7cloud.asia – Sejumlah negara menyampaikan ucapan belasungkawa atas banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera (banjir Sumatera) yang menewaskan setidaknya 961 orang.
Para pemimpin negara tersebut, tidak hanya menyampaikan simpati, tapi berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada Indonesia.
Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto hingga hari ini menolak tawaran tersebut, dan percaya bahwa pemerintahannya sanggup menangani bencana banjir Sumatera tanpa bantuan pihak luar.
“Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan [kekuatan] kita sendiri,” ucap Prabowo di Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana di tiga provinsi tersebut.
“Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (5/12/2025)
Baca Juga: Pemprov Sumatera Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Desember
Sugiono menambahkan, pemerintah baru akan meminta bantuan kepada negara asing jika pemerintah “merasa perlu.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di Sumatera. Besaran anggarannya dalam APBN sekitar Rp500 miliar yang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencana.
Sementara di lapangan, korban sudah sangat membutuhkan bantuan. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir bandang ini.
Setidaknya tujuh bupati di Aceh telah menyatakan ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menimpa wilayah itu pada pekan lalu.
Di sisi korban, masih banyak yang mengeluhkan ketiadaan bantuan. Pun komunikasi dan layanan air bersih yang masih terputus.
Sejumlah kalangan sudah mendesak agar banjir Sumatera ditetapkan menjadi bencana nasional karena jumlah korban tewas yang cukup besar dan kerusakan yang masif.
Baca Juga: Banjir Sumatera: Kekerasan Tersembunyi yang Mematikan
“Bencana ini kan sebetulnya membutuhkan respon cepat. Tapi sense of crisis (kepekaan terhadap situasi) kurang sekali,” menurut mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman dikutip BBC Indonesia.
Dia menilai bencana banjir Sumatera sudah bisa ditetapkan sebagai bencana nasional seperti halnya pada tsunami Aceh.
Menurutnya, banjir Sumatera memiliki skala kerusakan yang lebih besar. Merujuk pada data BNPB, total ada 3,2 juta jiwa terdampak di 51 kabupaten di Sumatera-Aceh. Sebagian besar daerah yang terdampak, sepanjang pengamatannya, banyak di perkotaan.
“Yang akibatnya banyak manusia terkena. Belum dari sisi infrastruktur, seperti di Aceh. Jadi kalau secara ekonomi, ini yang paling parah terdampaknya,” tuturnya.
Teuku Kamaruzzaman khawatir jika hanya mengandalkan kemampuan yang ada dan terbatas, maka pemulihan di tiga provinsi di Sumatera bakal memakan waktu lebih lama.
“Saya khawatirkan membutuhkan waktu paling tidak 20-30 tahun,” ucapnya.
Ia mendasarkan perkiraannya itu pada luasnya daya rusak akibat banjir dan longsor yang dirasakan di 51 kabupaten/kota di tiga provinsi.
Kebun, sawah, tambak milik warga yang tertimbun lumpur setebal dua meter, mustahil bisa dipulihkan seperti semula.
Kondisi ini memaksa warga, mau tidak mau, harus mencetak sawah baru. Belum lagi seluruh harta benda warga terdampak yang ludes tersapu banjir. Baik materiil maupun immateriil.
Khusus untuk Aceh, katanya, bencana ini akan membuat kemiskinan di Provinsi Aceh lebih tertinggal lagi dari wilayah-wilayah lain.
“Sekarang ini Aceh baru membangun ketertinggalan dari wilayah lain karena kemiskinan paling tertinggal di Sumatera. Nah dengan bencana ini, drop lagi dia [Aceh].”
“Karena ini [bencana] lebih dahsyat, secara ekonomi juga [menghancurkan] lebih besar. Karena alat-alat produksi masyarakat menjadi tidak bisa digunakan lagi,” sambungnya.
Sumber: BBC Indonesia
Leave a Reply