Rano Karno Pertimbangkan untuk Naik Angkutan Umum Saat Berangkat Kerja

7cloud.asia – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berencana naik kendaraan atau angkutan umum dari rumahnya menuju Balaikota Jakarta sepekan sekali.

“Mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum terutama MRT. Memang tidak mungkin saya setiap hari (naik angkutan umum) karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain,” kata Rano Karno di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dia mengatakan, rumah dinasnya belum rampung sehingga saat ini masih menempati hunian miliknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kalaupun nanti menggunakan kendaraan umum, Bang Doel memilih menaiki MRT dari Stasiun Lebak Bulus, lalu turun di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI.

“Saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor (Balaikota Jakarta) naik MRT. Saya naik dari (Stasiun MRT) Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus. Saya turun di (Stasiun MRT) HI, dijemput di sini (dengan mobil),” ujar dia.

Baca: Ini yang terjadi jika Jakarta sukses batasi kendaraan bermotor

Rano Karno menambahkan, transportasi umum di Jakarta saat ini jauh lebih baik, mulai dari hadirnya Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) hingga Transjakarta.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno berpendapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya 89,5 persen wilayah Jakarta.

Cakupan itu sudah setara dan menyamai dengan kota-kota besar lain di negara maju di dunia.

Karena itu, menurut dia, sebagai percontohan nasional, kendaraan pribadi di Jakarta harus menggunakan BBM non subsidi. Kendaraan pribadi di Jakarta dilarang menggunakan BBM subsidi.

Baca: Pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta

“Ini agar akan semakin banyak warga Jakarta beralih menggunakan angkutan umum,” katanya.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.

Selain kewajiban emisi, penerapan sistem ganjil genap, Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan pemilik mobil di Jakarta harus memiliki garasi.

Pemprov DKI Jakarta juga mengkaji kemungkinan menerapkan kebijakan pembatasan usia kendaraan