Tag: tps

  • Pemilu 2024: KPU Setuju Buka 2 TPS Khusus di IKN, Terbuka Kemungkinan Ditambah

    Pemilu 2024: KPU Setuju Buka 2 TPS Khusus di IKN, Terbuka Kemungkinan Ditambah

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah setuju dibangun tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Pemilu 2024 mendatang.

    “Pada Pemilu 2024 akan disiapkan TPS khusus pekerja dari luar daerah di IKN,” ujar Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Irwan Syahwana di Penajam, Minggu (13/8/2024).

    Baca: PAN, PKB dan Golkar resmi dukung Prabowo Subianto

    Tahapan pengajuan TPS khusus di IKN pada pemilu 2024 telah berakhir, tetapi masih memungkinkan diajukan penambahan TPS khusus apabila ada peningkatan pekerja pembangunan Kota Nusantara dari luar daerah yang cukup signifikan.

    Jika pada akhir tahun ini (2023) ada pekerja pembangunan IKN dari luar daerah yang baru masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan kewenangan KPU untuk memberikan izin penambahan TPS khusus. 

    Baca: Jokowi tugaskan tujuh nama untuk menangkan Ganjar Pranowo

    Penambahan TPS khusus bisa terjadi ketika ada masukan dari partai politik (parpol) dan masyarakat dan menjadi pertimbangan KPU, jelas dia, KPU memiliki kewajiban agar seluruh rakyat Indonesia bisa menyalurkan hak suara.

    Sebanyak 395 pekerja pembangunan Kota Nusantara yang berasal dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal mengikuti pencoblosan pada Pemilu 2024 di dua TPS khusus yang disediakan di lokasi proyek.

    Baca: Anies Baswedan masih mencari cawapres

    Saat ini tercatat ada 787 pekerja pembangunan IKN yang masih melakukan pekerjaan sampai saat pencoblosan atau pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

    Tetapi hanya 395 pekerja yang lengkap datanya dan masuk dalam aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang akan melakukan pencoblosan di TPS khusus itu.

    Baca: Pencopotan baliho Ganjar Pranowo bentu sikap netral TNI/Polri

    Pekerja proyek pembangunan dari luar Kabupaten Penajam Paser Utara atau Provinsi Kalimantan Timur, hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden.

    Pekerja proyek pembangunan warga Provinsi Kalimantan Timur, tetapi KTP (kartu tanda penduduk) bukan domisili Kabupaten Penajam Paser Utara, bisa memilih anggota DPR, DPD serta presiden dan wakil presiden.

    Baca: MK Putuskan Pemilu 2024 gunakan sistem proporsional terbuka

    Sedangkan warga Kabupaten Paser karena satu daerah pemilihan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, juga bisa salurkan suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, demikian Irwan Syahwana.

    Sumber: Antaranews.com

  • Peliknya Pengelolaan Sampah di Kelurahan Malaka, TPS Dibutuhkan Tapi Juga Dikeluhkan Warga

    Peliknya Pengelolaan Sampah di Kelurahan Malaka, TPS Dibutuhkan Tapi Juga Dikeluhkan Warga

    7cloud.asia –  Bau tak sedap menguar di sekitar tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di jalan Bunga Rampai, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pagi itu.

    Menjelang siang sepanjang jalan besar itu menjadi sibuk. Lalu-lalang manusia serta puluhan bahkan ratusan kendaraan bermotor yang melintasi TPS.

    Semakin siang bau tak sedap dari TPS makin terasa. Beberapa orang yang berjalan, tampak menggunakan masker sedangkan yang lain menutupi hidung mereka untuk menutupi bau tak sedap dari TPS itu. 

    Tak lama kemudian, beberapa petugas sampah datang mendorong gerobaknya yang berisikan tumpukan sampah warga setempat. Mereka lantas mengantri dan menunggu tukang sampah yang telah lebih dulu datang menuangkan tumpukan sampah itu ke TPS.

