7cloud.asia – PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik Global, namun pada saat bersamaan sangat menyesalkan terhadap Presiden Jokowi yang lebih asyik memikirkan keluarganya.
“Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka,” ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (16/4/2024).
Seperti diketahui, di saat ketegangan di Timur Tengah terjadi dan di tengah melemahnya nilai Rupiah, Presiden Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara.
Sejumlah pihak menilai kunjungan Jokowi ini terkait agendanya untuk meloloskan Bobby Nasutionalias menantunya untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara.
Hasto mengingatkan, persoalan geopolitik tersebut dipastikan akan berdampak ke situasi yang dihadapi Indonesia, khususnya kondisi ekonomi nasional sehingga tak bisa dianggap sepele.
Perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia.
Rupiah makin melemah terhadap US Dollar; harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat; dan beban utang luar negeri yang semakin membesar.
”Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK,” lanjutnya
Dengan berbagai persoalan di atas, menurut Hasto, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.
“Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini”
Atas dasar hal tersebut, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.
“Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” pungkas Hasto.
Leave a Reply