Tag: stunting

  • Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 7,5 Persen pada 2024

    Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun ke 7,5 Persen pada 2024

    7cloud.asia – Dalam rapat kerja Banggar DPR-Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 diusulkan sejumlah asumsi untuk APBN 2024. 

    Pemerintah antara lain mengusulkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.

    Sementara itu, angka kemiskinan diusulkan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Per September 2022 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. 

    Pemerintah juga menjanjikan terhapusnya tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi nol persen.

    Baca: Utang RI capai Rp 7.848 triliun ini kata DPR

    Walaupun angkanya terus mengalami penurunan, tetapi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa.

    Sejalan dengan upaya dasar meningkatkan kualitas SDM, selain kemiskinan, Indonesia juga masih berjibaku mengatasi persoalan stunting.

    Meski ada tren penurunan prevalensi stunting nasional dari 27,7 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada tahun 24,4 persen pada tahun 2021, masih terbentang jarak yang jauh jika mengacu target penurunan stunting tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.

    Penurunan stunting tak bisa lepas dari upaya pengentasan kemiskinan yang kini terus digenjot pemerintah.

    “Kita senang pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun kita belum ada effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Pekerjaan penurunan stunting seolah menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan BKKBN,’ ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, saat memimpin Rapat Banggar.  

    Baca: Mungkinkah menaikkan standar garis kemiskinan

    Namun, Said mengingatkan urusan ini memerlukan kolaborasi banyak pihak, semisal dukungan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Program penurunan stunting ini juga memerlukan kualitas pangan yang baik, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Badan Pangan.

    Dalam rapat tersebut, pemerintah juga disebutkan Rasio Gini diperkirakan dalam rentang 0,374 hingga 0,377.

    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan naik menjadi sekitar 73,99 hingga 74,02.

    Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

     

     

    Baca:  Golden visa, siapa yang diuntungkan?

    Program perlindungan sosial dan subsidi juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, terutama akurasi dan ketepatan data.

    Pada program perlindungan sosial dan subsidi, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial dan subsidi, agar tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Sehingga program perlinsos dan subsidi memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk mengangkat ekonomi mereka lebih baik,” imbuh Said.

    Tidak boleh lagi terjadi exclusion dan inclusion error dalam pengalokasian semua program perlindungan sosial dan subsidi tahun 2024.

    Baca: Banyak lansia tak punya BPJS Kesehatan

    Terakhir, pihak Banggar DPR berharap KEM PPKF yang akan segera dibahas bersama ini mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional.

    Sehingga Nota keuangan dan RAPBN 2024 yang akan disampaikan oleh Presiden pada bulan Agustus 2023, mencerminkan keberlanjutan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

    Sumber: dpr.go.id

  • Kiat Ganjar Pranowo Turunkan Angka Stunting di Jawa Tengah

    Kiat Ganjar Pranowo Turunkan Angka Stunting di Jawa Tengah

    7cloud.asia – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terus menggenjot penanganan stunting di provinsi yang dipimpinnya. 
     
    Salah satu langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Jawa Tengah adalah dengan menggunakan beras fortifikasi yang diujicobakan di 253 desa di Jawa Tengah.
     
    Setidaknya 500 ibu hamil di sejumlah daerah di Tawa Tengah mendapat pembagian beras fortifikasi ini dengan tujuan untuk mencegah stunting. 
     
    Pilot project penanganan stunting di Jawa Tengah itu dilakukan dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, tempat Ganjar Pranowo pernah menuntut ilmu.
     

     

    Ganjar Pranowo mengatakan, Keberhasilan pilot project penggunaan beras fortifikasi di Jateng sudah terlihat.

    “Dari sampling yang saya lihat, hasilnya lumayan bagus. Jadi, sistem sudah dibuatkan, tapi praktek sudah dilaksanakan,” kata Ganjar Pranowo

    Ganjar Pranowo mengatakan Pilot project penurunan angka stunting ini  merupakan program kolaborasi antar beberapa pihak, dari kampus, BUMD, dari pemerintah, termasuk dari kabupaten/kota.

    “Harapan kami, stunting bisa kami keroyok. Maka kita memastikan ibu-ibu hamil, asupan gizinya harus bagus. Diperiksanya rutin. Sehingga mereka yang berpartisipasi untuk mengawasi ini, harapan kami juga memberikan catatan-catatan data seakurat mungkin,” jelas Ganjar Pranowo awal Mei lalu. 