    Baca: Ini alasan Pemprov DKI Jakarta tunda pembangunan pengelolaan sampah ITF 

    Sementara yang lain sibuk mengangkut sampah tersebut ke dalam truk sampah yang diparkir di depan Gudang Dinas Pendidikan yang lama kosong dan tak terawat, dengan menggunakan sekop dan garpu sampah.

    Dalam sekejap, tumpukan sampah dalam truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Duren Sawit itu pun tampak menggunung. Para pekerja sampah bergerak cepat.

    Mereka harus segera menuntaskan pekerjaannya bila tak ingin mendapatkan komplain dari warga sekitar seperti  pernah terjadi sebelumnya.

    Saat TPS dilokasikan di depan lapangan WIKA, RW 04, jalan Nusa Indah Raya, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Baca: Mengolah sampah organik menjadi kompos, bisa dilakukan di rumah

    Saat itu, beberapa warga yang tinggal tepat di depan TPS mengaku keberatan bila TPS berada di depan kediaman mereka, lantaran aroma tak sedap yang terbawa angin mengusik kenyamanan hidup mereka.

    Keberatan itu pun disampaikan ke RW setempat dan berlanjut ke keluarahan Malaka Jaya.

    Hingga akhirnya TPS diputuskan untuk dialihkan ke RW 06 yang berlokasi di jalan Bunga Rampai.

    Selama nyaris dua bulan berjalan, memang seolah tak ada tanda-tanda keberatan dari warga setempat mengenai keberadaan TPS.

    Baca: Terapkan sistem guna ulang untuk kurangi sampah plastik

    Tapi bukan berarti keberatan itu tak ada. Sebab beberapa pedagang makanan ringan serta warga ada juga yang mengeluh.

    Apalagi lokasi TPS ini berdekatan dengan klinik Bunga Rampai, RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), serta sekolah dasar neger 01, yang melakukan kegiatan belajar mengajarsejak pagi hingga siang hari. 

    Asih, warga RW 06 jalan Bunga Rampai, sebenarnya juga keberatan dengan adanya TPS di lingkungannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa kalau sudah menyangkut kebijakan yang sudah disepakati warga atau pun pemerintah.

    “Sebenarnya sih, sampah ditaroh di situ kalau kita lewat ya kebauan juga. Lagipula kan, gak enak juga diliatnya,” keluhnya.

    Baca: Mengenal Teba, sara unik warga Bali mengolah sampah rumah tangga

    Ia sendiri baru mengetahui keberadaannya beberapa hari lalu, lantaran sebelumnya tak pernah melihatnya.

    Memang, letak TPS itu agak jauh dari kediamannya yang berada di dalam gang. Tapi tetap saja, bila berjalan ke depan dan melewati jalan besar, ia dapat mencium aroma tak sedap dari tumpukan sampah yang menggunung itu.

    Hal yang sama juga dikatakan Sinta, siswa kelas XII SMA 103 yang mengaku kaget karena tiba-tiba saja ada tumpukan sampah di depan gedung Gudang Dinas Pendidikan, yang dulu berfungsi sebagai gedung olah seni.

    “Kaget aja sih, ngeliat kok tiba-tiba ada tumpukan sampah banyak banget di situ, yang pastinya baulah!” ucapnya polos.

    Baca: Mengelola sampah dengan ditimbun sudah saatnya ditinggalkan

    Namun hal itu berbeda dengan Datam yang sehari-hari bertugas memelihara dan perawat gedung Gudang Dinas Pendidikan yang tak pernah mempermasalahkan keberadaan TPS.

    Letak gudang memang di dalam lokasi gedung tapi cukup jauh dari TPS, membuat dirinya tak merasa terganggu sama sekali.

    “Sampah itu kan, adanya diluar gedung dan agak jauh juga. Saya juga sudah konfirmasi ke mereka, jadi gak ada masalah,” ujarnya, seraya mengaku dirinya tak pernah mencium bau tak sedap dari sampah yang berasal dari TPS.

