7cloud.asia – Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengkritisi fenomena tingginya harga buku di Indonesia yang berpengaruh dengan minat membaca.
Mahalnya harga buku mengakibatkan membaca yang semula dari hak dasar pendidikan tergeser menjadi sebuah “kemewahan” bagi masyarakat, terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
Fikri menegaskan bahwa jika keluhan mahalnya harga buku masih terus terjadi, hal itu merupakan indikasi kuat belum terlaksananya amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Ia mengingatkan bahwa semangat undang-undang tersebut adalah menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata dari Aceh hingga Papua.
Sebenarnya, ujarnya, buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen.
Baca: Minimnya minat baca di Indonesia berkaitan dengan norma sosial
“Namun, kalau di bawah (masyarakat) masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kita perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” ujar Fikri dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Politisi PKS ini juga menyoroti dampak sistemik harga buku terhadap angka literasi nasional. Menurutnya, ketika buku sulit dijangkau, minat membaca masyarakat akan terjun bebas.
Di sisi lain, ia melihat pemerintah masih “ngambang” dalam menyikapi kebijakan digitalisasi pendidikan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Australia atau Finlandia.
“Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Tidak seperti Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik,” tegasnya.
Baca: Gol A Gong usulkan membaca karya sastra diwajibkan di sekolah
Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu menggarisbawahi kekhawatiran para orang tua dan pengamat psikologi pendidikan mengenai dampak negatif penggunaan gawai (gadget) yang berlebihan pada tumbuh kembang anak.
Fikri berpendapat bahwa kemunduran potensi anak bisa terjadi akibat ketergantungan pada media sosial.
“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah ‘pelajaran mendalam’, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok Papua,” pungkas Fikri.
Tingginya biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang saat ini seringkali membuat ongkos kirim buku ke luar Jawa lebih mahal daripada harga bukunya sendiri, sebuah ironi yang disebut Fikri harus segera diintervensi oleh kebijakan fiskal pemerintah.
Leave a Reply