Tag: Prabowo-Gibran

  • Aktivis HAM: Tak Punya Konsep Keberpihakan kepada HAM, Prabowo-Gibran Tak Layak Dipilih

    Aktivis HAM: Tak Punya Konsep Keberpihakan kepada HAM, Prabowo-Gibran Tak Layak Dipilih

    7cloud.asia – Mantan Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto menganggap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak layak dipilih.

    Hal ini lantaran mereka tidak mempunyai program menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu serta tidak memiliki konsep dan keberpihakan kepada HAM.

    “Itu sama saja kita membayangkan munculnya sebuah pemerintahan yang tidak mempunyai konsep tentang HAM. Bukan semata tidak akan menyelesaikan kasus HAM masa lalu, tetapi juga tidak mempunyai agenda tegas perlindungan dan penegakkan HAM ke depan bila dalam pilpres 2024 mereka menang” jelasnya.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia Petrus menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan salah satu agenda reformasi.

    Kala itu mahasiswa dan rakyat bergerak menjatuhkan pemerintahan Orde Baru Soeharto yang penuh dengan pelanggaran HAM.

    baca: golkar usulkan gibran jadi cawapres prabowo subianto pks pilpres 2024 semakin mudah

    Salah satu alasan gerakan reformasi menjatuhkan Soeharto, ujarnya, karena penguasa Orde Baru ini memerintah dengan tangan besi dan menggunakan pendekatan kekerasan melalui aparat militer, sehingga banyak rakyat yang ditangkap, disiksa, diculik, bahkan dibunuh.

    “Kasus itu harus diselesaikan dan dituntaskan, agar tragedi serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.

    Sebagai aktivis yang juga pernah di penjara bersama mantan anggota PDIP, Budiman Sujatmiko ini memandang persolana ini sangat serius dan tidak dapat dipandang sebelah mata.

    Karena itu, ia tak bisa memahami calon capres dan cawapres tidak mempunyai misi sepenting ini.

    “Justru menunjukkan calon pemimpin yang berpotensi besar melakukan pelanggaran HAM. Dan sudah terbukti jika Prabowo Subianto merupakan salah satu jenderal yang saat itu oleh Komnas HAM disebut menjadi aktor yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan aktivis ’98,” ujarnya

     

    Baca: tiga capres bertemu jokowi siang ini di istana

    Bahkan, lanjutnya, karier politiknya di militer hilang karena dipecat dari institusi ABRI pada 1998.

    Dewan Kehormatan Militer, yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo pada saat itu memberi kesimpulan bahwa Letnan Jenderal Prabowo Subianto melakukan penculikan dengan membentuk Tim Mawar” 

    Ia juga mempertanyakan Presiden Joko Widodo apakah akan serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penculikan aktivis.

    “Saya menegaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tercantum dalam Nawacita tidak akan diselesaikan secara tegas dan tuntas dalam sisa pemerintahannya tinggal setahun ini akan berhenti hanya dalam proses non yudisial,” tegasnya.

    Mana mungkin akan berlanjut ke proses hukum, sebagai presiden saja sudah mendukung capres pelanggar HAM dan menempatkan anaknya menjadi cawapres dengan mengobok-obok MK.

    Sementara itu,  Koalisi Indonesia Maju memang sengaja tidak menyertakan penyelesaian kasus HAM pada visi-misi pasangan Prabowo-Gibran.

    Baca: survei ipsos Ganjar dan Mahfud md ungguli pasangan capres cawapres lain

    Sebab, penyelesaian kasus HAM merupakan sesuatu yang berjalan terus dari waktu ke waktu. Hal ini diungkapkan oleh Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat,  Herman Khaeron.

    “Itu kan sudah berjalan. Hal-hal yang sudah berjalan ya dilanjutkan. Kan proses-proses pelanggaran HAM masa lalu juga diproses baik di era Pak SBY diproses, kemudian di eranya Pak Jokowi juga diproses. Artinya kan hal-hal yang untuk dilanjutkan ya dilanjutkan,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Diduga Libatkan Aparat Kepolisian, Pemasangan Baliho Prabowo Gibran di Pantura Tuai Kecaman

    Diduga Libatkan Aparat Kepolisian, Pemasangan Baliho Prabowo Gibran di Pantura Tuai Kecaman

    7cloud.asia – Pemasangan baliho pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo Gibran diduga melibatkan aparatur dan fasilitas negara. 

    Bahkan, sebuah media menyebutkan sumber di Kepolisian yang menolak disebutkan namanya, menyebut perintah kepada jajaran Polri untuk memasang baliho Prabowo Gibran ini disampaikan di Jawa Timur. 

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis yang merupakan gabungan sejumlah LSM seperti PBHI, Imparsial, Walhi, Setara Institute, dan ICW mengecam jika dugaan pelibatan aparat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran ini benar-benar terjadi.

