ruangkota

Blog

  • Kawasan Kota Tua Jadi Zona Rendah Emisi, Pengunjung Diimbau Gunakan Transportasi Publik

    Kawasan Kota Tua Jadi Zona Rendah Emisi, Pengunjung Diimbau Gunakan Transportasi Publik

    7cloud.asia – Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta mendorong wisatawan menggunakan transportasi publik saat berkunjung ke kawasan wisata bersejarah tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi zona rendah emisi.

    Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta Denny Aputra dikutip Antaranews.com, Minggu (14/6/2026) mengatakan Kota Tua selama ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit yang mudah diakses menggunakan transportasi publik.

    Saat ini Kawasan Kota Tua Jakarta dapat diakses dengan menggunakan kereta rel listrik (KRL) ataupun TransJakarta.

    Denny mengatakan integrasi transportasi publik di kawasan tersebut akan terus diperkuat seiring program revitalisasi Kota Tua yang ditargetkan rampung pada 2029.

    “2029 Transjakarta dan MRT itu akan terkoneksi melalui Stasiun Kota. Stasiun terkoneksi, MRT terkoneksi, Transjakarta terkoneksi,” terang Denny.

    Sementara wisatawan yang datang ke Kawasan Kota Tua tak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga datang dari daerah penyangga hingga luar kota.

    Baca: Kawasan Kota Tua Bakal Jadi Tujuan Wisata Utama di Jakarta

    “Wisatawan dari Serang, Banten, menjadi salah satu kelompok yang kerap memanfaatkan kereta untuk berkunjung ke Kota Tua,” kata dia.

    Selain penguatan konektivitas transportasi publik, pengelola Kawasan Kota Tua juga menyiapkan sejumlah peningkatan fasilitas, seperti program pemilahan sampah perbaikan akses jalan, peningkatan keamanan kawasan, serta penguatan layanan informasi bagi pengunjung.

    Selain kemudahan akses, kawasan Kota Tua juga menghadirkan suasana yang berbeda bagi pengunjung. Wisatawan dapat menikmati bangunan bersejarah dan ruang terbuka yang menjadi daya tarik tersendiri.

    Denny berharap kemudahan akses transportasi publik dan daya tarik yang ada dapat mendorong semakin banyak wisatawan datang ke Kota Tua.

    Dan, terintegrasinya transportasi publik diharapkan akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga kawasan wisata tersebut menjadi lebih nyaman dan ramah lingkungan.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola Kawasan Kota Tua menyiapkan sejumlah konsep pengembangan antara lain dengan menghadirkan jalur trem listrik dan penerapan kawasan rendah emisi atau Low Emission Zone (LEZ).

    Baca: Jakarta Akan Terus Perluas Kawasan Rendah Emisi

    “Salah satunya kita akan membangun juga LEZ atau Low Emission Zone. Jadi kita akan membatasi kendaraan nanti ketika sudah jadi semuanya,” kata Denny.

    Konsep tersebut, menurut Denny, menjadi bagian dari upaya menjadikan Kota Tua sebagai tujuan wisata berkelas global sekaligus memperkuat identitas sejarah kawasan.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana menghidupkan kembali moda transportasi trem yang pernah beroperasi di kawasan tersebut. Namun, trem yang direncanakan nantinya akan menggunakan tenaga listrik.

    Menurut Denny, jalur trem direncanakan melintasi kawasan wisata Kota Tua dan terhubung dengan sejumlah titik strategis, termasuk area dekat Sunda Kelapa. Meski demikian, detail jalur masih dalam pembahasan.

    Denny menambahkan revitalisasi dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai sejarah kawasan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.

    “Pak Gubernur melihat bahwa itu menjadi moda transportasi awal, membangun sejarahnya kembali, dan memastikan revitalisasi Kota Tua di 2029 ini menjadi destinasi Jakarta, kota global,” katanya.

  • Mendekati Puncak Musim Kemarau, Kekeringan Melanda Sejumlah Daerah

    Mendekati Puncak Musim Kemarau, Kekeringan Melanda Sejumlah Daerah

    7cloud.asia – Memasuki pekan kedua bulan Juni 2026, sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan mulai mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

    Menurut rangkuman perkembangan situasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kekeringan pertama terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    Sebanyak 120 jiwa di Desa Kedungbenda, Kecamatan Nusawungu, dan 398 jiwa di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruklegi, terdampak kekeringan.

    Hingga Jumat (12/6/2026), BPBD Kabupaten Cilacap telah mendistribusikan 10.000 liter air bersih kepada warga terdampak serta melakukan koordinasi lintas sektor secara berkala untuk memantau kondisi dan memastikan pasokan sumber air tetap terpenuhi di tengah musim kemarau.

    Kekeringan juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di mana 372 jiwa terdampak kekeringan di Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru.

    Baca: El Nino Bisa Memicu Kekeringan di Indonesia

    BPBD Kabupaten Karawang telah menyalurkan bantuan air bersih dengan mengerahkan dua unit mobil tangki, masing-masing berkapasitas 5.000 liter, pada Jumat (12/6/2026).

