7cloud.asia – MADANI Berkelanjutan memandang bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Results-Based Contribution (RBC) Norwegia untuk program FOLU Net Sink 2030 perlu mendapat perhatian serius.
Skema dana FOLU Net Sink ini disalurkan oleh Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Lead Program MADANI Berkelanjutan, Yosi Amelia mengatakan berdasarkan analisis terhadap implementasi pendanaan FOLU Net Sink, masih ditemukan sejumlah kesenjangan mendasar dalam tata kelola program.
“Keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana masih terbatas, sementara mekanisme monitoring dan evaluasi belum cukup kuat untuk menilai dampak ekologis dan sosial secara menyeluruh,” papar Yosi dalam penjelasan tertulis kepada 7cloud.asia, Rabu (18/2/2026).
Selain itu, proses pengambilan keputusan juga belum sepenuhnya transparan dan inklusif, sehingga ruang partisipasi publik dan pengawasan independen masih sangat terbatas.
Baca: Transparansi pengelolaan Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3 masih minim
Dalam praktik penyaluran dan implementasi proyek, Yosi juga melihat tingkat keterbukaan informasi yang tersedia bagi publik masih minim.
“Proses distribusi pendanaan belum transparan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi bagaimana seleksi proyek dilakukan,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, informasi yang dipublikasikan umumnya hanya mencakup tahapan call for proposal dan hasil akhir berupa daftar proyek atau lembaga yang terpilih.
Padahal, terdapat berbagai tahapan penilaian internal seperti pemeriksaan prohibiting list, penilaian risiko, serta evaluasi dampak pada setiap fase seleksi proyek.
Dia menegaskan, tanpa transparansi pada tahapan-tahapan tersebut, muncul risiko konflik kepentingan dan terbukanya celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca: DPN ALUN pertanyakan evaluasi Small Grant FOLU Net Sink Tahap 1-3
“Keterbukaan informasi pada tahap perencanaan dan seleksi menjadi sangat penting untuk memastikan kredibilitas serta akuntabilitas penyaluran dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” tandasnya.
Dengan transparansi yang memadai, seluruh pemangku kepentingan dapat memantau proses seleksi, memastikan penerapan prinsip safeguard lingkungan dan sosial, serta menilai apakah pendanaan benar-benar diarahkan pada upaya perlindungan hutan yang efektif.
Hal ini tidak hanya relevan bagi pihak yang terlibat langsung dalam program, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dana publik dan keberhasilan agenda iklim nasional.
Kekhawatiran terhadap tata kelola program juga diperkuat oleh temuan media, termasuk analisis Tempo, terkait pembentukan struktur Operational Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025.
Penetapan sejumlah anggota yang memiliki afiliasi politik serta pengaturan remunerasi dalam struktur tersebut menimbulkan persepsi adanya intervensi politik dalam pengelolaan FOLU Net Sink.
Baca: Tim OMO FOLU Net Sink banyak diisi kader PSI
Situasi ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai independensi pengelolaan program dan penggunaan dana RBC Norwegia.
MADANI Berkelanjutan juga menyoroti bahwa pendanaan FOLU Net Sink pada dasarnya merupakan public money.
Meskipun berasal dari negara donor internasional, dana tersebut tetap bersumber dari publik dan karenanya harus dikelola dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Ketika tata kelola tidak terbuka dan mekanisme pengawasan publik terbatas, risiko konflik kepentingan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap program iklim dapat melemah.
Oleh karena itu, penguatan transparansi bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi merupakan prasyarat utama untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan kerja sama pendanaan iklim Indonesia ke depan.
Leave a Reply