ruangkota

Category: Uncategorized

  • Mahasiswa ITB Berkomitmen Kurangi Jejak Karbon: Mulai Penggunaan Transportasi Publik hingga Energi Rumah Tangga

    Mahasiswa ITB Berkomitmen Kurangi Jejak Karbon: Mulai Penggunaan Transportasi Publik hingga Energi Rumah Tangga

    7cloud.asia – Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan kesadaran yang baik terhadap dampak aktivitas sehari-harinya terhadap lingkungan.

    Hal tersebut tergambar dari survei mengenai jejak karbon dengan responden mahasiswa peserta Mata Kuliah Perubahan Iklim Tahun Akademik 2025/2026.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui perspektif mahasiswa mengenai perubahan iklim, besaran jejak karbon pribadi, serta komitmen mereka dalam mengurangi emisi karbon.

    Dilansir itb.ac,id, mahasiswa diminta mengidentifikasi emisi dan teknologi pengurangan karbon pada berbagai industri yang berkaitan dengan bidang studinya.

    Survei tersebut diikuti oleh 59 mahasiswa dari berbagai fakultas dan sekolah di ITB. Peserta terbanyak berasal dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), yakni 18 mahasiswa, disusul Fakultas Teknologi Industri (FTI) sebanyak 15 mahasiswa.

    Hasil survei menunjukkan bahwa jejak karbon individu mahasiswa memiliki rentang yang cukup luas, yakni kurang dari 1 ton hingga lebih dari 17 ton setara karbon dioksida atau CO₂-eq per tahun.

    Target pengurangan emisi yang ditetapkan masing-masing peserta juga beragam, mulai dari belum menetapkan pengurangan hingga lebih dari 4 ton CO₂-eq per tahun.

    Mayoritas mahasiswa berupaya mengurangi emisi melalui perubahan pada sejumlah aktivitas sehari-hari.

    Baca: Kesadaran Gen Z terhadap Isu Lingkungan Terus Meningkat

    Upaya tersebut antara lain dilakukan dalam pemilihan moda transportasi, penggunaan energi rumah tangga, konsumsi makanan, pemakaian peralatan rumah tangga, serta pengelolaan sampah.

    Dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB, Joko Wiratmo, menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun nalar publik yang sehat, kritis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Di tengah derasnya arus informasi dan semakin kompleksnya persoalan sosial, kampus perlu menyediakan ruang diskusi yang ilmiah, terbuka, dan berintegritas.

    Melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu berpikir rasional serta menghargai perbedaan.

    Perguruan tinggi juga perlu menjadi laboratorium solusi bagi berbagai persoalan bangsa, termasuk ketimpangan ekonomi dan krisis lingkungan.

    Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk menghasilkan penelitian aplikatif yang memberikan dampak langsung.

    Mengenali Jejak Karbon Industri
    Selain menghitung jejak karbon pribadi, mahasiswa diminta mengidentifikasi industri besar yang berhubungan dengan program studi masing-masing.

    Industri yang paling banyak disebut meliputi teknologi informasi, energi, minyak dan gas, petrokimia, panas bumi, pertambangan, dirgantara, dan manufaktur.

    Sejumlah perusahaan global dan nasional juga menjadi objek pengamatan mahasiswa, antara lain Google, Microsoft, Boeing, Pertamina, PT Freeport Indonesia, dan ArcelorMittal.

    Berdasarkan hasil penelusuran mahasiswa, emisi karbon perusahaan-perusahaan tersebut sangat beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan bahkan ratusan juta ton CO₂-eq per tahun.

    Baca: Gen Z dan Baby Boomers Sama-sama Terdampak Perubahan Iklim

    Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh skala usaha, bidang industri, proses produksi, serta sumber energi yang digunakan.

    Mahasiswa juga mengidentifikasi berbagai teknologi dan pendekatan yang telah diterapkan industri untuk menekan emisi karbon.

    Upaya tersebut meliputi penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti biofuel dan sustainable aviation fuel (SAF), serta penerapan carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

    Langkah lainnya mencakup peningkatan efisiensi energi pada pusat data, proses produksi, dan kegiatan operasional; penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi; optimalisasi proses produksi dengan kecerdasan buatan; serta pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan elektrifikasi peralatan.

    Mendorong Kolaborasi Teknologi Rendah Karbon
    Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai jejak karbon pribadi serta mampu menetapkan target pengurangan emisi yang realistis.

    Transportasi dan penggunaan energi rumah tangga menjadi dua aspek utama yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikurangi.

    Pemahaman terhadap praktik pengurangan emisi di sektor industri juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, institusi, dan organisasi dalam merancang langkah mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif.

    Berdasarkan hasil tersebut, edukasi dan kampanye mengenai pengurangan jejak karbon di kalangan mahasiswa perlu terus diperkuat. Adopsi teknologi hijau juga perlu didorong, baik pada tingkat individu maupun institusi.

