7cloud.asia – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) diminta memberi prioritas khusus dan bekerja lebih keras dalam mengentaskan daerah-daerah yang masih dalam kategori daerah tertinggal.
Sehingga kedepannya tidak ada lagi daerah-daerah tertinggal di Indonesia, termasuk di daerah pedalaman.
Anggota Komisi V DPR Anwar Hafid mencontohkan kondisi di Sulawesi Tengah masih terdapat tiga kabupaten yang hingga saat ini masih masuk kategori daerah tertinggal meski provinsi tersebut menjadi tujuan investasi.
Baca; Pemerintah targetkan tak ada lagi kemiskinan ekstrem di 2024
Menurut Anwar kondisi adanya daerah tertingal di daerah tujuan investasi ini sangat ironis lagi memalukan, sehingga perlu dievaluasi.
“Ini sebuah hal yang memalukan juga, kalau daerah Sulteng itu daerah yang tujuan investasi yang begitu besar tapi masih ada daerah tertinggal. Saya ingin juga mudah-mudahan ini mendapat perhatian, kita coba membedah bersama-sama, kenapa masih ada istilah Daerah Tertinggal itu,” tandas Anwar saat Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa PDTT dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Anwar mengakui bahwa kunci utama keberhasilan mengangkat daerah-daerah dari Daerah Tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah Kementerian saja. Tapi ini merupakan hasil kerja semua kerja bareng-bareng semuanya.
“Tapi saya ingin bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberi prioritas khusus bagaimana kita lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah kita yang masih dalam kategori Daerah tertinggal,” ujar Anwar.
Baca: Bagaimana dana desa mengangkat kesejahteraan warga desa
Tiga kabupaten yang dimaksud Anwar adalah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Ia melihat daerah itu sudah mengalami kemajuan meski belum bisa lepas dari kategori daerah tertinggal.
“Mungkin sudah bisa dievaluasi kalau memang sudah memenuhi standar mendingan dikeluarkan dari stigma (daerah tertinggal),” sambung Anwar.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan Kementerian Desa dan PDTT untuk kedepannya meningkatkan alokasi dana desa menjadi prioritas utama yang lebih besar lagi.
“Karena bagaimanapun juga sekarang ini desa kita ini, alhamdulillah berkat binaan Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, baik di sisi administrasi pemerintahannya sekarang ini sudah jauh lebih baik, Pak Menteri,” tandas Anwar.
Baca: Muhaimin Iskandar usulkan dana desa naik jadi Rp 5 miliar
Pengelolaan dana desa, sambungnya, hanya akan berdampak multiplier effect jika alokasi dana desa tersebut langsung mengenai ke kas-kas desa.
Ia melihat akan jauh berbeda multiplier effect yang terjadi ketika dana alokasi desa ditingkatkan dari sekarang. Meski diakui ini harus diperjuangkan bersama.
“Panglimanya tentu pak menteri untuk kita berjuang kepada bapak Presiden sehingga 2024 di akhir masa jabatan presiden, bisa memberikan hadiah terbaik buat desa di Indonesia, dengan memberikan alokasi dana desa yang cukup signifikan dari kondisi yang ada sekarang, Saya kira itu amanah UU Desa,” pungkas Anwar.
Leave a Reply