    Memang ada pro kontra di sekitar warga mengenai keberadaan TPS, namun sepertinya sampai saat ini warga belum bisa berharap banyak.

    Baca: Pengelolaan sampah Mbak Dirjo mampu kurangi sampah organik hingga 50 persen

    Pasalnya Lurah Malaka Jaya Asianto menegaskan, untuk masalah sampah di wilayah kelurahan Malaka Jaya, maka TPS dialokasikan dalam dua titik yaitu di Jalan Bunga Rampai dan jalan Dr. Sukamto.

    “Malaka Jaya ini kan, sebenarnya sempit, jadi kita gak ada lahan yang bisa dibangun untuk membuat TPS permanen,” katanya di sela-sela grebek jumantik Jumat lalu, saat ditanya alasannya tak membuat semacam TPS permanen atau sumur untuk menampung sampah organik yang bisa terurai bila diberi ecoenzym.

    Itu sebabnya ia berpendapat masalah sampah di wilayah Malaka Jaya harus ditertibkan.

    Artinya, pekerja sampah yang berlokasi khususnya di jalan Bunga Rampai harus disupport dan diberitahu supaya tak lagi menimbulkan komplain dari warga sekitar, seperti yang terjadi sebelumnya saat berlokasi di depan lapangan WIKA.

    Baca: Bank sampah ini berjalan meski berkantor di jalanan

    Sementara itu Henri, pekerja sampah yang biasa mengangkut sampah di wilayah RW 04 kelurahan Malaka Jaya berharap sama.

    Ia meminta warga sekitar agar bisa mendukung keberadaan TPS yang saat ini berlokasi di jalan Bunga Rampai.

    Pasalnya, bila warga mengeluh dan keberatan dengan keberadaan TPS di wilayah itu, maka akan sulit baginya untuk membawa sampah ke tempat lain yang lebih jauh.

    “Semoga jangan pindah-pindah lagi deh! Soalnya kalo pindah lagi kan, jadi susah sayanya. Kalo TPS tambah jauh, bawa (sampah) nya kan, jadi berat juga,” keluhnya.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Harapan itu juga disampaikan Anto yang mengangkut sampah RW 06.

    “Saya sih berharap warga mau mengerti keberadaan TPS di sini. Soalnya kalo pindah lagi, ya kita mau buang sampah kemana lagi? Toh kita langsung angkut-angkutin sampahnya ke truk, trus langsung dibawa ke Bantargebang. Jadi gak numpuk di sini. Lagipula PPSU kan, langsung bersih bersihin sisa-sisa sampahnya juga,” jelasnya panjang lebar.

    Menurut Alan Suryana, truk yang biasa ia bawa dari kecamatan Duren Sawitmenuju lokasi jalan Bunga Rampai selalu stand by kisaran pukul 7.00-8.00 WIB.

    Sementara batas waktu sampah yang harus diangkut menuju lokasi Bantargebang seputar pukul 11.00 WIB.

    Baca: Pemerintah-produsen dan masyarakat harus bekerja sama untuk kurangi sampah plastik

    “Kalo aturan dari pak lurah sih sebenarnya jam 10.00 harus sudah diangkut ke Bantargebang. Tapi karena kadang ada gerobak yang masih datang, ya kita paling toleransilah, batasin sampe jam 12.00. Itu pun harus udah berangkat ke sana, karena jam 12..00 itu udah maksimal dan udah terlalu siang juga,” ujarnya.

    Sampah yang diangkut di TPS jalan Bunga Rampai, tambah Alan, berasal dari tujuh RW di sekitar lokasi dan berbobot sekitar 6 ton, hingga maksimal mencapai 8 ton.

    “Biasanya kalau habis libur, sampah yang terangkut bisa 9 ton. Tapi kalau hari biasa, 6 sampai 8 ton paling maksimal,” paparnya.

  • Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Petakan TPS Rawan

    Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Petakan TPS Rawan

    7cloud.asia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan kerawanan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024. 

    Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa pemetaan kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh variabel dan 22 indikator.