    “Kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai mandat Konstitusi UUD 1945 dan UU Polri No. 2 Tahun 2002, dan bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho” jelas Ketua PBHI, Julius Ibrani, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

    Baca: Beda cara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atasi kemiskinan

    Karena itu, lanjut Julius, dugaan ketidaknetralan aparat tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu ditindak untuk membuktikan instruksi Presiden Jokowi yang menekankan netralitas, bukan lip service.

    “Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.” papar Julius.

    Ini menjadi pemihakan aparat ke pasangan ini. Karena, sebelumnya, Baliho dari lawan politik Prabowo Gibran justru diturunkan oleh aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya.

    Selanjutnya koalisi masyarakat sipil menilai putusan MK Nomor: 90/2023 menjadi gerbang masuk aparat bersikap tidak netral.

    Baca: Menkopolhukham bentuk tim untuk selidiki intimidasi kepada Ketua BEM UI

    Putusan MK tersebut membuka jalan untuk putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi bakal cawapres peserta Pilpres 2024 dengan berpasangan Prabowo.

    “Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat, karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka yakni Prabowo Gibran dalam Pemilu 2024” urainya.

    Sementara itu, pengamat politik Karyono Wibowo mendesak agar Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengusut kasus pemasangan baliho capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur.

    “Sebaiknya Bawaslu kalau sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pengawasan serta Polri ada pengawasan internal itu juga harus segera bergerak untuk mengusut, menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu,” urai Karyono seperti yang dikutip Medcom.id.

    Baca: Intimidasi terhadap oposisi mulai dari Ketua BEM UI hingga kantor DPC PDIP

    Karyono menjelaskan pelanggaran aparat dan ASN yang tidak netral ini bukan hanya sekali ini terjadi.

    Dia mencontohkan penurunan baliho salah satu pasangan capres-cawapres di Bali.

    “Kemudian juga ada peristiwa kantor DPC PDIP di Solo didatangi polisi dan sejumlah lainnya. Saya kira apa yang terjadi di Jawa Timur terjadi juga di sejumlah daerah, di mana ada keterlibatan Kapolda, itu harus segera ditindaklanjuti oleh Mabes Polri ya,” jelasnya.

    Karyono menegaskan aparat TNI-Polri dan ASN harus netral. Jika ada yang melanggar, maka aparat mereka bertanggung jawab masing-masing.

    “Jadi aparat harus netral, harus ditindaklanjuti itu siapa yang bertanggung jawab di situ apakah betul ada keterlibatan Kapolda kemudian perintahnya dari mana itu harus diusut tuntas,” katanya pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) itu.

    Baca: Dianggap cacat hukum tiga aktivis 1998 gugat pencalonan Gibran sebagai cawapres

    Menurutnya, pengusutan ini harus dilakukan bersama oleh Bawaslu dan Polri. Bawaslu terkait pelanggaran pemilu, sedangkan Polri soal pelanggaran etik yang bisa didalami oleh penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertebaran di Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial.

    Dalam video tersebut terlihat bahwa baliho capres dan cawapres Prabowo-Gibran diangkut menggunakan truk dan pick up milik agen Elpiji Pertamina, melintasi tugu selamat datang Kecamatan Puger.

    Tumpukan baliho tersebut bergambar Prabowo-Gibran di pojok kiri atas. Pemasangan baliho tersebut diduga atas instruksi langsung dari pihak kepolisian.

    Reporter: Nurakhmayani.

  • Kumpulkan Aparat Desa, Pasangan Prabowo-Gibran Dinilai Langgar UU Pemilu

    Kumpulkan Aparat Desa, Pasangan Prabowo-Gibran Dinilai Langgar UU Pemilu

    7cloud.asia – Puluhan ribu anggota organisasi Desa Bersatu menghadiri acara “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Senayan Jakarta Minggu (19/11/2023). Acara ini dinilai sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo-Gibran.

    Calon wakil presiden atay cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dan jajaran TKN Prabowo-Gibran juga ikut hadir dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023. 

    Dilansir Kompas.com, forum yang diikuti 8 organisasi punggawa desa ini juga mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    “Desa Bersatu menjadi wadah perjuangan kepentingan organisasi desa secara nasional,” tulis Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, yang menandatangani surat undangan yang ditembuskan ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan

    Asri menyebut, acara ini dihadiri anggota sekitar 20.000 orang dari 37 provinsi, 416 kabupaten, dan 12 kota.

    Menurt Asri, Desa Bersatu terdiri dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).

    PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

     

    Para peserta sudah memadati Indonesia Arena sejak siang hari dengan kemeja putih. Tajuk acara yang terpampang di tempat ini berbunyi “Silaturahmi Nasional Desa 2023”.

    Baca: Politik dinasti lahirkan pemerintah yang tidak adil dan tidak stabil

    Tak sedikit di antaranya mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju itu.

