7cloud.asia – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024 tetap valid meskipun angka golongan putih (golput) cukup tinggi.
Adapun angka golput di Pilkada Jakarta mencapai 42 persen. “Ya tetap saja, itu valid,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024), saat ditanya soal partisipasi Pilkada Jakarta hanya 42 persen.
Menurut Bima, hal utama lain yang legitimasinya perlu diperhatikan setelah Pilkada Jakarta digelar adalah soal kinerja pemerintahannya. Dia juga meminta masyarakat turut mengawasi kinerja para kepala daerah terpilih.
“Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah, nah sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya dan itu akan kita awasi bersama-sama dengan pemerintah,” ujarnya.
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, Jakarta mencatat angka golput tertinggi di Pulau Jawa, yakni di angka 42,07 persen.
Baca: Partisipasi pemilih di Pilkada 2024 tergolong rendah
Dari 57,93 persen pemilih yang memberikan suaranya, suara tidak sah tercatat mencapai 4,6 persen, sedangkan suara sah hanya 53,33 persen.
Provinsi dengan angka golput tertinggi berikutnya adalah Jawa Barat (33,66 persen), Jawa Timur (30,15 persen), dan Jawa Tengah (26,44 persen).
Bima mengungkapkan, ada banyak faktor yang membuat angka golongan putih (golput) tinggi pada perhelatan Pilkada 2024 ini. Padahal, menurutnya, jika partisipasi politik tinggi, maka akan memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.
“Enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu tapi apapun itu tingkat partisipasi politik yang tinggi ya jelas lebih baik bagi legitimasi demokrasi,” ujar Bima.
Baca: Kotak Kosong di Pilkada 2024 imbas pemaksaan kehendak Jokowi
Bima mengungkapkan beberapa faktor penyebab masyarakat golput di antaranya faktor administratif hingga teknis penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, jarak pelaksanaan antara penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada yang berdekatan juga menjadi salah satu faktor sehingga membuat masyarakat jenuh.
“Penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara Pileg, Pilpres dengan Pilkada ini mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ,” ujarnya lagi.
Selanjutnya, ada juga faktor cuaca yang mengakibatkan terjadinya di beberapa daerah selain juga faktor TPS yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS.
Leave a Reply