    Baca: Standar garis kemiskinan layak dikaji ulang

    Dilansir suara.com, metode lain untuk menangani persoalan stunting juga terus dikembangkan UGM. Selain itu, kampus lain juga akan didorong agar melakukan penelitian untuk mencari solusi terkait dengan masalah stunting.

    “Dulu dari peternakan UGM juga pernah ada telur omega. Yang lain kalau ada, kami dorong. Model keroyokan inilah yang kami harapkan nanti, bisa melaksanakan program percepatan penanganan stunting,” tegas Ganjar Pranowo.

    Penanganan stunting menjadi fokus utama Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

    Baca: Kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis, tapi ada catatan

    Banyak program yang dirumuskan Ganjar Pranowo untuk menekan angka stunting di Jawa Tengah. Di antaranya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, edukasi melalui program Gubernur Mengajar, dan lainnya.

    Berdasarkan perhitungan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), pada 2018 tingkat stunting di Jawa Tengah tercatat berada di angka 24,4 persen.

    Setahun kemudian pada 2019 angka stunting di Jawa Tengah turun menjadi 18,3 persen. Angka stunting kembali turun pada 2020 menjadi 14,5 persen. Kemudian, pada 2021 turun menjadi 12,8 persen, dan terakhir pada 2022 di angka 11,9 persen.

  • Jokowi Gemas, 80 Persen Dana Pengentasan Stunting Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

    “Penyelesaian kasus stunting tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota,” ujar Ateh dalam sambutannya di acara tersebut.

    Pada sektor infrastruktur, ia mengungkapkan terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya belum dimulai, di mana kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.

     
    Baca: Sebentar lagi utang Indonesia capai Rp 8000 triliun

    Kemudian, ia mengungkapkan perencanaan dan penganggaran untuk daerah belum optimal, yang mana BPKP menemukan bahwa sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal, mengacu sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.

    Selain itu, pihaknya juga menemukan ada potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik.

    Dalam kesempatan ini, pihaknya mengungkapkan pelaksanaan pengawasan intern dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

    “Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/ kegiatan,” ujar Ateh.

     

  • Empat Provinsi Penyumbang Angka Stunting Terbesar Ada di Jawa

    Empat Provinsi Penyumbang Angka Stunting Terbesar Ada di Jawa

    7cloud.asia – Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan hingga 2021 ada lima provinsi yang memiliki jumlah kasus stunting terbanyak.

    Lima provinsi ini menyumbang 51 persen kasus stunting nasional, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.

    “Kalau lima provinsi itu bisa menurunkan stunting, maka kasus stunting secara nasional akan terjadi penurunan,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Minggu (25/6/2023)

    Dalam Rapat Kerja Nasional BKKBN pada Januari lalu Kemenkes melaporkan, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.

    Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

    Baca: Kiat Jawa Tengah turunkan stunting

    Seperti diinformasikan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyoroti penggunaan dana pengentasan stunting. Dalam pemantauannya, Jokowi menemukan hanya 20 persen dana stunting yang diterima oleh mereka yang membutuhkan. 

    Stunting menjadi perhatian pemerintah pust, karena penurunan stunting sangat besar pengaruhnya dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045. Apalgi pada 2030 ini, Indonesia akan mengalami bonus demografi.

    Kemenkes juga melaporkan berbagai capaian terkait penurunan angka stunting, di mana sebanyak 14 provinsi telah melebihi target pemantauan pertumbuhan balita mencapai 80 persen.

    Sedangkan pemberian ASI eksklusif baru tujuh provinsi yang telah mencapai target 75 persen di kuartal 1, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bali, Lampung, dan Yogyakarta.

    Pemberian MP-ASI pada anak usia 6–23 bulan mulai dilaporkan Kemenkes pada kuartal 3 tahun ini.

    Baca: Jokowi gemas, dana pengentasan stunting habis untuk rapat dan perjalanan dinas

    Kemenkes juga melaporkan terdapat delapan provinsi yang berhasil mengatasi masalah balita kurang gizi tambahan dengan angka cakupan melebihi target 85 persen.

    Terkait laporan imunisasi dasar lengkap, semua provinsi belum mencapai target 22,5 persen di kuartal 1 tahun ini.