    Selain itu, di punggung mereka tercetak gambar Prabowo-Gibran dengan slogan “Desa Bersatu untuk Indonesia Maju”.

    Panitia menyebutkan bahwa sekiiar 50 anggota TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran akan datang dan telah disediakan kursi khusus untuk mereka.

    Forum ini pun menjadi sorotan publik, karena Undang-undang atau UU Pemilu no 7/2017 mengharuskan aparat desa bersikap netral. 

    Baca: Ada banyak yang lebih mampu, kenapa Jokowi maksa milih Gibran

    Di dalam Pasal 280 UU Pemilu, disebutkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres.

    Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

    Kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

    Senada, dalam Pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 UU Desa Nomor 6/2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis.

    Baca: Warga yang tahu menolak politik dinasti Jokowi

    Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.

    Sementara itu, saat ini paslon capres-cawapres belum memasuki masa kampanye.

    Sesuai ketentuan, masa kampanye baru akan dimula pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.”

    Gibran tiba sekitar pukul 15.30 WIB, setelah mendarat di Jakarta dari Medan, Sumatera Utara. Ia langsung masuk ke arena tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media yang telah menunggu sekitar 5 jam.

     

  • Gimmick Politik “Gemoy” Tunjukkan Pasangan Prabowo-Gibran Minim Gagasan, Ini Reaksi Pemilih Muda

    Gimmick Politik “Gemoy” Tunjukkan Pasangan Prabowo-Gibran Minim Gagasan, Ini Reaksi Pemilih Muda

    7cloud.asia – Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo-Gibran menggunakan gimmick politik santuy untuk menarik pemilih di Pilpres 2024.

    Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti Joged Gemoy dan Politik Santuy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih.

    Meski dinilai sebagai langkah terobosan untuk menarik pemilih khususnya pemilih muda, gimmick politik pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran ini menuai kritik. 

    Strategi kampanye ini dinilai sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan yang membelit pasangan Prabowo-Gibran.

    Baca: Jika untuk kepentingan negara, mengapa harus Gibran yang jadi Cawapres?

    Seperti diketahui nama Prabowo dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sedangkan nama Gibran dikaitkan dengan pelanggaran etik berat dalam kandidasinya sebagai wapres dalam proses di MK.

    “Maupun kekhawatiran mobilisasi aparatur negara seperti perangkat desa demi pemenangan pasangan ini,” ujar Airlangga Pribadi Kusman Ph.D Dosen Politik Universitas Airlangga Surabaya. 

    Gimmick politik santuy yang diterapkan pasangan Prabowo-Gibran ini juga dinilai juga memiliki keterbatasan. 

    Airlangga mencontohkan ketidakhadiran Gibran dalam memenuhi undangan Universitas Muhammadiyah Surabaya  Jum’at (24/11/2023) dalam dialog visi misi capres dan cawapres. 

    Hal ini menunjukkan keterbatasan strategi politik gimmick yang digunakan oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024.

    Baca: Aktivis HAM nilai pasangan Prabowo-Gibran tak layak dipilih karena tak punya perspektif HAM

    Ketidakhadiran Gibran, ujar Airlangga, membuktikan kekalahan gagasan, dan ketidaksiapan pasangan Prabowo=Gibran dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan diusung dalam momen pilpres 2024.

    “Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara kedepan,” imbuh Airlangga

    Ia mengingatkan, tingginya dosis politik gimmick hanya akan memperdaya publik dan mengelabui kesadaran publik.

    Menurutnya, pasangan yang menggunakan politik gimmick sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan dan praktik bernegara.

    “Mereka telah mengalami kekalahan awal politik yaitu kekalahan politik gagasan!” tandas Airlangga.

    Baca: Perilaku politik Jokowi dinilai menyimpang dari pakem politik

    Lantas apakah gimmick politik yang diterapkan pasangan Prabowo-Gibran ini mendapat respon positif dari calon pemilih khususnya pemilih muda? 

    Dari perbincangan 7cloud.asia, terungkap tak semua pemilih terkecoh dengan gimmick yang dilakukan pasangan Prabowo-Gibran.

    “Berdasarkan pengamatanku pada anak sendiri, pilihan pemilih muda sangat dipengaruhi oleh peer grup dalam memilih capres. Mereka memang buat batasan apa yang keren dan tidak keren,” ujar Ima, warga Jakarta Selatan

    Ia mencontohkan di kalangan anak muda ada anggapan mereka yang milih Prabowo-Gibran itu dianggap “nggak banget”.

    Hal ini karena ada penilaian jogetnya Prabowo dianggap sesuatu yang tidak pada tempatnya.

    Baca: Kumpulkan aparat desa, Pasangan Prabowo-Gibran dinilai langgar UU Pemilu

    Sedangkan pada sisi Gibran juga ada penilaian miring, karena dia mencapai posisi cawapres karena fasilitas dari keluarganya.

