ruangkota

Tag: apbn

  • Biaya Pembangunan IKN Dikhawatirkan Akan Dibebankan ke APBN

    Biaya Pembangunan IKN Dikhawatirkan Akan Dibebankan ke APBN

    7cloud.asia – Biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi sorotan.

    Hingga tahun 2024 nanti, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN akan menembus angka Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran pembangunan IKN yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun. 

    Menanggapi hal ini, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah harus mengupayakan pendanaan yang seimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

    “Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama,” ujar Said seperti dikutip Parlementaria.

    Baca: Ganjar komit lanjutkan IKN, ini yang akan dia lakukan untuk pembiayaan

    Said melanjutkan, baru tiga tahun sejak IKN diundangkan, (tapi) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen. Padahal IKN merupakan proyek jangka panjang.

    Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” kata Said 

    Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Sabtu (23/12/2023), Said menjelaskan bahwa secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak.

    Pertama, dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

    Baca: Nasib hutan tropis di IKN

    Terkait hal ini, Said mengingatkan, bahwa direncanakan pendanaan IKN bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    “Hal ini sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No 3 tahun 2022 tentang IKN,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Adapun rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan.

    Pertama, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun).

    Baca: Konsep kota hutan IKN, tak jamin ramah lingkungan

    Dengan jumlah yang disampaikan, proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya merupakan kontribusi dunia usaha. 

    Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang dilakukan Said, sejauh ini pembangunan IKN masih berasal dari APBN.

    Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun.

    “Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” rinci anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Namun, dari hasil pengamatannya, ia merasa belum adanya realisasi konkret kucuran investasi swasta dan yang bersumber dari BMN dalam pembangunan IKN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang.

    Baca: IKN pindah, status Kota Jakarta berubah

    Ia pun lantas dengan gamblang menyatakan kekhawatirannya apabila skema KPBU tak berjalan dengan baik maka justru menambah beban APBN.

    Sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp45 triliun itu masih Letter of Intent (LoI)

    “Itu artinya masih sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan,” tandasnya.

    Selain itu, Said juga menyoroti skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi ia khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya.

    Baca: Penerapan smart city di IKN

    Peraturan terkait sumber pendanaan pembangunan IKN telah termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

    Aturan itu menyatakan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:

    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau

    b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    Ekonom Khawatir Program Makan Siang Gratis Membuat Beban APBN Semakin Berat

    7cloud.asia – Program makan siang gratis yang diusung pasangan capres Prabowo-Gibran mengundang kekhawatiran sejumlah ekonom. Program ini akan menambah berat beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, ada tiga dampak terhadap APBN yang mungkin akan terjadi dari program makan siang gratis.

    Melansir CNBC Indonesia, dampak pertama adalah pemerintah akan menggeser anggaran lainnya untuk menjalankan makan siang gratis ini.

    “Dana yang dibutuhkan ini kan besar, kemungkinan mereka akan men-trade off dari program yang ada,” ujar Faisal.

    Selanjutnya Faisal menjelaskan, pemerintah akan menggeser anggaran yang tadinya digunakan untuk program perlindungan sosial maupun anggaran kesehatan untuk dijadikan anggaran makan siang.

    Baca: Program makan siang gratis masuk rapbn 2025

    Akibatnya ada kemungkinan pengurangan anggaran untuk BPJS Kesehatan atau pendidikan.

    “Itu konsekuensi kalau program makan siang dijalankan secara penuh dengan perkiraan anggaran di atas Rp 400 triliun,” kata dia.

    Namun, lanjut Faisal, jika pemerintah tidak ingin menggeser anggaran yang sudah ada, maka pilihan lain adalah menaikkan penerimaan pendapatan.

    Tetapi menurut doktor bidang Ekonomi Politik dari Universitas Queensland, Australia ini cara tersebut sepertinya tidak mungkin.

    Sebab, meningkatkan anggaran hingga Rp 400 triliun dalam jangka waktu pendek akan sangat sulit dilakukan.

     

    Baca: Risiko di balik program makan siang gratis

    Cara lainnya yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah dengan memperlebar defisit atau menambah hutang.

