ruangkota

Tag: politik dinasti

  • Maklumat Juanda: Politik Dinasti Presiden Jokowi Mengkhianati Reformasi

    Maklumat Juanda: Politik Dinasti Presiden Jokowi Mengkhianati Reformasi

    7cloud.asia – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dinilai memuluskan jalan bagi Jokowi membangun politik dinasti.

    Ratusan warga pun mengungkapkan keprihatinannya atau upaya Jokowi dalam membangun politik dinasti dengan meneken Maklumat Keprihatinan yang disebut dengan Maklumat Juanda. 

    Para penanda-tangan Maklumat Juanda, dalam jumpa pers yang digelar pada Senin, (16/10/2023) sore di Malacca Toast Juanda, Jakarta Pusat ini menolak politik dinasti yang sedang dibangun oleh Jokowi.

    Baca: Gibran berpeluang jadi cawapres, siapa yang akan dipilihnya

    Banyak aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, ikut meneken Maklumat Juanda menentang praktik politik dinasti Jokowi saat ini. Mereka merasa dikhianati. 

    Mereka menilai Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarganya sendiri dan mencoba membangun politik dinasti nya sendiri.

    “Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa,” ujar Usman Hamid, juru bicara Maklumat Juanda. 

    Baca: Dari Kaesang hingga AHY, politik dinasti di Indonesia

    Usman Hamid menyampaikan, bahwa Maklumat Juanda yang diberi tajuk Reformasi Kembali ke Titik Nol ini berisi keresahan, kecemasan hingga kemarahan terhadap perilaku elite dalam proses Pilpres maupun Pemilu 2024 yang menerabas kepatutan.

    Usman Hamid menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia capres dan cawapres merupakan hal yang mesti disoroti.

    “Putusan MK yang dalam pandangan kami mengecewakan publik dan menunjukkan apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lebih sekarang ini sebagai Mahkamah Keluarga,” tegasnya. 

    Usman Hamid nenambahkan, para aktivis demokrasi yang menggerakkan reformasi pada 1998 lalu, sekarang ini merasa dikhianati. Apa yang dilakukan regim Jokowi saat ini dinilainya lebih buruk daripada orde baru.

    Baca: Demokrasi kembali ke titik nol

    “Itulah sebabnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Perbedaannya kenapa hal ini lebih parah dibandingkan Orde Baru, karena Orde Baru tidak sampai kepada tatanan yudikatif. Sekarang ini sampai ke tingkat yudikatif,” kata Usman Hamid.

    Usman dan para penandatangan Maklumat Juanda menganggap, politik dinasti yang cukup kental ketika Presiden Jokowi melakukan manuver untuk memuluskan langkah demi kepentingan keluarganya.

    Dengan kekuasaan yang dipegangnya Presiden Jokowi dinilai memberi ruang anak-anaknya untuk menikmati fasilitas dan jabatan.

     

     

  • Suvei SMRC: Mayoritas Warga yang Tahu Mengaku Tidak Suka Presiden Jokowi Membangun Politik Dinasti

    Suvei SMRC: Mayoritas Warga yang Tahu Mengaku Tidak Suka Presiden Jokowi Membangun Politik Dinasti

    7cloud.asia – Mayoritas atau 75 persen warga yang tahu presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti.

    Demikian hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 29 Oktober – 5 November 2023 untuk mengetahui sikap publik terhadap politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi.

    Seperti diketahui di periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi mulai membangun politik dinasti lewat anaknya Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta, menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan.

    Terakhir, politik dinasti Jokowi dibangun lewat anak bungsunya, Kaesang Pangarep, yang diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah. 

    Dari 2400 responden yang disurvei, 37 persen menjawab “tahu” dan 63 persen menjawab “tidak tahu” tentang politik dinasti yang sedang dibangun Presiden Jokowi.

    Baca: Politik Dinasti Presiden Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi

    Dari yang tahu (37persen), 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti.

    “Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka,” Demikian hasil survei yang disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Sentimen Publik atas Dinasti Jokowi” di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (16/11/2023).

    Saiful mendefinisikan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah.

    Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak. Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa.

    Saiful menegaskan, politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa.

    Baca: Dari Kaesang hingga AHY, contoh politik dinasti di Indonesia

    Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa.

    “Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut,” ujarnya.

    Dalam demokrasi, lanjut Saiful, pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati memang dipilih oleh rakyat. Memang berbeda antara politik dinasti dalam sistem kerajaan dan sistem demokrasi.

    Dalam sistem kerajaan, tidak ada pemilihan terhadap orang yang mau mendapatkan jabatan tersebut, tapi ditunjuk oleh sang raja.

    Sementara dalam demokrasi, seseorang menjadi pejabat publik harus melalui pemilihan umum.

    Baca: Bahaya dinasti politik bagi demokrasi

    Karena itu, dalam demokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut.

    Saiful mencontohkan kasus Gibran yang merupakan anak presiden yang sedang berkuasa, dan dia mau maju sebagai calon walikota Solo.

    Saiful menceritakan pengakuan Ketua PDI Perjuangan Solo, bahwa Jokowi sendiri yang datang menemuinya dan menceritakan Gibran berminat menjadi calon walikota Solo. Jokowi ketika itu sudah dalam posisi sebagai presiden.

    Menurut Saiful, jika ketika itu Jokowi adalah seorang pengusaha mebel, ceritanya mungkin akan lain.

    “Tapi yang menemui ketua DPD PDI Perjuangan ini adalah seorang presiden. Ketua PDI Perjuangan Solo itu menyatakan bahwa mereka sudah memutuskan siapa yang akan menjadi calon walikota melalui prosedur yang sudah berjalan,” ujarnya.