    “Jadi Gibran dan Kaesang dianggap anak muda instan yang “nggak banget”.” kata Ima sambil menambahkan penilaian ini sudah merebak di kalangan anak muda.

    Hal senada diungkapkan Cece, warga Depok Jawa Barat. Menurutnya, sekarang anak muda justru membandingkan Gibran dengan Alam Ganjar yang dianggap tak hanya ganteng, tapi juga pintar dan rendah hati (cool).

    Jadi, lanjutnya, Alam Ganjar ini sosok yang berpotensi digilai anak-anak muda.

    “Anak muda sekarang juga males dengan anak-anak presiden itu, karena mereka sendiri sadar akan susah mencari kerjaan setelah lulus,” pungkasnya.

    Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak setuju Jokowi terapkan politik dinasti

     

  • Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi, Bawaslu Jatim dan Mojokerto Tegaskan Bukan Mereka yang Pasang

    Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Pos Polisi, Bawaslu Jatim dan Mojokerto Tegaskan Bukan Mereka yang Pasang

    7cloud.asia – Pemasangan baliho pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran di atas salah satu pos polisi di Kabupaten, Mojokerto, Jawa Timur menuai kritik dari masyarakat.

    Baliho pasangan Prabowo-Gibran ini memang sudah dicopot, tapi masih menyisakan polemik tentang netralitas Polri di Pilpres 2024

    Pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibran di Pos Pantau Polisi di Perempatan Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ini, dinilai menyalahi ketentuan pemilu, karena aparat negara harusnya bersikap netral.

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim merespons pemasangan baliho pasangan Prabowo-Gibrandi atas pos polisi ini. 

    Baca: Pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Pantura diduga libatkan aparat kepolisian

    Ketua Bawaslu Jatim A Warits dalam keterangan resminya di Surabaya, Rabu (20/12/2023) mengatakan Bawaslu Jawa Timur maupun Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah melakukan pemasangan APK dimaksud seperti yang sempat diunggah dalam akun media sosial resmi kepolisian.

    “Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajaran pengawas Pemilu di tingkat kabupaten atau kota senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas di dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban-nya,” ucapnya.

    Seperti diketahui, akun media sosial kepolisian menyebut baliho pasangan Prabowo-Gibran itu dipasang Bawaslu bersama pemasangan baliho capres cawapres nomor urut 1 yang terletak di pertigaan Desa Pacing Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

    Bawasu menilai pemasangan baliho pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran ini dinilai menyalahi ketentuan.

    Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan

    A Warits meminta Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengambil langkah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas unggahan yang merugikan Bawaslu tersebut.

    “Menyampaikan permohonan maaf secara resmi atas unggahan yang telah merugikan Bawaslu secara kelembagaan melalui kanal resmi @HumasPoldaJatim dan media sosial resmi Polda Jatim lainnya. Selain itu, mengunggah klarifikasi bahwa pemasangan APK dimaksud bukan dilakukan oleh Bawaslu,” tuturnya.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal mengatakan baliho ini sudah diturunkan.

    Pihaknya mendapat informasi awal bahwa ada alat peraga kampanye (APK) berupa baliho pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang terpasang di papan reklame tepat di atas pos pantau polisi lalu lintas yang terletak di Pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    Baca: Baliho simpatik Ganjar Pranowo

    “Tidak hanya alat peraga milik pasangan calon nomor urut 2 saja, tetapi juga alat peraga kampanye berupa baliho milik pasangan calon nomor urut 1 atas nama Anis-Muhaimin juga berada di papan reklame tepat di samping pos pantau polisi yang terletak di perempatan Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,” ucapnya.

    Ia mengatakan, pada tanggal yang sama yakni 19 Desember 2023, kedua alat peraga tersebut langsung diturunkan setelah munculnya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan Nomor Surat 331/PM.00.01/K.JI-15/12/2023.

    Selanjutnya muncul unggahan dari akun twitter resmi @HumasPoldaJatim pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.41 WIB.

    Unggahan itu merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.

    Baca: Jokowi tunjuk tujuh nama untuk menangkan Ganjar Pranowo

    “Halo sobat humas, terimakasih atas informasi-nya, untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho pasangan calon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar. Terimakasih sobat humas”.

    Terhadap unggahan ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik lembaga, karena twit ini sudah tersebar luas dan mendapat atensi publik.

    “Twit ini berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik atas profesionalitas dan independensi Bawaslu sebagai lembaga yang memegang mandat undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” ujarnya.

    Untuk selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berharap bahwa sinergi antara Bawaslu dan Polri dapat terus terjaga agar Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat terselenggara dengan lancar.