    “Ini yang saya bilang paling besar kemungkinannya adalah dengan menaikkan defisitnya,” ujarnya.

    Jika kebijakan ini yang dipilih, master di bidang Studi Pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia ini mengatakan pemerintah akan menanggung konsekuensi yang cukup berat.

    Selama ini, lanjut Faisal, APBN sudah babak belur dihantam oleh pandemi Covid-19. Utang bertambah sehingga kewajiban Indonesia untuk membayar bunga utang juga makin tinggi.

    “Beban bunga utang sudah meningkat dari tahun ke tahun, ke depan ruang fiskalnya bisa makin tipis,” katanya.

    Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center for Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

     

    Baca: DPR ingatkan bansos tak jadi aset elektoral

    Menurutnya pemerintahan baru nanti seharusnya tak perlu buru-buru dalam melaksanakan program ini.

    Sebab, ruang fiskal yang dimiliki RI sedang sempit oleh bunga pembayaran utang yang meningkat.

    Apalagi banyak program-program lain yang menelan anggaran jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara.

    “Kalau anggaran besar seperti makan siang dan IKN berjalan secara paralel, maka yang dikhawatirkan adalah defisit anggarannya akan semakin menjadi beban bagi perekonomian,” jelas Bhima.

    Karena itu, lanjut Bhima, sebelum melaksanakan program makan siang gratis, pemerintah menyiapkan anggaran dan ketersediaan bahan makanan.

    Jika tidak, ia khawatir program ini malah akan menambah beban APBN, bahkan inflasi yang disebabkan oleh bahan makanan.

    “Kalau tidak disiapkan hulunya dengan serius yang terjadi adalah kenaikan harga dan belum tentu petani diuntungkan, program ini dan kenaikan harga akan lebih dinikmati dari sisi distributornya,” terangnya.

    Seperti yang diwartakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program makan siang gratis harus dikaji seksama, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti.

    Baca: Pembagian bansos jadi penentu untuk dalam pilpres

    Defisit APBN 2025, dipatok pada rentang 2,45%-2,8% dari PDB. Semakin lebar defisit, artinya jumlah utang yang akan ditarik akan semakin besar.

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan dalam sebulan ke depan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Ini sebagai ancar-ancar pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang diusung Paslon 02 tersebut.

    “Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Sri Mulyani

    Reporter: Nurakhmayani

  • Menkeu: Belanja Bansos 2024 Capai Rp70,5 Triliun

    Menkeu: Belanja Bansos 2024 Capai Rp70,5 Triliun

    7cloud.asia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga 31 Mei 2024, belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun

    “Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun 2023 lalu sebesar Rp62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Dilansir Antaranews.com, peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.

    Secara rinci, penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

    Baca: Inkonsistensi sikap MK soal Bansos jelang pemilu

    Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.

    Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp11,9 triliun.

    Anggaran itu untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.

    Bansos melalui Kementerian Agama tercatat sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.

    Baca: Merasa dirugikan Bansos jelang pemilu, masyarakat sipil ajukan class action

    Sementara bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp100 miliar.

    Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu.

    Nilai itu tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

    Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu.

    Baca: Kriteris penerima Bansos jelang Pemilu tidak jelas

    Sementara belanja non-K/L tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

    Sementara APBN pada Mei 2024 mengalami defisit sebesar 0,10 persen dengan nilai Rp21,8 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.123,5 triliun atau melambat 7,1 persen dan belanja negara Rp1.145,3 triliun atau tumbuh 14 persen.

    Sumber:Antaranews.com

  • Beban Utang yang Harus Dibayar Pemerintah pada 2025 Capai Rp1200 Triliun, Jokowi Diingatkan Hati-hati Gunakan APBN

    Beban Utang yang Harus Dibayar Pemerintah pada 2025 Capai Rp1200 Triliun, Jokowi Diingatkan Hati-hati Gunakan APBN

    7cloud.asia – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti beban utang dan bunganya yang harus dibayar oleh Pemerintah pada 2025 yang mencapai sekitar Rp1200 triliun.

    Beban utang ini terdiri Rp800 triliun utang jatuh tempo dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat akibat beban utang.

    Beban utang utang ini mencapai lebih dari 40 persen dari penerimaan Negara yang dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy.

    Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024.

    Di sisi lain, saat ini banyak anggota masyarakat yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama menimbang situasi daya beli yang terindikasi melemah.

    Juga biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin masif.

    Dengan kondisi ini, menurut Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko kondisi-kondisi ekonomi tersebut, daripada digelontorkan untuk upacara 17 Agustus yang menghabiskan puluhan miliar rupiah.

    Baca: Biaya peringatan Hari Kemerdekaan Membengkak saat banyak PHK

    “Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia yang mengkhawatirkan anggaran untuk perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus mendatang mencapai Rp87 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan anggaran HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat Rp53 miliar.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024.

    “Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa.

    Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen.

    Namun, menurut Menkeu, kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari harga komoditas.

    “Makanya tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dari harusnya Rp437,8 triliun menjadi hanya Rp184,1 triliun,” ujarnya.

    Baca: Utang pemerintah belum jadi daya ungkit ekonomi

    Adapun tahun ini, realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat sebesar Rp253 triliun atau 38 persen dari target APBN.

    “Karena harga semua komoditas sudah kembali, sehingga memang defisit diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023,” kata Sri Mulyani.

    Namun, Menkeu menyatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari strategi countercyclical, dengan Kemenkeu menerbitkan SBN lebih banyak demi menstabilkan perekonomian yang lesu.

    Sementara ketika perekonomian tinggi seperti tahun lalu, Kemenkeu menurunkan penerbitan SBN guna mengimbangi efek ledakan harga komoditas.

    Realisasi pinjaman tercatat sebesar Rp13,3 triliun dan pembiayaan non-utang Rp49,3 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp217 triliun.

    “Tumbuhnya cukup tinggi dibanding tahun lalu, tapi itu relatif on-track terhadap postur kita. Tahun lalu itu pengecualian karena penerimaan negara luar biasa baik,” katanya.

    Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya mengendalikan defisit dengan memacu penerimaan sekaligus mendisiplinkan belanja agar realisasi tidak terlampau jauh dari postur yang telah ditetapkan.

    Baca: Utang terus meningkat, pemerintah diminta hati-hati

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan, APBN mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.

    Meski mengalami defisit, Menkeu mengatakan, defisit Juli itu terbilang masih kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen.

    Dia merinci, pendapatan negara tercatat Rp1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Namun, pertumbuhan negatif pendapatan negara pada Juli lebih rendah dibandingkan catatan pada Juni yang terkontraksi 6,2 persen yoy. “Jadi, ini sudah mulai membaik sekarang,” tuturnya.

    Sementara itu, belanja negara tercatat Rp1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 12,2 persen yoy. Kinerja belanja negara yang optimal disebut menjadi dorongan APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli.

    Adapun keseimbangan primer tercatat tetap surplus, yakni sebesar Rp179,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

    Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.

     

  • Laporan BPK Ungkap Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen dari APBN, Ini Kata DPR

    Laporan BPK Ungkap Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen dari APBN, Ini Kata DPR

    7cloud.asia – Dari laporan pengawasan BPK APBN tahun 2023 terungkap realisasi anggaran pendidikan pada 2023 hanya sebesar 16 persen dari pagu anggaran di APBN.

    Padahal konstitusi mengamanatkan anggaran pendidikan seharusnya 20 persen dari total besaran APBN.

    Menyoroti hal ini, anggota Badan Anggaran DPR Iskan Qolba Lubis meminta pimpinan DPR agar DPR segera mengirimkan surat kepada Kementerian terkait.

    Sebab, ujarnya, persoalan pendidikan ini menyangkut masa depan generasi penerus.

    “Karena ini sangat pengaruh terhadap masa depan anak-anak kita, yang kita sudah ingin mereka akan menjadi generasi emas,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

    Baca: Hanya 3 provinsi yang alokasinya 20 persen anggaran untuk pendidikan

    Ia menambahkan, dengan temuan ini berarti ada Rp 111 triliun anggaran (tidak terealisasi) yang merupakan hak rakyat khususnya pelajar-pelajar mahasiswa tidak disalurkan.