    Baca: Tokoh bangsa menilai Jokowi telah melanggar prinsip demokrasi

    Saiful mengakui, dalam sistem atau aturan PDI Perjuangan, ketua umum partai memiliki hak prerogatif.

    Karena itu, kalau ketua umum menolak keputusan yang sudah dibuat DPC, dan menerima Gibran sebagai calon, maka ia bisa menjadi calon. Dan, inilah yang kemudian terjadi, Gibran menjadi calon wali kota dari PDI-Perjuangan.

    Menurut Saiful, Gibran memiliki nilai politik yang sangat tinggi di Solo. Bahkan untuk bersaing menjadi walikota pun, dia nyaris tidak memiliki lawan.

    Hampir tidak ada yang berani melawan Gibran di Solo. Lawan yang akhirnya maju pun tidak mendapatkan suara berarti.

    Di Solo, Gibran mengalami proses pemilihan umum. Menurut Saiful, itu adalah wilayah demokrasi.

    “Tapi bagaimana dia memasuki wilayah demokrasi tersebut, ada unsur yang sangat khas dinasti, yakni ada pihak yang memiliki hubungan darah dengan Gibran dan dia sedang berkuasa, dalam hal ini presiden Republik Indonesia,” jelas Saiful.

    Baca: Forum Pemred ingatkan Jokowi bisa picu ketegangan politik

    Karena itu, menurut Saiful, dalam demokrasi, politik dinasti bisa terjadi. Bahwa apakah orang akan memilih atau tidak, itu sangat bergantung pada bagaimana sikap masyarakat.

    Namun sikap itu bukan sesuatu yang netral, melainkan bisa diciptakan melalui kampanye, sosialisasi, dan semacamnya. Kampanye atau sosialisasi membutuhkan sumberdaya, dan salah satu sumberdaya adalah posisi sedang berkuasa.

    Seorang presiden, misalnya, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, bahkan melampaui atau di atas tentara yang memiliki senjata.

    “Kekuasaan seorang presiden sangat besar. Karena itu, dalam politik dinasti di mana kerabat atau anak presiden ikut dalam pemilihan, ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power” jelasnya.

    Karena itu untuk sebuah sistem yang baik seharusnya politik dinasti ini dihindari.

    Baca: Lewat pidatonya, Mega siratkan PDIP tidak berada di belakang langkah Jokowi

     

     

  • Mengupas Politik Dinasti Jokowi: Jika Alasannya untuk Keberlanjutan Kenapa Harus Gibran?

    7cloud.asia – Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengingatkan untuk sebuah sistem yang baik seharusnya politik dinasti harus dihindari.

    Karena praktik politik dinasti sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan, apalagi jika politik dinasti ini terjadi di tingkat nasional. 

    “Kekuasaan seorang presiden sangat besar. Karena itu, dalam politik dinasti di mana kerabat atau anak presiden ikut dalam pemilihan, ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” jelasnya.dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Sentimen Publik atas Dinasti Jokowi” di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (16/11/2023) 

    Saiful mengingatkan bahwa politik bukan permainan antar-malaikat. Politik adalah permainan antar-manusia yang memiliki keinginan dan nafsu berkuasa.

    Ketika nafsu berada di depan maka dengan politik dinasti akan sangat berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini akan semakin besar. 

    Baca:  Mayoritas warga yang tahu tidak suka Jokowi membangun politik dinasti

    Potensi ini juga sangat mungkin terjadi dalam pengajuan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjaid cawapres di Pemilu 2024.

    Pertanyaan mendasar dalam pengajuan Gibran ini, adalah mengapa harus Gibran?

    Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan, ada banyak anak muda  selain Gibran yang memiliki kemampuan untuk itu.

    Saiful mencontohkan figure seperti Nadiem Makarim. Selain muda, menurut Saiful, Nadiem sukses sebagai pengusaha di dunia digital kemudian menjadi menteri.

    “Pasti banyak anak-anak muda lainnya. Tapi fakta Nadiem bukan anak presiden,” ujar Saiful.

    Baca: Politik dinasti Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi

    Saiful mengakui ada sederet kejadian di mana anak presiden juga menjadi presiden, namun ini tidak bisa disebut sebagai politik dinasti.

    Seperti di Amerika Serikat antara George Bush dan Bush junior tidak bisa disebut dinasti karena Bush junior menjadi calon presiden setelah ayahnya tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    Hillary Clinton yang maju sebagai calon presiden juga terjadi setelah suaminya, Bill Clinton, tidak lagi menjabat.

    Bongbong Marcos di Filipina juga demikian, dia maju sebagai calon presiden jauh setelah ayahnya tidak lagi menjabat, dan bahkan sudah lama meninggal.

    “Kasus-kasus tersebut tidak bisa dijadikan contoh politik dinasti karena tidak memenuhi unsur pertalian darah dengan yang sedang ada di dalam kekuasaan, dan tertutup kemungkinan menyalahgunaan kekuasaan karena memang tidak sedang berkuasa,” tandasnya.

    Baca: Dari AHY hingga Kaesang, dinasti politik yang ada di Indonesia

    Saiful mengakui masih ada kerancuan atau bahkan ketidaktahuan masyarakat soal politik dinasti ini. 

    Dalam survei SMRC, 29 Oktober – 5 November 2023 terungkap mayoritas responden belum memahami politik dinasti tersebut. 

    Dari 2400 responden yang disurvei hanya hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti dalam pengertian yang dijelaskan dalam kuosioner, Ada 62 persen yang tidak tahu.

    Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan.

     

    Saiful menyatakan bahwa wajar jika publik belum begitu banyak yang mengetahui mengenai politik dinasti karena ini merupakan konsep abstrak dan nampaknya belum menjadi diskursus umum.