    Baca: LBH Jakarta nilai Jokowi bawa demokrasi Indonesia ke dalam oligarki

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan terus mengawasi segala bentuk kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Pengawasan dilakukan pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024 secara profesional, netral dan berintegritas sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    Saat ini baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpasang di atas pos polisi tersebut sudah dicopot dari tempat pemasangan awalnya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

    Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

    Sumber: Antaranewscom

     

  • Arus Balik: Ketika Dukungan untuk Pasangan Prabowo-Gibran Mulai Berbalik Arah

    Arus Balik: Ketika Dukungan untuk Pasangan Prabowo-Gibran Mulai Berbalik Arah

    7cloud.asia – Beberapa hari lalu, Boy Thohir dengan lantang dan bangga menyampaikan pengusaha yang penyumbang 1/3 perekonomian Indonesia bakal mendukung paslon Prabowo-Gibran yang didukung Jokowi.

    Boy Thohir adalah kakak dari Menteri BUMN Erick Thohira yang sudah secara terbuka menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

    Selang sehari, banyak perusahaan seperti PT Djarum dll menolak klaim dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran tersebut.

    Memang santer diberitakan sebelumnya bahwa pengusaha nasional takut bersikap milih paslon selain Prabowo-Gibran. Ada beberapa perusahaan yang awalnya mendukung paslon AMIN dan GAMA kemudian menarik diri.

    Hal ini diduga bukan karena melihat visi misi paslon Prabowo-Gibran, melainkan lebih kepada tekanan yang mereka dapatkan.

    Atau ingin bersikap balas budi karena selama ini sudah mendapat proyek dari Jokowi. Namun fenomena itu berbalik di akhir masa kampanye.

    Baca: Diduga manfaatkan fasilitas negara untuk kampanye, Prabowo dilaporkan ke Bawaslu

    Para pengusaha, sepertinya kini sudah tidak takut lagi bahkan terang-terangan menyatakan mendukung paslon lain. Mereka tidak tunduk dan patuh bahkan melawan balik arahan Jokowi.

    Sebuah sumber mengungkap bahwa pengusaha tidak ingin jika Prabowo berkuasa, mereka hanya menjadi sapi perahan kaum politikus atau orang-orang partai.

    “Gak usah heran lah. Kita bisa lihat bagaimana lembaga kenterian seperti kemenhan dikuasai orang-orang Gerindra untuk nyari duit. Itu baru satu kementerian”.

    “Pengusaha tidak suka menjalin bisnis dengan politikus karena banyak ‘permainannya’. Tahulah maksudnya. Mereka inginnya ada kepastian hukum untuk bisnis mereka, itu aja,” terang sumber yang tidak ingin disebut namanya.

    Salah satu konglomerat Indonesia yang berada pada posisi ketiga dari Sembilan Naga, Sofjan Wanandi, terang-terangan mendukung GAMA.

    Baginya, bangsa ini harus berubah untuk masa depan dan tidak perlu ada lagi diskusi-diskusi karena waktunya hampir tiba saat pencoblosan.

    Baca: Mahfud tegaskan tak pernah gunakan fasilitas negara untuk kampanye

    Sofjan tidak segan mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden RI 2024-2029 nanti.

    “Itu sebabnya penting saya sampaikan pada Anda, kalau saya nggak perlu diskusi-diskusi lagi. Capek saya. Kita pengusaha mau kepastian saja. What is the best for this country? Just do it!”

    “Nggak usah lagi. Sudah tidak ada waktu, sisa 16 hari mau debat apa? Kamu bisa ubah siapa? Kamu harus mengobah diri, mesti berubah untuk masa depan bangsa ini, untuk itu pilih nomor tiga,” katanya.

    Hal ini disampaikan Sofjan Wanandi dalam acara “All Out Ganjar Mahfud” yang diadakan alumni SMA TOP GAN, gabungan SMA Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, Santa Ursula, St Theresia, Gonzaga, dan Loyola di Jakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

    Sofjan yang pernah ikut mengusung Jokowi di tahun 2014 dan menjadi tim nya JK, merasa kecewa terutama setelah Jokowi terlibat jauh dalam proses pencapresan.

    Baca: Pakar sebut Jokowi sudah layak dimakzulkan

    Ia memandang Jokowi yang seharusnya bisa menjadi wasit yang berlaku adil malah memihak,

    “Pemilu ini yang paling mengkhwatirkan saya karena wasitnya menjadi pemain juga. Bagaimana kita bicara teori semua, yang terjadi persis tiada akal,” ujar Sofjan.

    Lebih lanjut Sofjan mengajak masyarakat untuk melihat rekam jejak tidak sekadar teori,

    “Jadi apalagi yang mau dibicarakan mengenai masa depan? Apa yang seseorang bikin di masa lalu, dari situ kita bisa menentukan,” katanya.