    Selain itu, kekeringan juga melanda dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. BPBD Kabupaten Bogor melaporkan sebanyak 517 jiwa di Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, dan 217 jiwa di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, terdampak kekeringan.

    BPBD setempat menyalurkan air bersih serta mengisi penampungan dan toren warga terdampak. Pada Jumat (12/6/2026), penyaluran kembali dilakukan sebanyak 5.000 liter ke dua desa tersebut.

    Sementara kebakaran lahan juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Di -rovinsi Aceh, kebakaran lahan perkebunan terjadi di Desa Alur Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, pada Jumat (12/6) pukul 16.32 WIB.

    BPBD Kabupaten Bener Meriah mengerahkan dua unit armada pemadam kebakaran dari posko 03 dan 04 untuk menangani kebakaran lahan seluas dua hektare.

    Baca: El Nino Diperkirakan Akan Menguat

    Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar satu jam dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan.

    Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, sementara wilayah lainnya masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

    Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diharapkan melakukan penghematan penggunaan air dan memanfaatkan sumber daya air secara bijak.

    Selain itu, warga diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

  • Separuh Sampah di Indonesia adalah Sampah Organik: Pengelolaan Sampah di Desa Punya Peran Penting

    Separuh Sampah di Indonesia adalah Sampah Organik: Pengelolaan Sampah di Desa Punya Peran Penting

    7cloud.asia – Produksi sampah nasional terus meningkat dan diperkirakan volumenya akan mencapai lebih dari 146 ribu ton pada tahun 2029.

    Dari angka tersebut, sekitar 50 persen sampah di Indonesia merupakan sampah organik yang masih dapat diolah, sementara 25 persen lainnya berpotensi didaur ulang.

    Sementara 25 persen sampah residu yang tersisa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi pembangkit listrik.

    Dilansir ugmac.id, dengan pendekatan yang tepat, sampah residu ini dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

    Saat ini pemerintah terus mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah, termasuk melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terutama untuk mengolah sampah residu ini.

    Hal ini terungkap dalam Dialog Indonesia Punya Kamu yang bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan di Kampus UGM, Jumat (12/6/2026).

    Di kesempatan itu, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Prof. Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan sampah dari tingkat hulu.

    Ia mengungkapkan bahwa desa memiliki posisi strategis karena sebagian besar sampah organik dapat dikelola sebelum bercampur dengan sampah anorganik.

    Baca: Teknologi Hidrotermal untuk Mengolah Sampah Organik

    Jika sampah sudah tercampur dan berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), proses pengolahan akan menjadi jauh lebih sulit dan kurang efisien.

    Selain penguatan sistem pengelolaan, Cuk juga menilai keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis sampah.

    Oleh karena itu, ia berharap semakin banyak investor dan pelaku usaha yang tertarik mengembangkan industri pengolahan sampah di Indonesia.

    Cuk menambahkan, kondisi yang ada saat ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang dimulai sejak sumbernya, terutama di tingkat desa.

    “Untuk mendukung program tersebut, kita harus mulai dari hulunya, yakni dari desa,” ujarnya.

    Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Dr. Mohammad Fauzan Adziman mengatakan, meski peluangnya besar, pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya pada skala industri.

    Karena itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, lembaga riset, dan mitra internasional guna mempercepat hilirisasi hasil penelitian terkait pengolahan sampah ini.

    Fauzan menuturkan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam pengembangan riset pengelolaan sampah dan energi. Dalam pemetaan yang dilakukan kementerian, UGM menjadi salah satu institusi dengan jumlah penelitian terbanyak pada isu pengelolaan sampah.

    Baca: Mengintip Pengolahan Sampah Organik Jadi Maggot di Jakarta Timur

    Menurut Fauzan, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga menjadi langkah paling mendasar untuk memastikan proses pengolahan dapat berjalan secara optimal.

    Untuk mendukung hal tersebut, perguruan tinggi didorong terlibat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa secara langsung.

    Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko menyoroti agenda strategis transisi energi yang akan menentukan masa depan pemanfaatan energi berkelanjutan di tanah air.

    Menurutnya, upaya mewujudkan sistem energi yang bersih, andal, terjangkau, dan berkeadilan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

    “Bagi Indonesia, transisi energi ini merupakan agenda yang super penting. Bagaimana mewujudkan transisi energi yang bersih, handal, terjangkau, berkeadilan, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Danang, transisi energi tidak dapat diselesaikan melalui satu disiplin ilmu saja. Kompleksitas persoalan energi menuntut pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek teknologi, ekonomi, lingkungan, sosial, hingga kebijakan publik.

    UGM, ujarnya, terus berupaya mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Isu energi tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu bidang studi saja. Oleh karena itu, UGM sebagai universitas yang komprehensif menggunakan pendekatan lintas disiplin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tuturnya.