    Selain itu, kolaborasi antara fakultas, sekolah, dan perusahaan dapat dikembangkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi rendah karbon.

    Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi konkret terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

  • Kebakaran di Bar Bangkok Tewaskan 30 Orang, Puluhan Lainnya Kritis

    Kebakaran di Bar Bangkok Tewaskan 30 Orang, Puluhan Lainnya Kritis

    7cloud.asia – Kebakaran hebat melanda bar musik Rong Beer Na Ladprao di Bangkok, Thailand, Minggu (11/7/2026) malam. Sedikitnya 30 orang tewas dalam insiden yang menjadi kebakaran paling mematikan di ibu kota Thailand dalam 17 tahun terakhir.

    Mengutip The Associated Press, hingga Rabu (14/7/2026), lebih dari 70 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebanyak 24 orang di antaranya dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

    Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengendalikan kobaran api. Aparat kini masih menyelidiki penyebab kebakaran, termasuk memeriksa apakah pengelola bar telah memenuhi standar keselamatan bangunan.

     Baca: Kebakaran Los Angeles Jadi Bencana Terburuk

    Polisi mengungkapkan sebagian besar korban ditemukan tewas terjebak di kamar mandi tanpa jendela sehingga tidak memiliki jalur untuk menyelamatkan diri saat api dan asap dengan cepat memenuhi ruangan.

    Bar tersebut, yang dalam bahasa Thailand menyebut dirinya sebagai tempat pembuatan bir atau aula bir, mengklaim dapat menampung hingga 600 pelanggan

    Namun, hingga kini belum diketahui jumlah pasti orang yang berada di dalam lokasi saat kebakaran terjadi.

    Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengungkapkan kesaksian seorang musisi yang sedang tampil ketika insiden berlangsung.

    Baca: Fenomena Angin Santa Ana Picu Kebakaran di Los Angeles 

    Menurutnya, musisi tersebut melihat asap keluar dari panel listrik di dekat panggung sebelum aliran listrik tiba-tiba padam.

    Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang diikuti kepulan asap hitam pekat hingga memenuhi seluruh ruangan. Kondisi gelap akibat listrik padam membuat para pengunjung kesulitan menemukan pintu keluar dan memicu kepanikan.

    Berdasarkan keterangan saksi tersebut, penyidik memusatkan pemeriksaan di area langit-langit di atas panggung.

    Polisi kini mendalami dugaan korsleting listrik serta memeriksa kesesuaian instalasi kabel sebagai bagian dari penyelidikan penyebab kebakaran.

  • Keindahan Kota Paris Memudar Saat Gelombang Panas Melanda

    Keindahan Kota Paris Memudar Saat Gelombang Panas Melanda

    7cloud.asia – Sophie Loran, kepala komunikasi dan advokasi aksi iklim di Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) yang tinggal di Paris menceritakan bagaimana menjalani hari di tengah terpaan gelombang panas selama bulan Juni lalu.

    Berikut kisah Sophie, bagaimana gelombang panas yang kian ganas telah mengubah perilaku warga dan perspektif pemerintah Kota Paris. Berikut tulisan Sophie sebagaimana dilansir di unep.org

    Saya tinggal di salah satu kota terindah di dunia, Paris. Namun, selama gelombang panas, seperti yang melanda Prancis saat ini, Anda hampir tidak dapat memperhatikan keindahannya.

    Setelah seharian lagi dengan suhu 35°C, Paris bukan lagi tentang kafe-kafe menawan dan bangunan-bangunan bergaya Haussmann.

    Saat musim panas, Paris adalah tentang sisi jalan mana yang teduh, jalur metro mana yang harus dihindari, dan bagaimana mencegah apartemen Anda berubah menjadi oven.

    Selama gelombang panas, warga Paris mendesain ulang hari-hari mereka berdasarkan matahari. Di musim panas, saya tidak lagi “memiliki jadwal” tapi hanya memiliki jendela panas.

    Sebelum pukul 10 pagi, saya efisien dan optimis. Dari pukul 2 hingga 6 sore, saya hampir menghilang. Setelah pukul 9 malam: saya muncul kembali dengan perasaan “seperti manusia normal.”

    Paris, selama gelombang panas, menjadi kota para bangun pagi dan pejalan kaki larut malam. Jika Anda mencoba melawan ritme ini, Anda akan kalah.

    Baca: Peringatan di Balik Gelombang Panas Berkepanjangan di Eropa

    Di kota yang terkenal dengan gayanya, kebanyakan orang mulai berpakaian untuk bertahan hidup. Pakaian yang terstruktur dan penampilan yang rapi telah hilang.

    Sebaliknya, linen menjadi gaya hidup dan ukuran besar menjadi kebutuhan. Gelombang Panas akhirnya membuat semua orang tunduk.

    Transportasi pun menjadi keputusan strategis.
    Metro, di musim panas, sangat membosankan. Jadi, warga Paris beradaptasi: mengurangi perjalanan panjang di bawah tanah, lebih banyak berjalan kaki (dengan hati-hati, di tempat teduh) dan lebih banyak istirahat di tempat-tempat sejuk.