    “Kalau nomor tiga kita anggap lebih baik itu karena masa lalu mereka memang membuktikan apa yang telah mereka kerjakan untuk bangsa ini. Apa jejaknya, apa kekurangan dan kelebihan,” katanya.

    “Anda lebih pintar dari kita untuk menentukan yang terbaik bagi Anda. Saya pikir itu saja. Make it very simple! Kalau Anda tanya pengalaman saya 50 tahun lebih, 10 kali pemilu saya sudah ikut. Bahkan, aktif membuat siapa yang jadi presiden. Kali ini saya merasa komitmen saya terhadap Top Gan (Ganjar-Mahfud),” pungkasnya.

    Baca: Jokowi dan Iriana dilaporkan ke Bawaslu

    Mungkinkah “arus balik” suara dukungan sudah terjadi? Banyak pengamat memprediksi bahwa apa yang dilakukan Jokowi serta perubahan gaya kampanye Prabowo dan Gibran, bak pisau bermata dua.

    Bisa menaikkan suara tapi juga bisa sebaliknya justru mengurangi suara dukungan.

    “Orang mungkin senang dikasih uang dan sembako atau bansos. Tapi lama-lama menjadi muak dengan cara seperti itu,” terang seorang pengamat dari Yogyakarta.

    Arus balik ini bisa dilihat juga dari tingkat kehadiran massa pemilih di saat melakukan kampanye akbar di daerah-daerah.

    Beberapa penayangan video yang dibuat oleh netizen, panggung kampanye Prabowo-Gibran terlihat massa yang tidak memenuhi kapasitas tempat yang disediakan. Bahkan ada pula yang terlihat sepi.

    Tentu saja fenomena ini menjadi indikasi lemahnya dukungan Prabowo di akar rumput.

    Baca: Prihatin dengan politik dinasti, sejumlah tokoh bangsa temui Wapres

    Indikasi lainnya, ada penolakan masyarakat yang akan dijadikan responden dari lembaga survei. Masyarakat menolak karena khawatir tidak mendapat bantuan sembako.

    Artinya, sesungguhnya mereka sudah punya pilihan tapi bukan ke paslon usungan Jokowi, sehingga mereka takut. Tanda-tanda ini menunjukkan dua hal: bahwa suara Prabowo memang lemah di akar rumput, atau karena ‘arus balik’ yang sudah mulai terjadi.

    Penulis : Agung Wibawanto

  • Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Ajak Masyarakat Tidak Pilih Prabowo-Gibran

    7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih pasangan calon Prabowo-Gibran yang mengandung pelanggaran etik berat pada pilpres 14 Februari nanti.

    Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi seperti KontraS, YLBHI, PBHI, Imparsial, KPI, LBH PersELSAM, ICW, IKOHI, dan lain-lain.

    Seruan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran etik.

    Baca: KPU terbukti melanggar etik

    Pelanggaran etik tersebut berupa menerima menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tanpa dasar hukum berupa perubahan peraturan KPU.

    Putusan yang dibacakan pada Senin (05/02/2024) kemarin tersebut memberikan teguran keras kepada ketua dan anggota KPU.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, pencalonan Gibran sebagai cawapres nomor urut 02 tersebut sangat problematik dan cacat hukum berat.

    Sebelumnya putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran, terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

    Baca: Ada banyak masalah ditemukan di MK

    Pelanggaran tersebut dilakukan saat Anwar memutus perkara nomor 90/2023 yang memberikan jalan bagi Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres bagi capres Prabowo Subianto.

    “Putusan DKPP juga mempertebal daftar kecurangan Pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Jokowi dan problem netralitas instansi negara/pemerintah dan aparatur negara serta korupsi lewat programmatic politics Bantuan Sosial di berbagai daerah,” jelas Gufron Mabruri, aktivis Imparsial.

    Karena itu, pemilih harus mengekspresikan kedaulatan rakyat pada pemilihan presiden nanti dengan tidak memilih pelaku pelanggaran etik berulang, yaitu pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

    Reporter: Nurakhmayani

  • 7 Isu Krusial bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: IKN Waspada Anggaran (2)

    7 Isu Krusial bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: IKN Waspada Anggaran (2)

    7cloud.asia – Dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk sementara memimpin perolehan suara.

    Meski pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya Pilpres mendapat banyak sorotan karena kecurangan yang masif ditemukan, pasangan Prabowo-Gibran kemungkinan akan dilantik menjadi. 

    Ada beberapa isu krusial yang membayangi pasangan Prabowo-Gibran sejak masa pendaftaran hingga penghitungan suara saat ini. Sebut saja pelanggaran HAM dan manipulasi undang-undang untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres.

    Tim dari The Conversation mencatat ada setidaknya 7 isu krusial yang membayangi pasangan ini jika benar-benar memimpin Indonesia. 

