam jangka panjang,” ungkapnya.

    Baca: Konservasi air di Jakarta andalkan pada waduk dan embung

    Dengan memanfaatkan sumur resapan secara optimal, masyarakat diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan kemarau dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.

    Dengan langkah-langkah yang tepat, sumur resapan dapat menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan air di masa depan.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 38 daerah di tujuh provinsi di Indonesia mengalami kekeringan ekstrem karena tidak ada hujan selama lebih dari dua bulan.

    Seperti daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kota Kupang (144 hari), Sumba Timur (141 hari), Sabu Raijua (128 hari), Kupang (116 hari), Lembata (97 hari), Timor Tengah Selatan (97 hari), Sikka (72 hari), Rote Ndao (70 hari), Sumba Barat Daya (69 hari), dan Ende (69 hari).

    Kondisi serupa juga menimpa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

  • Mengintip Cara Kota-kota di Kolombia Merestorasi Lingkungannya

    Mengintip Cara Kota-kota di Kolombia Merestorasi Lingkungannya

    7cloud.asia – Daerah perkotaan memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap hilangnya alam dan keanekaragaman hayati, dan juga perubahan iklim.

    Dicatat dalam laporan tahun 2021 dari UNEP, Daerah perkotaan menyumbang setidaknya 60 persen emisi karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global.

    Daerah perkotaan juga mencatat 75 persen penggunaan sumber daya, serta menghasilkan sekitar 60 persen limbah yang mencemari lingkungan global.

    Mengingat dampaknya yang sangat besar, wilayah perkotaan merupakan kunci dalam memecahkan banyak permasalahan lingkungan hidup dan menahan laju perubahan iklim, kata para pengamat.

    “Kota merupakan kontributor sekaligus korban degradasi lingkungan, namun juga merupakan pusat inovasi dan kepemimpinan,” kata Mirey Atallah, Kepala Cabang Adaptasi dan Ketahanan UNEP.

    Mirey menegaskan, iklim global sedang berubah banyak kota yang akan menghadapi masa depan suram yang ditandai dengan kejadian cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.

    Baca: Barranquilla, kisah sukses sebuah kota merestorasi lingkungannya yang tercemar

    Karena itu tak ada pilihan lain, agar kota-kota di dunia beradaptasi dan mencegah agar kerusakan itu tidak semakin parah.

    Ia menambahkan, “Saat kita mendekati COP16, penting bagi kita untuk menyadari peran penting kota dalam membentuk masa depan berkelanjutan bagi semua orang.”

    Terkait upaya adaptasi ini, kota-kota di Kolombia layak menjadi contoh. Salah satunya adalah kota Barranquilla telah meluncurkan upaya ambisius untuk memulihkan rawa, saluran air, dan ruang hijau di sekitar kota.

    Para pejabat setempat berharap upaya ini, yang sebagian didukung oleh Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), akan menciptakan perlindungan terhadap angin kencang dan gelombang besar laut.

    Barranquilla, dalam beberapa tahun terakhir, telah memasukkan kembali alam ke dalam tatanan perkotaannya.Proses yang dikenal sebagai restorasi ekosistem ini dipandang sebagai kunci untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

    Program ini juga efektif membantu warga kota menghadapi ancaman lingkungan lainnya seiring rusaknya alam.

    Baca: Menata Ulang kota-kota di dunia untuk atasi pemanasan global

    Lain lagi yang dilakukan Medellín, kota terbesar kedua di Kolombia. Otoritas Medellin menanam ribuan pohon dari 215 spesies asli di sepanjang jalan dan saluran air kota.

    Penanamanan pohon ini sukses mengubah jalanan di Medellin menjadi koridor hijau yang menghubungkan ruang alami di kota dan berkontribusi terhadap ketahanan ekosistem.

    Studi kasus menemukan bahwa penanaman pohon di perkotaan membantu meningkatkan kualitas udara dan mengurangi suhu hingga 4°C di beberapa daerah.

    Hal ini dianggap penting karena perkotaan mengalami apa yang dikenal sebagai efek pulau panas (heat island effect), yang menjadikan wilayah tersebut lebih hangat dibandingkan wilayah pedesaan di sekitarnya.

    Cerita sukses lainnya dilakukan kota Cali, yang saat ini menjadi tuan rumah konferensi keanekaragaman hayati dunia, COP16.

    Baca: Solusi kota-kota dalam mengatasi pemanasan global

    Cali yang berlokasi di wilayah Valle del Cauca yang memiliki keanekaragaman hayati, juga menerapkan solusi berbasis alam.

    Dilintasi oleh 10 sungai, Cali memiliki 12 taman dengan keanekaragaman hayati dan 61 lahan basah, rumah bagi hampir 600 spesies burung.

    Salah satu inisiatif utama Cali adalah Pakta Satwa Liar yang bertujuan untuk membatasi perdagangan satwa liar ilegal dan mencegah kepemilikan spesies eksotik.