    Baca: Mengolah Sampah Organik untuk Kurangi Emisi

  • Film Dokumenter “Pesta Babi” Tidak Bohong, Masyarakat Adat Malind Berjuang Pertahankan Hutan Adatnya dari Perampasan

    Film Dokumenter “Pesta Babi” Tidak Bohong, Masyarakat Adat Malind Berjuang Pertahankan Hutan Adatnya dari Perampasan

    7cloud.asia – Perjuangan Masyarakat Adat Malind di Merauke, Papua Selatan untuk mempertahankan tanah dan hutan adatnya melawan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih terus berlanjut.

    Pada 5 Maret 2026 lalu, lima penggugat yakni Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse mendaftarkan gugatan SK Bupati tentang izin kelayakan lingkungan rencana pembangunan jalan 135 kilometer

    Pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dinilai sebagai salah satu cara pemerintahan Prabowo-Gibran memuluskan sarana-prasarana PSN pangan dan energi. Jalan ini juga digunakan untuk mobilisasi militer di Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke.

    Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menggandeng PT Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan Andi Syamsudin Arsyad dalam pembangunan tahap pertama.

    Sedangkan tahap kedua proyek ini dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melibatkan sejumlah perusahaan karya.

    Saat ini sidang gugatan pembangunan jalan 135 kilometer tengah memasuki agenda pembuktian.

    Baca: “Pesta Babi”: Atas Nama PSN Hutan Dibabat, Masyarakat Adat Disingkirkan

    Pada sidang pemeriksaan bukti surat yang berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diajukan oleh para pihak yakni Penggugat yang diwakili kuasa hukum dari Tim Advokasi Solidaritas Merauke.

    Sementara, Bupati Merauke sebagai Tergugat I diwakili oleh kuasa hukum dan Kementerian Pertahanan sebagai Tergugat II Intervensi absen dalam persidangan kali ini tanpa keterangan yang jelas.

    Anggota tim kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas Merauke sekaligus Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Aji mengingatkan proyek pembangunan jalan 135 kilometer yang menjadi objek gugatan sampai saat ini tak kunjung berhenti.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace, tiga bulan setelah gugatan didaftarkan, pembangunan jalan telah mencapai 58 kilometer yang terbentang dari Wanam sampai Salamepe.

    Setidaknya per Februari 2026, pembangunan jalan dan pembukaan lahan ini menyebabkan pembabatan sekitar 7.600 hektare hutan yang juga menggusur kampung Masyarakat Adat Malind.

    Baca: Pemuda Adat Papua Tolak Percepatan Program Cetak Sawah di Sorong

    Banjaran Aji menambahkan, pihaknya sudah melihat dari citra satelit sekarang prosesnya sudah sekitar 58 kilometer.

    Dalam konteks pembangunan yang terus berlanjut ini, tentu saja ada konsekuensi lingkungan hidup dari setiap kilometer hutan yang dibabat untuk diubah jadi jalan, yang sedang kita bahas dalam objek gugatan lingkungan hidup ini.

    “Oleh karena itu kami memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa selama gugatan ini berlangsung,” ujarnya.

    Hakim Ketua Merna Cinthia juga mengatakan, “Sejak persidangan awal, waktu tahap pemeriksaan persiapan, Majelis sudah sampaikan berkali-kali kepada pihak tergugat [Bupati Merauke] agar disampaikan kepada pihak ketiga [Kementerian Pertahanan], tolong disampaikan bahwa saat ini perkara sedang berjalan, jadi tolong [pembangunan jalan] dihentikan dulu.”

    Persidangan ini membuktikan apa yang terjadi dalam Film Pesta Babi, jelas dan benar adanya bahwa Masyarakat Adat Papua ruang hidupnya dihancurkan untuk kepentingan negara dan kroninya.

    “Agenda pembuktian ini menegaskan bahwa Masyarakat Adat tidak diam saja, mereka melawan dengan terhormat lewat jalur persidangan,” tegas Arpi Asso, anggota tim hukum Tim Advokasi Solidaritas Merauke dari LBH Papua.

  • Pelanggaran Ibadah Haji Masih Terjadi: Pengelolaan Perlu Lebih Jelas dan Transparan

    Pelanggaran Ibadah Haji Masih Terjadi: Pengelolaan Perlu Lebih Jelas dan Transparan

    7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR yang juga anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya berbagai kasus pelanggaran yang terungkap dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini.

    Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan kurban belum sepenuhnya tertata dengan baik.

    Berbagai pelangaran tersebut mengungkap persoalan klasik yang berulang dalam tata kelola layanan keagamaan, yakni dominannya transaksi berbasis kepercayaan personal.

    “(Hal ini terjadi) sebab banyak jemaah menyerahkan dana kepada individu, pembimbing ibadah, atau kelompok tertentu tanpa mekanisme verifikasi yang memadai,” ujar Maman dikutipa Parlementaria, Jumat (12/6/2026).

    Dalam banyak kasus, lanjutnya, transaksi diketahui dilakukan secara informal dengan bukti administrasi yang minim sehingga menyulitkan pengawasan maupun pertanggungjawaban.

