7cloud.asia – Aparat penegak hukum diminta untuk lebih serius dalam penanganan judi online sehingga bisa diberantas hingga ke akarnya.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menyoroti pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol).
Menurutnya, Negara seharusnya tidak perlu berfokus pada soal penyebutan inisial tersebut, karena terlepas benar atau tidaknya inisial tersebut, aparat penegak hukum (APH) tetap harus menelusuri siapa yang menjadi bandar judi online.
”Siapa yang berada di tingkat hulu dari jadi online ini. Oleh karena itu dengan ramainya persoalan mencuatnya ada inisial seseorang itu bisa membuat pihak aparat hukum untuk fokus pada persoalan yang ada di hulunya,” kata Taufik dikutip Parlementaria, Senin (29/7/2024).
Baca: OJK bakal blacklist bandar judi online
Taufik menjelaskan, Komisi III DPR sudah kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan judi online yang hanya berfokus di hilirnya.
”Pengguna-pengguna dari judi online ini yang malah diperiksa ya kemudian juga hp-nya diperiksa dan sebagainya. Malah itu berpotensi untuk melanggar privasi,” sambungnya.
Menurutnya, sseharusnya APH fokus pada bandar judi yang menjadi hulu dari kejahatan dan menempatkan orang-orang yang menjadi user dari judi online justru sebagai korban yang harus diselamatkan dari jeratan judi online.
”Karena itulah maka fokus harus ditunjukan pada siapa yang mengelola siapa bandarnya, siapa yang menanggung pembiayaan dari praktek jadi online ini dibandingkan kita hanya di ujungnya saja.
Baca: DPR minta Satgas Penanganan Judi Online bukan hanya gimmick
Kalau hanya di ujungnya akhirnya seolah-olah itu hanya tindakan-tindakan gimik saja bahwa seolah-olah bekerja seolah melakukan pemberantasan tapi malah justru yang mau kita berantas tidak terkena,” pungkas Politisi Partai NasDem ini.
Untuk itu, penekanan terhadap penyebutan inisial itu, menurutnya, tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana menerapkan strategi dan fokus pada hulu dari praktek judi online.
Taufik meyakini justru data-data itu sudah dimiliki oleh pihak kepolisian, masyarakat harus mendorong aparat untuk menindaklanjutinya.
”Jadi saya tidak terlalu berfokus pada soal inisial, tetapi bagaimana mendesak APH untuk memiliki strategi penanganan yang lebih optimal. Sehingga kita bisa benar-benar memberantas praktik judi online ini,” pungkasnya.
Baca: DPR nilai Indonesia darurat judi online
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya, praktik perjudian online yang merajalela, sistematis, dan masif telah memicu perilaku kriminal turunan, seperti meningkatnya kasus bunuh diri dan pembunuhan antaranggota keluarga.
Wisnu pun memaparkan berbagai kejadian tragis yang dipicu judi online. Banyak kasus pembunuhan antaranggota keluarga terjadi akibat judi online.
Dia mencontohkan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, seorang anak bernama AL (48) nekat merampok dan membunuh ibu kandungnya sendiri berinisial R (80) demi bisa main judi online.
Leave a Reply