    Data tersebut dikumpulkan dari setidaknya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi, kecuali Daerah Otonomi Baru Papua dan Maluku Utara, yang melaporkan kerawanan di wilayah mereka.

    “Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama enam hari pada 3-8 Februari 2024,” ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

    Baca: Mempertanyakan etika bernegara Jokowi di Pemilu 2024

    Rahmat menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat sebuah TPS dianggap rawan, di antaranya penggunaan hak pilih yang tidak memenuhi syarat seperti Pemilih Tambahan atau DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili.

    Dia juga menyebut faktor keamanan, contohnya kasus kekerasan dan/atau intimidasi. Rahmat juga menyoroti faktor kampanye, seperti politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS.

    Selain itu, faktor netralitas penyelenggara, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, faktor logistik termasuk riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan surat suara.

    Termasuk juga lokasi TPS yang sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan Lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus, dan faktor jaringan listrik dan internet.

    Baca: Ibu-ibu korban penculikan menangis di depan Istana

    Berdasarkan pemetaan tersebut, Bawaslu menemukan tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, yakni 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat.

    Selain itu juga ada 119.796 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb), 38.595 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

    Ada juga 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu; 18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); dan 10. 794 TPS berada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor,dan/atau gempa).

    Selain itu, ada juga 14 Indikator TPS Rawan yang banyak terjadi, di antaranya 8.099 TPS mengalami kendala aliran listrik di lokasi TPS.

    Baca: Ganjar sebut demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Tercatat juga ada 4.862 TPS terletak dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; dan 4.211 TPS sulit dijangkau.

    Anggota Bawaslu Totok Hariyono menambahkan, pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, dan seluruh masyarakat.

    Pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi agar pemungutan suara berlangsung lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis.

    “Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,” ungkap Totok.

    Baca: Beredar hasil exit poll, Ganjar unggul di sejumlah wilayah

    Selain itu, katanya, Bawaslu juga akan melakukan kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat.

    “Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih,” tuturnya.

     

  • Pemilu 2024: Bawaslu Temukan Lebih 20.000 TPS Berdekatan dengan Markas Pemenangan Peserta Pemilu

    Pemilu 2024: Bawaslu Temukan Lebih 20.000 TPS Berdekatan dengan Markas Pemenangan Peserta Pemilu

    7cloud.asia – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyoroti tempat pemungutan suara (TPS) yang tempatnya berdekatan dengan markas tim pemenangan peserta pemilu.

    Menurut Bagja, TPS yang seperti jumlahnya mencapai 21.947 TPS yang tersebar di berbagai daerah.

    Menurutnya, jika sebuah TPS berdekatan dengan tempat tim pemenangan salah satu paslon maka hal itu berpotensi terjadinya ajakan atau mobilisasi massa yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara.

    “Tapi apakah dilarang? Tidak. Tapi dianjurkan lebih baik jauh dari rumah tim pemenangan dan lain-lain, tapi kalaupun sudah demikian maka harus ada perhatian khusus dari teman-teman pengawas dan juga pemantau,” jelasnya.

    Baca: Sebelum bertugas, petugas KPPS jalani pemeriksaan kesehatan

    Hal ini, menurut Rahmat, juga agar masyarakat turut menjaga kondusifitas dan juga (mencegah terjadinya) pelanggaran, adanya mobilisasi dan sebagainya.  

    Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana, menuturkan sebenarnya kerawanan di TPS ini sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya.

    Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah permasalahan kerawanan tersebut sudah dimitigasi dengan baik atau tidak oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.

    Baca: Yang tak boleh dilakukan saat masa tenang

    Ia mencontohkan TPS yang tempatnya berdekatan dengan markas dari tim pemenangan peserta pemilu. Bagaimana KPU dan Bawaslu mengatasi permasalahan tersebut.

    Ia menyebut kondisi saat Pilkada 2020 dan juga Pemilu 2019, di mana ada beberapa TPS yang terpaksa harus digeser karena saling berdekatan antara tim pemenangan yang satu dengan yang lain.