    Saya mohon pimpinan, ujarnya, hal ini adalah hal yang sangat serius ya, 111 triliun itu mungkin cukup untuk beasiswa, untuk mahasiswa se-Indonesia.

    “Kenapa Rp111 triliun itu tidak bisa terserap, tidak terealisasi? dan itu laporan dari BPK anggaran tahun 2023,” imbuhnya

    Politisi PKS itu menyayangkan realisasi anggaran pendidikan yang hanya sebesar 16 persen itu. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan anggaran pendidikan adalah sebesar 20 persen.

    Baca: Ini bahayanya jika negara abaikan pendidikan

    Ia pun meminta agar DPR segera menulis dan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan berharap tidak akan kembali terulang pada tahun 2025.

    “Karena ini sangat pengaruh terhadap masa depan anak-anak kita, yang kita sudah ingin mereka akan menjadi generasi emas. Kalau mereka tidak bagus pendidikan bukan generasi emas tapi generasi lemas,” tegas legislator dapil Sumatera Utara II itu.

    Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi, saat rapat dengar pendapat Panja Biaya Pendidikan dengan pakar pendidikan juga menyoroti adanya dana sebesar Rp100 triliun anggaran pendidikan yang tidak terpakai.

    Padahal sejatinya hal itu bisa digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi dan PAUD, sehingga pendidikan tidak berbiaya mahal.

  • Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit Rp31,2 Triliun, Ini Penyebabnya

    Masih Awal Tahun APBN Sudah Defisit Rp31,2 Triliun, Ini Penyebabnya

    7cloud.asia – Mencermati kinerja APBN hingga 28 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa telah terjadi defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “APBN 2025 didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB,” ungkap Menkeu Sri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, meskipun terjadi defisit, APBN 2025 masih mencatatkan keseimbangan primer dalam posisi surplus Rp48,1 triliun.

    Lebih jauh, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menjabarkan realisasi penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN.

    Ia menjelaskan, penerimaan negara dari sisi perpajakan mencapai Rp240,7 triliun yang terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp42,6 triliun.

    Baca: Beban Utang yang Harus Dibayar Pemerintah pada 2025 Capai Rp1200 Triliun

    Sedangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tercatat sudah mencapai Rp76,4 triliun.

    Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari dengan telah terjadinya efisiensi dan lain-lain kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target total belanja tahun ini.

    Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari target, belanja KL Rp83,6 triliun, dan belanja non KL Rp127,9 triliun.
    “Sedangkan untuk transfer ke daerah, sampai akhir Februari telah mencapai Rp136,6 triliun,” jelasnya.

    Disrupsi Global, Kebijakan Trump
    Menkeu Sri juga menyinggung situasi global yang diliputi ketidakpastian terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali.

    “Semenjak Presiden Trump dilantik hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order Presiden Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak sehingga gejolak ini dirasakan oleh seluruh dunia,” tuturnya.

    Baca: Jokowi Wariskan Utang Pemerintah Sebesar Rp 8.461,93 Triliun

    Gejolak atau dinamika ini, kata Sri, tercermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.340 per USD hingga akhir Februari.

    Gejolak juga tampak pada pergerakan yield (keuntungan yang didapat dari) surat berharga negara hingga harga minyak.

    “Yield surat berharga negara sama seperti yang terjadi dengan disrupsi akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump 2.0 dan juga ada interaksi, reaksi dari negara-negara blok besar, entah itu Kanada, Eropa, RRT, Meksiko, telah menimbulkan suatu dinamika atau gejolak volatilitas di nilai tukar dan yield di semua negara,” jelasnya.

    Sri Mulyani menambahkan pertumbuhan ekonomi tanah air pada tahun 2024 yang cenderung stagnan pada level lima persen, tepatnya 5,03 persen.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut masih merupakan suatu prestasi tersendiri di tengah kondisi perekonomian global yang masih menghadapi berbagai ketidakpastian dari segala sisi.

    “Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas lima persen, di mana kondisi perekonomian global disrupsinya sungguh luar biasa,” katanya.