    Baca: Kaesang jadi Ketum hanya dua hari setelah bergabung, kaderisasi PSI dipertanyakan

    Perbincangan mengenai politik dinasti, ujarnya,  baru hangat terjadi belakangan menyusul peristiwa yang terjadi di tingkat nasional.

    Walaupun demikian, menurut Saiful, praktik politik dinasti sudah terjadi di sejumlah daerah seperti di Banten.

    Di Banten, misalnya, pola-pola politik dinasti terjadi mulai dari level provinsi sampai ke sejumlah kabupaten seperti di Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

    Di daerah lain juga terjadi hal serupa. Namun walaupun praktik politik dinasti terjadi di banyak daerah, menurut Saiful, bukan berarti praktik semacam itu benar.

    “Bukan berarti karena banyak kemudian itu menjadi benar. Kita harus membedakan antara yang banyak dengan yang benar,” jelas Saiful.

    Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi

    Walaupun cukup banyak, lanjut Saiful, praktik politik dinasti tersebut terjadi di tingkat lokal. Karena itu, diskusi mengenai fenomena politik dinasti lebih terbatas.

    Namun sekarang terjadi praktik politik dinasti di level nasional. Karena itu diskusinya juga meningkat.

    Fenomena politik dinasti di tingkat nasional baru-baru ini saja terjadi, menurut Saiful. P

    residen Soekarno, misalnya, tidak ada anaknya yang maju dalam jabatan publik ketika dia masih menjabat sebagai presiden.

    Megawati Soekarnoputri masuk politik jauh setelah Bung Karno tidak lagi menjadi presiden; seteah lama meninggal.

    Baca: Beda dinasti politik Jokowi dan Keluarga Kennedy

    Soeharto juga demikian, tidak ada anaknya yang maju sebagai calon presiden, misalnya, ketika dia masih menjabat, walaupun ada anaknya yang jadi menteri di ujung kekuasaannya.

    Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak membangun politik dinasti. Susilo Bambang-Yudhoyono juga tidak melakukan politik dinasti.

    Anak SBY, Agus Harimurti-Yudhoyono, menjadi calon gubernur DKI setelah SBY tidak lagi menjadi presiden.

    Yang terjadi pada Jokowi berbeda karena dia sedang berkuasa ketika anggota keluarganya (anak dan menantu) masuk ke dalam kekuasaan.

    “Di situ potensi penyalahgunaa kekuasaan atau  abuse of power terjadi,” jelas Saiful.

     

     

     

  • SMRC: Politik Dinasti Akan Membuat Pemerintahan Tidak Adil dan Tidak Stabil

    SMRC: Politik Dinasti Akan Membuat Pemerintahan Tidak Adil dan Tidak Stabil

    7cloud.asia – Politik dinasti ramai dibicarakan media karena majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres saat ayahnya, Joko Widodo masih menjabat menjadi presiden. 

    Tapi seberapa luas publik mengetahui tentang politik dinasti? Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dilakukan 29 Oktober – 5 November 2023 mengungkapkan hal itu. 

    Survei itu mengungkap, umumnya publik tidak suka dengan praktik politik dinasti presiden Jokowi, namun yang tahu masih relatif sedikit, yakni 37 persen.

    Ini yang menjelaskan mengapa efek elektoral majunya Gibran Rakabuming Raka  belum besar karena umumnya masyarakat tidak tahu politik dinasti yang sedang dilakukan Jokowi.

    “Belum cukup pengetahuan di tingkat publik tentang apa itu politik dinasti dan apakah presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti,” ujar pendiri SMRC, Saiful Mujani saat memaparkan hasil survei sebagaimana dipantai dari akun YouTube SMRC. 

    Baca: Ada banyak orang yang lebih mampu, mengapa Jokowi maksa milih Gibran?

    Ia melanjutkan, ketika politik dinasti disosialisasikan seperti ini dan presiden Jokowi dengan bukti-bukti yang ada telah melakukan politik dinasti, orang cenderung akan percaya dan umumnya akan mengatakan tidak suka.

    “Dan itu efeknya bisa sangat besar atau setidak-tidaknya signifikan terhadap calon yang didukung oleh Jokowi,” ungkap Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.

    Saiful menyampaikan bahwa pembicaraan atau pengetahuan publik mengenai praktik politik dinasti masih terbatas.

    Dan kemungkinan pembicaraan mengenai politik dinasti lebih terbatas di kalangan kelas menengah atas.

    Namun, dia mengingatkan, bahwa opini publik dinamis. Pembicaraan mengenai hal ini bisa berkembang jika ada kampanye dan sosialisasi tentang apa itu politik dinasti.

    “Apakah fenomena politik dinasti mau dibekukan atau dibuka. Ini sangat tergantung pada kebijaksanaan dan moralitas politik kita,” jelas Saiful.

    Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak suka politik dinasti 

    Lebih jauh Saiful menjelaskan mengapa praktik politik dinasti buruk bagi pelaksanaan pemerintahan.

    Pertama, praktik politik dinasti potensial membawa instabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

    Watak manusia, kata Saiful, adalah ingin berkuasa. Karena itu, manusia harus diberi kesempatan yang kurang lebih sama.

    Begitu kesempatan untuk kekuasaan itu menjadi previlise orang tertentu saja, maka orang lain tidak akan terima.

    Protes dan ketidakpuasan akan mengiringi politik dinasti. Politik menjadi tidak stabil kecuali dengan represi.

    Kedua, politik dinasti memiliki kecenderungan ekstraksi kekayaan atau sumberdaya yang dimiliki oleh negara.