    Ia pun mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu atas temuan TPS seperti ini. 

    Baca: Film Dirty Vote picu kontroversi 

    “Jangan-jangan pemetaan TPS yang mereka lakukan untuk 2024 tidak berubah dari mitigasi permasalahan yang sudah dipetakan itu. Ini yang harusnya dijawab,” ungkap Ihsan.

  • Dua TPS Khusus Disiapkan di IKN, Jumlah DPT Ratusan

    Dua TPS Khusus Disiapkan di IKN, Jumlah DPT Ratusan

    7cloud.asia – Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyiapkan dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Dua TPS lokasi khusus di IKN tersebut berlokasi di Rest Area Nusantara, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur.

    Berdasarkan pantauan ANTARA pada Rabu hingga pukul 07.55 Waktu Indonesia Tengah (Wita), belum ada pemilih yang datang di lokasi TPS IKN ini.

    Baca: Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Petugas KPPS bersama jajaran pengamanan TPS, yang terdiri atas anggota Polres Penajam Paser Utara (PPU) dan perlindungan masyarakat (Linmas), tampak berada di lokasi.

    Di lokasi pencoblosan juga telah ada staf dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang mengawasi kelancaran pencoblosan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) itu.

    Baca: Dirty Vote ungkap kecurangan di Pemilu 2024

    Sekretaris OIKN dijadwalkan melakukan pencoblosan di TPS 902 ini.

    Adapun berdasarkan data terakhir, ada penambahan daftar pemilih tetap (DPT) dari yang sebelumnya 304 DPT menjadi 323 DPT.

  • Pemilu Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, Petugas TPS Bagi-bagi Cokelat

    Pemilu Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, Petugas TPS Bagi-bagi Cokelat

    7cloud.asia – Pemungutan suara yang bertepatan dengan hari Kasih Sayang atau Valentine dimanfaatkan sejumlah petugas untuk memberikan cokelat kepada warga yang memilih.

    Seperti yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) 026 di Desa Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali pada Rabu (14/02/2024).

    “Ini ide saya sendiri dibantu ibu-ibu PKK karena pas momen Valentine jadi sekalian kami dekor khas kasih sayang,” ungkap Kepala Dusun (Banjar) Tanjung Sari, Komang Sugatha di Desa Peguyangan Kangin, Denpasar, Bali.

    Melansir Antaranews, hadiah cokelat dan wafer cokelat tersebut diberikan kepada 100 pemilih pertama dan sisanya mendapatkan permen dari total 280 jumlah pemilih terdaftar.

    Baca: KPPS di 7 tps ini perempuan semua

    Di TPS ini para pemilih tidak hanya mendapatkan cokelat, tetapi juga dihibur dengan lagu-lagu bertemakan cinta dan kasih sayang.

    Selain itu, dekorasi berupa balon-balon berwarna merah muda, bunga-bunga serta desain bangunan khas Bali menambah suasana unik di TPS itu.

    Keunikan lainnya seluruh petugas di TPS adalah perempuan dengan menggunakan pakaian adat Bali berupa seragam kebaya berwarna merah muda.

    Sugatha berharap dengan adanya nuansa unik itu menarik antusiasme pemilih untuk mendatangi TPS itu guna menyalurkan hak suara.

    Pada tahun lalu partisipasi pemilih mencapai sekitar 70 persen. Pada tahun ini dengan nuansa unik, ia menargetkan partisipasi mencapai 90 persen.

    Baca: Dua TPS khusus disiapkan di IKN

    Pada kesempatan itu Sugatha mengungkapkan total biaya dekorasi dan pernak-pernik lainnya mencapai Rp5 juta.

    Biaya tersebut berasal dari dana TPS di masing-masing TPS sebesar Rp2 juta dan sisanya merupakan sumbangan dari masyarakat secara swadaya.

    Sementara itu, sejumlah pemilih mengaku antusias mendatangi TPS untuk menyalurkan hak suara, sekaligus mengabadikan momen TPS bernuansa unik.