    Baca: Dampak besarnya utang pada ekonomi nasional

  • Lebih 40 Persen Anggaran Pendidikan Dialihkan ke MBG, Legislator Minta Kajian Lebih Lanjut

    Lebih 40 Persen Anggaran Pendidikan Dialihkan ke MBG, Legislator Minta Kajian Lebih Lanjut

    7cloud.asia – Komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana amanat konstitusi menuai apresiasi.

    Namun demikian, sejumlah anggota DPR menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44 persen atau sebesar Rp335 triliun untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Seperti diketahui dalam Rencana APBN 2026 yang diusulkan pemerintah, anggaran pendidikan 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8Triliun. Adapun, alokasi anggaran pendidikan ini adalah sebagai berikut:

    Pembangunan sekolah dan kampus yang dengan anggaran sebesar Rp150,1 triliun, sementara anggaran untuk Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp64,3 triliun, serta renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun.

    Kualitas Pendidikan siswa dan mahasiswa dialokasikan Rp401,5 triliun, dengan porsi terbesar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, serta beasiswa seperti Bidikmisi/KIP Kuliah Rp17,2 triliun dan LPDP Rp25 triliun.

    Baca: Gelombang PHK semakin membesar

    Untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan dialokasikan Rp178,7 triliun yang mencakup gaji, tunjangan, dan program peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik.

    “Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisa, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?” kata Anggota Komisi X DPR, Furtasan Ali Yusuf, Selasa (19/8/2025) .

    Meski sasaran program MBG adalah siswa, Legislator dari Partai Nasdem ini menyebut, bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah bisa dimasukkan dalam kategori anggaran pendidikan.

    Ia menegaskan, Komisi X bersama pemerintah akan segera membahas lebih detail dalam rapat lanjutan terkait pengalokasian anggaran pendidikan tersebut.

    “Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang,” tegasnya.

    Baca: Efisiensi anggaran berimbas pada perekonomian daerah

    Terkait implementasi anggaran pendidikan tahun 2026, Furtasan menyebutkan bahwa dana tersebut sudah terbagi ke sejumlah program prioritas, antara lain tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta program beasiswa.

    Untuk Program Indonesia Pintar misalnya, sudah ditargetkan untuk 20 juta penerima, dan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 1,2 juta.

    Terakhir, Furtasan juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.

    Menurutnya, dibanding mengomparasi soal nominal, yang paling penting justru bagaimana anggaran yang dialokasikan bisa tepat guna.

    “Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya,” pungkasnya.

  • Daya Beli Masyarakat Menurun, APBN Penting Sebagai Peredam

    Daya Beli Masyarakat Menurun, APBN Penting Sebagai Peredam

    7cloud.asia – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan pentingnya peran APBN sebagai shock absorber atau peredam untuk merespons tekanan daya beli masyarakat yang melemah.

    Menurut Said, data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025 mencatat terjadinya deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (month to month/mtm). Adapun andil deflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen.

    Komoditas penyumbang terbesar deflasi antara lain adalah tomat (0,10 persen) dan cabai rawit (0,07 persen).

    Selain itu, survei konsumen Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan adanya penurunan pada sejumlah indikator.

    Baca: Indeks Keyakinan Konsumen Agustus sentuh titik terendah

    Indeks kondisi ekonomi melemah dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. Indeks keyakinan konsumen turun dari 118,1 menjadi 117,2, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen juga turun dari 129,6 menjadi 129,2.

    “Atas dasar angka-angka di atas, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan penting sebagai kekuatan shock absorber,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Said menambahkan, data BI juga memperlihatkan kontraksi pada penjualan eceran. Survei Penjualan Eceran (SPE) tercatat minus 4,1 persen (mtm) pada Juli 2025, lebih dalam dibanding Juni 2025 yang minus 0,2 persen.

    Sementara itu, indeks penjualan riil pada Agustus 2025 diperkirakan masih kontraksi sebesar 0,3 persen (mtm), meskipun membaik dibandingkan bulan sebelumnya.

    Baca: Gelombang PHK membesar di tahun 2025

    Sebagai respons, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp16,23 triliun pada tahun 2025 untuk membiayai stimulus peningkatan daya beli masyarakat.

    Lebih lanjut, Banggar DPR melalui forum konsultasi dengan pimpinan DPR merekomendasikan penambahan bantuan langsung berupa minyak goreng bagi rumah tangga miskin dan rentan.

