7cloud.asia – Sejumlah warga Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura mengepung kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (13/2/2024) sore.
Kedatangan mereka sebagai bentuk protes terhadap PPS karena hingga sehari jelang pemilihan tidak kunjung menerima surat pemberitahuan form C6 Pemilu 2024.
Warga menduga ada ‘sabotase’ dari oknum panitia daerah setempat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kali ini.
Pantauan yang dilakukan Tribunnews.com mengungkap aksi protes juga mendapatkan penjagaan ketat dari pihak kepolisian setempat, sebab dikhawatirkan terjadi gesekan antar ke dua belah pihak.
Dalam video yang beredar di media sosial, warga dengan suara tinggi meminta penjelasan kepada petugas PPS.
Koordinator aksi, Mubarok mengatakan bahwa kedatangannya bersama puluhan warga ke sekretariat PPS sudah dua kali. Protes warga sebelumnya dilakukan pada Senin (12/2/2023).
“Kemarin kami mempersoalkan tentang posisi TPS yang saling tarik ulur, sedangkan hari ini soal form C 6 yang banyak belum disalurkan dan diduga disabotase oleh oknum panitia,” ujarnya seperti dilansir tribunmataram.com.
Pihaknya menemukan banyak form C6 yang diduga sengaja tidak dibagikan oleh oknum panitia yang memiliki kepentingan.
“Seperti di TPS 5, 6, 7, 14, 15, 16 dan bahkan hampir di seluruh TPS, tapi saya lupa nama-nama TPS-nya,” terangnya.
Baca: Sehari jelang pencobloan masih banyak pemilih yang bingung
Tak hanya itu, pihaknya menilai form pemberitahuan itu diduga dikuasai oknum yang tidak terdaftar dalam susunan kelompok penyelenggara pemungutan suara yang memiliki kepentingan
Pihaknya mengaku bingung harus menyampaikan kepada siapa keluhannya. Sebab kata Munarok, penyelenggara inti di desa masih dalam satu keluarga dengan beberapa caleg yang ada.
“Sebagai warga awam saya bingung, salah satu Panwascamnya kakaknya si Caleg, pengawas desa kakaknya si Caleg, ketua PPS-nya ponakannya si caleg, bahkan di sekretariat dan KPPS ada kakaknya si Caleg,” jelasnya.
“Jadi kami khawatir saja terhadap integritasnya, dan berdampak pada Pemilu,” imbuhnya.
Baca: Ada lebih dari 76.000 WNI di HongKong dan Makau yang gunakan hak pilihnya
Dia berharap agar pihak penyelenggara ditingkat kabupaten memperhatikan persoalan di desanya.
Kemudian tidak segan memberikan teguran keras terhadap oknum penyelenggara yang melanggar apalagi sengaja menghilangkan hak suara warga yang ingin menyampaikan suaranya.
“Kami berharap penyelenggara tingkat kabupaten memperhatikan semua ini agar pemilu berjalan damai dan terbuka,” harapnya.
Sementara, Ketua KPU Sampang, Addy Imansyah belum menanggapi dugaan kecurangan ini meski telah dihubungi.
Sumber: Tribunmataram.com
Leave a Reply