    Anda mulai berpikir: apakah perjalanan ini sepadan dengan kepanasan? Terkadang, jawabannya adalah tidak.

    Banyak orang, seperti saya, membuat peta mental tempat-tempat perlindungan yang sejuk. Ini mungkin keterampilan bertahan hidup yang paling penting.

    Seiring waktu, Anda belajar ke mana harus pergi ketika terlalu panas: museum, taman yang dipenuhi pepohonan, supermarket acak untuk pendinginan selama 10 menit.

    Kemudian, ada cara untuk mengatasinya. Di akhir pekan, banyak orang pergi. Pada saat Jumat tiba, tujuannya sederhana: melarikan diri.

    Saya keluar dari kota dan mencari hutan, sungai, dan danau; secara harfiah tempat mana pun di mana udara bergerak dan air ada.

    Baca: Otoritas Prancis Catat Hampir 9.000 Kematian Akibat Gelombang Panas Sepanjang Juni

    Namun, kemampuan untuk pergi, mencari udara yang lebih sejuk, dan menyegarkan diri adalah sebuah hak istimewa. Kebanyakan orang tidak memiliki pilihan itu.

    Dan di situlah menjadi jelas: bertahan hidup dari panas ekstrem secara individu tidak sama dengan menyelesaikan masalah secara kolektif.

    Di sinilah pekerjaan saya mulai terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan saya. Saya memimpin komunikasi dan advokasi tentang perubahan iklim.

    Sebagai bagian dari pekerjaan itu, saya membantu menyebarkan informasi tentang solusi untuk panas ekstrem, seperti pendinginan berkelanjutan dan bangunan yang tahan banting.

    Pesan-pesan tersebut menjadi semakin penting seiring dengan pemanasan global. Peristiwa panas ekstrem, yang dulunya jarang terjadi, kini terjadi hampir tiga kali lebih sering.

    Namun, kota-kota kita tidak harus selalu panas. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuatnya lebih layak huni ketika suhu melonjak.

    Kita dapat memperluas apa yang disebut pendinginan pasif dengan melakukan hal-hal seperti menanam pohon dan mengecat atap kita dengan warna putih reflektif.

    Baca: 10 Tahun Perjanjian Paris, Dunia Masih Terbelah dalam Ketidakadilan

    Kita dapat merancang bangunan kita agar tetap sejuk secara alami dengan memanfaatkan ventilasi silang, menggunakan bahan bangunan yang lebih mudah bernapas, dan membuat langit-langit kita lebih tinggi sehingga udara panas naik dan menjauh dari kita.

    Menurut Global Cooling Pledge, kita dapat meningkatkan akses terhadap pendinginan berkelanjutan dengan memperluas pendinginan pasif dan membersihkan teknologi pendinginan sambil meningkatkan efisiensinya.

    Namun, kita harus memastikan solusi ini dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang mampu membelinya.

    Beberapa kota sudah mulai bergerak ke arah ini. Di Paris, itu berarti menanam hutan kota, menghijaukan sekolah berkat atap dan ruang hijau, serta merencanakan penanganan panas ekstrem.

    Melalui latihan “Paris pada 50°C”, kota Paris telah mulai mengajukan pertanyaan sulit: apa yang terjadi jika suhu musim panas mencapai 50°C dan apakah kita siap menghadapi panas seperti itu?

    Pemikiran itu sekarang menjadi bagian dari upaya global yang lebih luas, dengan inisiatif seperti Beat the Heat dari Kepresidenan COP 30 dan Cool Coalition yang dipimpin UNEP serta aktivasi 50@50-nya.

    Karena pendinginan bukan hanya tentang kenyamanan lagi. Ini akan menentukan apakah kota-kota kita tetap layak huni di tahun-tahun mendatang.

  • Bila Salah Fungsi, Koperasi Merah Putih Berpotensi Mematikan Warung Milik Rakyat

    Bila Salah Fungsi, Koperasi Merah Putih Berpotensi Mematikan Warung Milik Rakyat

    7cloud.asia – Kementerian Koperasi (Kemenkop) diminta segera memperjelas fungsi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar tidak beroperasi sebagai pengecer yang berhadapan langsung dengan warung kelontong dan UMKM di desa.

    Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto menegaskan, KDMP semestinya difungsikan sebagai pedagang besar atau semi-besar yang mendistribusikan barang ke pelaku usaha kecil, bukan menjual langsung ke masyarakat.

    “KDKMP itu enggak boleh membunuh ekonomi desa dan swasta. Karena kita ekonomi Pancasila. Kalau saya lihat, itu lebih baik difungsikan sebagai wholesale pedagang besar atau semi-wholesale, dia yang mendistribusikan ke ekonomi di desa itu,” kata Darmadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

    Darmadi mengatakan, dengan fasilitas ruang usaha yang besar serta armada distribusi yang telah tersedia, KDMP semestinya berperan sebagai simpul logistik bagi UMKM di desa, bukan pesaing langsung.

