7cloud.asia – Mulai Kamis (8/1/2026), Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di seluruh Indonesia.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat retret bersama pejabat negara, mengklaim bahwa program MBG telah mencapai keberhasilan 99,99 persen.
Namun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) punya penilaian sebaliknya. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai program MBG justru berhasil merusak arah kebijakan pendidikan nasional.
“Iya, memang berhasil, tapi berhasil merusak pendidikan. Merusak arah kebijakan, merusak prioritas anggaran pendidikan, dan merusak masa depan anak-anak,” tegasnya dikutip telusur.id.
Menurut Ubaid, masalah bukan pada niat memberi makan anak, melainkan pada cara pelaksanaan MBG yang mengorbankan mutu sekolah, merendahkan profesi guru, dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa pungutan.
Baca: MBG korbankan kesejahteraan guru honorer
Ia menyoroti bahwa tahun ini MBG akan menelan biaya Rp1,2 triliun per hari atau total Rp335 triliun setahun dengan 69 persen dananya berasal dari anggaran pendidikan.
JPPI mencatat sejumlah dampak serius dari program MBG terhadap kualitas pendidikan
Pertama, ketimpangan mutu pendidikan semakin melebar. Data Kemendikbudristek menunjukkan rendahnya sertifikasi guru dan banyaknya ruang kelas rusak. Memberi makan anak di ruang kelas yang rusak, kata Ubaid, justru memperburuk mutu pendidikan.
Kedua, prestasi akademik menurun. Perbandingan hasil UN 2019 dan TKA 2025 menunjukkan penurunan signifikan pada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
Ketiga, guru direndahkan. Guru dibebani urusan non-pedagogis terkait logistik MBG, bahkan ada kasus pemecatan guru honorer dan penonaktifan kepala sekolah akibat masalah teknis program. Ironisnya, gaji karyawan MBG jauh lebih tinggi dibanding guru honorer.
Baca: Program MBG memicu potensi kekerasan pada anak
Keempat, pembangkangan konstitusi. JPPI menilai Presiden menggeser prioritas anggaran dari penghapusan biaya sekolah ke MBG, padahal Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pendidikan dasar tanpa pungutan.
Ubaid menegaskan, saat ini masih ada 4,1 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah. Karena itu Ubaid menilai program MBG bukan sekadar kelalaian kebijakan, tetapi pembangkangan terhadap konstitusi.
Atas dasar itu, JPPI mendesak Presiden untuk menghentikan MBG, mengembalikan prioritas anggaran pendidikan pada mutu guru dan perbaikan ruang kelas, serta menghentikan eksploitasi guru dalam program populis non-pedagogis.
“Indonesia tidak membutuhkan generasi yang sekadar kenyang, tetapi cerdas, kritis, dan berdaya saing. MBG, dalam bentuknya saat ini, justru menjauhkan kita dari tujuan itu,” tutup Ubaid.
Leave a Reply