Gelombang Penolakan terhadap Politik Dinasti Muncul di Berbagai Kota

7cloud.asia – Gelombang penolakan terhadap praktik politik dinasti di Pemilu 2024 terus bermunculan di banyak daerah. 

Kali ini, aksi menolak  politik dinasti dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kampus Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Selasa (5/12/2023).

Massa yang hadir dalam aksi menolak politik dinasti ini mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sultra (AMARA) ini datang dengan mengenakan topeng.

Dilansir kendariinfo.com, mahasiswa yang tergabung aksi menolak politik dinasti ini antara lain Unsultra, Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Mandala Waluya, dan Universitas Lakidende Konawe.

Baca: Demokrasi dipertaruhkan karena politik dinasti

Koordinator Aksi Mimbar Demokrasi, Ardianto mengatakan bahwa politik dinasti yang mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga harus ditolak karena merusak tatanan demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dinilai telah membuka ruang bagi politik dinasti, lewat lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.

“Oleh karena itu, mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari krisis demokrasi,” ujar Ardianto.

Massa juga merilis petisi yang dinamai Petisi Desember AMARA Sultra.

Baca: Jika untuk kepentingan negara, mengapa harus Gibran?

Sebelumnya aksi serupa berlangsung di sejumlah kota. Ribuan mahasiswa dan rakyat menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kampus Unazlam Palu, Jumat (01/12/2023).

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi M Idham mengatakan, agenda unjuk rasa tersebuti diikuti sekitar 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng.

Idham mengatakan, Mimbar Demokrasi menjadi sarana mengajak mahasiswa dan rakyat menjaga demokrasi dan cita-cita reformasi.

“Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama, negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat,” katanya, seperti dikutip Suara.com. 

Baca: Mayoritas warga yang tahu menolak politik dinasti

Sejumlah aktivis ’98 juga turut hadir dalam mimbar demokrasi kali ini, di antaranya Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary.

Direktur Yayasan Tanah Merdeka, sekaligus aktivis 98, Aryanto Sangaji, mengatakan, jika selama ini terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Aryanto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) didorong untuk meloloskan gugatan yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut tidak lain merupakan tindakan nepotisme seperti yang terjadi pada era Orde Baru (Orba).

Baca: Politik dinasti lahirkan pemerintah yang represif

“Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Kembali muncul 25 tahun kemudian. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di zaman rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan,” ucap Aryanto.

Sebelumnya, para mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah secara estafet melakukan mimbar demokrasi sebagi bentuk penolakan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Tak hanya di Palu, sebelumnya aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah. Mereka sepakat menolak politik dinasti dan kebangkitan neo-Orba.