7cloud.asia – Dengan mengenakan kebaya berwarna hitam, perempuan yang tak lagi muda itu mengacungkan tinggi-tinggi poster bertuliskan ”Indonesia: Democracy is Dead”
Ia adalah peserta aksi demontrasi menolak hasil Piplres 2024 yang digelar Forum Relawan Ganjar dan Anies di depan Gedung Bawaslu pada Senin (19/2/2024) siang.
Di bawah sinar matahari yang mulai memanas, perempuan ini mengabaikan make up di wajahnya yang luntur karena. Dalam diam dia menyuarakan tuntutannya menolak hasil Pilpres 2024 yang sarat kecurangan.
”Saya punya tanggung jawab moral untuk anak cucu saya untuk mencegah Orde Baru bangkit kembali,” ujar perempuan yang mengaku bernama Rosita itu kepada 7cloud.asia.
Pasca pemungutan suara pada Rabu (14/2/2024) demonstrasi mempertanyakan hasil pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 mulai bergulir di sejumlah kota, termasuk ibu kota Jakarta.
Baca: Forum relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama tolak hasil Pilpres 2024
Secara bergiliran massa dari berbagai kelompok menggelar aksi di depan Istana Presiden, juga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Suara mereka sama: menolak hasil Pilpres 2024 karena sarat dengan kejanggalan dan dugaan kecurangan.
Yang menarik demonstran yang turun bukan saja warga atau mahasiswa yang marah, tetapi juga ibu rumah tangga, pensiunan polisi, dosen, dan guru besar. Pun pendukung paslon 01 dan 03 bersatu dalam berbagai aksi itu.
Dalam aksi yang diikuti 7cloud.asia pada Senin (19/2/2024) lalu tidak sedikit mereka yang masuk usia lanjut tetap semangat menyuarakan tuntutan mereka menolak Pilpres 2024.
”Kami siap kalah, tapi kami tak bisa menolerir kecurangan yang telanjang dipertunjukan sejak tahap awal Pilpres 2024 dilaksanakan,” ujar Aisyah yang saat pencoblosan mengaku mendukung Paslon 01.
Baca: Pemilu 2024 dibajak, masyarakat sipil siap bergerak
Suara yang hampir sama disuarakan oleh Wiku. Ia mengaku sedih di usianya yang tak lagi muda harus kembali turun ke jalan seperti yang dilakukannya saat reformasi 98 lalu.
”Saya tidak bisa membayangkan jika Orba bangkit lagi setelah tumbang 30 tahun lalu. Di mana kebebasan bersuara dan berpendapat tidak ada. Jikapun ada yg bersuara. Sdh biasa. Besoknya akan hilang atau entah ke mana,” ujarnya.
Dia berharap aksi ini memperkuat upaya di jalur hukum yang ditempuh baik THN Timnas AMIN maupun TPN Ganjar-Mahfud. Pun demikian upaya menggunakan hak angket dan hak interpelasi di DPR.
Saya sangat berharap lanjutnya, salah satu dari upaya itu membuahkan hasil agar Indonesia tidak kembali ke masa lalu.
Salah seorang warga negara yang marah atas apa yang terjadi di Pilpres 2024 adalah pakar hukum tata negara, Dr. Bivitri Susanti.
Baca: Partai pengusung Ganjar dan Anies jajaki penggunaan hak angket
Bivitri sejak awal telah mengritisi pross lolosnya pencalonan Gibran Rakabuming Raka lewat keputusan MK nomor 90 yang kontroversial
Bivitri yang merupakan penggagas dan narrator film “Dirty Vote“ film dokumenter yang memotret kecurangan di Pemilu 2024 ini mengajak masyarakat yang lagi sedih untuk bangkit lagi.
Ia menegaskan, bahwa demokrasi itu bukan kuantitas atau jumlah perolehan suara semata.
Sebagai pakar ia percaya metodologi, quick count (hitung cepat) benar secara metodologis, tetapi ia menegaskan bahwa angka tidak bisa bercerita bagaimana ia bisa sampai di situ.
“Demokrasi adalah pada saat suara kita – warga – benar-benar diperhitungkan, bukan hanya dihitung dengan kalkulator, tapi diperhitungkan, didengar. Demokrasi itu harus substantif, di mana pemilu bukan hanya terlaksana, tetapi betul-betul membuat suara warga berharga.” pungkasnya seperti dikutip VOA Indonesia.
Leave a Reply