    Sumberdaya akan digunakan oleh kelompok kecil di lingkaran kekuasaan yang tujuan utamanya adalah melindungi kekuasaan mereka.

    Baca: Politik dinasti yang dilakukan Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi

    Politik dinasti akan menyebabkan konsentrasi kekayaan publik pada kroni kekuasaan.

    “Itu yang menyebabkan mengapa politik dinasti itu buruk untuk pelaksanaan pemerintahan,” pungkasnya.

    Dalam survei ini, publik ditanya apakah ibu/bapak tahu atau pernah mendengar tentang politik dinasti yaitu sebuah kekuasaan politik atau jabatan di pemerintahan yang diperoleh karena ikatan keluarga atau hubungan darah dengan salah satu anggota keluarga yang sedang berkuasa, misalnya antara anak yang maju sebagai calon bupati dari seorang bapak yang sedang menjadi gubernur?

    Survei ini juga menanyakan kepada publik, apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah mendengar pendapat yang menyebut bahwa presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti tersebut? 

    Anaknya, Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta, menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah partai tersebut? 

    Baca: Menyoal dinasti politik di Indonesia

    Saiful menjelaskan mengapa pertanyaan atau kuesioner tentang politik dinasti tersebut ditambah dengan penjelasan yang lebih detil.

    Menurutnya, politik dinasti adalah satu konsep yang bisa membingungkan. Karena itu perlu dijelaskan maknanya.

    Dalam survei opini publik, sebuah konsep seperti politik dinasti tidak bisa ditanyakan secara langsung karena bisa memiliki pengertian yang bermacam-macam.

    “Supaya tidak bingung, kita bertanya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik dinasti,” ungkapnya.

    Terhadap pertanyaan tersebut, hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti dalam pengertian yang dijelaskan di atas. Ada 62 persen yang tidak tahu.

    Baca: Kaesang jadi Ketum hanya dua hari setelah bergabung dengan PSI, potret buruk kaderisasi partai politik

    Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan.

    Ada 45 persen yang tidak setuju dan 2 persen tidak tahu. Dari yang tahu, sebanyak 85 persen menyatakan tidak suka dengan politik dinasti, hanya 13 persen yang suka, dan sisanya (2 persen) tidak menjawab.

    Saiful menyatakan bahwa 9 dari 10 orang yang tahu politik dinasti menyatakan tidak suka.

    Itu artinya, menurut dia, kalau perihal politik dinasti itu disosialisasikan dan jumlah yang tahu menjadi mayoritas, maka secara nasional akan muncul sentiment negatif pada praktik politik dinasti.

    “Reaksi keras pada praktik politik dinasti pada Jokowi belum terlihat karena basis yang sekarang mengetahui hal itu masih sedikit, 38 persen,” kata dia.

    Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi

     

     

     

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Sorotan dan Krtitik terhadap Politik dinasti Lewat Pencawapresan Gibran

    7cloud.asia – Politik dinasti yang secara telanjang dipertontonkan Presiden Jokowi lewat pencalonan Gibran menjadi cawapres menjadi berita terpopuler pekan ini. 

    Kritik dari berbagai kalangan terkait politik dinasti Jokowi lewat pencawapresan Gibran menjadi lima berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler di 7cloud.asia pekan ini. 

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini yang semuanya terkait dengan politik dinasti Jokowi lewat pencalonan Gibran 

    1. Mengupas politik dinasti Jokowi, mengapa harus Gibran?

    Pertanyaan mendasar soal pencawapresan Gibran adalah mengapa harus Gibran?

    Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan, ada banyak anak muda  selain Gibran yang memiliki kemampuan untuk itu. Ada figur seperti Nadiem Makarim atau Erick Thohir.

    Selain muda, Nadiem dan Erick sukses sebagai pengusaha kemudian menjadi menteri. Tapi faktanya Nadiem dan Erick bukan Gibran yang anak presiden. 

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Forum Pemred kritisi politik dinasti yang dilakukan Jokowi

    Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Pemred melihat banyak hal yang mengejutkan publik.

    Terutama dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum dan juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik.

    “Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional,” tandas Forum Pemred.

    Baca berita selengkanya di sini

    3. Diaspora Indonesia juga kritisi pencawapresan Gibran

    IALA menilai masalah utama bukanlah isi dari Putusan MK No. 90/2023, melainkan konflik kepentingan yang terkait dengan putusan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian hukum. 

    Ketua MK Anwar Usman, ujarnya terlibat secara langsung karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, yang menimbulkan pertentangan etik serius dan pelanggaran Pasal 17 UU No. 48 (2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Megawati tegaskan PDIP tidak di belakang langkah politik dinasti Jokowi

    Lewat pidatonya, Megawati menyebut, apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini, disebutkan Megawati sebagai manipulasi hukum.

    Ini, ujarnya, terjadi akibat praktek kekuasaan yg mengabaikan kebenaran yang hakiki atas dasar nurani.

    “Rekayasa hukum tidak boleh terjadi, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Kewajiban anak bangsa untuk menjaganya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” .

    Megawati juga menghimbau masyarakat agar jangan lupa terus kawal demokrasi untuk nurani, jangan takut untuk bersuara, untuk berpendapat selama segala sesuatu berakar pada kehendak rakyat.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Tokoh bangsa nilai Jokowi telah melanggar prinsip demokrasi

    Keputusan Majelis Kehormatan MK yang menunjukkan adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif, membuat sejumlah tokoh bangsa merasa prihatin.

    Demokrasi Indonesia diayun-ayun. Kekuasaan terpusat di eksekutif, kemudian sebagaimana bukti-bukti yang ditemukan Majelis Kehormatan MK.

