7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, menegaskan, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan dampak banjir Sumatera
Di sektor pertanian, khususnya jaringan irigasi, tertimbun longsor. Hamparan ratusan ribu hektare sawah juga kini terkendala karena tertutup lumpur.
Menurutnya, kondisi sawah yang terendam lumpur menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup petani. Ia menilai, pemerintah perlu memikirkan skema bantuan konkret, baik dalam bentuk subsidi maupun pengganti pekerjaan sementara.
“Hati saya terenyuh melihat hamparan sawah yang kini tertutup lumpur. Bagi saudara-saudara kita, sawah bukan sekadar lahan, tapi tumpuan hidup keluarga,” kata Rahmat dikutip Parlementaria, Selasa (6/1/2026)
Rahmat juga menyoroti besarnya kerugian akibat bencana, tidak hanya secara fisik, tetapi juga ekonomi. Maka dari itu, ia mendorong agar program pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi petani.
“Kita dorong program subsidi dan solusi pekerjaan alternatif selama masa pemulihan ini. Selain pembangunan infrastruktur, prioritas kita adalah bagaimana para petani bisa kembali berdaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran sebesar Rp60 triliun yang disiapkan untuk penanganan bencana dapat menyasar program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terdampak.
“Mudah-mudahan, insya Allah, anggaran ini menyasar program-program yang menjadi perhatian kita bersama. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sumatera Barat akan segera pulih. Mohon doa dan dukungannya,” tutup Rahmat
Terpisah, Anggota Komisi IV DPR Hindun Anisah, mengapresiasi penyaluran bantuan bagi peternak yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera.
“Kami menyambut baik bantuan ini. Selama ini peternak sering kali terabaikan, padahal saat ternak hanyut atau mati, mereka praktis kehilangan mata pencaharian. Dukungan pemerintah adalah kunci agar mereka bisa bangkit kembali. Kendati demikian harus ada pengawasan ketat dalam proses penyalurannya,” ujar Hindun dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (6/1/2026).
Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) per 31 Desember 2025, total hewan ternak yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mencapai 778.922 ekor.
Rincian ternak terdampak bencana meliputi: Unggas 622.154 ekor (terbanyak di Aceh dengan 454.543 ekor). Kambing/Domba: 113.325 ekor (terbanyak di Aceh dengan 110.159 ekor dan Sapi/Kerbau: 38.393 ekor (terbanyak di Aceh dengan 36.337 ekor).
Hindun mengatakan, intervensi pemerintah sangat krusial mengingat peternak tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga modal produksi seperti ternak dan kandang. Menurutnya penyelamatan sektor peternakan bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia memperingatkan bahwa gangguan pada sektor ini berpotensi memicu kelangkaan serta kenaikan harga daging, telur, dan susu di pasar.
“Negara tidak boleh abai terhadap efek berantai ini. Jika peternak dibiarkan berjuang sendiri, dampaknya akan membebani masyarakat luas melalui kenaikan harga pangan,” tegas legislator asal Jawa Tengah tersebut.
Hindun mendesak agar eksekusi bantuan dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran sesuai karakteristik kebutuhan tiap peternak. Ia menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
“Bantuan harus disesuaikan dengan jenis ternaknya karena kebutuhan peternak sapi berbeda dengan peternak unggas. Ke depan, pemerintah juga harus menyiapkan program pemulihan jangka panjang agar mereka kembali mandiri,” pungkas politisi PKB ini.
Leave a Reply