    Proyek lain yang dilakukan Kota Cali adalah Wildlife Monitoring Platform, sebuah sistem akses terbuka berbasis sains untuk membantu pihak berwenang mengendalikan spesies invasif.

  • Menjadikan Bangunan Hijau sebagai Solusi Nyata untuk Kota yang Berkelanjutan

    Menjadikan Bangunan Hijau sebagai Solusi Nyata untuk Kota yang Berkelanjutan

    7cloud.asia – Bangunan hijau bukanlah konsep pembangunan yang mengawang-awang, tetapi juga solusi nyata dalam mendorong transisi energi perkotaan.

    Dengan memprioritaskan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi energi terbarukan, serta praktik konstruksi berkelanjutan, bangunan hijau dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

    Hal ini diungkapkan Malindo Wardana, Manajer Program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam Webinar Seri 2: Transisi Energi Perkotaan melalui Bangunan Hijau beberapa waktu lalu.

    Bangunan hijau (green building) adalah bangunan yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sumber daya secara efisien sepanjang siklus hidupnya.

    Tujuan bangunan hijau adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya.

     

    Baca: Emisi dari sektor konstruksi global berhasil ditekan

    Konsep bangunan hijau ini dapat menjadi pondasi penting dalam upaya mengatasi krisis iklim di perkotaan. Untuk itu, Malindo menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan bangunan hijau.

    “Setelah memahami tujuan besar pengembangan bangunan hijau, para pihak diharapkan, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk menghadirkan solusi terbaik,” katanya seperti dikutip dari laman resmi IESR.

    Gunawan Eko Movianto, Plh Direktur SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, pentingnya efisiensi energi pada bangunan komersial dan perumahan sebagai bagian integral dari transisi energi nasional.

    Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diperlukan agar mereka sadar akan hak dan tanggung jawab dalam proses pembangunan bangunan hijau.

    Gunawan menambahkan, dengan meningkatkan kesadaran publik, bangunan hijau dapat lebih mudah diterima dan diadopsi.

     

    Baca: Upaya sektor konstruksi global agar lebih ramah lingkungan

    ”Pemantauan secara berkala terhadap penerapan kebijakan bangunan hijau juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana, baik dari segi teknis maupun manajemen pelaksanaan di daerah,” tegas Gunawan.

    Tidak hanya itu, menurut Gunawan, aspek regulasi dan peran pemerintah daerah juga perlu diperkuat.

    Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang ESDM sub-bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) di tingkat kabupaten/kota harus didukung, termasuk kebijakan yang memudahkan pelaku usaha dalam membangun infrastruktur energi baru terbarukan.

    Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi dalam sektor energi terbarukan.

    Sementara itu, Hendro Gunawan, Koordinator Bimbingan Teknis dan Kerjasama, Direktorat Konservasi Energi, Kementerian ESDM, menekankan kerja sama aktif dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target strategis sekaligus mengurangi emisi di sektor energi.

    Dengan bergandengan tangan, ujarnya, bangunan hijau dapat menjadi katalis yang menghadirkan masa depan perkotaan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

    Baca: Tantangan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota

     

  • Penerapan Teknologi CFD Dorong Ketahanan Kota terhadap Udara Panas

    Penerapan Teknologi CFD Dorong Ketahanan Kota terhadap Udara Panas

    7cloud.asia – Perubahan iklim bukan lagi masalah masa yang akan datang. Perubahan iklim sedang terjadi dan dampaknya bisa dirasakan sekarang. Kondisi ini membuat teknologi adaptasi memegang peran penting.

    Perubahan iklim memengaruhi kehidupan kota secara tidak proporsional. Bagaimana dampak perubahan iklim ini dimitigasi, ikuti artikel ini sampai selesai.

    Saat ini lebih dari separuh atau 58 persen populasi dunia tinggal di kota, dan diperkirakan angka tersebut akan mencapai 62 persen pada tahun 2035.

    Meskipun mencakup kurang dari 1 persen dari luas total permukaan daratan global, kota menyumbang 67-72 persen dari emisi karbon dioksida (CO2) global.

    Seiring dengan terus bertambahnya populasi perkotaan, jejak lingkungannya akan meluas secara signifikan.

    Baca: Dua Studi ungkap kenaikan suhu Bumi lampaui ambang batas 1,5°C

    Kota menyerap panas, dan saat suhu meningkat, jutaan orang di seluruh dunia akan terpapar fenomena yang dikenal sebagai efek pulau panas perkotaan.

    Pulau panas perkotaan dapat membuat kota hingga 10°C lebih panas daripada daerah pedesaan.

    Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan, di mana kota yang lebih panas menyebabkan penggunaan ventilasi dan pendingin udara yang lebih besar, yang pada gilirannya meningkatkan emisi.

    Sering kali, daerah berpendapatan rendah dan berpenduduk padat yang terkena dampak secara tidak proporsional, dan paling tidak mampu membeli sistem pendingin udara dan energi yang menggerakkannya.

