7cloud.asia – Fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis datanya pada Agustus 2024 lalu.
Laporan BPS itu menunjukkan proporsi kelas menengah pada 2024 tercatat sebesar 47,85 juta jiwa, melorot dibandingkan periode prapandemi Covid-19 pada 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa.
Sebaliknya, kelompok aspiring middle class atau kelas menengah rentan menunjukkan peningkatan jumlah, yakni dari 128,85 juta jiwa pada 2019 menjadi 137,5 juta jiwa pada tahun 2024.
Jumlah kelompok miskin pun meningkat menjadi 25,22 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari 25,14 juta jiwa pada 2019.
Baca: Pemerintah diminta seriusi penurunan jumlah penduduk kelas menengah
BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran antara 3,5 sampai 17 kali lipat dari garis kemiskinan nasional.
Pada Maret 2024 BPS menetapkan nilai garis kemiskinan nasional sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.
Artinya, masyarakat Indonesia yang tergolong kelas menengah tahun ini memiliki rentang pengeluaran antara Rp2.040.262 sampai Rp9.909.844 per kapita per bulan.
Apakah penurunan kelompok menengah ini bisa menjadi alarm tanda bahaya bagi perekonomian Indonesia?
Baca: Tabungan penduduk kelas menengah menurun, pertanda apa?
Dalam episode SuarAkademia terbarunya, tim The Conversation membahas issue ini bersama Krisna Gupta, senior fellow dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dan dosen dari Politeknik APP Jakarta.
Krisna mengatakan tren penurunan kelas menengah di Indonesia ini bukanlah hal yang baru, dan sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Mengutip laporan dari LPEM FEB UI, Krisna menjelaskan bahwa penurunan kelas menengah telah menjadi tren jangka panjang yang sudah terjadi sejak 2019, bukan hanya fenomena baru yang disebabkan oleh pandemi.
Krisna menambahkan, fenomena ini terjadi dikarenakan adanya “guncangan” di sektor formal.
Leave a Reply