    Bantuan ini ditujukan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat.

    “Rekomendasi tersebut di atas langsung disetujui oleh Pemerintah, (dalam hal ini) Menteri Keuangan. Kami mengapresiasi atas respon langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

  • MBG Digugat ke MK Karena Gunakan Hampir Sepertiga Anggaran Pendidikan

    MBG Digugat ke MK Karena Gunakan Hampir Sepertiga Anggaran Pendidikan

    7cloud.asia – Pemangkasan hampir sepertiga alokasi anggaran pendidikan yang berjumlah setidaknya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program makan bergizi gratis (MBG) dinilai bertentangan dengan konstitusi.

    Atas dasar itulah, sejumlah mahasiswa, guru honorer, dan yayasan sekolah mengajukan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi.

    Permohonan tersebut sudah didaftarkan ke Kepaniteraan MK pada Senin (26/1/2026) dan terdaftar dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

    Siapa yang menggugat dan apa isi gugatannya?
    Gugatan uji materi UU APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh lima pemohon, di antaranya mahasiswa, guru honorer, dan pengurus yayasan sekolah.

    Para pemohon menuntut agar pos anggaran pendidikan “steril” alias benar-benar diperuntukkan untuk fungsi inti pendidikan, seperti digariskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

    Dalam dua aturan itu, sama sekali tidak ada ketentuan soal makan bergizi gratis.

    Salah satu pemohon yang berlatar mahasiswa, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, menuturkan uji materi ini dilayangkan bukan karena mereka menolak program jagoan Presiden Prabowo Subianto—Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi, mereka menilai “ada yang tidak sinkron”.

    “Pendidikan itu pada pokoknya terkait fasilitas pendidikan, gaji pendidik, kegiatan belajar mengajar, beasiswa. Sedangkan MBG adalah kebutuhan pokok yang dinikmati seluruh masyarakat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita,” ucapnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/1/2026).

    Baca: Program MBG korbankan kesejahteraan guru honorer dan siswa penyintas bencana

    “Makanya, alokasi dana MBG semestinya tidak masuk dalam anggaran pendidikan,” sambungnya.

    Kusuma berkata, mereka menghabiskan sekitar seminggu untuk mempersiapkan uji materi ini.

    Setelah mengajukan permohonan, tahapan selanjutnya adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan nasihat hakim MK. Meskipun begitu, ia tak tahu kapan sidang pendahuluan digelar.

    Kusuma mengatakan, sesuai Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pendidikan.

    Tapi hak konstitusional warga atas pendidikan, klaimnya, dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 beserta penjelasannya.

    Sebab, pasal itu memperluas tafsir pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan demi bisa “menampung program makan bergizi”.

    Dan, dengan masuknya pendanaan MBG dalam anggaran pendidikan tentu saja “alokasi 20 persen menjadi tidak utuh”.

    Baca: Terkonsentrasi di wilayah perkotaan, program MBG jauh dari prinsip keadilan

    Hitungan mereka, dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sebanyak Rp223 triliun dipangkas untuk MBG.

    Kalkulasi pemerintah menjadikan anggaran pendidikan sebagai pos pendanaan MBG, sebesar 83,4 persen, sisanya diambil dari anggaran kesehatan 9,2 persen, dan anggaran ekonomi 7,4 persen.

    “Untuk anggaran pendidikan jadi hanya tersisa 18 persen. Itu jelas di bawah ketentuan minimum yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujarnya.

    Akibat pemotongan itu, ruang fiskal untuk pemenuhan hak atas pendidikan jadi terpinggirkan, katanya. Utamanya pada aspek peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, bantuan pendidikan, dan akses pendidikan yang setara.

    Tak hanya itu, ia membuat dalil, gara-gara pos dana pendidikan “dimakan” oleh MBG, akan banyak calon peserta didik yang tidak bisa mengakses pendidikan dasar.

    Sementara pemerintah membutuhkan Rp183,4 triliun untuk menggratiskan sekolah SD dan SMP—sesuai putusan MK.