    Dalam tulisan terdahulu, kita telah mengupas tentang harapan penegakan hukum dan HAM yang makin menipis, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.     

    Baca: Harapan penegakan HAM bakal pupus di bawah Prabowo-Gibran

    Terpilihnya Prabowo-Gibran berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut sesuai rencana.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, berargumen akan sulit untuk bisa menjalankan ambisi ini dari sisi pembiayaan, paling tidak di tahun pertama pemerintahan.

    Dengan banyaknya program-program kampanye Prabowo-Gibran yang membutuhkan pendanaan besar–termasuk program makan siang dan internet gratis

    Dua program ini kerap jadi bahan diskusi, di mana ruang gerak fiskal mereka akan sangat terbatas.

    “Masih ada beban dari utang yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi dan bunga utangnya juga sangat besar, itu membuat ruang fiskal semakin sempit,” terang Bhima.

    Baca: Pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud tunggu hasil penghitungan resmi KPU

    Menurutnya, Prabowo harus bisa melakukan prioritas kebijakan di tengah janji-janji ambisiusnya.

    Apalagi, proyek IKN diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp466 triliun, dengan pembiayaan dari APBN sekitar 19 persen dari total kebutuhan dana.

    Akan sulit mengandalkan pembiayaan utang di tengah kondisi global seperti sekarang, yang membuat tren pembelian surat utang pemerintah terganggu dan investor di negara-negara maju berhati-hati untuk berinvestasi.

    “Sementara kalau menggeser dari anggaran-anggaran bantuan sosial dan pendidikan, khawatir malah mengganggu kinerja dari output lainnya yang sebenarnya sama-sama penting,” tambahnya.

    Baca: PDI Perjuangan kumpulkan bukti kecurangan Pilpres 2024

    Sementara itu, kandidat doktor dari Global Development Institute University of Manchester di Inggris, Sandy Nofyanza menyoroti kelestarian.

    Ia mengatakan proyek IKN akan berdampak pada kelangsungan hutan konservasi di Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Hutan Lindung Sungai Wain, dan hutan tanaman industri di wilayah timur Kalimantan.

    Akibatnya, tutupan hutan akan berkurang dan emisi karbon akan bertambah. Ini belum dihitung dengan risiko kehilangan keanekaragaman hayati karena pengurangan tutupan tersebut.

    “Kalau deforestasi di (hutan tanaman) sama pemerintah mungkin tidak dihitung. Namun, kalau data-data global jika angka tutupan hutan berkurang pasti akan terhitung,” kata dia.

    Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 jenis kecurangan

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, penulis  Ahmad Nurhasim (Health + Science Editor), Anggi M. Lubis (Business + Economy Editor), Hayu Rahmitasari (Education & Culture Editor), Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor), Robby Irfany Maqoma (Environment Editor)

  • 7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Proyek Food Estate yang Gagal (3)

    7 Isu Krusial Membayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Proyek Food Estate yang Gagal (3)

    7cloud.asia – Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran untuk sementara unggul dalam penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

    Dua paslon lain, yakni Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin masih akan menunggu hasil penghitungan resmi KPU, dan belum memberikan kata selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran. 

    Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan menggugat hasil Pilprs 2024 menyusul ditemukan kecurangan masif sejak pencalonan, pendaftaran, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara

    Namun demikian keunggulan sementara pasangan Prabowo-Gibran ini memunculkan sejumlah analisa trkait sederet isu krusial.

    Baca: Penegakan HAM bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Isu krusial ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah program food estate yang pernah ditangani Kemenhan di bawah Prabowo yang oleh banyak pihak dinilai gagal total.

    Dan, keunggulan sementara pasangan Prabowo-Gibran juga turut menaikkan peluang berlanjutnya proyek food estate ala Jokowi yang menuai polemik.

    Soal food estate ini tim The Cpnversation mewawancarai pakar sosiologi pertanian Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Angga Dwiartama.

    Ia mengatakan food estate atau proyek pertanian massal yang marak sejak era Revolusi Hijau pada 1950-an ini memang menjanjikan produktivitas pangan yang menggiurkan.

    Baca: Pembengkakan anggaran pembangunan IKN bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Namun, di tengah iklim yang berubah dan risiko cuaca ekstrem seperti saat ini, proyek food estate tersebut berisiko tinggi mengalami kegagalan.

    Angga mewanti-wanti, siapapun presiden yang terpilih nantinya harus menimbang dua-tiga kali untuk melanjutkan proyek food estate.

    Indonesia, kata dia, sudah dua kali buntung akibat memaksakan diri menggenjot pertanian massal: proyek cetak sawah sejuta hektare era Suharto di Kalimantan Tengah dan proyek lumbung pangan di Merauke pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Dengan kondisi lingkungan sekarang dan perubahan iklim jadi rentan sekali (kegagalan) di pertanian,” ujar Angga seperti dilansir The Conversation.

