7cloud.asia – Ratusan orang yang menamakan diri Poros Buruh berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Mereka memprotes beragam dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024.
Massa yang terdiri buruh dan emak-emak memulai aksinya dari pukul 14.00 WIB. Dalam aksinya, massa mengusung poster bertuliskan “Tolak Hasil Pilpres 2024”, “Selamatkan Suara Rakyat”, “Makzulkan Jokowi, Pelanggar Konstitusi” dan “Tolak Nepotisme dan Politik Dinasti”.
Baca: Forum relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama tolak Pilpres 2024
Dalam orasinya, massa menuntut KPU dan Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi maupun pengawasan hasil Pemilu dengan baik.
“Kita tidak ingin dizalimi dari hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan,” ujar Narti dalam aksi yang dikawal oleh sejumlah aparat gabungan polisi dan TNI.
Sementara itu salah satu orator buruh lainnya Ikhsan meminta agar ada perwakilan dari Poros Buruh yang diterima oleh KPU.
“Kita bukan massa yang protes pajak dinaikin malah dijogetin, harga sembako naik di jogetin, kami tidak takut dan tidak gentar menyuarakan kebenaran,” ujar Ikhsan.
Baca: Jokowi membajak Pilpres 2024, masyarakat sipil siap bergerak
Ia meminta lembaga penyelenggara Pemilu 2024 untuk tidak bersikap culas dan curang atas hasil Pemilu 2024.
“KPU jangan punya tipu daya. Walaupun waktu dan hasil sudah disetting oleh KPU dan pemerintah. Kemenangan jangan melalui manipulasi suara, kita tidak terima dan siap revolusi,” tambahnya.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun yang ikut dalam aksi itu menambahkan bahwa timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akan membuktikan ada kecurangan terstruktur sistematis dan masif (TSM).
“Omon-omon itu bisa nanti didiskualifikasi. Kita memperjuangkan hal yang benar. Pemilu yang konstitusional dan jujur. Kita melihat Pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM),” ujar Refly Harun.
Ia berharap mudah-mudahan nanti DPR bisa menyepakati usulan hak angket yang tengah disuarakan.
“Hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum atas proses Pemilu yang sudah diatur dalam UU DPR, MPR, dan DPD. Jadi itu cara konstitusional,” kata Refly Harun.
Baca: Masalah di Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan
Refly Harun juga meminta KPU membuka diri atas kemungkinan kecurangan dalam sistem IT dengan alogaritma tertentu yang menenangkan Paslon tertentu.
“Kita harus melakukan audit forensik atas sistem KPU RI tersebut. Kita juga berupaya membawa kecurangan TSM ini ke Bawaslu,” papar Refly Harun.
Refly Harun juga mengaku akan membawa kecurangan TSM dalam Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Baca: Temukan banyak bukti kecurangan di Pilpres 2029, Timnas AMIN siap bawa ke jalur hukum
Refly Harun mengatakan Timnas AMIN akan membawa bukti kecurangan di Pilpres 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski diakuinya MK tidak bisa lagi dipercaya 100 persen karena dengan masih bercokolnya ipar Jokowi di sana.
“Kita akan buktikan kecurangan yang terjadi adalah TSM. Jika berhasil kita buktikan maka Paslon yang terbukti curang untuk di diskualifikasi,” pungkas Refly Harun.
Leave a Reply