7cloud.asia – Sebanyak 135 warga etnis Rohingya yang dibawa ke Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh oleh warga Lamreh, Kabupaten Aceh Besar akhirnya dipindahkan ke Scout Camp Pramuka di Pidie.
Pj Bupati Aceh Besar Iswanto di Banda Aceh, Minggu (10/12/2023) malam, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi para Rohingya itu sejak mendarat di Lamreh pada Minggu pagi.
Kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Satgas Provinsi Aceh.
“(Pengungsi Rohingya, red) segera ditempatkan di camp pramuka oleh Satgas provinsi,” kata Iswanto saat dijumpai di kantor Gubernur Aceh.
Dilansir Antaranews.com, sebanyak empat unit truk BPBD Aceh Besar dan Satpol PP tiba di halaman kantor gubernur Aceh, beberapa waktu usai Pj Bupati Aceh Besar memberi keterangan kepada awak media.
Baca: Perubahan iklim dan perang picu pengungsian besar-besaran
Sekitar pukul 22.30 WIB, truk tersebut langsung membawa para etnis Rohingya itu menuju Scout Camp Pramuka yang berlokasi di kawasan Seulawah.
Sebelumnya masyarakat Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar memindahkan sebanyak 135 pengungsi Rohingya itu ke halaman depan kantor Gubernur Aceh.
“Informasi yang kami dapat mereka datang dari arah Krueng Raya, dan langsung menuju kemari,” kata petugas keamanan kantor Gubernur Aceh M Yusuf.
Para pengungsi Rohingya itu mendarat di pantai Blang Ulam Lamreh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar sekitar pukul 05.30 WIB.
Mereka terdiri dari anak laki-laki 15 orang, anak perempuan 20 orang, laki-laki dewasa 35 orang, dan perempuan dewasa 65 orang.
Baca: 80 persen warga Gaza terusir dari tempat tinggalnya
Para pengungsi terlihat diangkut warga dari Lamreh menggunakan dua mobil truk dan satu mobil L-300 Pickup, dan langsung diturunkan tepat di teras depan kantor Gubernur Aceh.
Setelah para imigran Rohingya turun dari mobil, masyarakat kemudian langsung kembali dan membiarkan para pengungsi itu di teras kantor Gubernur Aceh.
Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terus mengalir ke Aceh beberapa waktu belakangan ini.
Ini menimbulkan dilema bagi pemerintah Indonesia, antara melakukan tindakan kemanusiaan dan menjaga keamanan.
Presiden Joko Widodo menyebut dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam gelombang pengungsi Rohingya di Aceh.
Baca: Warga Gaza hidup dalam kengerian
Apa yang bisa dilakukan saat kebencian masyarakat kian kuat akibat hoaks?
Dilansir BBC Indonesia, Pengamat hubungan internasional dari UIN Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan pemerintah Indonesia harus mencari jalan tengah untuk atasi gelombang pengungsi Rohingya.
Menurutnya, dilema memang akan terus membayangi negara yang menjadi tujuan maupun tempat transit para pengungsi termasuk pengungsi Rohingya.
“Sebenarnya ini tidak hanya di pengungsi Rohingya. Kecurigaan ada kelindan antara sindikat penyelundupan dan jalur migrasi pencari suaka ini memang menjadi dilema di semua tempat transit maupun destinasi suaka,” ujar Mutiara kepada BBC News Indonesia.
Pengamat sekaligus anggota Human Rights Resource for ASEAN, Rafendi Djamin, juga menegaskan pemerintah mau tak mau harus menangani pengungsi yang sudah menginjakkan kaki di Aceh.
Menurutnya, Indonesia juga terikat dengan norma-norma internasional terkait pengungsi.
Leave a Reply