7cloud.asia – Setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkompetisi dalam pemilihan umum (pemilu) dan menjadi wakil rakyat.
Ini merupakan janji demokrasi menciptakan keterwakilan yang lebih luas dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik.
Namun, pada kenyataannya, biaya politik (cost of politics) yang terus melambung membuat hanya segelintir orang yang bisa bertarung dan menang dalam kontes politik.
Dalam riset yang melibatkan caleg DPR-RI dari berbagai partai yang berlaga dalam Pemilu 2024, penulis mencoba memahami berbagai jenis biaya politik, faktor-faktor pendorong besarnya biaya, serta dampak ongkos politik yang mahal ini terhadap demokrasi di Indonesia.
Responden di kajian kami terdiri atas 28 persen laki-laki dan 72 persen perempuan. Sebanyak 11 persen di antara mereka adalah caleg berusia di bawah 40 tahun.
Baca: Riset temukan mahalnya biaya politik di Indonesia
Hasil studi penulis menunjukkan bahwa para caleg memang harus mengeluarkan biaya politik yang fantastis untuk bisa mengikuti pemilu legislatif (Pileg).
Rata-rata nominal yang mereka keluarkan tidak jauh berbeda dari taksiran Pramono Anung yaitu mencapai Rp5 miliar, dengan angka paling sedikit berkisar Rp200 juta.
Namun penulis juga mendapati informasi yang menyebutkan bahwa seorang caleg di Jakarta menghabiskan Rp160 miliar sampai terpilih.
Sementara caleg petahana yang rutin menyalurkan program-program pemerintah sedikitnya mengeluarkan dana atau biaya politik sampai Rp20 miliar.
Biaya politik ini dikeluarkan secara bertahap selama empat tahapan pemilu, yakni pencalonan, kampanye, pemilihan, dan pasca-pemilihan.
Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja
Tingginya biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik mencerminkan kelemahan institusional dan struktural dalam menjamin persaingan yang adil, setara, dan demokratis.
Pendekatan prosedural tiap partai politik, yang didorong oleh tujuan mereka mengamankan kekuasaan di parlemen, telah menghambat mobilitas politik bagi caleg yang tidak mempunyai modal dan koneksi yang kuat.
Kesimpulan ini didukung oleh data bahwa jumlah petahana dan politikus dari keluarga politik telah meningkat secara signifikan sejak 1999.
Pemilu semakin menjadi kontes popularitas daripada proses yang berpusat pada perdebatan ideologis atau komitmen kebijakan.
Anggota parlemen lebih fokus pada agenda pembangunan yang meningkatkan peluang mereka untuk terpilih kembali, daripada keputusan-keputusan penting yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan secara lebih luas.
Akibatnya, kualitas diskusi demokratis di semua level pun mengalami penurunan.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Ella Syafputri Prihatini (Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Leave a Reply