7cloud.asia – Diskusi redaksi The Conversation Indonesia bersama Badan Riset Inovasi Indonesia, dan The Prakarsa bertajuk “Pensiun Aman dan Nyaman? Perjuangan Seumur Hidup Karyawan” menemukan masyarakat Indonesia kesulitan hidup di masa pensiun dengan nyaman.
Salah satu ancaman besar sulitnya masyarakat Indonesia bisa menghabiskan masa pensiun dengan nyaman adalah situasi ekonomi yang tidak kondusif.
Tren tersebut terlihat dari pergerakan klaim Jaminan Hari Tua satu dekade terakhir. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rasio pencairan dana dini dibandingkan masa program yang selesai sangat tinggi.
Fenomena ini jadi pembuktian bahwa situasi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja seperti keruntuhan berbagai industri padat karya seperti tekstil dan berkurangnya resapan tenaga kerja dalam investasi.
Para pekerja yang mengajukan pencairan dana dini tersebut harus menggunakan dana pensiunnya untuk kebutuhan darurat pasca mengundurkan diri ataupun kehilangan pekerjaan.
“Kalaupun mereka mendapat pekerjaan baru, tabungan pensiunnya harus dimulai lagi dari nol karena mungkin saja sudah habis memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” kata Anggota DJSN Subiyanto.
Selain itu dalam sebuah riset yang dilakukan OCBC dan Nielsen kondisi keuangan jangka panjang masyarakat pada umumnya cukup rentan. Sebab mereka dihadapkan dengan kewajiban jangka panjang seperti KPR.
Kerentanan keuangan masyarakat terlihat dari rasio pemasukan pasif dan kepemilikan investasi jangka panjang yang masing-masing hanya 8 persen dan 9 persen.
Baca: Apa yang perlu disiapkan menjelang masa pensiun
Reputasi dan kredibilitas badan pengelolaan yang buruk
Sepanjang kurun waktu sedekade itu pula, publik disajikan berbagai skandal hukum besar beberapa badan pengelola dana pensiun besar seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen.
Ketiga badan pensiun tersebut mengelola ratusan triliun dana pensiun masyarakat.
Koordinator Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial BRIN Yanu Endar Prasetyo mengatakan di tengah lemahnya daya ekonomi masyarakat terhadap produk keuangan pensiun, peran lembaga pengelola dana pensiun sangat krusial.
Namun harapan tersebut jauh panggang dari api. Selain rawan terjadi penyelewengan dana, kinerja investasi pengelolaan dana pensiun juga kurang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari infografis di bawah ini.
Melansir OJK, entitas dana pensiun yang aktif beroperasi pada tahun 2022 sebanyak 201 dana pensiun. Adapun jumlah kepesertaan dana pensiun turun sekitar 2persen atau sebanyak 60.447 peserta menjadi sebanyak 3.929.787 peserta dengan total dana kelolaan mencapai Rp344,878 triliun dengan total aset Rp1.231,31 triliun.
Entitas-entitas dapen ini diharapkan bisa menginvestasikan dana kelolaan untuk bisa memberikan manfaat lebih bagi peserta.
“Selain diskriminasi antar pekerja formal dan informal, kita masih memiliki persoalan terhadap ketahanan dana pensiun,” kata Yanu.
Sebagai perbandingan, jika melihat salah satu lembaga pengelola dana pensiun terbesar di dunia ABP mengelola aset senilai 550 miliar dolar atau senilai Rp9 ribu triliunan di tahun 2021.
Dana masyarakat dikelola dengan sedemikian prudent dan profesional melalui diversifikasi investasi saham, obligasi, hingga properti di penjuru dunia sambil menjaga rasio imbal hasil investasi yang tidak pernah kurang dari 7 persen selama 20 tahun terakhir.
Baca: Apa yang perlu disiapkan agar tidak alami post power syndrome saat pensiun
Literasi masyarakat rendah
Urgensitas tinggi dalam memiliki dana pensiun masyarakat juga berbanding terbalik dengan tingkat literasi masyarakat.
Deputi Direktur The Prakarsa Victoria Fanggidae bahkan mengatakan literasi para pekerja terhadap dana pensiun tergolong memprihatinkan.
“Dalam riset yang kami lakukan kepada 600 pekerja di enam provinsi 67,3 persen responden tahu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hanya 36,5 persen dan 11,5 persen di antaranya yang tahu jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” kata Victoria.
Minimnya pemahaman terhadap manfaat dana pensiun itulah yang membuat masyarakat lebih memiliki instrumen tabungan dan aset fisik semata untuk bekal hari tua mereka.
Dari hasil riset tersebut bisa kita simpulkan manifestasi uang tabungan sebagai bekal hari tua kurang ideal.
Sebab jika kita simulasikan tabungan deposito di BCA, misalnya, bunga deposito yang dihasilkan dari Rp1 miliar dengan bunga 3,25 persen tenor 1 bulan hanya menghasilkan imbal hasil bunga senilai Rp2,1 juta setelah dipotong pajak bunga sebesar 20 persen. Nilai tersebut hanya senilai upah minimum Kota Solo.
Akan sulit bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk memiliki tabungan Rp1 miliar. Merujuk pada Lembaga Jaminan Simpanan, jumlah rekening di bawah Rp100 juta berporsi 99% dari total 550 juta rekening terdaftar.
Kesimpulannya, mayoritas masyarakat Indonesia akan kesulitan menggapai hidup tenang dan nyaman di masa pensiunnya yang bisa mencapai 20 tahun seusai pensiun di usia 55 tahun.
Sudah saatnya pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap topik ini. Diperlukan pembenahan sistemik dan holistik agar bisa menjamin kehidupan seluruh warganya tidak hanya semasa usia produktif tapi hingga di hari tuanya.
Artikel ini merupakan bagian edisi khusus #PantauPrabowo di The Conversation yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal pemerintahan baru dalam menjalankan tugasnya.
Leave a Reply