7cloud.asia – Sejumlah ekonom memproyeksikan seluruh lapisan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah akan terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan.
Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen yang sedianya akan diterapkan pada 1 Januari 2025 mendatang.
Peneliti CELIOS Galau D Muhammad memproyeksikan pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah akan bertambah akibat kebijakan PPN 12 persen.
Dalam perhitungannya, kelas menengah akan ada tambahan pengeluaran sekitar Rp354.000 per bulan yang jika diakumulasikan dalam setahun di 2025, itu akan ada pengeluaran tambahan sebanyak Rp4.251.000.
“Itu beban yang kembali harus dibayarkan setiap rumah tangga, dan ini adalah dampak nyata dari PPN dari 11 menjadi 12 persen,” ungkapnya dikutip VOA Indonesia.
Dijelaskannya meskipun kenaikan tarif PPN hanya satu persen, peningkatan dari harga dasar suatu barang atau jasa kelak akan mencapai hingga lima persen. Bahkan, katanya, ada beberapa layanan yang diprediksi akan mengalami kenaikan harga hingga 9 persen.
Galau mengungkapkan, kebijakan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat yang beberapa bulan ini sudah menurun.
Ke depannya, ia melihat akan ada pola penyesuaian atau perubahan konsumsi dari masyarakat yang nantinya akan mengurangi pengeluaran terhadap barang-barang tidak esensial seperti hiburan, dan perjalanan.
Selain itu, masyarakat miskin yang pendapatan per bulannya rata-rata hanya Rp500.000, diperkirakan akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp100.000 per bulan.
Bansos yang diberikan oleh pemerintah pun, kata Galau, tidak akan cukup menjadi penolong karena hanya diberikan dengan jumlah dan waktu yang terbatas.
Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut mengingat kondisi perekonomian dalam negeri yang sedang tidak baik.
Fakta ini, kata Galau, tercermin dari dari omset UMKM di 2024 yang turun hingga 60 persen, dan jumlah kalangan masyarakat menengah yang terus menurun.
Justru ketika melakukan pemajakan terhadap konsumsi itu akan meningkatkan shifting kebutuhan. Jadi yang ada barang-barang di pasar akan semakin naik harganya. Bahkan sebelum PPN ini berjalan di 2025, itu harga-harga mobil sudah naik. Pengusaha sudah menyesuaikan.
”Jadi kita akan tiba di satu kondisi ekonomi yang di mana rumah tangga tidak mampu membeli lebih banyak, kecuali kebutuhan primer sehingga industri yang selama ini mungkin masih bisa bertahan itu akan menghadapi hantaman yang semakin dalam,” jelasnya.
Hampir beberapa indikator ekonomi dan statistik kita kaji, lanjutnya, dan tidak memperlihatkan suatu dampak positif dengan adanya PPN ini.
Maka hal pertama yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo adalam membatalkan kebijakan PPN 12 persen.
“Prabowo mungkin nanti bisa melakukan Perppu dengan kondisi dan kekhususan tertentu, sehingga ada banyak sekali dampak negatif dalam variabel ekonomi kita, bisa dicegah dan mitigasi,” tambahnya.
Leave a Reply