    Terakhir, adalah desa dan kelurahan stop buang air besar sembarangan atau BABS. Ada 10 provinsi telah melebihi target 80 persen di kuartal 1, ada juga dua provinsi berhasil mencapai angka 100 persen bebas dari BABS yaitu Yogyakarya dan NTB.

    Dalam laporan Kemenkes itu juga disebutkan dua dari 11 komponen pelaksanaan program intervensi spesifik tengkes atau stunting di Indonesia telah melampaui pemenuhan target pada triwulan pertama tahun ini, kata seorang pejabat di Kementerian Kesehatan RI.

    “Pada triwulan pertama, dari 11 intervensi spesifik baru dua intervensi yang pelaksanaannya sudah tercapai bahkan melebihi target,” kata Maria

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke 7,5 persen pada 2024

    Dua intervensi yang dimaksud adalah konsumsi tablet penambah darah pada remaja putri dengan capaian 57,7 persen dari target nasional 12,5 persen, dan konsumsi tablet penambah darah pada ibu hamil sebanyak 66 persen dari target triwulan pertama 20 persen.

    Pelaksanaan program intervensi spesifik stunting yang kini masih dikejar adalah skrining anemia, pemeriksaan kehamilan (ANC), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK).

    Intervensi spesifik stunting lainnya berupa pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi  baduta (bayi berusia dua tahun), tata laksana balita dengan masalah gizi.

    Intervensi juga dilakukan dengan peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk program bebas buang air besar sembarangan (BABS).

    Baca: Kemiskinan ekstrem ditargetkan hilang pada 2024

    Maria Endang mengatakan hingga saat ini belum ada satu pun provinsi yang telah mencapai target skrining anemia yang ditetapkan sebesar 70 persen di kuartal 1 tahun ini.

    Sedangkan konsumsi tablet penambah darah remaja putri, sudah 36 dari 38 provinsi yang telah melebihi target 12,5 persen dengan rata-rata 57 persen. Dua provinsi lainnya masih harus mengejar target 12,5 persen antara lain Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

    Untuk pemeriksaan kehamilan ditargetkan mencapai 20 persen. Tapi, dari 38 provinsi hanya Banten (20,45 persen) dan DKI Jakarta (20,13 persen) yang telah mencapai target tersebut.

    “Intervensi pemeriksaan kehamilan ini dilakukan minimal enam kali di fasilitas kesehatan,” katanya.

    Baca: Tiga poin penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas

    Untuk ibu hamil mengonsumsi tablet penambah darah sedang dikejar di 37 provinsi, khususnya di Papua Barat Daya yang kini mencapai 16,89 persen.

    Untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil ada 18 provinsi ya.g telah melebihi target 87,5 persen pada kuartal 1 tahun ini.

    Sementara Kementerian Agama beberapa waktu lalu juga mengeluarkan kebijakan guna mencegah stunting.

    Tiga bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa dulu kalau ada anemia dan kurang gizi diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi.

  • Hari Keluarga Nasional dan Upaya Pengentasan Stunting

    Hari Keluarga Nasional dan Upaya Pengentasan Stunting

    7cloud.asia – Tahukah kamu?  Kalau hari ini, Kamis 29 Jun 2023 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas.

    Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tahun sejak 1993 dengan harapan agar keluarga yang menjadi elemen terkecil dalam satu negara dapat terjaga keutuhannya sehingga menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa.

    Penetapan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni bertepatan dengan dimulainya Gerakan Keluarga Berencana Nasional.

    Baca: Peran PRT dalam mendukung ekonomi keluarga

    Hari Keluarga Nasional pertama kali diinisiasi oleh Ketua Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Haryono Suyono sejak tahun 1993.

    Melansir laman Perpustakaan Universitas Brawijaya, peringatan Hari Keluarga Nasional memiliki tujuan untuk menyadarkan begitu penting keberadaan keluarga.

    Peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan bentuk apresiasi terhadap keberadaan keluarga.

    Baca: Seberapa besar tanggung jawab lingkungan bagi perlindungan anak disabilitas

    Keluarga dikenal sebagai institusi terkecil yang memelihara dan mendidik anak-anak untuk menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia, memiliki nilai moral yang tinggi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

     

    Peringatan Hari Keluarga Nasional mengingatkan kita untuk selalu bisa menjaga keutuhan keluarga dan mendapat nilai-nilai positif akan adanya keluarga.