    “Ini pertama kali juga saya mencoblos dan dapat permen dan ada cokelat juga jadi menarik sekali dan saya juga deg-degan karena ini perdana,” ujar pemilih Sinta Kanaya yang tahun ini genap berusia 18 tahun.

    Baca: Bawaslu petakan TPS yang rawan

    Senada dengan Sinta, pemilih lainnya yakni Ketut Parmiasih juga terkesan dengan dekorasi TPS 026 yang berbeda dari biasanya.

    “Unik sekali, kekinian jadi sekalian, setelah mencoblos, foto-foto kan ini lima tahun sekali,” ucapnya.

    Ada pun seluruh pemilih juga menggunakan pakaian adat madya khas Bali yakni menggunakan kain dan ikat kepala atau udeng untuk laki-laki dan kebaya dan selendang untuk wanita.

    Reporter: Nurakhmayani

     

  • Pemilu 2024: Sejumlah TPS di Jakarta Terpaksa Dipindah Karena Banjir

    Pemilu 2024: Sejumlah TPS di Jakarta Terpaksa Dipindah Karena Banjir

    7cloud.asia – Hujan deras yang mengguyur Jakarta di hari pencoblosan Pemilu 2024, mengakibatkan banjir di sejumlah  wilayah.

    Akibatnya, ada sejumlah tempat pemilihan suara (TPS) di Jakarta yang tergenang sehingga harus dipindahkan. Namun demikian, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta berjalan lancar. 

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ada beberapa TPS di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang terkena banjir akibat hujan sejak Rabu (14/2/2024) dini hari.

    “Jadi ada beberapa TPS di Kemayoran Jakarta Pusat, dan ada beberapa di Jakarta Barat tadi pagi Subuh sudah saya monitor, nanti saya akan tinjau ke beberapa lokasi,” ujar Heru usai gunakan hak piihnya di TPS 55, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Baca:  Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sampang Madura diwarnai kericuhan

    Heru meminta tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi banjir dan genangan agar pindah ke lokasi yang lebih aman agar pemilu bisa berjalan lancar tidak terkendala bencana alam.

    “Saya minta untuk digeser ke tempat yang lebih cepat, lebih aman, dan tentunya nyaman buat warga setempat,” kata Heru 

    Diketahui, sejumlah tenda TPS ambruk di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat akibat terjangan hujan disertai angin.

    Baca: Disediakan dua TPS Khusus di IKN

    Diansir antaranews.com, Ketua KPPS 69 Kelurahan Cempaka Baru, Leonard Panjaitan mengatakan beberapa tenda TPS ambruk akibat guyuran hujan di wilayah Kelurahan Cempaka Baru.

    “Ini roboh akibat tidak kuatnya menahan terjangan hujan,” katanya dikutip Antaranews.com Rabu.

    Leonard mengatakan akibat ambruk pencoblosan surat suara sempat terganggu. Jika sesuai jadwal, warga dijadwalkan bisa kembali mencoblos pada pukul 07.00 WIB.

    Baca: Sebanyak 76.861 WNI di Hong Kong dan Makau gunakan hak pilihnya

    “Pastinya ini jadi terganggu karena tenda tempat nyoblos ambruk. Kita juga masih menunggu instruksi apakah akan dipindahkan atau seperti apa kita masih menunggu instruksi,” ucap Leonard.

    Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan pemantauan dan pengawasan TPS untuk memastikan pemilu berjalan lancar meskipun kondisi cuaca sedang tidak bersahabat.

    Tim reaksi cepat (TRC) BPBD DKI Jakarta yang terdiri dari 267 personel itu sudah ditempatkan di setiap kelurahan Jakarta dan terus berkoordinasi dengan lurah dan pihak lainnya terkait situasi TPS di Jakarta.

    Baca: Dirty Vote ungkap kecurangan di Pemilu 2024  

  • Pemilu 2024: Logistik Kampanye Terlambat Tiba di TPS

    Pemilu 2024: Logistik Kampanye Terlambat Tiba di TPS

    7cloud.asia – Meski secara umum Pemilu 2024 berjalan cukup lancar, namun masih ada berbagai kendala dan ditemukan kecurangan di sejumlah TPS di berbagai daerah.