    Dua penyebab utama pulau panas perkotaan adalah ventilasi yang buruk dan pilihan bahan permukaan.

    Baca: Bangunan hijau jadi solusi untuk kota yang berkelanjutan

    Pulau panas perkotaan ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan teknologi komputasi dinamika fluida (Computational Fluid Dinamics/CFD).

    Teknologi CFD menggunakan matematika dan simulasi komputer untuk meniru perilaku gas dan cairan dalam lingkungan virtual. Teknologi yang banyak digunakan di dunia Formula 1 memungkinkan kita untuk menguji sifat aerodinamis dari desain tertentu.

    Teknologi CFD ini memungkinkan kita untuk mensimulasikan – misalnya – bagaimana angin mengalir melalui kota atau bagaimana air dapat mengalir melalui wilayah pesisir selama banjir.

    Dengan demikian teknologi CFD juga dapat membantu perencana kota memutuskan di mana akan menempatkan taman, permukaan reflektif, ataupun koridor ventilasi sebuah bangunan atau kawasan terbangun.

    Perencana kota Singapura misalnya, menggunakan teknologi CFD untuk merancang koridor angin yang menyalurkan angin sejuk melalui lingkungan yang padat.

    Baca: Penerapan infrastruktur ramah lingkungan dalam perencanaan kota

    Dilansir earth.org, CFD juga dapat digunakan untuk membuat bangunan lebih tahan terhadap angin kencang.

    Ini dapat digunakan untuk menguji bagaimana bangunan merespons beban angin, yang akan terbukti penting di kota-kota yang lebih sering dilanda badai, siklon, dan kejadian angin kencang lainnya.

    CFD juga dapat menurunkan suhu di dalam rumah. Dengan memahami bagaimana udara mengalir melalui rumah, jendela, koridor, dan kamar tidur dapat ditempatkan sedemikian rupa sehingga mendorong pergerakan udara yang merata di seluruh rumah, yang selanjutnya mengurangi ketergantungan pada sistem ventilasi.

    Banyak dari teknik ini yang dirintis oleh arsitek kuno. Misalnya, orang Romawi dan Yunani terampil dalam menciptakan struktur seperti atrium dan koloseum yang menciptakan ventilasi alami.

    Saat ini, kita dapat menggunakan CFD untuk memahami mengapa metode ini berhasil dan, yang lebih penting adalah bagaimana cara meniru dan menerapkannya untuk mengatasi pemanasan perkotaan.

    Baca: Langkah mitigasi atasi suhu panas perkotaan

  • Masyarakat Sipil Sambangi Balai Kota, Berikan Penilaian Kinerja 100 Hari Pramono Anung dan Rano Karno

    Masyarakat Sipil Sambangi Balai Kota, Berikan Penilaian Kinerja 100 Hari Pramono Anung dan Rano Karno

    7cloud.asia – Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dinilai belum menunjukkan arah baru dalam tata kelola kota.

    Demikian catatan kritis dari sejumlah organisasi masyarakat terhadap 100 hari kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Diakui, 100 hari memang belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan arah dan keberpihakan.

    Sayangnya, arah yang ditunjukkan Pram-Doel belum sejalan dengan visi kota yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada warganya.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Greenpeace Indonesia, Urban Poor Consortium dan LBH Jakarta melihat pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno masih terjebak pada solusi instan yang justru memperparah masalah jangka panjang.

    Setidaknya ada delapan isu yang dinilai dalam rapor kinerja 100 hari diantaranya adalah pengelolaan sampah, pengangguran, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pelayanan publik yang lambat, penataan kampung kota, penggusuran, serta penyelesaian hunian Kampung Bayam di Jakarta Utara.

    Baca: Catatan kritis 100 hari kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno

    Warga hanya disuguhi solusi-solusi palsu. Isu pengelolaan sampah, misalnya, diselesaikan lewat refuse derived fuel (RDF) yang mahal dan mengganggu kesehatan warga.

    Bursa kerja alias job fair di 44 kecamatan pun tak dibarengi dengan pelatihan terarah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta janji manis giant mangrove wall yang bahkan tak masuk ke dalam program quick wins.

    Pramono Anung dan Rano Karno dinilai masih terjebak pola lama yang tidak melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan kota.

    Birokrasi yang buruk membuat warga kesulitan menyampaikan aspirasinya dalam menciptakan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan warganya.

    “Kami menilai birokrasi Jakarta masih buruk dan pilih kasih. Hal ini sangat merugikan warga dan juga bertentangan dengan UU Pelayanan Publik. Pemprov Jakarta harus bisa memastikan birokrasi yang lebih terstruktur dan adil bagi semua warganya,” kata Alif Fauzi Nurwidiastomo, Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta.

    Baca: Program “Quick Wins” Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta

    Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov Jakarta masih belum mengesahkan rancangan peraturan daerah bantuan hukum untuk warga Jakarta.

    Padahal, peraturan daerah ini penting untuk menjamin akses warga terhadap bantuan hukum yang adil, terlepas dari kemampuan ekonomi mereka.