    Tujuan lain dari peringatan Hari Keluarga Nasional yakni untuk merenungkan arti penting keluarga dan mempererat hubungan keluarga.

    Baca: Pentingnya fasilitas daycare untuk keluarga muda di kawasan perkotaan

    Tema Hari Keluarga Nasional tahun 2023 ini adalah “Menuju keluarga bebas stunting demi Indonesia maju”.

    Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, tema ini diangkat supaya keluarga Indonesia sadar pentingnya generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Karena mereka merupakan calon penerus bangsa.

    “Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-30 Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju. Mari jaga keluarga kita,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip Selasa (27/6/2023).

    Baca: Mengapa laki-laki juga perlu terlibat dalam pengasuhan anak

    Hasto mengatakan, Hari Keluarga Nasional merupakan momentum bersama menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keluarga merupakan institusi terkecil sumber kekuatan pembangunan Bangsa.

    Untuk itu, keterlibatan kedua orang tua dalam merawat anak-anak mereka.

    “Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sama baiknya dengan ibu dalam mengenali serta merespons kebutuhan-kebutuhan anak,” ujar Hasto.

    Baca: Pro kontra penggunaan ganja untuk pengobatan

    Menurut Hasto, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak-anak dapat dimulai sejak masa kehamilan. Yakni dengan meluangkan waktu mendamping ibu periksa kehamilan, pemenuhan makanan.

    “Dan menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga dapat dilakukan di setiap kesempatan berinteraksi dengan anak, agar anak-anak kita dapat berhasil tumbuh dan sukses berkembang dengan optimal,” ujarnya.

    Kemudian, lanjut Hasto, keluarga merupakan sumber kehidupan yang senantiasa memberikan rasa aman, melindungi serta menjaga setiap anggotanya. Keluarga merupakan sumber kebahagiaan cinta dan kasih sayang yang senantiasa menopang semangat kita.

    Baca: Perhatikan masa kritis bagi kesehatan mental anak

    “Keluarga juga berperan dalam membekali nilai-nilai kehidupan generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa di masa depan,” ujar Hasto.

    Hasto berharap Hari Keluarga Nasional menjadi momentum penting bergotong royong mewujudkan keluarga Indonesia bebas stunting, dengan menjaga calon ibu hamil.

    Caranya, yakni dengan memberikan makanan bernutrisi dan tablet tambah darah dalam mencegah anemia agar anak-anak kita dapat berhasil tumbuh dan sukses berkembang dengan optimal.

    Baca: Kdrama yang mengangkat isu kesehatan mental

    Selain itu, kata Hasto, mencegah stunting juga perlu menjaga calon pengantin dengan memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan tiga bulan sebelum menikah.

    “Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum dalam menggalang dan meningkatkan komitmen berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia Bebas Stunting,” kata Hasto.

     

  • Mengapa Pencegahan Stunting Harus Dilakukan Sejak Pasangan Akan Menikah

    Mengapa Pencegahan Stunting Harus Dilakukan Sejak Pasangan Akan Menikah

    7cloud.asia –  Pencegahan stunting atau tengkes disarankan sudah mulai dilakukan jauh sebelum anak lahir, yakni sejak pasangan masih menjadi calon pengantin.

    Pasalnya, para calon pengantin inilah yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya keluarga yang sehat dan bebas stunting.

    Dengan mempersiapkan kondisi kesehatan calon pengantin, diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan bebas stunting. 

    Sehingga ke depan akan terlahir keluarga sehat, sejahtera dan berkualitas.

    Baca: Empat provinsi penyumbang stunting terbanyak ada di Pulau Jawa

    Hal ini diungkapkan, Direktur RSUD Cempaka Putih Selvy Devita Anggeraini  dalam seminar pencegahan stunting bertajuk “Sehat Generasi Berkualitas dan Bebas Stunting atau Tengkes” di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (16/7/2023)

    “Sebelum menikah, catin (calon pengantin) harus mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat dan mencegha stunting pada anak,” ujarnya

    Tak hanya stunting, pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin juga dapat mencegah kematian ibu dan bayi serta potensi penyakit menular seksual yang juga bisa mengancam kesehatan anak yang akan dilahirkan.