    “Jangan seperti sekarang ini, dia berfungsi sebagai pengecer, jualan ke masyarakat langsung, itu salah,” ujarnya.

    Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, apabila fungsi tersebut tidak segera diluruskan, KDMP berpotensi mematikan toko-toko kelontong dan melemahkan perekonomian rakyat di sekitarnya.

    Ia juga mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan mengenai bentuk kompensasi apabila dampak tersebut benar-benar terjadi.

    Ia menegaskan Kementerian Koperasi selaku pengawas dan pembina KDKMP harus segera menganalisis, memverifikasi, dan menghitung dampak lapangan dari model bisnis KDKMP saat ini.

    “Itu yang kita minta kepada Kementerian Koperasi untuk menjalankan fungsi itu,” katanya.

    Ia memastikan aturan turunan KDMP saat ini memang belum mengatur secara tegas apakah koperasi tersebut berfungsi sebagai pengecer atau pedagang besar.

    “Tidak ada bahwa dia berfungsi sebagai pengecer atau pedagang besar, tidak ada. Jadi itu yang kita minta kejelasan. Kan ini belum clear, ini KDMP. Buat apa dia berdiri kalau dia membunuh ekonomi desa di sana? Sedangkan UMKM itu sangat membantu,” tegasnya.

    Soal potensi persaingan usaha tidak sehat akibat KDMP yang mendapat subsidi dan akses distribusi dari negara sementara warung kelontong tidak, Darmadi mengungkapkan Komisi VI sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    “Kita sudah sering membahas bahwa ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Sudah kita sampaikan ke KPPU,” ujarnya, meski ia mengakui KPPU kerap bersikap hati-hati karena berhadapan dengan sesama institusi pemerintah.

    Darmadi menyebut pihaknya akan mendorong pengaturan fungsi KDKMP dimasukkan dalam revisi undang-undang terkait perkoperasian.

    “Iya, kita mendorong dan tentu mengawasi mereka. Nanti kita masukkan di revisi undang-undang yang baru, kita coba,” katanya.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkopdes) yang dirilis Kementerian Koperasi pada 9 Juli 2026, KDMP secara nasional telah mencatatkan total transaksi Rp56,57 miliar dari 53.233 aktivitas perdagangan.

    Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut KDMP diprioritaskan mengelola sejumlah unit usaha strategis, meliputi gerai kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro.

    KDMP juga melayani fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berperan sebagai penyerap (offtaker) resmi bagi hasil produksi pertanian, perikanan, dan UMKM setempat.

    Kendati demikian, kekhawatiran pelaku usaha kecil di lapangan masih bermunculan. Di Salatiga, misalnya, pemilik toko kelontong Kios Boedi, Gregorius Cahyo Nugroho, mengaku was-was persaingan usahanya kian ketat dengan kehadiran KDMP.

    Pasalnya, KDMP berpotensi memotong rantai distribusi langsung ke pusat dan menjual dengan harga di bawah rata-rata pasar.

    Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah, seperti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kalimantan Timur Heni Purwaningsih, menegaskan substansi pembentukan KDMP bukan untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan warung kelontong maupun usaha kecil yang sudah ada di desa.

    Perbedaan persepsi antara kekhawatiran pelaku usaha di lapangan dan klaim pemerintah inilah yang mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi segera memberikan kejelasan fungsi dan aturan turunan yang mengatur batasan operasional KDMP.

    Hal ini agar semangat penguatan ekonomi desa tidak berbalik menggerus ekonomi rakyat yang sudah ada.

  • Cuaca Hari Ini: Puncak Kemarau, Hanya Dua Wilayah Ini Berpontensi Hujan

    Cuaca Hari Ini: Puncak Kemarau, Hanya Dua Wilayah Ini Berpontensi Hujan

    7cloud.asia – Indonesia saat ini tengah memasuki musim kemarau. Namun masih ada wilayah yang berpotensi hujan pada Rabu (15/07/2026).

    Dalam laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ada dua wilayah yang berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. Sementara wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.   

    Meski demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

    Selain itu wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara juga berpeluang terjadi angin kencang dengan kecepatan maksimum 25 knot.  

  • Jampidsus Febrie Adriansyah Ditetapkan Jadi Tersangka, Publik Berharap Penanganan Dugaan Korupsi Program MBG Tetap Berjalan

    Jampidsus Febrie Adriansyah Ditetapkan Jadi Tersangka, Publik Berharap Penanganan Dugaan Korupsi Program MBG Tetap Berjalan

    7cloud.asia – Pada hari yang sama dengan penetapan Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah.

    Penghentian itu tertuang melalui surat yang diterbitkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (13/7/2026) membenarkan adanya surat tersebut.

    Dia menyebutkan, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.

    Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 itu ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi selaku penyidik.

    Dalam surat tersebut, Kejagung meminta seluruh Kajati menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing.

    Perintah itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, yakni Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026 yang memerintahkan para Kejati melakukan inventarisasi serta menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    Perintah ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut laporan dugaan titik dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Termasuk SPPG fiktif yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik Kejagung.

    Anang menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan mengenai dugaan adanya titik-titik SPPG yang bermasalah, termasuk dugaan SPPG fiktif maupun yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik Kejagung.

    Baca: Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tersangka Korupsi dan TPPU

    Ia menegaskan, pendataan itu bukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, melainkan hanya pengecekan atas laporan yang diterima penyidik dari sejumlah wilayah.

    “Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, enggak ada masalah,” kata Anang, Jumat (10/7/2026) seperti dikutip Kompas.com

    Menurut dia, hasil pengecekan dari daerah kemudian dilaporkan kepada penyidik Kejagung untuk diverifikasi sebagai bagian dari penanganan perkara yang sedang berjalan.

    Saat ditanya mengenai tindak lanjut terhadap data yang telah terkumpul, Anang menegaskan bahwa hasil pengumpulan data tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi program MBG yang sedang ditangani Kejagung.

    Saat ini, terdapat tujuh tersangka dalam perkara ini antara lain tiga orang mantan pejabat BGN, yakni Kepala Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

    Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Jampidsus Febrie Adriyanto menyebutkan, pihaknya menemukan 47 nama yang diduga memiliki keterkaitan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

    Saat konferensi pers pada Jumat (10/7/2026) Febrie mengatakan, dari kesaksian Sony Sonjaya didapat 41 orang, setelah dikembangkan jumlah orang yang diduga terlibat mencapai 47 nama.

    Baca: Jampidsus Febrie Adriansyah Tidak Akan Mundur

    Kala itu, Febrie menegaskan bahwa penanganan perkara MBG masih difokuskan pada proses pemberkasan perkara. Sementara itu, puluhan nama yang disebut-sebut terkait perkara tersebut masih dalam tahap pendalaman penyidik.

    Meski demikian, Febrie menegaskan banyaknya nama yang muncul dalam penyidikan tidak otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana.

    Di sisi lain, Febrie menegaskan Kejaksaan ingin agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan baik karena merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

    “Kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakhodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat,” ujarnya.

    Kini dengan dirilisnya surat perintah penghentian pengumpulan data, publik bertanya-tanya tentang kelanjutan penanganan dugaan korupsi program MBG.

    Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan, pengusutan tuntas dugaan korupsi program MBG akan memulihkan kepercayaan publik pada institusi Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Publik berharap Kejagung segera mengungkap nama-nama pihak yang terkait kasus korupsi MBG yang pernah disebutkan Febrie sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU. 

    Penetapan Febrie sebagai tersangka diharapkan tidak menghambat penanganan kasus ini.

     

  • Potensi Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan Capai Rp5 Triliun Per Tahun

    Potensi Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan Capai Rp5 Triliun Per Tahun

    7cloud.asia – Kementerian Kehutanan memproyeksikan nilai transaksi dari perdagangan karbon di sektor kehutanan mencapai Rp5 triliun, dengan sasaran utama memperkuat ekonomi kelompok tani hutan dan masyarakat adat.

    Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dikutip Antaranews.com, mengatakan bahwa tata kelola perdagangan karbon di sektor kehutanan ini sengaja dirancang inklusif agar manfaatnya mengalir langsung ke masyarakat di tingkat tapak.

    “Kita mendorong agar ini bukan hanya milik dari pihak swasta atau investor, tapi juga dengan karbon akan memberikan ruang kepada masyarakat kelompok tani hutan, kemudian juga masyarakat adat,” kata dia.

    Dia memaparkan bahwa perputaran ekonomi senilai Rp5 triliun tersebut bersumber dari aktivitas pemanfaatan karbon di atas lahan hutan seluas 224.000 hektare, dengan total volume karbon yang diperdagangkan mencapai 31,7 juta ton CO2 ekuivalen.

    Baca: Catatan Kritis terhadap Permenhut Perdagangan Karbon

    Dari total luasan tersebut, Kemenhut telah memberikan persetujuan kepada empat unit pengelola, yang meliputi tiga unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) restorasi ekosistem serta satu unit perhutanan sosial berupa Hutan Desa.

    Selain berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, potensi transaksi makro ini diestimasi bakal menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp500 miliar.

    Kemenhut juga telah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan guna memberikan kepastian hukum.

    Ketika ditanya terkait mekanismenya, Rohmat menjelaskan bahwa persetujuan yang diberikan kepada unit Pengelolaan Hutan Lestari ini mengadopsi skema pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market.

    Baca: Potensi Perdagangan Karbon RI Sangat Besar Tapi Belum Berdaulat

    Langkah hilirisasi dari kebijakan ini nantinya akan diintegrasikan secara penuh ke dalam Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) yang baru saja diluncurkan secara lintas kementerian hari ini.