    Perwakilan warga kampung kota yang tergabung dalam JRMK dan UPC juga menyayangkan langkah Pram-Doel dalam menangani penataan kampung kota.

    Reforma agraria perkotaan untuk menata wilayah kampung kota Jakarta pun masih mandek. Padahal, reforma agraria di wilayah kota penting untuk menciptakan kampung kota yang adil dan sesuai dengan kebutuhan warganya.

    Baca: Pramono Anung ingin wujudkan Giant Mangrove Wall untuk atasi abrasi

    “Kami pun membawa rekomendasi untuk Mas Pram dan Bang Doel yang menunjukkan upaya kami bergerak bersama Pemprov Jakarta untuk membangun kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jeanny Sirait dari Greenpeace.

    Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang sungguh-sungguh mendengar suara warga, konsisten berpihak pada lingkungan, dan berani mengambil langkah inovatif demi masa depan yang berkelanjutan.

    Pemprov DKI Jakarta perlu mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, terutama terkait tujuan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

    Jakarta juga harus berani berubah: melindungi warganya, mendengar suara mereka, dan fokus pada keberlanjutan untuk kota yang adil dan layak huni.

  • Simak Cara Pohon Menurunkan Suhu Panas Perkotaan

    Simak Cara Pohon Menurunkan Suhu Panas Perkotaan

    7cloud.asia – Menanam pohon disebut sebagai solusi tepat untuk mengatasi efek pulau panas perkotaan dan menurunkan suhu panas di perkotaan

    Dilansir onetreeplanted.org, jika dilakukan dengan cermat, menanam pohon perkotaan, menumbuhkan hutan perkotaan, dan meningkatkan kanopi hijau perkotaan dapat menurunkan suhu udara di lingkungan perkotaan hingga 10 derajat.

    Lantas bagaimana caranya, penanaman pohon dan memperbanyak ruang terbuka hijau dapat membantu menurunkan suhu panas perkotaan?

    Pohon, dalam pengertian tumbuhan menahun berkayu dengan batang yang tumbuh memanjang guna mendukung cabang dan daun, dapat menurunkan suhu perkotaan dalam tiga cara, yakni:

    1. Pohon memberikan keteduhan
    Jika Anda pernah menikmati keteduhan pohon di hari musim panas yang terik, Anda pasti sudah memahami pentingnya ruang terbuka hijau perkotaan!

    Pohon dan vegetasi mengurangi suhu permukaan dan udara panas dengan memberikan keteduhan — faktanya, permukaan yang teduh, misalnya, bisa mencapai 20–45°F lebih dingin daripada area yang tidak teduh saat puncak panas.

    Baca: Menanam pohon terbukti efektif menurunkan efek pulau panas perkotaan

    Bagaimana bisa? Selama musim yang lebih cerah, daun dan cabang pohon perkotaan hanya memungkinkan sekitar 10-30 persen radiasi matahari melewati kanopinya. Sisa energi matahari diserap oleh daun pohon atau dipantulkan kembali ke atmosfer.

    Untuk memanfaatkan manfaat yang luar biasa ini, pohon sebaiknya ditanam di lokasi strategis di sekitar bangunan atau area beraspal seperti jalan dan tempat parkir.

    2. Pohon membantu evapotranspirasi
    Sederhananya, evapotranspirasi adalah proses perpindahan uap air dari bumi ke atmosfer melalui penguapan.

    Pohon dan tumbuhan melakukan hal ini dengan menyerap air melalui akarnya dan melepaskannya melalui daun. Air juga dilepaskan sebagai gas uap dari permukaan tumbuhan seperti batang pohon dan tanah di sekitarnya.

    Evapotranspirasi —apakah hanya sendiri maupun dikombinasikan dengan penurunan suhu akibat naungan— dapat membantu mengurangi suhu puncak musim panas sekitar 1–5°C.

    Proses ini menurunkan suhu dengan mengambil panas dari udara dan menggunakannya untuk menguapkan air di dalam pohon, serupa dengan bagaimana keringat membantu mendinginkan kulit kita.

    Baca: Alam menawarkan cara berkelanjutan untuk menurunkan suhu panas perkotaan

    3. Pohon mengurangi penggunaan energi dan menurunkan emisi
    Menurut Departemen Energi AS, pohon yang ditempatkan dengan cermat dapat mengurangi biaya energi rumah hingga 25 persen, termasuk penggunaan alat pengkondisian udara (AC).

    Meskipun beralih ke energi terbarukan juga akan membantu, hal ini mengurangi tekanan pada jaringan listrik kita selama gelombang panas, sehingga membantu mencegah pemadaman listrik yang parah.

    Bagaimana caranya? Penelitian menunjukkan bahwa menanam pohon peluruh di lokasi strategis di sekitar bangunan membantu mengurangi jumlah energi matahari yang diserap ke dalam material bangunan.