    Seperti yang terjadi di TPS 057 di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, yang mengalami keterlambatan datangnya logistik pemilu.

    Menurut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kebayoran Lama Bobby Saputro, logistik pemilu baru sampai di TPS 057 pada Rabu (14/2) pagi pukul 06.45 WIB, padahal Pemilu sendiri seyogyanya dimulai pukul 07.00 WIB.

    Hal tersebut membuat pelaksanaan Pemilu di TPS 057 dimulai satu jam lebih siang yakni pada pukul 08.00 WIB.

    Baca: Surat undangan tak dibagikan warga desa di Sampang ini mengamuk

    Bobby mengatakan, petugas TPS 057 Pondok Pinang, tadi malam sudah bekerja maksimal, kotak suara baru sampai jam 3 pagi.

    “Terus kita rencana pagi ini tadi harus buka jam 7 tepat, tapi ternyata alat logistik di luar kotak suara itu baru hadir di sini jam tujuh kurang seperempat (06.45 WIB),” jelas Bobby kepada Parlementaria.

    Melihat masih adanya kendala tersebut, Bobby berharap untuk Pemilu selanjutnya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mempersiapkan diri lebih baik.

    Baca: Ada lebih 2000 TPS yang alami keliru input formulir Plano C1

    Sehingga distribusi logistik Pemilu direncanakan yang baik, sehingga memudahkan petugas di lapangan. 

    Keterlambatan pengiriman logistik pemilu juga terjadi di TPS 03 Nogotirto, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 

    Dalam video yang beredar di media sosial, petugas KPPS setempat Reinhard Sembiring mengatakan surat suara untuk pemilihan presiden belum tiba di lokasi hingga siang hari sehingga warga tidak bisa mencoblos,

    Baca: PDIP Siaga I pasca ditemukan anomali dalam hitung cepat

     

     

  • Pemilu 2024: Pemungutan Suara Lanjutan di 17 TPS Dilakukan pada Minggu 18 Februari

    Pemilu 2024: Pemungutan Suara Lanjutan di 17 TPS Dilakukan pada Minggu 18 Februari

    7cloud.asia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menyiapkan logistik untuk pemilu lanjutan yang akan dilaksanakan di 17 tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (18/2/2024).

    “Sekarang kami sedang menyusun manifes kebutuhan logistik masing-masing TPS tersebut,” kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri di Jakarta, Kamis (15/2/2024) seperti dikutip Antaranews.com.

    Ia mengatakan pemilu lanjutan ini merupakan tanggungjawab dari KPU Kota Jakarta Utara sehingga untuk kebutuhan logistik disiapkan di kantor KPU setempat.

     

    Baca: Sejumlah TPS di Jakarta kebanjiran

    Menurut dia apabila seluruhnya sudah tersusun dan dilengkapi akan didistribusikan ke lokasi-lokasi tersebut.

    “Untuk logistik yang rusak kemarin sudah kami tarik kembali kemarin,” kata dia.

    Abie menjelaskan lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan.

    “Untuk lokasi penyimpanan logistik dan lokasi TPS tentu tidak akan dibangun di lokasi rawan. Kami belajar dari kejadian kemarin,” katanya.

     

    Baca: Tak mengenal caleg yang akan dipilih begini cara pemilih tentukan pilihan

    Sementara itu untuk jumlah logistik yang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan pendataan karena maksimal satu TPS itu 300 orang.

    “Ada 17 TPS dan kita akan data semua sesuai dengan kebutuhan,” kata dia

    Sebelumnya KPU Jakarta Utara akan menggelar Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024.

    “Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan,” kata dia.

    Baca: Banyak pemilih bingung memilih caleg

    Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pemilu pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.

    “Insya Allah Minggu ini dilaksanakan,” kata dia.