    Adanya intervensi dari eksekutif ke yudikatif, ke lembaga konstitusional itu dikhawatirkan akan membuat Pemilu 2024 tidak bisa berjalan dengan baik karena azas jujur dan adil dalam pemilu berpotensi terancam. 

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Politik Dinasti Jokowi Dinilai Membangkitkan Neo Orba

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Politik Dinasti Jokowi Dinilai Membangkitkan Neo Orba

    7cloud.asia – Politik dinasti yang sedang dilakukan Presiden Jokowi menjadi sorotan publik dan menjadi berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia.

    Sejumlah berita terkait politik dinasti Jokowi yang dinilai membangkitkan Neo Orba menjaid berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini. 

    Kritik terkait politik dinasti karena menggunakan cara Neo Orba ini menempatkan 4 berita di daftar berita terpopuler pekan ini.

    Berikut daftar 5 berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia: 

    1. 8 Kota pilihan untuk menghabiskan masa pensiun

    Menghabiskan masa pensiun dengan nyaman di kota yang tenang menjadi impian banyak orang.

    Mereka yang usianya mendekati 55 tahun mungkin sudah saatnya mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apakah tetap tinggal di kota lamanya atau mencari tempat baru yang lebih tenang.

    Buat kamu yang kini sedang mencari kota untuk tinggal di masa pensiun atau usia lanjut, baik untuk diri sendiri maupun orang tua/mertua ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan kala mencari kota yang nyaman untuk tinggal di masa pensiun.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Kawan Ganjar Mahfud ajak warga lawan bangkitnya Neo Orba

    Ratusan orang yang tergabung dalam Kawan Ganjar-Mahfud 98 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan neo orde baru (Neo Orba).

    Sebab tanda-tanda kebangkitan Neo Orba itu telah tampak jelas dan di depan mata.

    Dalam orasi dan doa bersama di halaman TKRPP (Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres), di Jakarta pada Rabu (22/11/2023) ini mereka menyebut sejumlah indikasi bangkitnya Neo Orba

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Politik dinasti lahirkan pemerintahan yang korup

    Efek elektoral majunya Gibran Rakabuming Raka  belum besar karena umumnya masyarakat tidak tahu politik dinasti yang sedang dilakukan Jokowi.

    “Belum cukup pengetahuan di tingkat publik tentang apa itu politik dinasti dan apakah presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti,” ujar pendiri SMRC, Saiful Mujani saat memaparkan hasil survei sebagaimana dipantai dari akun YouTube SMRC.

    Padahal politik dinasti ini cukup berbahaya karena akan melahirkan pemerintahan yang penuh nepotisme dan korup. 

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Mengupas politik dinasti Jokowi: mengapa harus Gibran?

    Politik dinasti akan sangat berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini akan semakin besar.

    Potensi ini juga sangat mungkin terjadi dalam pengajuan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjaid cawapres di Pemilu 2024.

    Pertanyaan mendasar dalam pengajuan Gibran ini, adalah mengapa harus Gibran? Kalau alasannya adalah untuk keberlanjutan pembangunan, ada banyak anak muda selain Gibran yang memiliki kemampuan untuk itu.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Koalisi melawan lupa desak agar Prabowo diadili

    Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Prabowo Subianto diadili untuk mengklarifikasi keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis.

    Hal ini untuk membuktikan sekaligus menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa tidak ada keterlibatan kakaknya, Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis.

    Dalam rilis yang diterima 7cloud.asia, pernyataan Hashim soal Prabowo Subianto tersebut dinilai sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

    Baca berita selengkapnya di sini

  • Gelombang Penolakan terhadap Politik Dinasti Muncul di Berbagai Kota

    Gelombang Penolakan terhadap Politik Dinasti Muncul di Berbagai Kota

    7cloud.asia – Gelombang penolakan terhadap praktik politik dinasti di Pemilu 2024 terus bermunculan di banyak daerah. 

    Kali ini, aksi menolak  politik dinasti dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kampus Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Selasa (5/12/2023).

    Massa yang hadir dalam aksi menolak politik dinasti ini mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sultra (AMARA) ini datang dengan mengenakan topeng.

    Dilansir kendariinfo.com, mahasiswa yang tergabung aksi menolak politik dinasti ini antara lain Unsultra, Universitas Halu Oleo (UHO), Universitas Mandala Waluya, dan Universitas Lakidende Konawe.

    Baca: Demokrasi dipertaruhkan karena politik dinasti

    Koordinator Aksi Mimbar Demokrasi, Ardianto mengatakan bahwa politik dinasti yang mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga harus ditolak karena merusak tatanan demokrasi.

    Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dinilai telah membuka ruang bagi politik dinasti, lewat lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.

    “Oleh karena itu, mahasiswa dan rakyat harus berani melawan politik dinasti guna menyelamatkan bangsa ini dari krisis demokrasi,” ujar Ardianto.

    Massa juga merilis petisi yang dinamai Petisi Desember AMARA Sultra.

    Baca: Jika untuk kepentingan negara, mengapa harus Gibran?

    Sebelumnya aksi serupa berlangsung di sejumlah kota. Ribuan mahasiswa dan rakyat menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kampus Unazlam Palu, Jumat (01/12/2023).

    Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi M Idham mengatakan, agenda unjuk rasa tersebuti diikuti sekitar 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng.

    Idham mengatakan, Mimbar Demokrasi menjadi sarana mengajak mahasiswa dan rakyat menjaga demokrasi dan cita-cita reformasi.

    “Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama, negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat,” katanya, seperti dikutip Suara.com. 

    Baca: Mayoritas warga yang tahu menolak politik dinasti

    Sejumlah aktivis ’98 juga turut hadir dalam mimbar demokrasi kali ini, di antaranya Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary.

