7cloud.asia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 15 kabupaten dan kota di tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatera pada November lalu, hingga kini kondisinya belum normal.
Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Tito memaparkan 7 kabupaten/kota yang belum normal itu berada di Aceh, 5 di Sumatera Utara dan 3 di Sumatera Barat.
“Daerah yang belum normal di Aceh adalah Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya asumsinya, ini berdasarkan penilaian top-down,” papar Tito Karnavian
Untuk Sumatera Utara, dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana terdapat 5 wilayah yang tercatat, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Adapun di Sumatera Barat, proses pemulihan tergolong paling cepat. Dari 16 kabupaten/kota yang tercatat terdampak, 13 di antaranya telah mendekati kondisi normal.
Baca: Ketidakjelasan status hukum gelondongan kayu hambat pemulihan dampak banjir Sumatera
Dengan demikian, tersisa tiga daerah yang memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, yang disebutkan sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Meski telah memiliki pemetaan awal, Mendagri menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari para kepala daerah di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
Tito yang bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, setidaknya ada 11 indikator yang menandakan 11 kabupaten/kota tersebut telah kembali normal.
Indikator itu antara lain adalah pemerintahan daerah yang sudah kembali berjalan dan beroperasi.
Indikator kedua ialah pulihnya akses konektivitas, terutama jalan nasional, yang kembali dapat dilalui untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi barang.
Baca: Pengurus Negara masih setengah hati Menindak perusahaan penyebab banjir Sumatera
Selain itu, layanan publik di bidang kesehatan juga telah berfungsi kembali, seperti layanan di rumah sakit umum daerah (RSUD).
Indikator lainnya adalah berjalannya kembali layanan pendidikan, ditandai dengan sejumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mulai beroperasi.
Pemulihan ekonomi juga menjadi penanda normalnya kembali pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Hal ini tecermin dari kembali beroperasinya pasar, toko, warung, restoran, dan hotel yang menunjukkan aktivitas ekonomi mulai bergerak.
“Nah, khusus untuk di Aceh, ada 7 yang masih perlu kita fokus tanpa menafikkan 11 daerah lain,” ujar dia.
Baca: Masyarakat sipil yang kritisi penanganan banjir Sumatera kena teror
Leave a Reply