    Baca: Jumlah Jemaah Haji yang Wafat Menurun

    Adapun temuan keterlibatan oknum pembimbing ibadah dan dugaan praktik penghimpunan dana oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), menurutnya, menandakan pentingnuya audit menyeluruh terhadap mekanisme pengumpulan dana badal haji dan kurban.

    “Tanpa sistem yang transparan, ruang penyalahgunaan akan selalu terbuka,” tegas Maman.

    Oleh karena itu, ia memandang kasus-kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata. “Perlu ada evaluasi sistem pengawasan layanan non-reguler dalam penyelenggaraan haji,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

    Lebih lanjut, Maman mengatakan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada kuota, akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Padahal, praktik badal haji, kurban, dam, hingga layanan keagamaan tambahan juga melibatkan perputaran dana yang besar.

    “Maka kami mendorong digitalisasi layanan badal haji dan kurban. Seluruh transaksi idealnya tercatat dalam sistem resmi yang dapat dipantau oleh jemaah secara langsung, mulai dari pembayaran hingga bukti pelaksanaan,” paparnya.

    Baca: Masa Tunggu Pemberangkatan Jemaah Haji Diseragamkan Menjadi 26 Tahun

    Legislator Fraksi PKB itu meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap KBIHU dan pembimbing ibadah. Tidak hanya itu saja, ia menekankan pembinaan terhadap petugas Haji juga perlu meliputi berbagai edukasi terkait persoalan hukum.

    “Kasus ini menunjukkan bahwa status sebagai pembimbing atau tokoh keagamaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari akuntabilitas,” tukasnya.

    Lebih lanjut, ia mendorong adanya penguatan kerja sama hukum lintas negara. Hal ini mengingat, sebagian praktik berlangsung di Arab Saudi, sehingga mekanisme penegakan hukum dan pengembalian kerugian jemaah membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Indonesia dan otoritas setempat.

    “Banyaknya kasus yang ditemukan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sejatinya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah Haji secara menyeluruh,” ucap Maman.

    Menutup pernyataan, Maman mengingatkan jemaah Haji Indonesia untuk selalu waspada terhadap berbagai praktik kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah Haji.

    Dia meminta jemaah yang hendak mengikuti program badal haji hendaknya mencari informasi badal haji ke lembaga-lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi yang dikenal reputasinya dalam melayani jemaah haji.

    ”Jangan gampang tergiur dengan iming-iming biaya badal Haji yang terlalu murah karena berpotensi penipuan. Berikan amanah kepada pihak-pihak yang memiliki kriteria untuk badal haji dan mereka yang dapat dipercaya,” tutup Maman.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Reformasi Cukai Rokok hingga Kelestarian Kuda Laut

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Reformasi Cukai Rokok hingga Kelestarian Kuda Laut

    7cloud.asia – Artikel mengenai reformasi kebijakan cukai tembakau di peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu sosial ekonomi masyarakat seperti perjuangan pekerja platform untuk hubungan kerja yang adil

    Artikel terkait isu lingkungan yaitu pentingnya perubahan struktural untuk solusi iklim yang adil juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Desakan reformasi kebijakan cukai tembakau
    Desakan reformasi kebijakan cukai tembakau menguat dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2026. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pemerintah masih terlalu berorientasi pada penerimaan negara dibanding perlindungan kesehatan publik.

    Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilai belum transparan dan belum optimal mendukung program promotif serta preventif kesehatan.

    Menurut dia, DBHCHT merupakan dana publik yang berasal dari dampak konsumsi rokok sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk mengurangi beban kesehatan masyarakat dan melindungi kelompok rentan.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. SEPETA perjuangkan hubungan kerja yang adil di Sidang ILO
    Hadir di Konferensi Pekerja ILO, SEPETA membawa pengalaman nyata para pengemudi dan kurir platform digital di Indonesia.

    Di berbagai diskusi dan pertemuan khusus pekerja, SEPETA menyampaikan kondisi kerja yang dihadapi jutaan pekerja platform, mulai dari ketidakjelasan status hubungan kerja, potongan aplikasi yang tinggi.

    Pun sanksi dan penonaktifan akun secara sepihak serta tidak adanya jaminan sosial dan perlindungan kerja yang memadai.

    Kehadiran delegasi SEPETA juga menjadi bukti bahwa perjuangan pengemudi dan kurir online Indonesia telah menjadi bagian dari perjuangan global untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan hak-hak pekerja.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Solusi Iklim butuh perubahan struktural
    Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Greenpeace Indonesia merilis tulisan berjudul Mau Solusi Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa.

    Dalam tulisan itu, disoroti pentingnya perubahan struktural sebagai solusi krisis iklim, karena kerusakan lingkungan selama ini lebih banyak disebabkan oleh sekelompok kecil manusia, namun dampaknya dirasakan oleh jutaan orang yang tidak berdosa.

    Saat membahas kerusakan lingkungan hidup dan krisis iklim, narasi yang marak berkembang menitikberatkan aktivitas seluruh umat manusia sebagai penyebab utama kerusakan Bumi.