    Baca: Jokowi gemas 80 persen dana pengentasan stunting di satu daerah habis untuk rapat

    Seminar pencegahan stunting ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama RSUD Cempaka Putih dan diikuti ratusan calon pengantin untuk mengedukasi agar keluarganya kelak bebas stunting.

    Seminar  itu diikuti 100 peserta yang terdiri dari 25 pasang calon pengantin, PKK kecamatan dan kelurahan, kader PKK serta para mitra dan peserta dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Selain mengikuti seminar, calon pengantin juga menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah (premarital checkup) yang wajib dilakukan untuk mencegah masalah kesehatan pasangan dan keturunan ke depan.

    Baca: Cara pemerintah turunkan kemiskinan dan stunting

    Setidaknya ada 10 kelurahan di Jakarta Pusat yang menjaid prioritas pengentasan stunting. Di wilayah tersebut dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi gizi buruk.

    Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jakarta Pusat Ucu Jamilah menilai seminar ini mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengentaskan stunting.

    Pengentasan stunting, kata Ucu, dilakukan tidak hanya dari balita, tetapi dari calon-calon pengantin yang menghasilkan generasi penerus bebas stunting. 

    Baca: Keluarga menjadi awal dari pencegahan stunting

    Ucu menambahkan, pencegahan stunting harus dilakukan dalam 1.000 hari pertama bayi yang dimulai dari masa kehamilan.

    Dia berharap kegiatan seperti ini tidak hanya di Cempaka Putih saja, tapi juga dapat dilaksanakan di kecamatan lainnya di Jakarta Pusat.

    “Kegiatan ini sangat bagus. Ini pertama kalinya diadakan pendalaman materi bagi calon pengantin yang ingin menikah dan yang menjadi perhatian kita,” katanya.

    Sumber: Antaranews

  • Nugget Belut, Cara Pemprov Bengkulu Turunkan Angka Stunting

    Nugget Belut, Cara Pemprov Bengkulu Turunkan Angka Stunting

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana Jokowi meninjau kegiatan upaya penurunan stunting di Puskesmas Srikuncoro, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pada Kamis (20/07/2023).

    Presiden mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Pemprov Bengkulu sehingga angka stunting berhasil menurun secara signifikan. 

    “Saya senang di Provinsi Bengkulu ada penurunan yang sangat baik, dari 22 (persen) ke 18 (persen), ini berarti di Bengkulu—di Provinsi Bengkulu, di bawah dari rata-rata nasional,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

    Baca: Pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum menikah

    Jokowi berharap nantinya angka stunting di Provinsi Bengkulu dapat turun di bawah 14 persen. “Kita harapkan nanti di 2024 sudah bisa turun di bawah 14 (persen),” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan di Puskesmas Srikuncoro yang membuat olahan makanan dari belut dan singkong sebagai asupan gizi guna penurunan angka stunting.

    “Tadi juga bagus ini memberikan protein yang tinggi, nugget belut itu bagus banget, saya lihat bagus banget, saya kira inovasi-inovasi di daerah yang seperti ini yang kita lihat sangat bagus untuk mempercepat penurunan stunting di semua provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Jokowi.

    Baca: Empat daerah penyumbang stunting tertinggi berada di Pulau Jawa

    Selain itu, dalam upaya penurunan angka stunting, Presiden Jokowi juga menginginkan semua daerah dapat terus meningkatkan upaya dalam memberikan asupan gizi yang baik bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Saya lihat juga (di sini) tidak banyak yang stunting dan terus diberikan injeksi gizi yang baik, dan ini yang saya ingin di semua provinsi melakukan hal yang sama,” tandasnya.

    “Partisipasi masyarakat, partisipasi swasta, donasi-donasi swasta itu dipakai untuk stunting saya kira bagus,” sambungnya.

    Baca: Kiat Jawa Tengah turunkan angka stunting

    Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Pj Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni.

  • Jokowi: Angka Stunting Turun ke 21,6 Persen sedangkan IPM Naik Jadi 72,9

    Jokowi: Angka Stunting Turun ke 21,6 Persen sedangkan IPM Naik Jadi 72,9

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, dalam sembilan tahun terakhir Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi kronis menjadi 21,6 persen.

    Meski masih di bawah standar WHO (20 persen), capaian untuk menurunkan angka stunting ini membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik menjadi 72,9 pada 2022.

    Pada tahun 2014 angka stunting Indonesia ada di kisaran 37 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di angka 68,90.

