7cloud.asia – Komisi V DPR melakukan Kunjungan Kerja Reses ke sejumlah daerah di Sumatera Barat untuk melihat langsung dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 silam.
Tim Komisi V didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum meninjau tiga titik paling kritis di Sumatera Barat, yakni yakni Bantaran Sungai Batang Kuranji, Jalan Lintas Lembah Anai, serta Jembatan Andurian di Kayu Tanam.
Ketiga lokasi ini diketahui mengalami kerusakan parah akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Kondisi infrastruktur yang rusak menjadi perhatian utama karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.
Melalui kunjungan ini, Komisi V menegaskan komitmennya untuk mendorong langkah-langkah penanganan dan pemulihan pasca bencana dengan lebih cepat dan terarah.
Dilansir Parlementaraia, Komisi V DPR juga berharap agar operasional sementara Jalan Lintas Lembah Anai dapat dimulai pada 16 Desember 2025.
Baca: Status Bencana Nasional penting untuk percepat pemulihan korban banjir Sumatera
Pembukaan jalur tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi pangan, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat dan Riau yang sangat bergantung pada jalur tersebut.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V DPR, Boyman Harun menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan warga yang terdampak.
Dalam penjelasannya, Boyman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya menyoroti perbaikan infrastruktur, tetapi juga kepentingan kemanusiaan.
Ia menilai bahwa penanganan terhadap masyarakat yang mengungsi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kesehatan, kenyamanan, hingga ketersediaan makanan.
”Saya selalu menanyakan bagaimana kondisi para pengungsi, tentang kesehatannya, kenyamanannya, bahkan makanannya,” ujar Boyman kepada Parlementaria seperti dikutip Parlementaria.
Ia menekankan bahwa tanggap darurat harus dijalankan secara jelas, dengan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian yang terukur. Politisi PAN ini juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan fasilitas dasar seperti air bersih, kelistrikan, hingga lampu jalan.
Baca: Dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir Sumatera Capai Rp51,82 triliun
Ia menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan faktor penting yang menentukan keamanan dan kenyamanan masyarakat di masa tanggap darurat.
Selain itu, ia menekankan urgensi pembenahan akses jalan yang terputus dan mengganggu konektivitas antar kabupaten di Sumatera Barat. Ia menyebutkan bahwa akses yang terhambat akan memperlambat distribusi logistik serta pelayanan dasar bagi masyarakat.
Menurut Boyman, kejadian luar biasa seperti bencana di Padang tidak boleh ditangani dengan pola biasa. Pemerintah pusat harus segera turun tangan dan tidak menunggu laporan dari daerah. Ia menegaskan pentingnya langkah cepat dan responsif dari semua pihak yang terkait.
Ia juga meminta Presiden agar segera menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bantuan keuangan untuk rehabilitasi pembangunan yang rusak akibat bencana. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan di Sumatera Barat.
Dengan penguatan peran pemerintah pusat dan percepatan pelaksanaan tanggap darurat, Boyman berharap seluruh titik terdampak dapat segera dipulihkan agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Baca: Banjir Sumatera adalah dampak resentralisasi kekuasaan
Leave a Reply