    Hal ini terjadi terutama jika pohon-pohon ini ditanam sedemikian rupa sehingga menaungi jendela dan sebagian atap bangunan.

    Saat suhu panas ekstrem memaksa penduduk perkotaan bergantung pada AC yang mahal demi keselamatan, peran pohon-pohon di perkotaan menjadi lebih penting dari sebelumnya.

    Manfaat lainnya? Ketika kipas angin dan AC tidak perlu sering dinyalakan, maka akan semakin sedikit “udara panas” yang dibuang ke atmosfer.

    Baca: Mitigasi atasi suhu panas perkotaan tak hanya dengan menanam pohon

  • Program ‘Gentengisasi’ Prabowo: Apakah Atap Estetik Menjawab Masalah Panas Perkotaan?

    Program ‘Gentengisasi’ Prabowo: Apakah Atap Estetik Menjawab Masalah Panas Perkotaan?

    7cloud.asia – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana program baru ‘gentengisasi’ saat membuka rapat koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia di Sentul, Jawa Barat pada 2 Februari lalu.

    Kata Prabowo, program nasional gentengisasi atau mengganti atap rumah berbahan seng menjadi genteng tersebut penting demi estetika dan menanggulangi udara panas di dalam rumah warga.

    Prabowo menilai atap metal atau ‘seng’ kurang meredam panas, mudah berkarat, dan kurang estetik.

    Secara kasat mata, tampilan genteng mungkin terlihat lebih sedap dipandang mata. Namun, persoalan hunian warga di Indonesia bukan cuma soal estetika. Solusinya pun tidak sesederhana mengganti bahan atap.

    Sebagai akademisi yang mendalami ilmu arsitektur dan perencanaan kota, kami melihat program gentengisasi ini terlalu menyederhanakan isu struktural tanpa melihat persoalan warga sesungguhnya lebih mendalam.

    Rumah panas bukan cuma karena atap
    Pertama, masalah panas di permukiman warga bukan sekadar urusan jenis atap.

    Persoalan ini tidak terlepas dari dampak pemanasan global dan fenomena pulau bahang perkotaan (urban heat island)—kondisi ketika suhu di area perkotaan lebih panas dibanding wilayah sekitarnya.

    Kepadatan bangunan, berkurangnya ruang hijau, hingga polusi membuat kota semakin gerah. Jakarta tercatat menjadi salah satu provinsi terpanas di Indonesia dengan intensitas efek pulau panas perkotaan lebih panas hingga 2,5°Celcius dibanding wilayah sekitar.

    Baca: Pengurus negara tidak serius tangani pulau panas perkotaan

    Kedua, mengganti atap seng dengan genteng memang bisa mengurangi panas, tetapi biayanya juga lebih mahal.

    Selama ini masyarakat lebih banyak memilih atap seng karena harganya yang murah. Sebagai perbandingan, harga atap seng di pasaran berkisar Rp50 ribu per meter persegi, sementara harga genteng tanah liat di kisaran Rp65 ribu per meter persegi.

    Selain bahannya yang murah, konstruksi rangka untuk atap berbahan seng juga lebih hemat dibanding genteng.

    Sebab, rangka penyangganya bisa dibuat lebih jarang (jarak antar kuda-kuda 1,6-1,8 m dan jarak reng antara 60-90 cm) dengan kemiringan yang lebih landai (cukup 10–25°). Karena itu, kayu atau baja ringan yang dipakai sebagai rangka atap juga lebih sedikit, jadi biaya lebih murah.

    Sementara atap genteng lebih berat dan berukuran kecil-kecil, sehingga membutuhkan material yang lebih banyak untuk konstruksi rangka atap.

    Agar mampu menahan beban genteng dan tidak tempias saat hujan, kemiringan atap harus lebih curam (minimal 30°) dan penyangganya harus lebih rapat (jarak reng sekitar 25-30 cm). Artinya, biaya pun lebih besar.

    Nah, jika sebuah rumah awalnya dirancang untuk atap seng, lalu ingin diganti menjadi genteng, maka rangka atapnya juga harus dirombak menyesuaikan konstruksi atap genteng, karena beban penutup atap bakal naik sekitar 35 kali lipat.

    Perhitungan kami, estimasi biaya mengganti material atap dan rangka sekitar Rp265 ribu per meter persegi. Maka, satu rumah ukuran 36 meter persegi saja bisa membutuhkan biaya sekitar Rp 9,54 juta, belum termasuk upah tukang.

    Baca: Warga dapat berkontribusi kurangi panas perkotaan dengan langkah kecil dari rumah

    Jika pemerintah menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk program ‘gentengisasi’, maka dana tersebut hanya cukup untuk merenovasi sekitar 105 ribu rumah.

    Jika memaksakan konstruksi rangka atap yang tidak sesuai dengan standar, atap berisiko ambruk dan membahayakan keselamatan penghuninya.