    Narasi ini kemudian melahirkan solusi krisis iklim yang terbatas pada pertanggungjawaban individu, padahal kerusakan lingkungan adalah masalah struktural.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Pengerahan TNI tangani demonstrasi mahasiswa tuai kritik
    Respons negara dengan mengerahkan ribuan personel gabungan Polri dan TNI untuk menagani demonstrasi mahasiswa memunculkan kekhawatiran akan potensi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

    Pengerahan aparat kepolisian dan militer dalam jumlah masif di ruang publik sering kali menciptakan efek intimidasi terhadap warga sipil yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

    Apalagi pelibatan unsur TNI dalam penanganan aksi protes sipil juga sangat problematis, karena mereka dilatih untuk melawan musuh, bukan untuk pengendalian massa.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Jadi komoditas, keberadaan 8 spesies kuda laut jadi terancam
    Kuda laut (Hippocampus) kini tidak lagi sekadar tangkapan sampingan (bycatch), tetapi juga telah menjadi komoditas perdagangan bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengancam kelestarian kuda laut.

    Mewakili tim riset BRIN, Muthya Farah dari Project Seahorse mengungkapkan dari 13 spesies kuda laut yang diketahui hidup di perairan Indonesia, tim menemukan 8 spesies yang terlibat dalam perdagangan.

    Ke-8 spesies tersebut antara lain adalah Hippocampus histrix, H. barbouri, H. comes, H. mohnikei, H. kelloggi, H. kuda, H. spinosissimus, dan H. trimaculatus. Spesies H. trimaculatus menjadi yang paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Sumatra, dan Jawa.

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Jadi Titik Rawan Perjalanan Kereta Api, Ratusan Perlintasan Sebidang Ditertibkan

    Jadi Titik Rawan Perjalanan Kereta Api, Ratusan Perlintasan Sebidang Ditertibkan

    7cloud.asia – Sebuah perlintasan sebidang mungkin hanya dilalui dalam beberapa detik. Namun di titik itulah keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan bertemu dalam ruang yang sama.

    Ketika disiplin berlalu lintas melemah atau fasilitas pengamanan belum memadai, risiko kecelakaan dapat muncul di perlintasan sebidang ini.

    Karena itu, penanganan perlintasan sebidang menjadi salah satu pekerjaan yang terus dipercepat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pembangunan transportasi nasional.

    Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini.

    Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

    Peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI. Hingga saat ini, 119 dari 172 perlintasan prioritas telah berhasil ditutup. Angka ini mencapai sekitar 69 persen dari target tahun ini.

    “Upaya tersebut kami lanjutkan melalui penanganan perlintasan liar dan penguatan fasilitas keselamatan di berbagai wilayah,” ujar Direktur Utama Bobby Rasyidin usai melapor kepada Presiden di Istana Kepresidenan.

    Langkah tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menekan risiko kecelakaan yang masih terjadi di perlintasan sebidang guna mengurangi titik-titik risiko yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab kecelakaan di jalur rel dan jalan raya.

    Data KAI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 4 Juni 2026 telah terjadi 119 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 97 korban, terdiri atas 43 korban meninggal dunia, 23 korban luka berat, dan 31 korban luka ringan.

    Sebanyak 52 persen kejadian terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, sementara perilaku menerobos saat kereta api akan melintas masih menjadi penyebab dominan dengan porsi mencapai 87 persen dari seluruh kejadian yang tercatat.

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan bahwa program penutupan perlintasan dilakukan berdasarkan identifikasi dan kajian keselamatan yang komprehensif.

    Setiap lokasi dievaluasi berdasarkan tingkat risiko, volume perjalanan kereta api, kondisi lingkungan, serta potensi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.

    ”Setiap perlintasan yang ditutup telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan keselamatan. Fokus utama kami adalah mengurangi titik-titik risiko yang berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujar Anne.

    Program penutupan perlintasan prioritas merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan pada 1.810 perlintasan tidak terjaga yang tersebar di wilayah operasi KAI.

    Setiap perlintasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena itu, keselamatan perlintasan memerlukan dukungan infrastruktur, penegakan aturan, serta kepatuhan pengguna jalan agar risiko kecelakaan dapat terus ditekan.

    Data KAI menunjukkan bahwa sepanjang 2022 hingga 2025 terjadi 1.244 kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebanyak 913 kejadian atau 73 persen berlangsung di perlintasan tidak terjaga.

    Dalam periode yang sama tercatat 1.152 korban jiwa, terdiri atas 437 korban meninggal dunia, 294 korban luka berat, dan 421 korban luka ringan.

    Angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan titik risiko tetap menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi nasional.

    Selain penutupan perlintasan, KAI juga terus memperkuat edukasi dan pencegahan.
    Keselamatan, ujar Anne, merupakan investasi sosial yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Setiap perlintasan berisiko yang berhasil ditangani berarti ada potensi kecelakaan yang dapat dicegah.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang dan menjaga fasilitas keselamatan yang telah dibangun bersama,” tutup Anne.