    “Jadi skemanya itu adalah sukarela. Nah, tentunya nanti akan diintegrasikan juga dengan sistem registrasi unit karbon,” kata dia.

    Melalui integrasi data ke dalam SRUK, pemerintah optimistis kontribusi nyata dari kelompok tani dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dapat terkonversi menjadi instrumen kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan

    Pemerintah lewat Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca (GRK) sektor kehutanan mendorong perdagangan karbon. Namun sejumlah organisasi sipil memberikan catatan kritis terhadap kebijakan ini.

    Mereka menilai, selama ini transparansi mengenai informasi penting masih kurang, sebagaimana masih sering terjadi dalam tata kelola kehutanan saat ini.

  • Tabung Mikroalga Microfest 100 Mampu Menyerap Karbon Setara Empat Pohon Usia Belasan Tahun

    Tabung Mikroalga Microfest 100 Mampu Menyerap Karbon Setara Empat Pohon Usia Belasan Tahun

    7cloud.asia – Sejumlah penelitian berhasil mengungkap potensi mikroalga untuk dekarbonisasi sekaligus solusi mengatasi masalah krisis iklim.

    Hal ini karena kemampuan mikroalga menyerap karbondioksida atau CO2 yang sangat besar. Mikroalga mampu menyerap emisi karbon jauh melebihi kapasitas maksimal pohon biasa pada luasan serupa.

    Selain itu, kemampuan mikroalga untuk bertahan hidup di daerah berpolusi, suhu ekstrem, bahkan udara beracun sehingga membuatnya lebih mudah dibudidayakan.

    Ukuran mikroalga yang tidak terlalu besar juga jadi pilihan tepat untuk mengatasi ketersediaan lahan hijau perkotaan yang terus menyusut secara drastis akibat masifnya pembangunan.

    Karena itu, kini banyak ilmuwan berlomba merancang reaktor biologi guna memaksimalkan fungsi mikroalga baik untuk menyerap polutan maupun sebagai sumber energi alaternatif.

    Baca: Partisi G Algae Inovasi Tim Dosen ITB Ini Mampu Menyerap CO2

    Salah satunya dilakukan Pusat Studi Energi (PSE) UGM sukses mengembangkan teknologi Microforest 100 berbasis mikroalga. Inovasi ini sebagai bentuk kontribusi terhadap komitmen Net Zero Carbon.

    Dilansir ugm.ac.id, teknologi berbasis mikroalga ini diinisiasi oleh Guru Besar Teknik Kimia Fakultas Teknik, Prof. Arief Budiman, D.Eng. dan Dosen Fakultas Biologi Dr. Eko Agus Suyono.

    Keduanya merupakan Peneliti Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUIPT) Microalgae Biorefinery UGM melalui program dana pendamping dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui platform Kedaireka tahun anggaran 2022 lalu.

    Penelitian mereka menghasilan prototipe Algaetree, yakni teknologi dekarbonisasi untuk mengatasi emisi karbon atau CO2 di udara terbuka.

    Berkolaborasi dengan startup PT Algatech Nusantara, prototipe tersebut berhasil dikembangkan menjadi produk yang diberi label Microforest 100.

    Baca: Peneliti ITB Kembangkan Mikroalga untuk Penangkapan Karbon

    Instalasi Microforest 100 setinggi dua meter ini diluncurkan di Solo pada 2024 lalu. Instalasi ini berfungsi untuk menyerap karbon di udara dengan teknologi fotobioreaktor,”

    CEO Algatech Nusantara, Rangga Wishesa menjelaskan dalam kerjasama ini pihaknya membantu menambahkan beberapa fitur pelengkap seperti pengembangan desain, fabrikasi dan penambahan alat-alat sensor kondisi kultivasi agar Microforest 100 mampu bekerja secara maksimal.

    Menurutnya, Microfest 100 menjadikan Algaetree sebagai produk yang lebih bernilai jual melalui desain yang futuristik dengan penambahan fitur-fitur seperti layar indikator karbon dioksida yang terserap serta oksigen yang dihasilkan oleh mikroalga.

    Microforest 100 memiliki kapasitas media kultivasi 100 liter mempunyai kemampuan penyerapan karbon hingga 37,6 kilogram per tahun. Angka ini setara dengan kemampuan penyerapan karbon oleh 4 pohon berusia dewasa.

    Penempatan pertama Microforest 100 di Masjid Raya Syeikh Zayed diharapkan dapat menyerap CO2 yang dihasilkan pengunjung.

    Baca: Bangunan Ini Manfaatkan Alga Menjadi Sumber Energi

    Perwakilan dari Uni Emirat Arab (UEA) turut memantau pengembangan teknologi Microforest 100 ini.

    Jika terbukti efektif menyerap karbon dalam jumlah besar, Microforest 100 akan dikembangkan lebih lanjut untuk ditempatkan di tempat-tempat ibadah seperti Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi.

