7cloud.asia – Komisi V DPR pada Rabu (11/9/2024) menyetujui menambah alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 40,59 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025.
Dengan disetujuinya penambahan oleh Komisi V DPR tersebut, maka total anggaran anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.
Penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR tersebut disampaikan oleh ketua Komisi V DPR, Lasarus, dalam rapat kerja antara Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR.
“Komisi V DPR dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN tahun 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/92024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 40.594.786.684.000,” ujar Lasarus, Rabu, 11 September 2024.
Selanjutnya, Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR akan melakukan pembahasan terkait alokasi penambahan anggaran tersebut dalam rapat mendatang.
Baca: Menjawab tudingan perampasan lahan rakyat di IKN
Lasarus mengatakan pembahasan ini akan memprioritaskan saran dan usulan yang disampaikan oleh Komisi V DPR.
“Komisi V DPR bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian anggaran tersebut dalam rapat mendatang dengan memprioritaskan saran dan usulan Komisi V DPR,” kata Lasarus dikutip Tempo.co.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan secara garis besar penambahan tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan bendungan dan pembangunan irigasi.
Selain itu, PUPR juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan operasi kawasan inti pemerintahan pusat serta revitalisasi sekolah.
“Sudah ditentukan peruntukannya untuk bendungan dan irigasi, IKN dan revitalisasi sekolah,” kata Basuki.
Baca: Pembangunan IKN dinilai sebagai penjajahan gaya baru
Basuki menuturkan, dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR tersebut seperti dikutip bisnis.com.
Adapun alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR resmi naik menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.
Basuki menjelaskan, anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan jalan, baik di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.
Baca: Perebutan akses air bersih di IKN
Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu.
Sebelumnya, Kementeran PUPR memperoleh pagu indikatif anggaran sebesar Rp 75,63 triliun dalam Rancangan dan Belanja Negara 2025.
Nilai anggaran itu turun drastis lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun.
Sedangkan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025 ini turun hingga separuhnya jika dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp39,8 triliun.
Esti Utami, dari berbagai sumber
Leave a Reply