    KAI akan terus mempercepat penyelesaian 53 titik perlintasan prioritas yang masih dalam proses penanganan sehingga target penutupan 172 titik pada tahun 2026 dapat tercapai.

    Sejalan dengan itu, penguatan fasilitas keselamatan di berbagai lokasi aktif terus dilaksanakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

  • Stunting hingga Obesitas, Pekerjaan Rumah Kesehatan Anak Indonesia Belum Usai

    Stunting hingga Obesitas, Pekerjaan Rumah Kesehatan Anak Indonesia Belum Usai

    7cloud.asia – Lebih dari tujuh dekade lebih perjalanan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) belum membuat persoalan kesehatan anak di Indonesia selesai. Berbagai tantangan masih membayangi.

    Mulai dari penyakit infeksi yang kini kembali muncul hingga ancaman penyakit tidak menular pada anak seperti obesitas, diabetes melitus dan penyakit lainnya.

    Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A (K) mengatakan, peringatan HUT ke-72 IDAI menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang pelayanan kesehatan anak di Indonesia.

    Baca: Kualitas Tidur Besar Pengaruhnya pada Anak

    “Selama 72 tahun IDAI, kesehatan anak Indonesia dibanding dahulu sudah mengalami peningkatan. Tetapi memang belum signifikan apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” jelas Piprim di sela-sela peringatan HUT IDAI di Jakarta pada Minggu (14/06/2026).

    Ia menyebut, angka kematian bayi dan balita masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian. Selain itu, Indonesia juga menghadapi persoalan munculnya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.

    Penyakit seperti difteri, pertusis, polio dan campak kembali ditemukan seiring menurunnya cakupan imunisasi. Kondisi tersebut, menurut Piprim, tidak lepas dari masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap imunisasi.

    Baca: Fasilitas Daycare Harus Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak

    “Dengan cakupan imunisasi yang bisa kita perbaiki, mudah-mudahan angka kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan bisa kita turunkan,” katanya.

    Di sisi lain, persoalan kesehatan anak kini tidak hanya berkutat pada penyakit infeksi. Indonesia masih menghadapi stunting dan gizi buruk, sementara ancaman baru berupa obesitas serta penyakit metabolik mulai meningkat.

    Perubahan pola hidup menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Konsumsi makanan berlebih, kurang aktivitas fisik, serta kebiasaan hidup yang tidak sehat mulai menjadi tantangan baru bagi kesehatan anak.

    “Masalah kesehatan anak semakin kompleks. Kita menghadapi penyakit infeksi, tetapi juga penyakit yang tidak menular,” ujar Piprim.

    Baca: Fenomena El Nino Godzilla, IDAI Imbau Anak untuk Banyak Berada Dalam Ruangan

    Dalam peringatan HUT ke-72, IDAI menggelar sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat, termasuk pemeriksaan tumbuh kembang anak dan edukasi kesehatan. Namun bagi IDAI, tantangan terbesar tetap berada pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit.

    Menurut Piprim, pelayanan terhadap anak Indonesia harus terus berjalan di tengah berbagai kondisi.

    “Apa pun yang terjadi, kita tetap melayani masyarakat,” tegasnya.

    Ke depan, persoalan kesehatan anak membutuhkan kerja bersama, tidak hanya dari tenaga medis, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebab, kualitas kesehatan anak hari ini akan menentukan wajah Indonesia di masa mendatang.

  • Ruang Hijau Jadi Opsi Cegah Terulangnya Kebakaran Hebat di Los Angeles

    Ruang Hijau Jadi Opsi Cegah Terulangnya Kebakaran Hebat di Los Angeles

    7cloud.asia – Kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles yang memakan puluhan korban jiwa beberapa waktu lalu, menunjukkan apa yang telah diperingatkan para ilmuwan selama bertahun-tahun: perubahan iklim membuat kebakaran hutan dan lahan berlangsung lebih lama, lebih sering, dan lebih dahsyat dari sebelumnya.

    Peningkatan suhu, kondisi kekeringan yang luar biasa, dan fenomena iklim yang intensif seperti angin Santa Ana, yang telah mengipasi api di LA, memperburuk kebakaran hutan.

    Di seluruh dunia, perubahan iklim berkontribusi pada kondisi yang lebih panas dan kering.

    Sebuah laporan tahun 2023 oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menemukan bahwa kebakaran hutan meningkat frekuensi dan tingkat keparahannya karena kondisi ini.

    Kebakaran hutan yang diperburuk oleh perubahan iklim mengakibatkan kerugian dan tragedi, serta biaya dan kerusakan yang tinggi.

    Kebakaran hutan mengganggu ritme kehidupan normal dan, seperti yang terlihat di Los Angeles, bahkan dapat memicu informasi yang salah dan penyebaran ketakutan.

    Baca: Bagaimana Perubahan Iklim Mempengaruhi Kebakaran Hebat di Los Angeles

    Mundur dari Zona Rawan Kebakaran
    Saat rekonstruksi dimulai, satu pertanyaan tetap ada: bagaimana kota dapat mencegah hal ini terjadi lagi?