    Baca: Aksi Kamisan serukan penolakan terhadap pasangan Prabowo-Gibran

    Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyebut program food estate di Gunung Mas gagal karena tidak memperhatikan 4 pilar sebelum menjalankan program ini.

    Dwi memaparkan sebenarnya proyek food estate jadi wacana lama sejak tahun 1996. Pelaksanannya sempat dihentikan kemudian dibuka lagi ketika rezim berganti hingga rezim Jokowi sekarang ini.

    “Lalu kemudian di 2020 dikembangkan lagi food estate, salah satunya di Kalteng. Lalu dibuka lahan baru yang kita kenal sebagai Gunung Mas. Dan bagaimana ceritanya? Gagal total juga,” jelas Dwi seperti yang dilansir Kumparan.

    Menurutnya hal ini menurutnya karena pemerintah mengabaikan 4 pilar kaidah ilmiah yang harus dilaksanakan sebelum melakukan program Food Estate.

    Baca: Food estate dinilai program gagal saat debat cawapres

     

  • 7 Isu Krusial Bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Strategi Hilirisasi yang Tidak Memadai (4)

    7 Isu Krusial Bayangi Pasangan Prabowo-Gibran: Strategi Hilirisasi yang Tidak Memadai (4)

    7cloud.asia – Hilirisasi di segala menjadi salah satu program yang diglorifikasi pasangan Prabowo-Gibran.

    Tak hanya hiliriasi nikel yang menuai kontroversi, pasangan Prabowo-Gibran juga berjanji akan melakukan hilirisasi digital.

    Meski dibayangi isu kecurangan masif baik sebelum, saat maupun setelah pencoblosan, saat ini pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam penghitungan sementara.

    Pengakuan memang belum diberikan oleh dua paslon lainnya, dan terbuka kemungkinan akan ada gugatan terkait pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan sejak awal.

    Baca:  Pupusnya harapan penegakan HAM bayangi Indonesia

    Tapi tak ada salahnya kita kita meninjau bagaimana kira-kira pasangan Prabowo-Gibran menjalankan program hilirisasi ini.   

    Tim The Conversation mewawancarai Krisna Gupta, senior fellow dari Center for Indonesian Policy Studies untuk mengkaji program hilirisasi pasangan Prabowo-Gibran.

    Menurutnya, tampak jelas Prabowo-Gibran akan meneruskan kebijakan rezim Jokowi terutama, namun tidak terbatas pada, komoditas nikel.

    Kesimpulan ini diperolehnya dari dokumen visi misi, rangkaian debat pasangan calon, dan analisis rekan-rekan satu bidang.

    Krisna berpendapat bahwa kita perlu melihat apakah pasangan ini benar-benar bisa menjalankan strategi tersebut.

    Baca: Pembengkakan anggaran pembangunan IKN bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Sebab, setelah berhasil memancing investasi miliaran dolar untuk mendukung hilirisasi, industri nikel tampaknya tengah kehilangan kilaunya.

    Impian Jokowi untuk menjadi sentra baterai dunia dengan memaksimalkan nikelnya kini tengah menghadapi tantangan dari pergeseran minat produsen kendaraan listrik ke baterai lithium-iron-phosphate (LFP).

    Tak hanya itu, larangan ekspor nikel mentah dan banjir produk nikel setengah jadi justru membuat harga nikel sempat anjlok.

    Krisna menambahkan, hilirasi yang digaungkan Prabowo-Gibran tak melulu soal nikel, namun juga minyak sawit mentah (CPO), batu bara hingga hilirisasi digital.

    Salah satu strategi yang kerap didorong adalah untuk memaksimalkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) demi menyerap komoditas olahan tersebut di pasar domestik.

    Baca: Kegagalan food estate bayangi pasangan Prabowo-Gibran

    Namun, menurut Krisna, langkah ini tak cukup. Karena beberapa industri ini sifatnya macam-macam dan banyak industri memerlukan skala yang luas yang mungkin tidak cukup kalau hanya mengandalkan market dalam negeri.

    “Ini yang menjadi tantangan ke depan karena globalisasi memang sedang tidak baik-baik saja,” terangnya seperti dikutip The Conversation.

    Program hilirisasi nikel ini juga disorot Cawapres 01, Muhaimin Iskandar saat debat cawapres. Ia menilai hilirisasi yang dilakukan secara ugal-ugalan justru berdampak jangka panjang pada lingkungan. 

    Lebih dari itu, produksi nikel secara besar-besaran justru membuat harga nikel jatuh. Dilansir CNBC Indonesia harga nikel dunia mengalami kemerosotan mendekati posisi terendah dalam tiga tahun terakhir ini.

    Jatuhnya harga nikel ini diduga lantaran pasokan dunia dibanjiri nikel asal Indonesia.

    Esti Utami, dari berbagai sumber