7cloud.asia – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera mendapat sorotan dari politisi.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai masyarakat sudah banyak memiliki potongan, dan akan bertambah dengan adanya Tapera.
“Kemudian tambah lagi untuk potongan Tapera. Tapera ini kan diperuntukkan bagi pegawai perusahaan yang berpenghasilan rendah,” kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/5/2024) seperti dikutip Kompas.com.
Herman menilai masyarakat berpenghasilan rendah yang pendapatannya dipotong akan semakin kesulitan. Menurutnya, hal itu harus jadi pertimbangan pemerintah selaku pembuat aturan.
“Sudah penghasilan rendah, banyak potongan, ya makin rendah. Ini juga yang harus dipertimbangkan,” kata dia.
Baca: Apindo resmi menolak Tapera
Untuk itu, Herman meminta pemerintah mengkaji respons di masyarakat terkait potongan gaji untuk biaya Tapera tersebut.
Herman juga meminta pemerintah untuk memikirkan langkah-langkah teknis yang tepat ke depannya.
“Maka pemerintah harus mengkaji ulang terhadap reaksi publik saat ini, dan kemudian memikirkan langkah-langkah teknis apa yang tepat,” kata dia.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Sukur Nababan juga mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan penyelenggaraan Tapera ini.
Baca: KSPSI juga menolak Tapera dengan alasan bakal jadi ajang bancakan
Sukur menilai kebijakan Tapera justru memperbanyak masalah. Dia meminta Jokowi fokus menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan sebelum periode kepemimpinannya berakhir.
“Jadi kalau menurut saya ini (Tapera) sudah batalkan saja ya. Sudah Pak Jokowi fokus dengan bagaimana menyelesaikan, jangan menambah persoalan-persoalan atau isu-isu yang lain,” kata Sukur dikutip CNN Indonesia TV, Rabu (29/5/2024).
“Fokus dengan bagaimana menyelesaikan sampai selesai jabatannya di Oktober 2024 itu saja,” sambungnya.
Sukur menilai kebijakan Tapera tak sesuai dengan tujuannya yakni untuk memberikan solusi atas kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.
Baca: Warganet menilai Tapera sebagai pemerasan pada rakyat
Dia mendasarkan penilaian itu atas perhitungan kasar dari iuran pekerja dalam program Tapera yang disebut masih jauh dari harga rumah rata-rata di Indonesia.
Alih-alih memberikan solusi, Sukur menilai kebijakan ini justru menjadi upaya pemerintah dalam memanfaatkan kelas pekerja untuk membiayai proyek besar milik pemerintah.
“Jadi, jangan mempergunakan rakyat kecil untuk membiayai hal-hal besar. Jangan begini lah,” tutur dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakuan program Tapera.
Program iuran Tapera yang akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat dinilai menambah beban baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja/buruh.
Leave a Reply