7cloud.asia – Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika dinilai akan menambah beban yang ditanggung perempuan akibat krisis iklim.
Di lapangan, dampak perjanjian ini akan menghantam tubuh perempuan, termasuk petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, hingga warga miskin kota.
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI Eksekutif Nasional, Mida Saragih menegaskan, ekspansi industri ekstraktif jelas akan mengubah ruang hidup, merusak alam, dan pada akhirnya memengaruhi apa yang rakyat olah dan konsumsi.
Melalui momentum Hari Perempuan Internasional, para perempuan dari berbagai daerah menegaskan negara tidak boleh menjadikan tubuh perempuan, hutan, dan laut sebagai jaminan untuk menutup defisit dagang negara lain.
Ekspansi investasi dan pelonggaran aturan hanya akan memperdalam eksploitasi sumber daya alam, sekaligus menambah beban perempuan terutama di pesisir dan komunitas yang bergantung pada alam.
“Karena itu, pengorganisasian di tingkat basis khususnya di kalangan perempuan dan generasi muda, kian mendesak di tengah penindasan agraria, krisis iklim, dan bencana ekologis yang semakin intens,”
Di berbagai daerah, perempuan tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir diri, membangun solidaritas lintas sektor, dan merumuskan analisis kritis atas konsekuensi ART.
Perempuan adat di Kalimantan Barat menolak konsesi tambang dan skema karbon yang merampas akses mereka terhadap hutan, sumber air, dan tanaman obat.
Perempuan nelayan di Maluku Utara dan pesisir lain bersuara lantang melawan pencemaran tambang nikel dan berbagai kebijakan yang dampaknya membebani pundak mereka.
Sebelum ART saja, Maluku Utara sudah dijadikan penggerak kapitalisme global atas nama transisi energi. Perjanjian ini hanya akan memperparah kerusakan ekosistem.
“Banjir berulang di Halmahera Tengah dan Pulau Obi adalah krisis ekologi yang lahir dari tambang nikel dan proyek strategis nasional. Jika investasi dipercepat, bencana akan menjadi rutinitas,” tegas Astuti Kilwouw, Direktur WALHI Maluku Utara.
Dia menambahkan, perempuan nelayan terpaksa melaut lebih jauh karena perairan di sekitar konsesi tercemar. Biaya melaut naik, pendapatan tidak sebanding, dan banyak yang akhirnya berhenti.
Di banyak kampung, perempuan berada di garda terdepan aksi protes, tetapi absen di meja perundingan. Mereka paling terdampak, paling bertarung, sekaligus paling terabaikan.
”Feminisasi kemiskinan nyata di lingkar tambang, mulai dari ruang hidup dirampas, beban kerja perempuan meningkat sampai 18–20 jam sehari, sementara akses kerja layak dan pengambilan keputusan nyaris tidak ada,” tegas Astuti.
Lain lagi suara perempuan Jakarta. Lewat perjanjian ART, Negara dinilai membuka pintu energi kotor, tetapi menutup mata pada beban kesehatan yang ditanggung perempuan.
Target impor energi kotor bertolak belakang dengan komitmen iklim. Di kawasan industri baja, warga menghirup udara kotor setiap hari.
Kasus ISPA bisa mencapai 4.000–7.000 orang per bulan di satu wilayah, bukan per tahun. Banyak perempuan di rusun sekitar stockpile batubara mengalami penyakit kulit dan black lung. Batubara bukan hanya mencemari udara, tapi juga air yang mereka gunakan sehari-hari. Perempuan menanggung eksternalitas industri.
”Mereka mengurus anggota keluarga yang sakit, mengalokasikan biaya kesehatan dari kantong sendiri, sementara tak pernah menikmati keuntungan dari industri tersebut,” jelas Suci F. Tanjung, Direktur WALHI Jakarta.
Di Sulawesi Tengah, ART dinilai akan mempercepat alih fungsi lahan pangan menjadi kawasan industri, gudang logistik, pelabuhan, dan proyek investasi. Lahan-lahan pertanian perempuan akan terseret dalam arus tersebut.
Di Sulawesi Tengah, luas perkebunan kelapa sawit sudah melampaui luas sawah. Ketimpangan ini akan semakin tajam. Impor pangan yang masif akan memukul harga komoditas lokal. Perempuan adalah penjaga sistem pangan lokal.
”Mereka mengelola benih, kebun, dan dapur keluarga. Produksi pangan rakyat, yang selama ini dijaga perempuan, akan dianggap tidak kompetitif dan makin dipinggirkan,” papar Wiwin Matindas, Direktur WALHI Sulawesi Tengah.
Perempuan petani di Sulawesi dan daerah lain menentang alih fungsi lahan pangan menjadi kawasan industri, bank tanah, dan infrastruktur pendukung ekspor-impor, yang berpotensi menghapus ruang produksi pangan lokal yang mereka kelola.
Jika melihat luas Kalimantan Barat dan tumpang tindihnya konsesi tambang serta perkebunan, artinya hampir separuh hutan akan hilang hanya untuk ekspansi ekstraktif.
Ketika hutan dibabat, perempuan kehilangan sumber pangan, obat-obatan, dan air bersih. Mereka harus berjalan lebih jauh dan mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk kebutuhan dasar keluarga.
Eksploitasi hutan menambah beban kerja domestik perempuan. Mereka penopang ekonomi rumah tangga, tetapi justru paling sulit mengakses sumber daya yang dirusak tambang dan perkebunan. Skema perdagangan karbon adalah solusi palsu.
Negara-negara industri menghasilkan emisi, sementara masyarakat adat terutama perempuan, dipaksa menjaga hutan yang aksesnya justru dibatasi.
Hasilnya sama saja, masyarakat adat diusir dari tanahnya dan kehilangan kendali atas ruang hidup,” papar Sri Hartini, Direktur WALHI Kalimantan Barat
“ART akan memperdalam tekanan sosial, ekonomi dan mendorong lebih banyak bencana ekologis dan konflik sosial. perjanjian. “Saat konflik agraria meningkat, perempuan mengalami dampak berlapis: kehilangan mata pencaharian, terganggu wilayah kelola, beban domestik melonjak, dan risiko kriminalisasi terhadap perempuan petani ikut naik,” tambah Wiwin.
Leave a Reply