7cloud.asia – Sejumlah isu fundamental yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia menjadi sorotan anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad.
Dia menekankan pentingnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk benar-benar dimanfaatkan di sektor pendidikan, bukan disebar ke untuk program yang tidak relevan dengan pendidikan.
Isu-isu tersebut ia sampaikan saat ditemui oleh Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan beberapa pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Pertama, ia menilai kualitas riset Indonesia belum mampu bersaing di dunia internasional, bahkan termasuk di kawasan ASEAN.
Menurutnya, peneliti dan perguruan tinggi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan riset yang inovatif namun tidak didukung oleh pemerintah Indonesia melalui regulasi yang dilahirkan.
Baca: UI jadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2025
Kemajuan suatu negara, ujarnya, ada pada riset dan inovasi. Karena itu juga harus ada dana riset yang memadai, dan hasil riset yang baik harus diakui masyarakat Indonesia, termasuk juga pemerintah.
“Namun, kenyataannya banyak peneliti yang justru memilih bekerja di luar negeri karena di sana mereka dihargai dan memiliki gaji yang lebih layak,” terang Habib.
Kedua, terkait ketidakadilan pemerintah yang hingga kini belum memberikan gaji dan tunjangan layak untuk dosen dan tenaga pendukung perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Berdasarkan laporan yang ia terima, satu di antaranya adalah pemerintah belum mengimplementasikan Permendikbud Ristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.
Sehingga, selama 4 tahun terakhir, sebutnya, para dosen yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek belum memperoleh tunjangan kinerja (Tukin).
Baca: Dampak pemeringkatan Perguruan Tinggi pada kualitas pendidikan di Indonesia
Adanya laporan ini menandakan pemerintah memberikan ekspektasi yang besar terhadap dosen dan tenaga pendukung namun belum diiringi dengan kemampuan memberikan take home pay yang layak.
“Kontribusi dosen kerap hanya dipandang sebelah mata, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam membangun pendidikan bangsa,” tegasnya.
Politisi PKB itu mendukung adanya rencana peningkatan kesejahteraan dosen beserta tenaga pendukung demi mendorong kemajuan pendidikan. Dia berharap gaji guru dan dosen benar-benar diperhatikan.
“Jika tiga langkah ini, yaitu alokasi anggaran yang tepat, pemilihan menteri yang kompeten, dan kesejahteraan guru serta dosen berjalan dengan baik, saya yakin pendidikan Indonesia akan mengalami perubahan yang positif,” ucapnya.
Leave a Reply