7cloud.asia – Mayoritas atau 75 persen warga yang tahu presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti.
Demikian hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 29 Oktober – 5 November 2023 untuk mengetahui sikap publik terhadap politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi.
Seperti diketahui di periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi mulai membangun politik dinasti lewat anaknya Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta, menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan.
Terakhir, politik dinasti Jokowi dibangun lewat anak bungsunya, Kaesang Pangarep, yang diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah.
Dari 2400 responden yang disurvei, 37 persen menjawab “tahu” dan 63 persen menjawab “tidak tahu” tentang politik dinasti yang sedang dibangun Presiden Jokowi.
Baca: Politik Dinasti Presiden Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi
Dari yang tahu (37persen), 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti.
“Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka,” Demikian hasil survei yang disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Sentimen Publik atas Dinasti Jokowi” di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (16/11/2023).
Saiful mendefinisikan bahwa politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah.
Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun, seperti dari ayah ke anak. Dalam hubungan ini, ada pihak yang ingin mendapatkan kekuasaan dan di pihak lain ada yang sedang berkuasa.
Saiful menegaskan, politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa.
Baca: Dari Kaesang hingga AHY, contoh politik dinasti di Indonesia
Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa.
“Di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut,” ujarnya.
Dalam demokrasi, lanjut Saiful, pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati memang dipilih oleh rakyat. Memang berbeda antara politik dinasti dalam sistem kerajaan dan sistem demokrasi.
Dalam sistem kerajaan, tidak ada pemilihan terhadap orang yang mau mendapatkan jabatan tersebut, tapi ditunjuk oleh sang raja.
Sementara dalam demokrasi, seseorang menjadi pejabat publik harus melalui pemilihan umum.
Baca: Bahaya dinasti politik bagi demokrasi
Karena itu, dalam demokrasi, di mana seseorang menduduki jabatan melalui pemilihan umum bisa masuk dalam praktik politik dinasti apabila dalam prosesnya ada unsur hubungan darah antara yang sedang berkuasa dengan yang sedang mencari jabatan tersebut.
Saiful mencontohkan kasus Gibran yang merupakan anak presiden yang sedang berkuasa, dan dia mau maju sebagai calon walikota Solo.
Saiful menceritakan pengakuan Ketua PDI Perjuangan Solo, bahwa Jokowi sendiri yang datang menemuinya dan menceritakan Gibran berminat menjadi calon walikota Solo. Jokowi ketika itu sudah dalam posisi sebagai presiden.
Menurut Saiful, jika ketika itu Jokowi adalah seorang pengusaha mebel, ceritanya mungkin akan lain.
“Tapi yang menemui ketua DPD PDI Perjuangan ini adalah seorang presiden. Ketua PDI Perjuangan Solo itu menyatakan bahwa mereka sudah memutuskan siapa yang akan menjadi calon walikota melalui prosedur yang sudah berjalan,” ujarnya.
Baca: Tokoh bangsa menilai Jokowi telah melanggar prinsip demokrasi
Saiful mengakui, dalam sistem atau aturan PDI Perjuangan, ketua umum partai memiliki hak prerogatif.
Karena itu, kalau ketua umum menolak keputusan yang sudah dibuat DPC, dan menerima Gibran sebagai calon, maka ia bisa menjadi calon. Dan, inilah yang kemudian terjadi, Gibran menjadi calon wali kota dari PDI-Perjuangan.
Menurut Saiful, Gibran memiliki nilai politik yang sangat tinggi di Solo. Bahkan untuk bersaing menjadi walikota pun, dia nyaris tidak memiliki lawan.
Hampir tidak ada yang berani melawan Gibran di Solo. Lawan yang akhirnya maju pun tidak mendapatkan suara berarti.
Di Solo, Gibran mengalami proses pemilihan umum. Menurut Saiful, itu adalah wilayah demokrasi.
“Tapi bagaimana dia memasuki wilayah demokrasi tersebut, ada unsur yang sangat khas dinasti, yakni ada pihak yang memiliki hubungan darah dengan Gibran dan dia sedang berkuasa, dalam hal ini presiden Republik Indonesia,” jelas Saiful.
Baca: Forum Pemred ingatkan Jokowi bisa picu ketegangan politik
Karena itu, menurut Saiful, dalam demokrasi, politik dinasti bisa terjadi. Bahwa apakah orang akan memilih atau tidak, itu sangat bergantung pada bagaimana sikap masyarakat.
Namun sikap itu bukan sesuatu yang netral, melainkan bisa diciptakan melalui kampanye, sosialisasi, dan semacamnya. Kampanye atau sosialisasi membutuhkan sumberdaya, dan salah satu sumberdaya adalah posisi sedang berkuasa.
Seorang presiden, misalnya, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, bahkan melampaui atau di atas tentara yang memiliki senjata.
“Kekuasaan seorang presiden sangat besar. Karena itu, dalam politik dinasti di mana kerabat atau anak presiden ikut dalam pemilihan, ada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power” jelasnya.
Karena itu untuk sebuah sistem yang baik seharusnya politik dinasti ini dihindari.
Baca: Lewat pidatonya, Mega siratkan PDIP tidak berada di belakang langkah Jokowi
Leave a Reply