    Sebagian masalah terletak pada pembangunan kota yang meluas ke zona rawan kebakaran – lanskap kering dan rawan kebakaran yang tidak cocok untuk dihuni tetapi telah menerima izin perencanaan selama bertahun-tahun.

    Kombinasi cuaca ekstrem, bangunan berbingkai kayu, dan bahan bakar yang mudah meledak seperti mobil dan kebun kering menciptakan kondisi ideal bagi kebakaran untuk menyebar dengan cepat.

    Selama beberapa dekade, LA telah fokus pada penanggulangan kebakaran. Namun, kebakaran hutan Eaton dan Palisades menunjukkan perlunya perubahan strategi – mundur dari zona rawan kebakaran alih-alih membangun kembali di daerah berisiko tinggi ini.

    Perusahaan asuransi semakin ragu untuk menanggung properti di zona rawan kebakaran, menandakan ketidakberlanjutan pembangunan kembali.

    Tetapi menjauh dari zona rawan kebakaran membutuhkan kemauan politik, dukungan publik, dan upaya yang signifikan. Adaptasi infrastruktur untuk mendukung perumahan perkotaan yang lebih padat.

    Baca: Fenomena Angin Santa Ana Memicu Kebakaran Hebat di Los Angeles

    Kemungkinan akan ada penolakan dari komunitas yang sudah mapan, dan masalah kesetaraan sosial harus diatasi.

    Insentif sangat penting, begitu pula program percontohan skala kecil untuk memahami kelayakan proyek relokasi massal dan konsekuensi dari peningkatan kepadatan penduduk.

    Menawarkan insentif keuangan kepada pengembang yang membangun perumahan yang lebih padat dan berkelanjutan, serta bermitra dengan organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat dapat memfasilitasi implementasi langkah ini.

    Contoh kota San Antonio yang rawan banjir, lantas pemerintah kota setempat memindahkan pemilik rumah dari daerah rawan banjir, dapat menjadi inspirasi.

    Meskipun harga properti di California lebih tinggi, prinsipnya tetap sama: mengalokasikan dana kota untuk membeli rumah pemilik di zona berbahaya, dengan memprioritaskan keselamatan dan keberlanjutan.

    Menurut Greenbelt Alliance, sebuah organisasi dari San Francisco Bay Area yang mengadvokasi lebih banyak area hijau di seluruh California, sabuk hijau adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi kota dari kebakaran hutan.

    Baca: Dampak Kebakaran Hebat di Los Angeles Dirasakan Bertahun-tahun

    Selain itu, sabuk hijau meningkatkan ketahanan terhadap kebakaran hutan, berfungsi sebagai lokasi strategis untuk pertahanan terhadap kebakaran hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menyediakan ruang hijau rekreasi yang berharga.

    Organisasi tersebut mengidentifikasi empat jenis sabuk hijau yang berbeda:

    Pertama, ruang terbuka, taman, dan cagar alam, yang berfungsi sebagai penyangga alami kebakaran hutan bagi masyarakat.

    Kedua, lahan pertanian, yang berfungsi sebagai penghalang bahan bakar alami dan dapat melindungi rumah dan masyarakat di sekitarnya. Ini juga merupakan jenis lahan yang dapat dan memang terbakar.

    Ketiga, zona penyangga sabuk hijau, zona penyangga yang ditempatkan secara strategis dengan lanskap tahan api di dalam lingkungan perumahan yang dapat menghentikan penyebaran api dari rumah ke rumah dan menyediakan tempat berlindung.

    Dan yang terakhir, jalur hijau rekreasi yang mencakup lapangan bermain atau jalur sepeda dan jalan kaki di dalam dan sekitar masyarakat.

    Jika ditempatkan secara strategis, jalur hijau ini dapat menampung air dan kelembapan sehingga dapat memperlambat atau mencegah meluasnya kebakaran hutan.

    Artikel ini diterjemahkan dari Earth.org, baca artikel asli di sini

  • Layanan Dapur MBG Terkonsentrasi di Jawa: Bagaimana Nasib Pelajar di Pulau Lain?

    Layanan Dapur MBG Terkonsentrasi di Jawa: Bagaimana Nasib Pelajar di Pulau Lain?

     

    7cloud.asia – Sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah, evaluasi manfaat program makan bergizi gratis (MBG) menjadi sangat penting.

    Sayangnya, hingga saat ini pemerintah belum merilis laporan pemantauan dan evaluasi berkala secara terbuka. Beberapa lembaga memang telah berupaya menilai dampak program ini, tetapi cakupan studinya masih sangat terbatas.

    Kami menganalisis data seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi per 24 April 2026 (tidak dipublikasikan) untuk menyajikan gambaran terkait potensi kemampuan yang dimiliki dapur MBG ini dalam melayani penerima manfaat, khususnya di lingkungan sekolah.

    Analisis ini penting karena dapat memberikan petunjuk awal mengenai kecukupan kapasitas layanan dapur MBG, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara cakupan penerima manfaat dan kapasitas operasional mereka.