    “Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sejak 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023)

    Baca: Indonesia berpeluang wujudkan Indonesia Emas 2045

    Menurut Presiden Jokowi, sejumlah pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM).

    Dalam anggaran perlindungan sosial pada tahun 2015—2023, kata Jokowi, terdapat sejumlah program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Pemerintah juga menyelenggarakan KIP Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia.

    Baca: Butuh solusi jangka panjang untuk atasi kekeringan dan kelaparan di Papua

    Dalam anggaran tersebut, Pemerintah juga menerapkan upaya kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

    Pemerintah, ujarnya, juga berupaya memberikan pelatihan dan penaikan kemampuan atau re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

    Sejalan dengan itu, kata Jokowi, Pemerintah mempersiapkan SDM Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional.

    Baca: Ketua MPR berharap Presiden terpilih lanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi

    SDM Indonesia, kata Jokowi, juga dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memberikan banyak lapangan kerja dan nilai tambah sebesar-besarnya.

    Berbagai upaya ini demi menyambut bons demografi dan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

    Kepala Negara mengatakan bahwa penyiapan SDM yang unggul juga ditujukan agar Indonesia meningkatkan kredibilitasnya dan memperoleh kepercayaan internasional (international trust).

    Baca: Rencana strategis wujudkan Indonesia Emas

    Dengan keunggulan ini suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi. Peluang (international trust) tersebut harus mampu kita manfaatkan.

    “Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya,” kata Presiden Jokowi.

    Sumber: Antaranews.com 

     

  • Stunting Bukan Hanya Soal Kesehatan, Juga Terkait Sosial Ekonomi dan Lingkungan

    Stunting Bukan Hanya Soal Kesehatan, Juga Terkait Sosial Ekonomi dan Lingkungan

    7cloud.asia – Erie Sandra Muis tak menyangka, di sekitar lingkungna tempat tinggalnya yang terletak di Jakarta Timur, masih ditemukan kasus stunting. Kasus stunting ini tak hanya satu, tetapi ada beberapa.

    “Umumnya anak yang mengalami karena orang tua mengalami PHK sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga,” ujar Erie dalam perbincangan dengan 7cloud.asia beberapa waktu lalu.

    Mirisnya, fakta ini seolah diabaikan atau bahkan ditutupi oleh pihak kelurahan. Sehingga Erie kesulitan untuk mencarika bantuan bagi anak yang mengalami stunting ini.

    Kondisi ini membuat Erie yang saat ini mencalonkan diri menjadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI  ini merogoh kantung sendiri untuk membantu anak yang yang stunting tersebut.

    Baca: Empat provinsi penyumbang nagka stunting nasional berada di Pulau Jawa

    Stunting menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

    Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan di Jakarta menegaskan, stunting tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah kesehatan semata, tetapi juga terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

    Sebab, permasalahan stunting tidak terbatas pada persoalan gizi, namun perlu didukung akses sanitasi yang sehat dan memadai untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit.

    “Air bersih, ketersediaan akses sanitasi yang baik juga menjadi intervensi yang patut dipertimbangkan kementerian/lembaga. Sebab ini juga jadi indikator dalam menurunkan stunting,” ujarnya di Jakarta, Agustus lalu.

    Baca: Jokowi bilang angka stunting di Indonesia turun signifikan

    Dalam Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan APBN 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan ​​salah satu strategi jangka pendek yang akan menjadi fokus APBN 2024 adalah percepatan penurunan prevalensi stunting.

    “Penurunan prevalensi stunting ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing” jelas Abetnego.

    Dalam pencapaian target prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024, ujar Abetnego, Pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

    Perpres tersebut menjelaskan upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

    Baca: Peluang mewujudkan Indonesia Emas 2045

    Dalam penganggaran, ujar Abetnego, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar APBN 2024 turut mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia.

    Peningkatan untuk alokasi sektor kesehatan dari tahun APBN 2023 sebesar RP. 178,7 Triliun menjadi Rp. 186,4 Triliun pada APBN 2024.

    Abetnego menambahkan untuk penanganan stunting, pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 34,1 Triliun menjadi Rp 30,4 Triliun pada tahun 2023.

    “Agar mencapai target penurunan menjadi 14 persen, tentu diperlukan dukungan penganggaran yang lebih kuat,” tambah Abetnego.

