7cloud.asia – Meski tak meninggalkan bekas fisik, kekerasan verbal di ruang digital memiliki dampak yang tak kalah serius dengan kekerasan fisik.
Bahkan, dalam beberapa aspek, dampaknya bisa lebih parah dan bertahan lebih lama.
Kekerasan verbal di ruang digital tak mengenal waktu dan tempat.
Kekerasan verbal di ruang digital bisa terjadi selama 24/7, menembus batas ruang dan waktu. Korban bisa mendapat serangan kapan saja, bahkan di tempat yang seharusnya aman seperti rumah.
Ini menciptakan perasaan terancam yang konstan, memicu stres kronis yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental.
Dari segi kesehatan mental, korban kekerasan verbal online berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan dalam kasus ekstrem, keinginan bunuh diri.
Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami perundungan digital memiliki risiko tiga kali lebih tinggi untuk mencoba bunuh diri dibandingkan mereka yang tidak mengalaminya.
Secara kognitif, paparan terus-menerus terhadap kekerasan verbal online dapat memengaruhi cara korban memandang diri sendiri dan dunia sekitarnya.
Ini bisa mengakibatkan penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan.
Kekerasan verbal online juga bisa berdampak pada kesehatan fisik. Stres kronis yang dialami korban dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan bahkan melemahnya sistem kekebalan tubuh.
Lebih jauh, dampak kekerasan verbal online bisa meluas ke aspek profesional dan akademik.
Korban mungkin mengalami penurunan produktivitas, kesulitan berkonsentrasi, atau bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau sekolah untuk menghindari pelaku perundungan.
Mengatasi kekerasan verbal di ruang digital membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan berbagai pihak, dari individu hingga pembuat kebijakan.
Di tingkat individu, edukasi tentang etika berinternet dan kesadaran akan dampak kata-kata kita di dunia maya sangat penting.
Sekolah dan tempat kerja perlu menerapkan program literasi digital yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga aspek etika dan empati dalam berkomunikasi online, misalnya dengan memanfaatkan game edukasi.
Penyedia platform digital juga memiliki peran krusial. Mereka perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan moderasi konten yang lebih ketat.
Penyedia platform digital juga sepatutnya menyediakan alat pelaporan yang mudah diakses dan efektif bagi pengguna yang mengalami kekerasan verbal.
Dari sisi hukum, Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tapi implementasinya masih lemah, terutama dalam kasus kekerasan verbal online.
Definisi kekerasan verbal online yang kurang jelas membuat perundungan digital diasosiasikan dengan delik pencemaran nama baik. Selain itu, proses pelaporan yang rumit sering membuat korban enggan mencari bantuan hukum.
Ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan revisi UU yang lebih spesifik mengenai kekerasan verbal online serta pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus-kasus ini.
Indonesia bisa belajar dari regulasi Basic Online Safety Expectations (BOSE) Australia, yang menetapkan standar keamanan bagi platform digital, termasuk mekanisme pelaporan yang jelas, transparansi, dan perlindungan khusus untuk anak-anak.
Pendekatan ini dapat melengkapi UU ITE melalui program literasi digital, dan mewajibkan platform untuk mengembangkan kebijakan moderasi konten yang lebih ketat.
Penegak hukum juga perlu dilatih secara khusus, dan dukungan untuk korban harus ditingkatkan.
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip BOSE seperti proaktif, transparan, dan berbasis risiko, Indonesia bisa menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.
Untuk pemulihan korban, akses terhadap layanan konseling dan dukungan psikologis harus dipermudah.
Pembentukan support group bagi korban kekerasan verbal online juga bisa menjadi langkah positif, memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman dan strategi coping—cara atau taktik menghadapi situasi yang membuat stres atau tertekan.
Terakhir, perlu ada gerakan sosial yang lebih luas untuk mengubah norma di dunia maya sehingga tercipta budaya internet yang lebih positif dan empatik.
Kunci keberhasilan terletak pada pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua penggunanya.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Arif Perdana (Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University)
Leave a Reply