    Direktur Yayasan Tanah Merdeka, sekaligus aktivis 98, Aryanto Sangaji, mengatakan, jika selama ini terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.

    Aryanto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) didorong untuk meloloskan gugatan yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).

    Hal tersebut tidak lain merupakan tindakan nepotisme seperti yang terjadi pada era Orde Baru (Orba).

    Baca: Politik dinasti lahirkan pemerintah yang represif

    “Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Kembali muncul 25 tahun kemudian. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di zaman rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan,” ucap Aryanto.

    Sebelumnya, para mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah secara estafet melakukan mimbar demokrasi sebagi bentuk penolakan politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

    Tak hanya di Palu, sebelumnya aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah. Mereka sepakat menolak politik dinasti dan kebangkitan neo-Orba.

     

  • Rakyat, Mahasiswa dan Seniman Bergerak Bersama Melawan Politik Dinasti Jokowi

    Rakyat, Mahasiswa dan Seniman Bergerak Bersama Melawan Politik Dinasti Jokowi

    7cloud.asia – Ribuan anggota masyarakat dan aktivis pro demokrasi, Sabtu (9/12/2023) menghadiri konser Panggung Rakyat Bongkar yang dihelat di Stadion Madya, Senayan Jakarta. 

    Konser yang berlangsung sejak siang itu, peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) merilis pernyataan bersama.

    Dalam pernyataannya ASDI menyebut, Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes. 

    Selain itu, ASDI  juga menilai terjadi pelemahan pengawasan legislatif dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.

    Akibatnya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita Reformasi 1998.

    Baca: Serunya konser Panggung Rakyat Bongkar

    Kehendak Jokowi untuk terus berkuasa ditempuh dengan melemahkan kebebasan ekspresi, menjauhkan akuntabilitas aparat keamanan, dan mengabaikan penyelesaian pelanggaran berat HAM.

    “Haris-Fatia, Budi Pego, hingga Butet Kertaredjasa adalah sedikit sasaran dari kriminalisasi dan intimidasi penguasa atas kritik.” demikian salah satu poin pernyataan yang ditandatangani lebih dari 400 orang tersebut. 

    ASDI juga melihat tak ada keadilan untuk para korban Kanjuruhan dan
    korban pelanggaran HAM berat.  Tak ada kemauan politik Presiden dan para elite politik.

    Presiden melemahkan aktor-aktor politik yang semestinya berperan sebagai check and balance, seperti DPR dengan cara memperalat badan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan MK sebagai senjata kekuasaan eksekutif.

    Bukan hanya demi mengamankan penguasa dankroninya, tapi sekaligus menekan siapa pun yang berseberangan.

    Baca: Politik dinasti Jokowi ciderai demokrasi

    Terakhir adalah ancaman terhadap para kepala desa dan intimidasi Presiden Jokowi kepada Ketua KPK Agus Rahardjo.

    Hukum-hukum hasil perjuangan reformasi yang pro kepentingan rakyat di bidang anti korupsi dan hak asasi dilemahkan melalui Revisi UU KPK, Revisi UU MK, hingga Revisi KUHP dan UU ITE.

    Hukum-hukum baru yang anti-kepentingan rakyat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, justru diperkuat oleh proses cepat, tertutup, dan tanpa partisipasi publik.

    Yang terbaru adalah RUU Daerah Khusus Jakarta yang mencuri hak pilih warga atas pemilihan langsung gubernur.

    KPK yang efektif melawan korupsi dan dipuji dunia dikebiri. KPK tak independen dan diperalat.

    Baca: Tokoh bangsa nilai politik dinasti Jokowi melukai kepercayaan rakyat

    “Pimpinan KPK dipilih karena kompromi elit, bukan integritas. Tak heran kini tersangkut korupsi,” lanjut pernyataan itu.

    Integritas sistem pemilu di ujung tanduk. Jelang Pemilu 2024 Presiden tanpa malu bermanuver untuk terus berkuasa lewat rekayasa politik.

    Presiden menjadikan Ketua MK yang juga adik ipar Presiden untuk mengubah aturan konstitusi demi anaknya menjadi Calon Wakil Presiden.

    Untuk itu ASDI menyerukan agar seluruh rakyat bergerak bersama mencegah politik Dinasti dan kembalinya Tirani.

    “Mahasiswa harus segera mengkosolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak Demokrasi dengan menolak kembalinya Orde Baru dan Republik rasa kerajaan,” 

    Baca: Pencawapresan Gibran dinilai cacat hukum

    Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, ASDI menuntut:

    1. Negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang hak asasi manusia, lingkungan, hak
    perempuan/kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman/inklusifitas.

    2. Negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

    3. Memilih pemimpin bangsa dalam seluruh tingkatan yang faham hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melakukan pelanggaran hak asasi dan berwatak inklusif dan menjunjung kesetaraan.

    4. Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum untuk hal-hal apa pun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil, dan bermartabat.

    Baca: Pasangan Prabowo Gibran dinilai tak punya perspektif HAM

    5. Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan stop penyalahgunaan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

    6. Menjaga Pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif

     

  • Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa dari Ratusan Kampus di Indonesia Turun ke Jalan Bagikan Selebaran

    Tolak Politik Dinasti, Mahasiswa dari Ratusan Kampus di Indonesia Turun ke Jalan Bagikan Selebaran

    7cloud.asia – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus membagikan selebaran dan stiker menolak politik dinasti di depan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang.

    Mereka merupakan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di sekitar Ciputat di antaranya UIN, UMJ, Ganesha, Unpam. Aksi ini dilakukan sejak pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.

    Selebaran tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk menolak politik dinasti di Indonesia.