    Baca: Pencegahan stunting sudah harus dilakukan sejak pasangan akan menikah

    Sejak tahun 2013, penurunan prevalensi stunting menunjukkan tren yang positif dari semula 37,2 persen hingga menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.

    Abetnego menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden terus aktif memantau capaian program penurunan stunting melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).

    Abetnego berharap pada tahun 2024 nanti anggaran percepatan penurunan stunting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, untuk penguatan pola pangan dan pola asuh.

    “Selain juga untuk pembangunan sanitasi, serta lebih besar lagi untuk intervensi gizi spesifik” pungkasnya seperti dikutip ksp.go.id

     
  • Satu dari Enam Anak Indonesia Alami Stunting, Apa Penyebabnya?

    Satu dari Enam Anak Indonesia Alami Stunting, Apa Penyebabnya?

    7cloud.asia – Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia pada 2022. Namun, satu dari lima anak di bawah dua tahun di negeri ini mengalami kurang gizi kronis atau stunting.

    Angka stunting (anak dengan ukuran tinggi kurang dari standar) di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022, sebuah angka tertinggi kedua di ASEAN setelah Timor Leste.

    Masalah stunting ini masih menjadi masalah kesehatan utama yang dihadapi Indonesia. Stunting selama masa kanak-kanak akan berdampak terhadap kesehatan seumur hidup.

    UNICEF menyatakan Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan prevalensi stunting yang tinggi karena masuk dalam lima besar kasus stunting dari 88 negara di dunia.

    Baca: Stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi dan lingkungan

    Meski terjadi penurunan signifikan soal stunting di Indonesia selama dekade terakhir, tapi angka ini masih belum sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2024, yaitu masing-masing di bawah 20% dan 14%.

    Meski pemerintah telah melakukan beberapa intervensi, prevalensi stunting di Indonesia yang masih tinggi menunjukkan bahwa penanganannya masih berjalan lambat.

    Berikut kajian penanganan stunting di Indonesia sebagaimana Tantri Liris Nareswari, dosen Institut Teknologi Sumatera, yang telah diterbitkan di The Conversation.

    Kita perlu mengurai penyebabnya yang begitu banyak dan kompleks dari level mikro hingga makro. 

    Baca: Empat provinsi penyumbang stunting terbesar ada di Pulau Jawa

    Stunting dan efek domino. Stunting secara luas didefinisikan sebagai pertumbuhan yang terbatas.

    Maksudnya, status gizi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Pengukuran tingkat stunting dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO.

    Stunting merupakan penanda dari kekurangan gizi kronis dan dampaknya panjang. Dampak negatif stunting meliputi peningkatan cacat dan angka kematian bayi, serta penurunan kinerja dan perkembangan kognitif.

    Selain itu, terjadi peningkatan risiko infeksi, perkembangan psikomotor yang buruk, dan keterlambatan perkembangan anak

    Dalam jangka panjang, anak dengan stunting dapat memiliki IQ rendah yang mengakibatkan penurunan kinerja di sekolah.

    Efek dominonya berlanjut: menurunkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak. Pada akhirnya, stunting menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa.

    Baca: Angka stunting turun ke 21,6 persen, ini dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia

    Selain itu, anak dengan stunting juga berisiko menderita obesitas. Dampak lanjutannya adalah dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan kanker suatu hari nanti.

    Banyak sekali penyebabnya
    Stunting umumnya disebabkan oleh penyebab langsung dan tidak langsung yang terjadi dalam jangka waktu lama.

    Penyebab langsung stunting, antara lain adalah asupan makanan yang tidak memadai (energi, makronutrien, dan mikronutrien) dalam jangka waktu lama, kelahiran prematur, dan infeksi.

    Penyebab tidak langsung stunting meliputi usia ibu saat hamil, ibu kurang gizi, kondisi sosial ekonomi budaya, pendidikan, sistem pangan, perawatan kesehatan, infrastruktur dan layanan air dan sanitasi.

    Berat badan dan khususnya panjang saat lahir adalah indikator yang baik dari status gizi anak pada masa depan. Bayi yang terlahir dengan berat rendah (<2,5 kg) berisiko terkena stunting 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan bayi dengan berat lahir normal.

    Baca: Peluang Indonesia wujudkan Indonesia Emas

    Berat saat lahir yang rendah mengindikasikan bayi tidak tumbuh dengan kecepatan normal di dalam rahim selama kehamilan.

