7cloud.asia – Erie Sandra Muis tak menyangka, di sekitar lingkungna tempat tinggalnya yang terletak di Jakarta Timur, masih ditemukan kasus stunting. Kasus stunting ini tak hanya satu, tetapi ada beberapa.
“Umumnya anak yang mengalami karena orang tua mengalami PHK sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga,” ujar Erie dalam perbincangan dengan 7cloud.asia beberapa waktu lalu.
Mirisnya, fakta ini seolah diabaikan atau bahkan ditutupi oleh pihak kelurahan. Sehingga Erie kesulitan untuk mencarika bantuan bagi anak yang mengalami stunting ini.
Kondisi ini membuat Erie yang saat ini mencalonkan diri menjadi caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI ini merogoh kantung sendiri untuk membantu anak yang yang stunting tersebut.
Baca: Empat provinsi penyumbang nagka stunting nasional berada di Pulau Jawa
Stunting menjadi perhatian serius pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan di Jakarta menegaskan, stunting tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah kesehatan semata, tetapi juga terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Sebab, permasalahan stunting tidak terbatas pada persoalan gizi, namun perlu didukung akses sanitasi yang sehat dan memadai untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi lingkungan dan penyebaran penyakit.
“Air bersih, ketersediaan akses sanitasi yang baik juga menjadi intervensi yang patut dipertimbangkan kementerian/lembaga. Sebab ini juga jadi indikator dalam menurunkan stunting,” ujarnya di Jakarta, Agustus lalu.
Baca: Jokowi bilang angka stunting di Indonesia turun signifikan
Dalam Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan APBN 2024, Presiden Joko Widodo menegaskan salah satu strategi jangka pendek yang akan menjadi fokus APBN 2024 adalah percepatan penurunan prevalensi stunting.
“Penurunan prevalensi stunting ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing” jelas Abetnego.
Dalam pencapaian target prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024, ujar Abetnego, Pemerintah telah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Perpres tersebut menjelaskan upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
Baca: Peluang mewujudkan Indonesia Emas 2045
Dalam penganggaran, ujar Abetnego, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar APBN 2024 turut mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia.
Peningkatan untuk alokasi sektor kesehatan dari tahun APBN 2023 sebesar RP. 178,7 Triliun menjadi Rp. 186,4 Triliun pada APBN 2024.
Abetnego menambahkan untuk penanganan stunting, pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 34,1 Triliun menjadi Rp 30,4 Triliun pada tahun 2023.
“Agar mencapai target penurunan menjadi 14 persen, tentu diperlukan dukungan penganggaran yang lebih kuat,” tambah Abetnego.
Baca: Pencegahan stunting sudah harus dilakukan sejak pasangan akan menikah
Sejak tahun 2013, penurunan prevalensi stunting menunjukkan tren yang positif dari semula 37,2 persen hingga menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
Abetnego menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden terus aktif memantau capaian program penurunan stunting melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra).
Abetnego berharap pada tahun 2024 nanti anggaran percepatan penurunan stunting dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, untuk penguatan pola pangan dan pola asuh.
“Selain juga untuk pembangunan sanitasi, serta lebih besar lagi untuk intervensi gizi spesifik” pungkasnya seperti dikutip ksp.go.id
Leave a Reply