    “Selain itu banyak sekali guru honorer yang bergaji pada kisaran Rp200.000-Rp300.000 per bulan harus menerima kenyataan pemotongan gaji akibat efisiensi anggaran pendidikan untuk dialokasikan ke MBG.”

    Baca: JPPI ungkap dampak buruk program MBG pada kualitas pendidikan

    Karenanya, para pemohon uji materi ini meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan yang menempatkan anggaran program MBG sebagai bagian dari pendanaan pendidikan.

    “Kami ingin Pasal 22 ayat 3 UU APBN bertentangan dengan UUD 1945…”

    “Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi,” ujarnya.

    “Jadi kami ingin membuang program MBG dari dana pendidikan, supaya anggaran tetap steril.”

    Juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Fatwa, mengatakan penetapan sumber dan klasifikasi anggaran dalam APBN sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan DPR.

    Adapun dari sisi pelaksanaan, klaim Dian, BGN berfokus memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan tidak mengganggu pemenuhan hak dasar lainnya, termasuk hak atas pendidikan.

    “Kami menghormati proses uji materi di Mahkamah Konstitusi dan siap menjalankan kebijakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

  • Peringatan Tiga Lembaga Rating dan Kondisi Geopolitik Jadi Tekanan Agar APBN Dikelola dengan Sangat Hati-hati

    Peringatan Tiga Lembaga Rating dan Kondisi Geopolitik Jadi Tekanan Agar APBN Dikelola dengan Sangat Hati-hati

    7cloud.asia – Tiga lembaga pemeringkat internasional yakni Moody’s, Standard & Poor’s dan Fitch Ratings memberikan outlook negatif terhadap surat utang Indonesia.

    Ini dinilai sebagai sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

    Respons yang hati-hati dan terukur diperlukan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

    Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid mengingatkan pemerintah agar tidak menyepelekan peringatan tiga lembaga rating global. Menurutnya, sinyal tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap pruden dan disiplin.

    “Peringatan dari tiga lembaga rating global tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan alarm serius agar pemerintah menjaga disiplin fiskal dan memastikan arah kebijakan ekonomi tetap kredibel,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (5/3/2025).

    Baca: Pembayaran utang dan bunga utang mencapai Rp1.433 triliun pada 2026

    Kholid menegaskan bahwa tugas utama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah memastikan disiplin fiskal tetap terjaga, terutama agar defisit anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

    “Pemerintah harus memastikan defisit APBN tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari PDB sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini adalah pagar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar,” tegas politisi PKS itu.

    Kholid juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Pasalnya, konflik yang memanas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi memicu gejolak besar di pasar energi dunia.

    “Perang Iran versus Israel-AS berpotensi mendorong kenaikan harga minyak internasional, yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN kita,” jelasnya.

    Sebab itu, menurut Kholid, pemerintah harus mewaspadai dua risiko utama yang dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal nasional, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi bersamaan.

    “Pelemahan rupiah akan meningkatkan beban pembayaran utang dan biaya impor energi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN. Karena itu semuanya harus dihitung secara sangat cermat,” ujar legislator dapil Jawa Barat VI tersebut.

    Baca: Banggar DPR benarkan anggaran BGN untuk MBG diambil dari fungsi pendidikan

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa gejolak energi global dapat menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada sektor energi dan pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dunia.

    “Ancaman kenaikan inflasi energi dan pangan juga harus diantisipasi dengan serius. Gejolak harga minyak biasanya akan merambat pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga bahan pokok,” kata Kholid.

    Dalam keterangan resminya, Ia menegaskan bahwa dalam situasi global yang semakin tidak menentu, kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, responsif, dan berbasis kehati-hatian.

    “Kebijakan fiskal perlu terus beradaptasi dengan dinamika global. Jika diperlukan, pemerintah harus berani melakukan perbaikan atau koreksi kebijakan untuk mengantisipasi gejolak eksternal tersebut,” ujarnya.

    Baginya, langkah antisipatif sangat penting untuk memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.

    “Kepercayaan pasar adalah modal utama stabilitas ekonomi. Karena itu pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal tetap pruden, disiplin, dan kredibel, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini,” pungkasnya.

    Baca: Ketegangan di Timur Tengah tegaskan mendesaknya transisi dari energi fosil