    Tinggi dan berat badan ibu juga berkorelasi kuat pada kasus stunting. Hal ini berkaitan dengan malnutrisi ibu yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan bayi.

    Walaupun demikian, hal ini tentunya dapat dicegah dengan pemberian asupan nutrisi yang baik pada ibu dan anak.

    Menurut WHO, praktik menyusui yang tidak optimal, termasuk menyusui yang tertunda, pemberian ASI yang tidak eksklusif, dan penghentian menyusui dini berperan signifikan terhadap terjadinya kasus stunting.

    Pemberian makanan pendamping ASI yang prematur atau sebelumna waktunya juga memiliki efek merugikan pada bayi karena lebih berisiko terjangkit penyakit menular (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11053507/)

    Selain itu, pemberian makanan pada bayi sebelum 6 bulan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan panjang atau berat badan anak.

    Baca: Waspadai diare rotavirus yang bisa sebabkan stunting

    Faktor lainnya yang mempengaruhi stunting pada anak adalah infeksi diare berulang .

    Diare akut (lebih dari tiga kali sehari) dalam empat minggu dikaitkan dengan risiko mengalami stunting yang lebih tinggi.

    Anak kecil lebih rentan terhadap diare dan infeksi cacing ketika rumah memiliki fasilitas kebersihan yang buruk atau minum dari air yang tidak layak konsumsi.

    Infeksi ini menyebabkan anak kehilangan nafsu makan, sehingga mengkonsumsi makanan lebih sedikit dari yang dibutuhkan.

    Selain itu, diare dapat mengurangi penyerapan nutrisi di usus karena makanan tidak sempat diserap tapi segera keluar dari tubuh.

    Infeksi juga dapat menyebabkan demam sehingga tubuh membakar lebih banyak makanan dan mengerahkan energi untuk melawan infeksi, alih-alih menggunakannya untuk perkembangan fisik.

    Oleh karena itu, diare dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan bila tidak diimbangi dengan makanan berkualitas dan tidak segera diobati.

    Baca: Cara mudah tumbuhkan motivasi belajar pada anak

    Faktor tidak langsung
    Keluarga yang tinggal di daerah pedesaan lebih berisiko mengalami stunting . Penyebabnya, mereka kekurangan akses layanan kesehatan dan infrastruktur terkait, seperti jalan raya, yang mempermudah akses ke dokter, klinik, dan sumber pangan bergizi tinggi.

    Sarana prasarana kesehatan fisik seperti dokter, inkubator yang berfungsi, fasilitas laboratorium, dan poliklinik rawat jalan, juga lebih terbatas di daerah pedesaan. Padahal, fasilitas ini mendukung diagnosis, penyembuhan, dan monitoring perkembangan kesehatan ibu dan anak.

    Hubungan antara lama pendidikan ibu dan risiko stunting juga didukung oleh berbagai penelitian.

    Pengasuh yang berpendidikan lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan gizi dan cenderung lebih memberikan vitamin A, garam beryodium, imunisasi lengkap, akses sanitasi yang lebih baik untuk anak.

    Kesehatan mental pada ibu juga dapat menjadikan anak terabaikan gizinya, sehingga berkontribusi pada munculnya kasus stunting.

    Selain itu, pendidikan juga berkontribusi pada ekonomi, yang juga berkaitan dengan stunting.

    Baca: Pendidikan montessori makin diminati

    Anak-anak dari rumah tangga miskin juga lebih berisiko mengalami stunting karena keterbatasan konsumsi makanan bergizi berkualitas tinggi dan akses layanan kesehatan.

    Program dan pengamatan gizi di desa pada 1980-an juga diakui Bank Dunia berperan penting dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

    Namun, program ini mengalami kemunduran dan kehilangan perhatian dari pemerintah sejak 2014.

    Kemunduran ini terkait dengan desentralisasi kekuasaan yang juga mengurangi efektivitas program peningkatan status gizi anak. Karena manajemen yang lemah dan tata kelola yang buruk dan tidak merata di setiap daerah.

    Kemampuan mengatasi beragam penyebab di atas, yang begitu banyak, baik melalui kebijakan, anggaran, sumber daya maupun implementasi akan menentukan seberapa cepat Indonesia mampu keluar dari masalah rumit stunting.

    Penulis: , Lecturer, Institut Teknologi Sumatera