    “Tuntutan kita adalah kita menolak dan mengajak masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tidak memilih orang yang terlibat dalam politik dinasti dan punya sejarah masa lalu yang kelam, yaitu penculikan aktivitas,” jelas Glamora, salah satu mahasiswa seperti yang dikutip Kompas.com.

    Baca: bahaya dan dampak politik dinasti

    Di Jakarta dan sekitarnya, ada 37 kampus yang bergerak untuk menggagalkan agenda politik dinasti di Indonesia.

    Aksi serupa juga dilakukan di lebih kurang 800 kampus yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia.

    Glamora menjelaskan, secara teknis cara yang dilakkan beda-beda, ada yang skalanya besar, ada yang skalanya kecil.

    “Tetapi memang kita pusatkan di UIN Jakarta karena kita yang menginisiasi dan mengonsolidasikan teman-teman kampus, aktivis, dan mahasiswa di berbagai kampus,” urainya.

    Selebaran poster tersebut dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas. Isinya data-data dan fakta-fakta sejarah yang dikumpulkan dari beberapa media.

    Baca: Cara membatasi dinasti politik

    Aksi pembagian poster ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia.

    Sebelumnya mahasiswa juga turun ke jalan menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan gugatan batas minimum cawapres.

    Glamora menegaskan, aksi ini tidak didanai pihak mana pun. Dana yang digunakan berasal dari patungan mahasiswa dan beberapa alumni di kampus.

    “Tentu saja ini tidak mungkin dibiayai oleh satu pihak. Kami memang sejak satu bulan lalu melakukan konsolidasi dan alhamdulillah banyak yang patungan,” ungkapnya.

    “Pertama, senior-senior yang memang memiliki spirit yang sama, terutama yang dulu merasakan pahit getirnya dipimpin oleh Orde Baru dan mereka tidak ingin generasi berikutnya mengalami hal serupa,” lanjutnya.

    Baca: Beda dinasti Jokowi dengan luar negeri

    Rencananya nanti mahasiswa juga akan melakukan aksi serupa yang lebih besar. “Kami sedang menyiapkan, setelah ini lebih besar dari ini. Kami akan pusatkan di satu titik,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, mahasiswa meminta kepada Jokowi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI- Polri untuk netral menjelang pemilu.

    Jangan sampai, ujarnya, kita menemukan kecurangan dan ada keberpihakan aparat penggunaan insfastruktur negara untuk memenangkan paslon tersebut.

    “Karena kita melihat hari ini pengerahan lembaga negara itu sangat nyata, sangat terlihat,” jelasnya.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Jalan Panjang Prabowo Menjadi Presiden: Dari Pelanggar HAM hingga Menjadi Bagian Politik Dinasti Jokowi

    Jalan Panjang Prabowo Menjadi Presiden: Dari Pelanggar HAM hingga Menjadi Bagian Politik Dinasti Jokowi

    ruangkota,com – Indonesia kini bersiap menghadapi pergantian rezim. Presiden Jokowi akan melepaskan jabatannya pada Oktober 2024 ini. Hampir bisa dipastikan, penggantinya adalah Prabowo Subianto, yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    KPU sudah menetapkan Prabowo sebagai presiden terpilih, setelah MK menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2024 baik yang diajukan pasangan Anies-
    Muhaimin maupun pasangan Ganjar-Mahfud.

    Menurut Yohanes Sulaiman, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, perjalanan Prabowo menuju kursi RI 1 tidak bisa disebut instan, alih-alih gampang.

    Empat kali mengikuti kontestasi pemilihan umum (pemilu), tiga kali gagal, Prabowo kini menang telak dari dua pesaingnya. Ia tidak hanya diusung oleh koalisi besar, tetapi juga, yang diyakini menjadi senjata ampuhnya, didampingi oleh putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    Kemenangan Prabowo tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Catatan HAM-nya abadi, korban dan keluarganya tetap belum mendapat keadilan, meski tampaknya banyak masyarakat mulai “memaafkan” Prabowo.

    Yohanes mengatakan bahwa tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Jokowi menjadi presiden dua periode yang selalu mendapatkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, mencapai 80%.

    Publik kini menunggu, akan jadi pemimpin seperti Prabowo nanti dan risiko apa yang dihadapi Indonesia di bawah kepemimpinannya?

    Pilpres keempat bagi Prabowo
    Prabowo pertama kali mengepakkan sayap di kontestasi elektoral menjelang tahun politik 2004. Saat itu ia merupakan kader Partai Golkar dan mengikuti konvensi capres di internal partai. Namun, ia kalah dari Wiranto, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh yang sama-sama mengikuti konvensi capres untuk dicalonkan oleh Golkar.

    Tahun 2008, atau menjelang tahun Pemilu 2009, Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Gerindra kemudian berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu 2009, dengan Prabowo maju sebagai pasangan cawapres dari Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P. Pasangan tersebut kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

    Pada Pilpres 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri, kali ini sebagai capres dan Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Selain diusung oleh Gerindra, ia juga didukung oleh Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun Prabowo kalah oleh Jokowi yang saat itu maju bersama Jusuf Kalla.

    Pada Pilpres 2019, Prabowo maju lagi sebagai capres, masih melawan Jokowi. Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, sementara Jokowi menggandeng ulama besar Ma’ruf Amin. Lagi-lagi Prabowo kalah.

    Ambisi Prabowo untuk mencapai kursi RI 1 tidak padam. Pada Pilpres 2024 ini, Prabowo kembali maju, menjadi capres unggulan berdasarkan survei elektabilitas oleh deretan lembaga survei.

