7cloud.asia – Penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen terus berlanjut di berbagai daerah.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi penandatanganan petisi menolak PPN 12 persen di Taman Bungkul, Surabaya, Minggu (29/12/2024).
Aksi ini berlangsung di tengah suasana yang tidak biasa, mengingat Taman Bungkul yang dikenal sebagai salah satu taman terbaik di Asia pada tahun 2013 itu sepi dari aktivitas olahraga, karena Car Free Day (CFD) diliburkan.
“Kemarin memang CFD diliburkan, tapi kami tetap menggelar aksi,” ungkap Koordinator BEM SI Jatim, Aulia Thaariq, Senin (30/12/2024).
Baca: BEM SI Gelar Aksi Tolak PPN 12 Persen
Sejak pukul 06.00 WIB, mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya mengenakan jaket almamater dengan corak warna yang berbeda-beda.
Misi mereka seragam yakni menolak kenaikan PPN 12 persen yang direncanakan akan ditetapkan oleh pemerintah pada Rabu, 1 Januari 2025.
“Kami membawa massa sekitar 150 mahasiswa dari beberapa kampus di Jawa Timur, tapi kami juga mengajak pedagang dan buruh,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan orasi dan mengekspresikan keresahan mereka melalui aksi teatrikal.
Mereka juga membentangkan banner putih bertuliskan “Jatim Menggugat Tolak PPN 12 persen” di atas jalan. Setelah itu, banner tersebut dipajang di depan Gedung Grahadi dan jembatan penyebrangan di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Baca: Jika pro rakyat, harusnya pemerintah tunda kebijakan PPN 12 persen
Aksi ini dilakukan di tengah masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga hanya dihadiri ratusan mahasiswa, karena sebagian dari mereka memilih pulang ke kampung halaman. Thaariq mengungkapkan, kemungkinan akan ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“Kebaikan pajak ini mencekik rakyat kecil, termasuk kalangan buruh seperti saya, sehingga sangat membebani masyarakat,” ujar mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya tersebut.
Koordinator BEM Nusantara Jatim, Helvin menyatakan, jika pemerintah tetap melanjutkan penetapan PPN 12 persen pada 1 Januari, mahasiswa Jawa Timur akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kita lihat nanti 1 Januari. Kalau masih ditetapkan, kita akan membawa massa yang lebih besar,” tegasnya. Helvin berharap pemerintah mengkaji ulang terhadap kebijakan ini, karena dapat berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat.
“Masih banyak sektor-sektor yang bisa diselesaikan pemerintah seperti korupsi dan biaya operasional menteri. Jadi masalah PPN 12 persen harus dikaji ulang,” pungkasnya.
Leave a Reply