7cloud.asia – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak jajaran Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional transportasi publik termasuk LRT Jabodebek.
Permintaan Lasarus ini, khususnya terkait kereta cepat hingga Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang mengalami berbagai masalah teknis sebulan setelah dioperasikan.
Lasarus berharap pihak Kemenhub menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna transportasi publik LRT Jabodebek.
“Saya minta sebagai regulator mengawasi betul operasional kereta cepat ini. Memang kita masih bisa memaklumi di tahap awal ini ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Namun demikian, ini perlu kita cermati,” ujar Lasarus di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Baca: LRT alami banyak masalah, DPR minta dilakukan audit
Ia menambahkan, ada apresiasi dari masyarakat terkait keberadaan LRT Jabodebek tapi banyak juga ada keluhan yang sampai ke Komisi V.
“Nah karena pelayanan, tentu bagian dari kita pengawasan itu juga bagian dari kita karena regulasinya dibawah naungan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Lasarus meminta, sebagai regulator Kemenhub mengawasi betul operasional kereta cepat ini.
Adapun terkait LRT Jabodebek, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan masih banyaknya adanya keluhan dari masyarakat terutama terkait dari segi konektivitas antar moda.
Baca: Segini tarif normal LRT Jabodebek
Bahkan, ungkap Lasarus, hal-hal teknis pun tidak luput menuai sorotan dari masyarakat. Ia mengaku banyak dmintai pendapat terkait dengan cepat ausnya roda LRT.
Karena hal Ini menyangkut keselamatan, ujarnya, saya pikir juga sebagai regulator.
“Sebagai pengawas Kemenhub, kami titip pesan untuk secara seksama memperhatikan hal-hal teknis yang terkait dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna khususnya kereta cepat dan LRT, demikian juga yang lain-lain,” tandas Lasarus.
Merespon hal itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan pihaknya selaku regulator telah secara intensif mengontrol kereta cepat maupun KRL.
“Berkaitan dengan kereta cepat, kami regulator intensif pak, terutama juga KRL, mestinya yang punya perusahaan yang kontrol, tetapi kami yang panggil,” ujarnya.
Baca: Mengintegrasikan fasilitas transportasi publik di Jakarta
Kemenhub, ujar Budi Karya, sudah lapor presiden, saya kontrol baik kereta cepat maupun KRL tentang kasus-kasus yang terjadi. Ia menjanjikan Desember ini masalah akan teratasi.
Mengenai wacana Panja, Menhub meminta waktu kepada Komisi V DPR RI agar pihaknya diberikan waktu dan kesempatan selama 6 bulan untuk meningkatkan kinerja.
“Kami buat suatu pemantauan yang online, pak, Sekarang ini ada indikasi bahwa jumlah yang diekspor itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Jadi nanti kalau ada sistem, nanti real time pak, jadi bisa kita pantau,” tutur Menhub.
Sumber: Parlementaria
Leave a Reply