7cloud.asia – Tiga lembaga pemeringkat internasional yakni Moody’s, Standard & Poor’s dan Fitch Ratings memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia.
Ini dinilai sebagai sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Respons yang hati-hati dan terukur diperlukan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengingatkan pemerintah agar tidak menyepelekan peringatan tiga lembaga rating global. Menurutnya, sinyal tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap pruden dan disiplin.
“Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/3/2025).
Baca: Pembayaran utang dan bunga utang mencapai Rp1.433 triliun pada 2026
Kholid menegaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
“Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegas politisi PKS itu.
Kholid juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Pasalnya, konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memicu gejolak besar di pasar energi dunia.
“Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.
Sebab itu, menurut Kholid, pemerintah harus mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.
“Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujar legislator dapil Jawa Barat VI tersebut.
Baca: Banggar DPR benarkan anggaran BGN untuk MBG diambil dari fungsi pendidikan
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa gejolak energi global dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia.
“Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.
Dalam keterangan resminya, Ia menegaskan bahwa dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian.
“Kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Jika diperlukan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut,” ujarnya.
Baginya, langkah antisipatif sangat penting untuk memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya.
Baca: Ketegangan di Timur Tengah tegaskan mendesaknya transisi dari energi fosil
Leave a Reply