    Oleh karena itu, evaluasi kelayakan rangka penting dilakukan sebelum melakukan ‘gentengisasi’, terlebih lagi pada rumah-rumah swadaya yang sering dibangun tanpa perhitungan struktur yang ketat.

    Solusi alternatif lebih murah
    Sebenarnya ada solusi alternatif yang lebih murah dan aman untuk mengurangi panas, juga menambah estetika pada bangunan-bangunan berbahan atap metal, yakni dengan teknologi atap dingin (cool roof) seperti cat reflektif.

    Cat berwarna putih dengan bahan khusus ini bekerja dengan cara memantulkan radiasi matahari (solar radiation), sehingga mengurangi penyerapan panas pada atap bangunan.

    Cat ini bisa menurunkan suhu permukaan atap dan otomatis mengurangi suhu ruangan dalam bangunan.

    Kota-kota besar di dunia seperti New York di Amerika Serikat sudah lama menerapkan teknologi ini untuk melawan fenomena pulau bahang perkotaan dan efisiensi energi pada bangunan-bangunan.

    New York menginisiasi proyek NYC CoolRoofs sejak 2009. Pemerintah kota di sana bahkan menawarkan pengecatan dan perawatan gratis bagi bangunan publik seperti organisasi nonprofit, perumahan sosial atau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Baca: Menanam pohon efektif atasi panas perkotaan

    Program ini juga berlaku untuk sekolah dan kampus, rumah sakit dan klinik, serta bangunan-bangunan kebudayaan seperti museum dan teater.

    Di Indonesia, produk-produk cat reflektif ini sebenarnya juga sudah diproduksi dan mudah ditemui di pasaran. Estimasi harga material cat reflektif per meter persegi sekitar Rp31 ribu. Maka untuk rumah 36 meter persegi hanya membutuhkan biaya sekitar Rp1,12 juta.

    Sebuah riset (2025) membuktikan cat reflektif mampu menurunkan panas permukaan atap metal antara 5-15°C dan menurunkan suhu ruangan di bawahnya antara 1-3°C.

    Organisasi PBB UN-Habitat dan Bank Dunia juga sudah menetapkan teknologi atap dingin dan cat reflektif sebagai salah satu solusi yang efektif bagi upaya adaptasi pemanasan suhu yang terjadi pada area permukiman dan perkotaan.

    Aplikasinya lebih mudah dan umumnya tidak membutuhkan penguatan struktur, sehingga lebih murah dari segi biaya. Faktor ini tentu penting menjadi pertimbangan di tengah agenda efisiensi pemerintahan saat ini.

    Pendekatan alami juga penting
    Selain solusi teknologi, pendekatan berbasis alam sangat krusial untuk mengurangi suhu panas di area permukiman. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan menanam pohon dan menambah ruang terbuka hijau.

    Idealnya dalam sebuah kota, warga bisa melihat minimal tiga pohon dari rumah dan sekitar 30 persen wilayah kota tertutup kanopi pohon di lingkungan tempat tinggalnya.

    Selain itu, akses ke ruang terbuka hijau (RTH) seperti taman atau lapangan hijau semestinya harus bisa dijangkau tidak lebih dari 300 meter dari rumah. Jika kita melihat kondisi Jakarta saja, misalnya, tentu sangat jauh dari bayangan ideal itu.

    Tugas utama pemerintah adalah melindungi keselamatan dan kesehatan warga dari suhu panas ekstrem, bukan hanya membuat kota terlihat indah. Memikirkan estetika boleh saja, tapi setelah hak dasar masyarakat terpenuhi.

    Persoalan suhu panas di permukiman ini tidak bisa selesai hanya dengan mengganti atap (gentengisasi). Suhu panas ekstrem adalah dampak nyata krisis iklim yang menuntut solusi jangka panjang dan berbasis ilmu pengetahuan.

    Dalam hal ini, kebijakan adaptasi iklim yang berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan semestinya menjadi fokus utama pemerintah.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Rendy Bayu Aditya (Lecturer in the Urban and Regional Planning Program, Universitas Gadjah Mada) dan Aisyah Zakiah (Lecturer in Department of Architecture, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta)

  • Melindungi Warga Miskin dari Panas Perkotaan: Belajar dari Ruang Pendingin di Kampung Ketandan Surabaya

    Melindungi Warga Miskin dari Panas Perkotaan: Belajar dari Ruang Pendingin di Kampung Ketandan Surabaya

     

    7cloud.asia – Memanasnya suhu Bumi akibat perubahan iklim memicu ketimpangan baru di perkotaan: perlindungan dari paparan panas ekstrem.

    Warga miskin penghuni kampung kota harus rela tersengat panas hingga 36°C pada siang hari.

    Sebagian warga miskin ini harus bekerja di luar ruangan, entah mengojek daring ataupun memanggul bakul jualan. Bahkan ada lansia yang meninggal dunia karena terpapar panas membara saat tengah mengantre gas elpiji bersubsidi.


