7cloud.asia – Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melaporkan hingga 2021 ada lima provinsi yang memiliki jumlah kasus stunting terbanyak.
Lima provinsi ini menyumbang 51 persen kasus stunting nasional, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.
“Kalau lima provinsi itu bisa menurunkan stunting, maka kasus stunting secara nasional akan terjadi penurunan,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi di Jakarta, Minggu (25/6/2023)
Dalam Rapat Kerja Nasional BKKBN pada Januari lalu Kemenkes melaporkan, prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.
Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
Baca: Kiat Jawa Tengah turunkan stunting
Seperti diinformasikan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyoroti penggunaan dana pengentasan stunting. Dalam pemantauannya, Jokowi menemukan hanya 20 persen dana stunting yang diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Stunting menjadi perhatian pemerintah pust, karena penurunan stunting sangat besar pengaruhnya dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada 2045. Apalgi pada 2030 ini, Indonesia akan mengalami bonus demografi.
Kemenkes juga melaporkan berbagai capaian terkait penurunan angka stunting, di mana sebanyak 14 provinsi telah melebihi target pemantauan pertumbuhan balita mencapai 80 persen.
Sedangkan pemberian ASI eksklusif baru tujuh provinsi yang telah mencapai target 75 persen di kuartal 1, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jambi, Bali, Lampung, dan Yogyakarta.
Pemberian MP-ASI pada anak usia 6–23 bulan mulai dilaporkan Kemenkes pada kuartal 3 tahun ini.
Baca: Jokowi gemas, dana pengentasan stunting habis untuk rapat dan perjalanan dinas
Kemenkes juga melaporkan terdapat delapan provinsi yang berhasil mengatasi masalah balita kurang gizi tambahan dengan angka cakupan melebihi target 85 persen.
Terkait laporan imunisasi dasar lengkap, semua provinsi belum mencapai target 22,5 persen di kuartal 1 tahun ini.
Terakhir, adalah desa dan kelurahan stop buang air besar sembarangan atau BABS. Ada 10 provinsi telah melebihi target 80 persen di kuartal 1, ada juga dua provinsi berhasil mencapai angka 100 persen bebas dari BABS yaitu Yogyakarya dan NTB.
Dalam laporan Kemenkes itu juga disebutkan dua dari 11 komponen pelaksanaan program intervensi spesifik tengkes atau stunting di Indonesia telah melampaui pemenuhan target pada triwulan pertama tahun ini, kata seorang pejabat di Kementerian Kesehatan RI.
“Pada triwulan pertama, dari 11 intervensi spesifik baru dua intervensi yang pelaksanaannya sudah tercapai bahkan melebihi target,” kata Maria
Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke 7,5 persen pada 2024
Dua intervensi yang dimaksud adalah konsumsi tablet penambah darah pada remaja putri dengan capaian 57,7 persen dari target nasional 12,5 persen, dan konsumsi tablet penambah darah pada ibu hamil sebanyak 66 persen dari target triwulan pertama 20 persen.
Pelaksanaan program intervensi spesifik stunting yang kini masih dikejar adalah skrining anemia, pemeriksaan kehamilan (ANC), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK).
Intervensi spesifik stunting lainnya berupa pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi baduta (bayi berusia dua tahun), tata laksana balita dengan masalah gizi.
Intervensi juga dilakukan dengan peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk program bebas buang air besar sembarangan (BABS).
Baca: Kemiskinan ekstrem ditargetkan hilang pada 2024
Maria Endang mengatakan hingga saat ini belum ada satu pun provinsi yang telah mencapai target skrining anemia yang ditetapkan sebesar 70 persen di kuartal 1 tahun ini.
Sedangkan konsumsi tablet penambah darah remaja putri, sudah 36 dari 38 provinsi yang telah melebihi target 12,5 persen dengan rata-rata 57 persen. Dua provinsi lainnya masih harus mengejar target 12,5 persen antara lain Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Untuk pemeriksaan kehamilan ditargetkan mencapai 20 persen. Tapi, dari 38 provinsi hanya Banten (20,45 persen) dan DKI Jakarta (20,13 persen) yang telah mencapai target tersebut.
“Intervensi pemeriksaan kehamilan ini dilakukan minimal enam kali di fasilitas kesehatan,” katanya.
Baca: Tiga poin penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas
Untuk ibu hamil mengonsumsi tablet penambah darah sedang dikejar di 37 provinsi, khususnya di Papua Barat Daya yang kini mencapai 16,89 persen.
Untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil ada 18 provinsi ya.g telah melebihi target 87,5 persen pada kuartal 1 tahun ini.
Sementara Kementerian Agama beberapa waktu lalu juga mengeluarkan kebijakan guna mencegah stunting.
Tiga bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa dulu kalau ada anemia dan kurang gizi diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi.
Leave a Reply