7cloud.asia – Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang nomor satu di Indonesia pada satu dekade lalu atau pada 2014 dengan penuh harapan, dipuji saat itu sebagai sosok yang mampu membawa perubahan nyata.
Mantan wakil kepala stafnya, Yanuar Nugroho, menilai Jokowi berhasil pada periode pertama kekuasaannya.
“Periode pertama Jokowi adalah saat ia benar-benar menepati apa yang dijanjikannya,” katanya, termasuk layanan BPJS yang lebih baik, yang kini mencakup lebih dari 90 persen populasi, dan pembangunan infrastruktur secara massif.
Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang rendah, serta berhasil menarik investor asing dalam industri pengolahan mineral dalam negeri, terutama nikel, komponen utama dalam baterai kendaraan listrik.
Pada masa jabatan kedua Jokowi, terlihat adanya pergeseran ketika ia mulai mengonsolidasikan kekuasaan, dengan para pembantunya membahas kemungkinan perubahan konstitusi untuk memungkinkan dirinya menjabat untuk ketiga kalinya.
Ketika itu tidak terwujud, perpanjangan masa jabatan menjadi topik yang muncul dalam banyak laporan media.
Tak satu pun ide itu membuahkan hasil, dan Jokowi akhirnya mendesak para menteri pemerintah untuk berhenti berbicara tentang kemungkinan ia tetap menjabat.
Tanda lain yang menimbulkan keprihatinan, menurut para akademisi dan kritikus, adalah cara pemerintah Jokowi memanfaatkan lembaga-lembaga seperti pengadilan, KPK, dan kejaksaan untuk kepentingan politiknya.
Baca: Legislasi grusa-grusu ala pemerintahan Jokowi
Hingga saat ini, kantor presiden belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar tentang isu ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Para kritikus mengungkapkan bahwa pendukung presiden mengancam akan menggunakan tuduhan korupsi untuk menekan lawan-lawan politiknya, termasuk tokoh dari partai oposisi dan para pengkritik pemerintah.
Salah satu contohnya adalah pengunduran diri mendadak Airlangga Hartarto, ketua Partai Golkar, pada Agustus.
Posisi Airlangga di partai digantikan oleh loyalis Jokowi, Bahlil Lahadalia. Kasus tersebut menjadi salah satu indikasi bagaimana ancaman hukum dimanfaatkan untuk keuntungan politik, menurut laporan media.
Airlangga menolak berkomentar. Kantor Sekretaris Presiden menegaskan keputusan Airlangga untuk mengundurkan diri tidak ada hubungannya dengan presiden.
“Yang kami lihat adalah presiden semakin percaya diri karena dia tahu bahwa dia benar-benar bisa lepas tanggung jawab begitu saja,” kata Sana Jaffrey, seorang peneliti di Universitas Nasional Australia (ANU).
Perhatian terhadap integritas sistem peradilan meningkat pada Oktober 2023, saat Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh ipar Jokowi, mengeluarkan keputusan yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 37 tahun, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dengan mengubah syarat usia yang berlaku.
Protes terjadi pada Agustus setelah DPR mengusulkan perubahan lebih lanjut dalam aturan pemilu, yang memungkinkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan daerah pada November. Namun, DPR akhirnya membatalkan rencana tersebut.
Baca: Reforma agraria gagal total di era Jokowi
“Seolah-olah dia menghapus semua hal baik yang telah ia lakukan, ” kata mantan stafnya Yanuar, yang bergabung dalam protes tersebut.
Meskipun begitu, popularitas Jokowi tetap tinggi. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, tingkat penerimaan terhadapnya mengalami penurunan hingga level terendah tahun ini.
Namun, Jokowi tetap dapat mengantongi dukungan sebesar 75 persen, lebih tinggi dari rata-rata selama dua periode jabatannya.
Jaffrey dari ANU mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinan Jokowi, ia membawa Indonesia ke jurang kehancuran, meski belum mencapai titik yang disebut sebagai “otoritarianisme kompetitif.”
“Dalam sistem seperti itu, semua struktur demokrasi ada… tetapi tidak ada satu pun yang bermakna,” katanya.
Prabowo akan mewarisi negara yang lebih kuat, tetapi kurang akuntabel dibandingkan dengan kondisi yang ada sejak 1998, saat reformasi dimulai, ujarnya.
Baca: Jokowi wariskan utang Rp 8.461,93 triliun
Pada pemilihan presiden tahun ini, Jokowi mengabaikan calon dari partainya sendiri, dan justru mendukung kemenangan Prabowo, yang memilih putra Jokowi sebagai calon wakil presiden.
“Jokowi membuat banyak kerusakan pada demokratisasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata analis politik Kevin O’Rourke. “Sulit untuk melihat bagaimana hal itu dapat dipulihkan.”
Jokowi awalnya dipuji karena latar belakangnya yang tak memiliki hubungan militer, dan tidak terhubung dengan oligarki sipil yang kuat di Indonesia.
Ia kini meninggalkan jabatannya dengan tuduhan bahwa dia berusaha mengamandemen undang-undang demi keuntungan keluarganya, serta mengendalikan lembaga negara untuk menekan para lawan politiknya.
Tuduhan itu mencerminkan perubahan yang signifikan dari citra awalnya sebagai pemimpin yang anti-korupsi dan berpihak pada demokrasi.
O’Rourke menyimpulkan bahwa “kemungkinan besar akan terjadi kembalinya struktur politik yang mirip dengan era Soeharto. Prabowo telah menegaskan bahwa dia akan sangat sedikit menoleransi perbedaan pendapat.”
Leave a Reply