    Sementara bagi orang-orang kaya, panas ekstrem hanya dianggap sebagai gangguan kenyamanan. Mereka mudah menghindari panas dengan menyalakan AC, duduk nyaman di mobil, akses ke ruang publik berpendingin, hingga staycation di hotel.

    Di sebuah kampung di Surabaya, inisiatif melindungi masyarakat miskin dari panas sebenarnya sudah muncul dan kita perlu mengapresiasinya. Namun, terobosan itu masih memiliki tantangan.

    Lagipula, dibandingkan dengan 48,6 juta warga yang terkena panas ekstrem, inisiatif tersebut masih sangat kecil.

    Di sinilah pemerintah seharusnya bergerak memperluas inisiatif tersebut di kota-kota besar agar lebih banyak warga yang terhindar dari panas ekstrem.

    Inisiatif tempat berpendingin perlu dukungan

    Teknologi pendingin bersama merupakan sebuah inovasi agar masyarakat miskin perkotaan bisa mencari kesejukan di tengah sengatan panas. Di Kampung Ketandan, Surabaya, kolaborasi lembaga masyarakat, universitas, swasta, dan masyarakat setempat menyulap balai RW sebagai ruang pendingin bersama. 

    Di balai RW, warga Ketandan yang ingin beristirahat dan menghindari paparan panas dapat menyewa ruangan tersebut dengan memindai barcode, melakukan top up saldo, dan mengakses sistem melalui telepon pintar.

    Namun, pemanfaatan teknologi ini terbelit tantangan karena tak semua warga mahir menggunakan telepon pintar. Keberlanjutannya juga bergantung pada kapasitas pengelolaan operasional ruang oleh komunitas.

    Alhasil, bukannya memperluas akses ke tempat sejuk, teknologi digital justru berisiko meminggirkan masyarakat yang sulit melek digital seperti lansia.

    Merancang teknologi pendingin untuk semua warga

    Pengalaman di Kampung Ketandan Surabaya memberi pelajaran, teknologi murah dan dapat diakses oleh masyarakat miskin belum tentu mengatasi masalah panas perkotaan.

    Langkah yang lebih komprehensif adalah perubahan tata kelola dan dukungan sistem kota yang bisa menaungi seluruh warganya di kala panas melanda.

    Pemerintah perlu hadir untuk memastikan teknologi dalam mengatasi panas ekstrem, tidak berhenti pada proyek percontohan jangka pendek. Teknologi pendingin harus menjadi solusi inklusif dan dapat diterapkan di kawasan yang lebih luas. 

    Ada berbagai cara untuk melakukannya. Misalnya, melalui pemasangan paving block ataupun atap yang lebih memantulkan sinar matahari, maupun atap tanaman atau green roof. Bisa juga dengan menyediakan fasilitas ruang pendingin di kantor-kantor pemerintahan. Cara ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju.

    Di Indonesia, sejumlah riset berbasis teknologi digital untuk memantau dan menangani dampak urban heat island (UHI) mulai bermunculan.

    Mulai dari pemetaan kawasan dengan risiko panas tinggi menggunakan citra satelit Landsat-8 , pengembangan instrumen berbasis spatial intelligence untuk membantu perancangan kota yang lebih sejuk.

    Pengembangan teknologi tersebut dapat memberikan informasi tentang distribusi dan intensitas panas di perkotaan. Harapannya, pemerintah bisa mengandalkan data ini untuk merumuskan strategi penanganan panas.

    Perlu dukungan kebijakan

    Riset menyebutkan panas ekstrem menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat miskin. El Nino yang melanda dunia, termasuk Indonesia tahun ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyiapkan langkah penanganan.


    Untuk melindungi masyarakat miskin di perkotaan, pemerintah juga bisa membuat sejumlah kebijakan.

    Pertama, pemerintah perlu menempatkan panas ekstrem sebagai isu prioritas dalam kebijakan perkotaan dan penanggulangan bencana.

    Hingga saat ini penanganan panas ekstrem sering kali masih “menumpang” pada manajemen penanganan iklim lainnya, seperti pengurangan emisi karbon dan pengendalian banjir.

    Tak heran, jika riset dan inovasi penanganan panas masih sulit berkembang menjadi bagian dari sistem operasional kota.

    Kedua, pengembangan teknologi penanganan panas ekstrem perlu mempertemukan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pengembangan teknologi oleh universitas dan lembaga riset.

    Selama ini, berbagai inovasi masih berjalan secara terpisah dalam lingkup proyek dan riset jangka pendek. Padahal kolaborasi antar-aktor penting untuk memadukan teknologi dalam layanan publik perkotaan dan berkelanjutan. 

    Ketiga, pengembangan teknologi perlu disertai pendekatan yang lebih inklusif secara digital. Pemerintah bersama pengembang teknologi dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem layanan digital yang dirancang untuk penanganan panas ekstrem tidak menyulitkan kelompok masyarakat tertentu.