    Ia mengatakan total TPS yang diusulkan melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

    Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

    “Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara,” kata dia.

  • Di TPS di Jakarta Selatan Ini, Waktu Membuang Sampah Dibatasi Pukul 05:00-09:30 WIB Saja

    Di TPS di Jakarta Selatan Ini, Waktu Membuang Sampah Dibatasi Pukul 05:00-09:30 WIB Saja

    7cloud.asia – Pengelolaan sampah dengan lebih tertib dan tertata telah dilakukan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan di tempat pembuangan sampah (TPS) Lokasi Binaan Pasar Minggu.

    Sejak 2013, DLH Jakarta Selatan telah menetapkan jam membuang sampah di TPS depan Lokasi Binaan Pasar Minggu yaitu mulai dari pukul 05.00-09.30 WIB.

    Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan Kamil, Pengawasan dan Penindakan di TPS ini dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 terkait pengelolaan sampah,

    Pembatasan ini dilakukan lantaran adanya aktivitas perdagangan di lokasi tersebut yang terdampak bau tumpukan sampah.

    Selama hampir 10 tahun aturan diberlakukan, DLH Jaksel telah menindak sebanyak 184 warga yang membuang sampah melebihi batas waktu di TPS Lokasi Binaan Pasar Minggu.

    Baca: Rumitnya mengelola sampah di Jakarta

    Dari jumlah itu, 19 orang di antaranya didenda paksa karena membuang sampah di luar waktu yang ditentukan.

    “Hingga data terakhir yang terkena sanksi membayar denda paksa sebanyak 19 orang,” kata Kamil di Jakarta, Senin (20/5/2024).

    Sebanyak 184 orang ini terbukti membuang sampah ke TPS Lokasi Binaan Pasar Minggu melebihi batas operasional jam 09.30 WIB.

    Kamil mengatakan, dari jumlah tersebut hanya ada 19 orang yang dikenakan sanksi denda paksa dengan jumlah uang denda sebanyak Rp315 ribu.

    Penerapan denda paksa tersebut agar masyarakat tidak terus mengulangi membuang sampah melebihi batas waktu.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta lebih memilih pengolahan sampah dengan sistem RDF

    “Kami memberikan sanksi kepada warga yang tidak tertib membuang sampah setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu,” tuturnya.

    Ia menyatakan bahwa untuk waktu penegakan sanksi denda bagi pembuang sampah melebihi batas waktu operasional di Lokasi Binaan Pasar Minggu, dilakukan secara acak.

    Menurut dia, ketika penindakan dilakukan terjadwal dengan waktu yang tetap, maka dikhawatirkan warga yang akan membuang sampah di TPS di depan Lokbin Pasar Minggu, akan menandai jadwal tersebut.

    Untuk itu, kata Kamil, pihaknya akan mengacak waktu penindakan supaya masyarakat benar-benar tidak membuang sampah melebihi batas waktu operasional yaitu pada jam 09.30 WIB.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Sedangkan untuk jam operasional TPS tersebut yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga 09.30 WIB.

    “Kita random untuk pengawasannya, agar warga tidak bisa menebak ada atau tidaknya kita di situ,” tuturnya.

    Kamil menambahkan bahwa menangani permasalahan sampah di Pasar Minggu memang perlu dilakukan penegakan aturan.

    Hal ini supaya warga tidak kembali membuang sampah melebihi jam operasional dan membuat kumuh di kawasan tersebut.

    Ia memastikan bahwa telah mengedukasi dan melakukan sosialisasi terkait penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, dan itu dilakukan lebih dari satu minggu.

    Baca: Dampak sampah makanan pada lingkungan

    “Soalnya kalau dibiarkan untuk buang sampah di situ tanpa ada sanksi maka warga akan buang terus, dan di lokasi itu semakin kumuh,” katanya.

    Apa yang dilakukan DLH Jakarta Selatan ini mungkin bisa direplikasi di wilayah lain, untuk mengajak masyarakat lebih tertib dan peduli pada sampah yang mereka hasilkan.