    Menurut Eko Agus Suyono, mikroalga masih memiliki potensi agar dikembangkan menjadi produk olahan lain, seperti bahan bakar bioenergi. Harapannya, potensi tersebut dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

    “Dengan begitu, pengurangan emisi karbon dapat berlangsung secara masif dalam mengatasi perubahan iklim,” tutupnya.

    Referensi:
    Clean Air Fund. (2023). Indonesia – Geography. https://www.cleanairfund.org/geography/indonesia/
    https://ugm.ac.id/id/berita/peneliti-ugm-kembangkan-teknologi-mikroalga-untuk-atasi-perubahan-iklim/

     

  • Pembangunan LRT Jakarta Koridor Pegangsaan Dua–Manggarai Hampir Rampung, Ditargetkan Beroperasi Agustus

    Pembangunan LRT Jakarta Koridor Pegangsaan Dua–Manggarai Hampir Rampung, Ditargetkan Beroperasi Agustus

    7cloud.asia – Pembangunan LRT Jakarta koridor Pegangsaan Dua–Manggarai telah mencapai 95 persen dan ditargetkan siap diresmikan pada Agustus 2026 mendatang.

    Koridor LRT Jakarta ini memiliki panjang 12,2 kilometer ini dilayani 11 stasiun yang akan memperkuat konektivitas transportasi publik dari kawasan utara menuju pusat Jakarta.

    Lima stasiun baru yang dibangun meliputi Rawamangun, Pramuka, Kayu Manis, Matraman, dan Manggarai. Seluruh stasiun dirancang terintegrasi dengan layanan Transjakarta.

    Khusus di Stasiun Manggarai, penumpang juga dapat melanjutkan perjalanan menggunakan KRL Commuter Line dan Kereta Api Bandara.

    Koridor LRT Jakarta Pegangsaan Dua–Manggarai direncanakan memiliki waktu tempuh sekitar 28 menit. Koridor LRT Jakarta Pegangsaan Dua–Manggarai diproyeksikan melayani 60.000–80.000 penumpang per hari secara bertahap. Setiap rangkaian kereta memiliki kapasitas maksimal 275 penumpang.

    Total investasi pembangunan koridor LRT Jakarta Pegangsaan Dua–Manggarai mencapai Rp12,5 triliun. Investasi tersebut mencakup pembangunan prasarana, stasiun, jalur rel, serta berbagai fasilitas penunjang dalam satu jaringan.

    Baca: Stasiun LRT Manggarai Didorong Jadi Pusat Integrasi Antarmoda

    Berbeda dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta ini sepenuhnya dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro yang memiliki anak perusahaan, yaitu PT LRT Jakarta.

    ”Saat ini progresnya sudah sekitar 95 persen,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai meninjau kesiapan sekaligus mengikuti uji coba operasional LRT Jakarta bersama Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, di Stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (14/7/2026).

    Pramono Anung menyebut seluruh pekerjaan pengangkatan girder telah rampung 100 persen, termasuk pemasangan girder terakhir di atas jalur Double-Double Track Manggarai.

    Saat ini, pekerjaan difokuskan pada penyelesaian jalur rel dari Matraman hingga Manggarai yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.

    Pengujian berkala telah dilakukan dari Stasiun Velodrome hingga Stasiun Kayu Manis sepanjang 3,6 kilometer.

    Adapun untuk pengujian menyeluruh pada koridor Pegangsaan Dua–Manggarai, PT Jakpro tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Pengembangan LRT Jakarta hingga ke Pluit

    “Ini akan menjadi milestone yang mengubah wajah Jakarta karena memperkuat konektivitas transportasi publik,” imbuh Pramono.

    Selama ini perjalanan dari wilayah utara menuju pusat kota sering menghadapi kemacetan yang luar biasa. Dengan hadirnya LRT Jakarta, konektivitas akan semakin baik dan masyarakat memiliki pilihan transportasi publik yang lebih nyaman.

    Pembiayaan kreatif
    Untuk mendukung keberlanjutan operasional, Pemprov DKI Jakarta membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui pemanfaatan hak penamaan (naming rights) stasiun.

    Selain itu, pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, PT Jakpro, dan PT LRT Jakarta.

    “Tiketnya tentu harus tetap terjangkau oleh masyarakat. Tarif akan dikelola secara profesional dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlanjutan layanan,” jelasnya.

    Baca: Jalur LRT Jakarta Akan Diperpanjang Hingga Dukuh Atas

    Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pengembangan jalur dari Manggarai hingga Dukuh Atas sepanjang sekitar dua kilometer.

    Pembangunan ditargetkan dimulai pada awal 2027 dan selesai pada 2028 dengan estimasi anggaran sekitar Rp2,7 triliun yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan, jika LRT Jakarta ini nanti tersambung sampai Dukuh Atas, seluruh jaringan akan benar-benar terintegrasi.