    Hasilnya, unit SPPG masih banyak berpusat di Jawa. Ini membuat banyak pelajar di luar Jawa sebagai sasaran terbanyak program MBG berisiko tidak memperoleh manfaat dari program MBG apabila jumlah SPPG tidak ditambah. 

    Terlalu terkonsentrasi di Jawa

    Per 24 April 2026, tercatat 26.111 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Jika sebaran unit diasumsikan merata, maka setiap provinsi harusnya memiliki sekitar 687 SPPG.

    Faktanya, lebih dari separuh unit SPPG nasional berada di Pulau Jawa. Tiga provinsi di Pulau Jawa menjadi lokasi utama beroperasinya SPPG, yaitu Jawa Barat (23,1 persen), Jawa Tengah (15,8 persen), dan Jawa Timur (14,7 persen). 

    Fokus penyediaan dapur MBG di Pulau Jawa bukan tanpa alasan. Sebagai program untuk membantu daerah rawan pangan dan masalah gizi, jumlah penduduk miskin merupakan salah satu kriteria utama penentuan wilayah prioritas.

    Per Maret 2025, sekitar 52,66 persen dari total penduduk miskin nasional tinggal di pulau Jawa.

    Gambar 2 memperlihatkan adanya hubungan antara jumlah SPPG dan jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi. Provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak SPPG. 

    Data ini semakin diperkuat oleh Gambar 3, yang menunjukkan bahwa konsistensi pola tersebut tetap terjaga di tingkat kabupaten/kota.

    Grafik tersebut juga memperlihatkan data bahwa wilayah di luar Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih sedikit. Alhasil, sedikitnya jumlah dapur MBG di luar Jawa (dibandingkan Pulau Jawa) dapat dianggap ’wajar’ demi efektivitas program. 

    Meski demikian, kehadiran dapur MBG semestinya turut mempertimbangkan besaran jumlah penerima manfaat di suatu daerah. Beban layanan yang terlalu besar pada sejumlah SPPG berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan ke penerima manfaat.

    Karena itu, perbandingan antara penerima manfaat dan jumlah SPPG dapat menjadi indikator awal untuk menilai kesiapan infrastruktur pelaksanaan MBG dalam mendukung pencapaian target program. 

    SPPG di luar Jawa perlu ditambah

    Persebaran dan beban layanan dapur MBG menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyaluran manfaat. Sebagai kelompok penerima manfaat langsung dari program, jumlah pelajar menggambarkan jumlah porsi yang harus didistribusikan oleh SPPG setiap harinya.

    BGN menetapkan satu dapur MBG melayani maksimal 3 ribu porsi per hari guna menjamin kualitas gizi dan ketepatan waktu distribusi. Mempertimbangkan batasan tersebut, kami kemudian mencoba melakukan perbandingan antara jumlah SPPG dan jumlah pelajar di Indonesia.

    Hasilnya, berdasarkan Gambar 4, kami menemukan bahwa ada indikasi kesenjangan akses. Meski secara rata-rata nasional angka layanan harian MBG masih berada di bawah 3 ribu porsi per SPPG, terdapat 15 provinsi yang berpotensi melayani lebih dari 3.000 porsi. Potensi tersebut mengambil asumsi jika jumlah SPPG tidak ditambah.

    Artinya, jumlah pelajar yang tidak bisa menerima manfaat program ini cukup besar, misalnya di Papua Pegunungan (19.278 porsi), Papua Selatan (10.541 porsi), dan Papua Tengah (7.751 porsi). 

    Kesenjangan akses semakin tampak ketika kita membedah data hingga tingkat kabupaten/kota pada Gambar 5. Grafik ini membandingkan jumlah SPPG dengan jumlah siswa untuk memetakan potensi layanan harian di setiap wilayah.

    Tampak kontras yang signifikan antara Pulau Jawa dan pulau selain Jawa pada grafik tersebut. Hampir seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa sudah memiliki jumlah unit SPPG yang cukup untuk melayani kebutuhan para pelajar.

    Sebaliknya, wilayah Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Nusra), Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku-Papua menunjukkan kondisi yang lebih kritis. SPPG di daerah ini, masih berpotensi melayani 3 ribu porsi MBG per hari.

    Tingginya beban operasional SPPG di luar Pulau Jawa mengindikasikan bahwa jumlah SPPG di wilayah tersebut masih terlalu sedikit. Ini membatasi akses pelajar di luar Pulau Jawa untuk memperoleh manfaat program. 

    Hasil analisis ini tentunya masih membuka ruang untuk penelitian lanjutan. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji lebih lanjut adalah kondisi saat ini terkait rata-rata jarak maupun waktu tempuh antara unit SPPG dan sekolah penerima manfaat.

    Temuan dari analisis kami dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam merumuskan rekomendasi lokasi pembangunan SPPG di masa mendatang, menghasilkan penempatan unit layanan yang jauh lebih efektif dan tepat sasaran.

     

    Jonathan Farez Satyadharma, Researcher, SMERU Research Institute dan Pranindiska Nurlistyo Naistana, Junior Researcher, SMERU Research Institute

    Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.