7cloud.asia – Isu pengungsi Rohingya menjadi bahasan hangat jelang pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Kedatangan para pengungsi Rohingya selama dua bulan terakhir juga bertepatan dengan situasi politik dalam negeri yang menghangat sejak dimulainya masa kampanye Pemilu 2024 November lalu.
Isu pengungsi Rohingya menjadi salah satu isu sensitif yang berpotensi menyedot opini dan perhatian masyarakat, sehingga ikut meramaikan kontestasi kepentingan politik para kontestan Pemilu 2024.
Sebagai contoh, arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait penanganan pengungsi Rohingya kepada jajaran kabinetnya terkesan tidak satu suara, sehingga berpotensi menimbulkan intepretasi yang bervariasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, misalnya menyatakan akan memulangkan para pengungsi ke negara asal.
Baca: Pengungsi Rohingya ramaikan kampanye Pemilu 2024
Namun, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan merelokasi para pengungsi ke Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau.
Tidak ada kejelasan juga sampai kapan pemerintah akan memberikan bantuan sementara kepada para pengungsi Rohingya.
Inkonsistensi dan ambiguitas di jajaran pemerintah pusat tidak lepas dari kepentingan kontestasi politik Pemilu 2024,.
Hal ini karena terdapat anggota kabinet saat ini yang merupakan salah satu kandidat calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.
Sementara itu, dukungan informal dari Jokowi ditujukan kepada kandidat calon presiden (capres) lain.
Baca: Pengungsi Rohingya terus mengalir, apa yang harus dilakukan Indonesia
Isu pengelolaan pengungsi Rohingya dan narasi yang ditampilkan kepada publik menjadi penentu popularitas para kontestan pemilu dan para pendukungnya.
Momentum tahun politik di Indonesia telah turut memunculkan politisasi isu pengungsi Rohingya untuk meraup keuntungan politik melalui platform media sosial
Masalah pengungsi Rohingya juga diwarnai politik identitas dan stereotip rasial
Perdebatan pengungsi Rohingya diwarnai dengan munculnya narasi-narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya.
Penyebaran berita hoaks melalui akun-akun palsu yang mencakup stereotip rasial turut menguar bersama pembahasan masalah ini
Stereotip rasial contohnya tudingan bahwa pengungsi Rohingya tidak menghargai pemberian warga lokal, suka membuat keributan dengan masyarakat setempat.
Baca: Mengapa warga Aceh menolak pengungsi Rohingya
Bahkan juga berita mereka sengaja membayar sindikat perdagangan orang untuk mengirim mereka ke Indonesia agar mendapat lahan gratis dari pemerintah Indonesia.
Ujaran kebencian dan stereotip rasial kepada pengungsi Rohingya, pada gilirannya dapat menumbuhkan strategic narrative atau narasi antimigran yang digaungkan oleh kelompok ekstrem kanan.
Narasi ini menekankan bahwa migran, dalam hal ini termasuk pengungsi, adalah ancaman terhadap identitas nasional.
Berdasarkan great replacement theory, adanya supremasi rasial akan memperkuat sentimen anti-migran yang memandang bahwa para pendatang akan menyingkirkan penduduk “pribumi” dari tanah air mereka.
Narasi semacam ini berkembang di dunia maya di Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang mendorong supremasi Austronesia sebagai penduduk asli dari tiga negara ini.
Baca: Perang dan bencana memicu pengungsian besar-besaran
Oleh karenanya, etnis lain, termasuk Arab, India, Cina, dan Rohingya, dianggap sebagai liyan dan menjadi ancaman bagi keberadaan penduduk asli.
Pada akhirnya, selama kondisi Cox’s Bazar masih memprihatinkan dan sindikat tindak pidana perdagangan orang masih merajalela, maka gelombang pengungsi Rohingya kemungkinan besar akan terus berdatangan ke Indonesia.
Tanpa pengelolaan yang baik, permasalahan Rohingya berpotensi mempertajam supremasi rasial bagi mereka yang merasa berhak mendapat fasilitas lebih dari pemerintah, ketimbang pengungsi Rohingya yang dianggap bukan penduduk asli Indonesia.
Hal yang paling penting sekarang adalah semua pihak perlu menghindarkan diri dari politisasi isu humanitarian ini di tengah kuatnya polarisasi politik identitas menjelang Pemilu 2024.
Penulis:
Nuri W Veronika, PhD Candidate, at Gender, Peace and Security Center, Faculty of Arts, Monash University, Monash University
Anak Agung Istri Diah Tricesaria, PhD Candidate, Herb Feith Scholar of Monash Herb Feith Engagement Centre, Faculty of Arts, Monash University
Leave a Reply