7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, menyoroti ketimpangan antara penghargaan administrasi yang diterima pemerintah daerah dengan kondisi nyata pelayanan kesehatan di Provinsi Papua.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang harus dibenahi di Papua mulai dari tingginya kasus malaria, HIV/AIDS, hingga angka stunting yang masih menempati level mengkhawatirkan.
Temuan tersebut, tegasnya, tidak sejalan dengan capaian administratif yang selama ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.
“Kami kaget ketika mendengar begitu banyak penghargaan yang diterima. Tetapi realita yang kami temui di lapangan tidak demikian. Data administrasi rapi, namun kondisi riil masyarakat masih memprihatinkan,” ujar Muazzim saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Jayapura, Rabu (10/12/2025).
Ia juga menyoroti implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu prioritas nasional. Di Papua, program ini disebut menemui sejumlah penolakan dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan koordinasi.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memperkuat sinergi sesuai Keputusan Presiden yang mengatur koordinasi lintas lembaga, termasuk BKKBN, Badan Gizi Nasional, dan Dinas Kesehatan.
“Saya optimis program MBG dapat menurunkan angka stunting jika dijalankan secara bersinergi. Di sejumlah daerah yang sudah berjalan, hasilnya terlihat signifikan,” ungkap Politisi PAN tersebut.
Terkait kebutuhan anggaran untuk program kesehatan dan perlindungan sosial, Muazzim menilai pemerintah pusat telah menyediakan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang cukup besar.
Namun, ujarnya, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut sangat bergantung pada kinerja dan komitmen aparatur pemerintah daerah.
“Anggaran dari pusat selalu tersedia. Yang terpenting adalah keseriusan aparatur pemda dalam mengelola anggaran untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain isu kesehatan, Komisi IX juga menyoroti persoalan pekerja migran asal Papua yang bekerja di Papua Nugini (PNG). Banyak dari mereka disebut tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, terutama BPJS Ketenagakerjaan.
Muazzim menilai lemahnya pendataan dan kurangnya keterlibatan pemerintah daerah membuat para pekerja migran melintas ke PNG tanpa perlindungan yang memadai.
“Banyak warga Papua yang bekerja di Papua Nugini tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal risiko kerjanya sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menyediakan posko pendataan pekerja migran di wilayah perbatasan, sehingga setiap warga yang hendak bekerja di PNG dapat diarahkan untuk mendaftar dan memperoleh jaminan sosial, sebagaimana standar perlindungan pekerja migran Indonesia di negara lain.
Legislator Dapil NTB II ini pun menegaskan bahwa manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja migran, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga bantuan untuk kasus hukum.
Terakhir, ia menambahkan bahwa pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa provinsi harus diikuti dengan peningkatan tata kelola, terutama dalam layanan kesehatan dan perlindungan pekerja.
Leave a Reply