    “Ini akan menjadi wajah baru transportasi Jakarta sekaligus memperkuat konektivitas dengan MRT, KRL, Transjakarta, hingga Kereta Cepat Whoosh pada tahap pengembangan berikutnya,” tandas Pramono

    Ia menambahkan, pembangunan LRT Jakarta dikerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri. Ia berharap koridor tersebut menjadi contoh pengembangan transportasi publik yang terintegrasi serta memberikan manfaat nyata bagi mobilitas masyarakat.

  • Mayoritas Titik Api di Papua Selatan Berada di Wilayah Food Estate dan Konsesi Perusahaan PSN

    Mayoritas Titik Api di Papua Selatan Berada di Wilayah Food Estate dan Konsesi Perusahaan PSN

    7cloud.asia – Analisis spasial yang dilakukan WALHI Nasional bersama WALHI Papua menunjukkan bahwa titik api (hotspot) di Papua Selatan tidak terjadi secara acak.

    Sebaran titik api justru memperlihatkan pola yang kuat berada pada lanskap yang telah dialokasikan pemerintah maupun korporasi untuk proyek pangan skala besar dan berbagai bentuk konsesi.

    Berdasarkan hasil overlay data hotspot periode 1–9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan Program Strategis Nasional (PSN), sedikitnya 399 titik api berada di dalam area yang telah dibebani izin maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional.

    Dari jumlah tersebut, 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik api berada di konsesi PBPH, dan 39 titik api berada di konsesi perkebunan kelapa sawit (dapat dilihat dalam peta).

    Temuan ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari seluruh 1.292 titik api di Papua Selatan muncul di kawasan yang telah mengalami intervensi tata ruang melalui pemberian izin usaha maupun pengembangan proyek strategis nasional.

    Dalam keterangan tertulisnya kepada media, WALHI menyebut konsentrasi titik api yang tinggi di dalam kawasan Food Estate menjadi temuan penting.

    Hal ini menunjukkan bahwa kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan nasional justru telah menghadapi tekanan ekologis sejak tahap awal pengembangannya.

    Baca: Fenomena El Nino Dapat Memicu Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di 6 Provinsi

    ”Kebakaran yang akan berulang di kawasan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan harus dibaca sebagai bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung secara massif,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.

    Perubahan tutupan hutan, pembukaan lahan, pembangunan jaringan jalan, hingga pengeringan kawasan rawa dan lahan basah akan meningkatkan kerentanan suatu bentang alam terhadap kebakaran.

    Papua Selatan selama ini dikenal sebagai wilayah yang didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut dan ekosistem basah yang secara alami memiliki kemampuan menjaga kelembapan lanskap.

    Ketika bentang alam tersebut dikonversi menjadi kawasan produksi berskala besar, karakter ekologisnya ikut berubah sehingga lebih rentan mengalami kebakaran pada musim kering.

    Analisis WALHI juga memperlihatkan bahwa sebaran titik api tidak hanya berada pada kawasan yang telah dibuka, tetapi juga berada di sekitar konsesi-konsesi aktif.

    “Pola ini mengindikasikan bahwa ekspansi berbagai izin pemanfaatan lahan telah meningkatkan tekanan terhadap bentang alam Papua Selatan,” tambah Uli.

    Temuan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Di Kabupaten Merauke terdapat 5 suku asli, yaitu Suku Marind, Suku Yei, Suku Kanum, Suku Muyu, dan Suku Mandobo.

    Masing-masing Suku memegang hak ulayat tanah dan hutan adat di wilayahnya, dan ada juga ratusan Marga.

    Baca: Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan Menguat Saat Fenomena El Nino

    Overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut.

    Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki mengatakan bahwa kondisi tersebut menimbulkan dua risiko sekaligus. Di satu sisi, masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan.

    ”Di sisi lain, ketika bentang alam yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat berubah menjadi kawasan produksi berskala industri, fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kebakaran juga ikut melemah,” katanya

    Maikel menambahkan, fakta bahwa ratusan titik api berada di kawasan Food Estate dan konsesi menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang bertumpu pada ekspansi lahan tidak dapat lagi dipisahkan dari meningkatnya risiko krisis ekologis di Papua Selatan.

    ”Pembangunan pangan semestinya memperkuat ketahanan ekologi, bukan justru memperbesar kerentanan lanskap terhadap kebakaran,” tandasnya

    Atas dasar temuan tersebut, WALHI Nasional dan WALHI Papua mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan secara menyeluruh proyek PSN Pangan di Papua Selatan, menghentikan pembukaan kawasan hutan dan rawa yang masih tersisa.

    WALHI juga mendesak pengurus negara melakukan audit terhadap seluruh konsesi yang berada di wilayah dengan konsentrasi titik api tinggi, serta menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai ruang hidup masyarakat adat Papua, sekaligus benteng terakhir perlindungan ekosistem Papua.

    Baca: Eksekusi Denda Rp18 Triliun untuk Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Berjalan Lambat