7cloud.asia – Artikel mengenai kritik terhadap sikap pemerintah yang cenderung menyudutkan pengritiknya menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini.
Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu lingkungan, seperti upaya mewujudkan kawasan rendah emisi dan adaptasi iklim.
Artikel terkait isu sosial politik seperti kontroversi sponsorship penyelenggaraan ArtJog 2026 juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia
Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:
1. Mengapa pemerintah menjelekkan pengritiknya
Alih-alih menanggapi substansi, banyak pejabat di pemerintahan Prabowo-Gibran justru lebih suka menyindir atau bahkan mendiskreditkan sosok pengkritiknya.
Sehingga muncul pertanyaan yang lebih luas: mengapa respons terhadap kritik publik sering kali tidak berhenti pada penjelasan kebijakan, tetapi juga menyasar kredibilitas orang yang mengkritik?
Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dapat dipahami melalui dua konsep: blame avoidance dan chilling effect.
Keduanya membantu menjelaskan bagaimana cara pejabat merespons kritik tidak hanya berdampak pada debat elite, tetapi juga pada kualitas ruang kebebasan berpendapat secara lebih luas.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Mewujudkan kawasan rendah emisi di Jeron Beteng
Caretaker Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Prof. Mirwan Usada mengingatkan, emisi gas rumah kaca mengancam kelestarian bangunan di dalam kawasan Jeron Beteng.
Ia melanjutkan, polusi udara tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mempercepat degradasi material bangunan bersejarah yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu tingginya emisi karbon yang memicu penurunan kualitas udara bukan lagi isu yang dapat ditunda penanganannya.
“Implementasi Low Emission Zone atau kawasan rendah emisi yang konsisten di berbagai kota dunia secara ilmiah terbukti berhasil menurunkan konsentrasi polutan berbahaya seperti NO₂ dan PM2.5,” ujarnya.
Baca berita selengkapnya di sini
3. Adaptasi iklim butuh kolaborasi banyak pihak
Untuk membangun ketahanan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembelajaran tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Nasional Adaptasi Perubahan Iklim yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) yang dipantau secara daring pada Rabu (24/6/2026).
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan bahwa pihaknya telah menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas program pembangunan nasional.
“Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat,” sebutnya.
Baca berita selengkapnya di sini
4. Sponsorship ARTJOG digugat
ARTJOKES menilai festival seni ARTJOG yang mulai digelar pada 2008 berangsur kehilangan keberpihakannya kepada rakyat. Tangan-tangan kekuasaan dan pemilik modal telah mempengaruhi gelaran ini lewat uang yang mereka miliki.
Dalam pernyataan tertulisnya kepada media, seniman yang tergabung dalam ARTJOKES mengakui, selama dua dekade ARTJOG berhasil membius jutaan pasang mata dari berbagai belahan dunia.
“ARTJOG adalah panggung kesenian yang prestisius. Namun, di dinding dan ruang pameran itu jugalah penderitaan dan kenyataan hidup kita semua disulap sebagai komoditas yang bernilai fantastis di mata para kolektor,” demikian ARTJOKES dalam pernyataannya.
Baca berita selengkapnya di sini
5. PDI Perjuangan konsisten membersamai rakyat
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa partainya tidak membutuhkan pengakuan dari pihak lain terkait posisi politiknya.
Menurut Ganjar, posisi PDI Perjuangan sudah sangat jelas, yakni berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Sikap tersebut, kata dia, merupakan keputusan resmi partai yang lahir dari mekanisme organisasi tertinggi.
“Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu,” tegas Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Baca berita selengkapnya di sini
Leave a Reply