    Aplikasi yang digunakan sebaiknya sederhana dan dekat dengan kebiasaan digital masyarakat sehari-hari, sehingga mereka tidak perlu mempelajari hal baru yang rumit. Selain itu, pemerintah masih perlu mengakomodasi layanan nondigital agar masyarakat yang belum melek digital bisa mengaksesnya.


    Nimas Maninggar, Peneliti bidang kebijakan inovasi/inovasi wilayah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

  • Minim Pelestarian, Warisan Perkotaan Rentan Mengalami Kerusakan

    Minim Pelestarian, Warisan Perkotaan Rentan Mengalami Kerusakan

    7cloud.asia – Pusaka atau warisan perkotaan merupakan jembatan antara masa lalu dan masa kini yang menunjukkan bagaimana situasi perkembangan perkotaan sebelum saat ini.

    Pusaka perkotaan membawa informasi sejarah yang kaya dan memainkan peran yang tak tergantikan dalam memahami dan mempelajari struktur sosial, kondisi ekonomi, sistem politik, dan kehidupan sehari-hari di masa lalu yang terintegrasi dengan struktur perkotaan saat ini.

    Saat ini Indonesia memiliki dua kawasan perkotaan yang memiliki status warisan dunia yang telah resmi diakui oleh UNESCO, yaitu Sawahlunto dan Yogyakarta.

    Oleh karena itu, diperlukan tata pengembangan dan perencanaan kota yang baik untuk dapat mengendalikan sumber daya pusaka perkotaan ini.

    Sehingga, posisi pusaka-pusaka perkotaan yang rentan dan terancam termarjinalkan dalam kontestasi pembangunan ini dapat diatasi.

    Hai itu dikemukakan oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dalam Bidang Arsitektur Pusaka Perkotaan pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Kamis (4/6/2026).

    Bertempat di Balai Senat UGM, Profesor Ikaputra menyampaikan pidato bertajuk “Marjinalisasi Arsitektur Pusaka Perkotaan”.

    Dalam paparannya, Ikaputra menjelaskan bagaimana peran pusaka perkotaan serta upaya melestarikan warisan budaya tersebut secara berkelanjutan.

    Dia menyoroti rentannya pusaka perkotaan saat ini yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti usia bangunan, teknis, faktor manusia, dan juga faktor alam.

    Saat ini, karena berbagai alasan, pusaka perkotaan lebih rentan terhadap perubahan yang membahayakan pelestariannya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya.

    “Kerentanan ini bisa disebabkan oleh kondisi dari dalam pusaka arsitektur perkotaan itu sendiri, seperti kerusakan bangunan yang terjadi karena semakin tua usia bangunan, kelemahan teknis bangunan, atau pemanfaatan baru tanpa memahami nilai sejarah dan keaslian bangunan,” ujarnya.

    Menurutnya, diperlukan tata pengembangan dan perencanaan kota yang baik untuk dapat mengendalikan sumber daya pusaka perkotaan ini.

    Sehingga, posisi pusaka-pusaka perkotaan yang rentan dan terancam termarjinalkan dalam kontestasi pembangunan ini dapat diatasi.

    Ikaputra pun menyoroti keadaan kota-kota termarginalkan yang jauh dari ibu kota, seperti kota Amlapura di Bali, kota Liwa di Lampung, dan kota Cakranegara di Lombok.

    Ketiganya memiliki keunikan dan kekayaan budayanya masing-masing yang mungkin jarang diketahui publik.

    “Beberapa kasus kuatnya pengaruh pemerintah pusat atas daerah karena alasan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah dan perkotaan menyebabkan kota-kota bersejarah kita kehilangan identitas,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ikaputra pun menyoroti bahwa pusaka arsitektur perkotaan rentan terpinggirkan jika status “peninggalan arsitektur” bukan karya arsitek terkenal atau dibangun oleh perusahaan ternama pada zamannya.

    Daya tarik visual yang menonjol karena dimensi atau skala bangunan menempatkan bangunan dengan dimensi besar memojokkan bangunan dengan dimensi yang kecil, walaupun nilai autentisitas, sejarah, dan artistiknya sama berharganya.

    Ikaputra menekankan pentingnya membangun empati atas pusaka-pusaka yang terpinggirkan tersebut terlebih dalam dunia yang bergerak cepat dengan segala tantangan modernisasi dan globalisasinya.

    “Berempati kepada urban heritage (warisan budaya perkotaan) bukan sekadar tindakan sentimental, melainkan kebutuhan rasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban kota dan identitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masa lalu yang terpadu dengan struktur spasial dan kehidupan perkotaan saat ini,” ingatnya.

    Menurutnya, kota-kota bersejarah sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan historis kini menghadapi tekanan besar akibat modernisasi dan globalisasi.

    Karena itu, pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan warisan perkotaan secara berkelanjutan menjadi syarat penting dalam pembangunan kota.

    Prof. Ikaputra merupakan salah satu dari 544 Guru Besar aktif di UGM, dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 86 Guru Besar aktif dari 112 Guru Besar yang pernah dimiliki Fakultas Teknik UGM.