    Ia menggandeng putra presiden, yang masih berusia 36 tahun, guna menggerek popularitasnya di hadapan pemilih muda yang jumlahnya mendominasi hampir 60% dari total pemilih nasional.

    Dua kali menjadi rival, kini Prabowo berada satu gerbong dengan Jokowi.
    Tak lama setelah Jokowi dilantik untuk periode keduanya, Prabowo menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri Pertahanan, yang otomatis membawa Gerindra pindah ke gerbong koalisi pemerintah, meskipun tidak ada sikap resmi dari Gerindra sendiri.

    Dalam Pilpres kali ini, pasangan Prabowo-Gibran diyakini menjadi paslon yang didukung istana dan akan melanjutkan program-program Jokowi. Apalagi pasangan tersebut mengusung narasi keberlanjutan, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa mereka akan jadi “penerus Jokowi”.

    Sebelumnya, masyarakat sempat mengira bahwa Jokowi akan berada di pihak capres Ganjar dan pasangannya, Mahfud MD, karena Jokowi dan Ganjar sama-sama kader PDI-P.

    Terbukti, bayang-bayang Jokowi di koalisi Prabowo-Gibran memberikan efek elektoral positif yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan tersebut.

    Intervensi konstitusi dan konflik kepentingan
    Proses penunjukkan Gibran sebagai cawapres menuai kontroversi besar hingga memicu amarah publik. Jokowi diyakini mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui adik iparnya, Hakim MK Anwar Usman, untuk memutus perkara batas usia capres dalam UU Pemilu guna membuka ruang bagi Gibran untuk maju.

    Selain Gibran, anak bungsu Jokowi pun kini berpolitik. Kaesang Pangarep diberikan kursi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam hitungan hari sejak ia terjun ke dunia politik, tanpa melewati proses kaderisasi partai.

    Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang juga pendatang baru di politik, pun berhasil terpilih menjadi Walikota Medan pada Pilkada 2020, bahkan ia menang dengan mudah.

    Menurut Aniello Iannone, dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, fenomena dinasti politik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi dan meningkatkan risiko lahirnya kebijakan yang tidak etis, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik Indonesia.

    Hal yang disayangkan adalah, kata Aniello, Prabowo justru menjustifikasi praktik dinasti politik tersebut, dengan mengutarakan bahwa keberadaan dinasti politik merupakan elemen yang konstan dalam proses politik Indonesia. Ia secara tidak langsung membenarkan praktik ketidaksetaraan dalam demokrasi.

    Prabowo, yang selama dua periode pemilu menjadi rival dan antitesis Jokowi, kini justru turut “membantu” Jokowi membangun dinasti politik. Aniello menambahkan bahwa banyaknya partai politik yang kini berada di belakang Prabowo juga mencerminkan kentalnya oligarki.

    Dosa HAM masa lalu
    Masa lalu Prabowo yang pasang-surut telah banyak dibahas. Ia merupakan mantan menantu pemimpin otoriter Indonesia, Suharto, dan kerap disorot perihal keterlibatannya dalam penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis prodemokrasi tahun 1998, menjelang berakhirnya rezim Suharto.

    Saat itu, Prabowo adalah Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan yang diduga diperintah oleh Prabowo untuk melakukan penculikan tersebut. Bahkan, beberapa mantan anggota Tim Mawar, pasukan elite yang diduga merancang operasi penculikan tersebut, masuk ke dalam tim kampanye Prabowo-Gibran.

    Dio Ashar Wicaksana, mahasiswa PhD bidang Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Australian National University, menjelaskan bahwa Prabowo dalam dokumen visi misinya bahkan tidak menyinggung soal pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Ia memang menjanjikan komitmen untuk melindungi HAM seluruh warga negara, tapi retorika semacam ini selalu disampaikan oleh semua para capres pascareformasi, dan realisasinya selalu sama: tidak ada tindak lanjut sampai tuntas.

    Selain makin pupusnya harapan akan penyelesaian HAM masa lalu, rekam jejak Prabowo dan pemerintahan Jokowi dalam hal kebebasan sipil juga cukup mengkhawatirkan.

    Dio mengatakan bahwa salah satu yang jadi akar masalah adalah Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seringkali jadi ancaman kriminalisasi.

    Kita masih menerka-nerka bagaimana nanti sikap Prabowo ketika menanggapi kritik dan apakah mereka akan bisa menghimbau para pendukungnya agar tidak mudah melaporkan individu lain dengan menggunakan pasal UU ITE. Lebih jauh, kata Dio, publik menunggu apakah Prabowo mampu menghapus seluruh pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.

    Sementara itu, Masitoh Nur Rohma, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menekankan adanya kekhawatiran bahwa kebebasan sipil di Indonesia akan semakin ditekan di bawah pemerintahan Prabowo.

    Pada periode kepemimpinan Jokowi saja kebebasan sipil–termasuk kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi–menjadi sesuatu yang mahal dan “berbahaya”, ditandai dengan banyak peristiwa kriminalisasi aktivis. Salah satu contohnya adalah kriminalisasi aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia, oleh petinggi negara.

    Prabowo, yang akan memerintah bersama anak Jokowi, sangat mungkin tidak akan mengubah banyak hal mengenai perlindungan kebebasan sipil. Bahkan bisa jadi isu ini semakin tidak menjadi prioritas kebijakan, mengingat Prabowo sendiri dipertanyakan integritasnya terhadap prinsip-prinsip perlindungan HAM.

    Pada akhirnya, presiden berikutnya akan harus menghadapi tantangan Indonesia yang terfragmentasi, ditandai oleh narasi kemunduran demokrasi dan meluasnya dinasti politik.

    Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Nurul Fitri Ramadhani (Politics + Society Editor, The Conversation Indonesia).