Selandia Baru Tidak Akan Bergabung dalam Dewan Perdamaian Buatan Trump

7cloud.asia – Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon menegaskan bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/1/2026), Luxon mengatakan pihak pemerintah telah mempertimbangkan tawaran tersebut dan memutuskan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan dewan perdamaian tersebut dalam formatnya saat ini.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebutkan di media sosial X bahwa Selandia Baru, sebagai pendiri utama sekaligus pendukung setia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap penting bahwa pekerjaan dewan tersebut melengkapi dan konsisten dengan Piagam PBB.

Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari lalu dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.

Baca: DPR ingatkan risiko keterlibatan RI di Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian ini dipimpin langsung oleh Trump dan awalnya dirancang untuk mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza.

Seiring berkembangnya inisiatif tersebut, cakupan Dewan Perdamaian diperluas menjadi forum internasional untuk mediasi konflik global.

Gedung Putih menyebut sekitar 30 negara diperkirakan akan bergabung dari lebih dari 50 negara yang telah menerima undangan resmi.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sementara beberapa negara menolak dan sebagian lainnya masih bersikap menunggu.

Baca: Lahirnya tatanan dunia baru ala Trump

Negara-negara yang telah menyatakan bergabung antara lain Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan
Vietnam.

Sementara itu, negara-negara yang menolak bergabung untuk saat ini adalah Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Yunani, Norwegia, Slovenia, Swedia, Ukraina dan Kanada.

Adapun negara dan entitas yang telah diundang namun belum menyatakan komitmen antara lain China, Kroasia, Komisi Eksekutif Uni Eropa, Paraguay, Rusia, Singapura.

Sumber: Antaranews.com/Xinhua